Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Beberapa tahun sebelum paham kapitalis muncul, sumberdaya alam masih dianggap sebagai faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam proses produksi. Tanah, tenaga kerja, dan kapital seolah holy trilogy of economic karena selalu diperlukan dalam pembangunan ekonomi. Perkembangan sektor industri, sektor pertanian dan juga sektor-sektor lainnya pun saat itu masih dianggap tergantung kepada ketiga faktor ini. Ketika di kawasan Eropa terjadi revolusi industri para ahli-ahli ekonomi pembangunan semakin menyadari pentingnya peranan modal non fisik dalam proses produksi untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Modal non fisik itu adalah mutu modal manusia (Human Capital). Modal manusia sangat beragam bentuknya. Perubahannya secara fisik memang sulit diukur,tetapi dampak dari perubahan itu bisa dirasakan misalnya efisiensi kerja semakin meningkat, ditemukan teknologi baru yang dapat melipatgandakan kapasitas produksi, dan lain-lain. Dampak perubahan human capital di kawasan Eropa (negaranegara maju pada saat itu) ditandai dengan perubahan skala produksi secara besar-besaran terutama di sektor industri. Perubahan ini sangat berbeda terutama di negara-negara berkembang atau pun di negara-negara yang masih miskin. Perbedaan yang mencolok dari perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang pesat itu telah menarik perhatian banyak ahli-ahli ekonomi pembangunan untuk mengkaji lebih dalam proses pembangunan di negara maju dan di negara berkembang. Ahli-ahli:itu misalnya Clark , Rostow, Schumpeter, Harrod-Domar, Kuznets, dll. Banyak sekali teori-teori bermunculan pada pada masa itu. Teori-teori tersebut pada dasarnya mencoba menganalisa,mengenai faktor-faktor apa yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Teori Schumpeter misalnya, mencoba menerangkan syarat-syarat apa saja agar ekonomi dapat tumbuh secara berkelanjutan. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah mengenai peranan inovasi baru dalam proses pembangunan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Harrod-Domar mencoba mengembangkan teori Keynes jangka panjang mengenai peranan investasi dan serta syarat syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap (Steady Growth). "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah eksekusi yang dilaksanakan oleh PUPN dapat menunjang terpenuhinya pengembalian piutang negara yang macet, masalah-masalah apa saja yang timbul di dalam praktek dan apakah keputusan PUPN mengikat para debitur yang lalai (wanprestasi) atau pihak ketiga yang berkepentingan.Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga data utama yang dipergunakan adalah data sekunder. Untuk melengkapi data sekunder, juga dipergunakan data primer.Berdasarkan hasil penelitian maka pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa didalam Undang-Undang No.49 Prp Tahun 1960, PUPN bertugas menyelesaikan piutang negara yang berasal dari kreditur negara (Instansi-Instansi Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara) sedangkan adanya dan besarnya piutang tersebut telah pasti menurut hukum. Dalam melaksanakan tugas, PUPN dengan kuasa undang-undang diberi kewenangan untuk membuat "Pernyataan Bersama" antara Ketua PUPN dengan pihak Debitur, sifat Pernyataan Bersama mempunyai nilai seperti putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang eksekutabel (dapat dieksekusi), asal Pernyataan Bersama tersebut berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Selain itu PUPN juga berwenang untuk menetapkan dan melaksanakan Surat Paksa, berupa surat penetapan untuk: 1) Menjalankan sita eksekusi terhadap harta kekayaan Debitur; 2) Menjalankan penjualan lelang atas harta kekayaan Debitur yang telah disita melalui perantaraan Kantor Lelang Negara; 3) Menerbitkan Surat Perintah Pencegahan Berpergian Keluar Negeri; 4) Menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan terhadap Debitur dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi; dan 5) Pemblokiran Benda Jaminan milik Penanggung Hutang (Debitur). Atas dasar kewenangan tersebut, maka keputusan PUPN sering dikatakan sebagai peradilan semu (quasi recht spraak) yaitu keputusan yang disamakan dengan keputusan hakim perdata yang telah berkekuatan hukum tetap.Dengan Kewenangan yang demikian besar ternyata didalam praktek sering dijumpai masalah-masalah, baik disebabkan oleh faktor ekstern maupun faktor intern. Adapun masalah-masalah tersebut yaitu: 1) Adanya peninjauan kembali terhadap kewenangan PUPN dalam membuat Surat Pernyataan Bersama, Surat Paksa, Penyitaan dan Pelelangan yang diajukan oleh debitur dan/atau pihak ketiga yang berkepentingan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan tujuan agar sita dan lelang dapat ditunda atau dibatalkan; 2) Adanya penyitaan kembali oleh Pengadilan Negeri terhadap objek barang yang pengurusannya telah diserahkan atau sedang diurus oleh PUPN; 3) Adanya kesulitan pengosongan terhadap objek benda yang telah dibeli oleh pembeli lelang; 4) Adanya pembatalan penyitaan dan pelelangan, karena penerbitan Surat Paksa sebagai dasar hukum pelelangan tidak didahului dengan Pernyataan Bersama; 5) Adanya perlawanan dari istri/suami orang yang disita dan dilelang barangnya; dan 6) Adanya beberapa barang jaminan yang mendadak disita oleh Kepolisian atau Kejaksaan. Kantor Badan Pertanahan tidak mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) untuk lelang. Masalah dokumen dan berkasberkas yang diserahkan ke PUPN tidak lengkap, juga masalah-masalah lain seperti debitur sudah meninggal dunia, perusahaannya bangkrut, dan masalah agunan yang diserahkan ke PUPN Iebih kecil dari total utangnya.Dengan adanya masalah-masalah tersebut mengakibatkan: 1) Piutang negara yang diurus PUPN sampai saat ini belum dapat memenuhi piutang negara yang macet; 2) Telah menghambat PUPN dalam menyelesaikan piutang negara secara cepat dan efisien; dan 3) Dengan adanya keberatan dari pihak Debitur dan pihak ketiga, mengakibatkan keputusan PUPN dapat ditunda dan dibatalkan, dengan demikian kekuatan mengikat keputusan PUPN tidak bersifat maksimal.Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan: 1) Untuk mengatasi permasalahan yang sering terjadi antara PUPN dan pengadilan sehubungan dengan penyitaan dan pelelangan, maka diperlukan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Keuangan; 2) PUPN perlu melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan lembaga-lembaga hukum yang ada, seperti Mahkamah Agung serta dengan instansi-instansi pemerintah lain yang terkait, seperti Bank Indonesia dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan dilakukan secara berkala, dengan agenda mencari pola (model) penyelesaian piutang negara macet; dan 3) Kewenangan PUPN untuk melakukan Sandera (Paksa Badan) dan Pemblokiran Benda Jaminan milik Debitur yang ada di bank, yang selama ini jarang digunakan, hendaknya dimanfaatkan oleh bank dengan memberikan dukungan informasi dan kalau perlu dukungan tempat dan biaya."

"ABSTRAKDesa Ngemplak terletak di lereng Gunung Lawu sebelah barat daya, termasuk dalam wilayah Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar (Surakarta), Propinsi Jawa Tengah. Lahan pertanian dengan kemiringan antara 15% - 45% merupakan permukaan tanah yang rawan dengan erosi karena air hujan. Tanpa upaya penanggulangan erosi ini, dikhawatirkan lapisan permukaan tanah yang subur semakin larut terbawa erosi air hujan. Hal ini berakibat semakin menurunnya tingkat kesuburan tanah, yang pada gilirannya, akan berpengaruh pula terhadap kemerosotan penghasilan petani.Berdasarkan perhitungan Sub Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Solo Cabang Kabupaten Karanganyar dengan mempergunakan Rumus Bals, di Desa Ngemplak telah dapat dikurangi laju erosi. Sebelum pelaksanaan Pilot Proyek Kredit Usahatani Konservasi (PPKUK), besarnya erosi diperhitungkan mencapai 151,86 ton/Ha/tahun. Setelah dilaksanakan PPKUK, laju erosi dapat ditekan menjadi 33,34 ton/Ha/tahun atau pengurangan erosi sebesar 78,05%. Sesungguhnya usahatani konservasi (UK) merupakan kegiatan yang pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan pengawetan tanah serta peningkatan produktivitasnya.Masalah yang dihadapi masyarakat tani di Desa Ngemplak terletak pada tingkat penghasilan mereka yang relatif rendah serta kurang mampu untuk membangun, memperbaiki dan memelihara bangunan konservasi. Dalam hal ini pemerintah telah mengambil kebijaksanaan dengan memberikan bantuan dana yang dapat dipergunakan untuk keperluan membangun/memperbaiki bangunan konservasi serta tambahan modal usahatani konservasi melalui PPKUK.Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, penelitian dimaksudkan untuk dapat memperoleh gambaran sampai seberapa jauh pelaksanaan PPKUK pada Kelompok Tani "Pangrukti Tani" Desa Ngemplak, Jawa Tengah, dapat mencegah kelanjutan erosi tanah, dan seberapa jauh keberhasilan ini mempengaruhi taraf hidup para petani. Metode penelitian yang diterapkan, sesuai dengan sifat penelitian deskriptif, adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan, khususnya untuk memperoleh data awal dari Direktorat Konservasi Tanah, Ditjen Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan (RRL), Departemen Kehutanan, dan penelitian lapangan dengan wawancara berstruktur terhadap ke 35 orang anggota Kelompok Tani "Pangrukti Tani". Untuk mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan PPKUK yang diikuti oleh para petani anggota Kelompok Tani "Pangrukti Tani" di Desa Ngemplak, Jawa Tengah, kemungkinan dapat dilakukan pengukuran dampaknya dengan dua cara. Pertama, dengan membandingkan pelaksanaan PPKUK di Desa Ngemplak, Kecamatan Karangpandan, dengan yang dilaksanakan di Desa Blorong dan Desa Sedayu, keduanya di Kecamatan Jumantono, kesemuanya terletak di Kabupaten Karanganyar. Kedua, dengan membandingkan perkembangan pelaksanaan PPKUK di Desa Ngemplak sendiri pada awal tahun serta tahun ketiga pelaksanaannya dengan keadaan sebelum pelaksanaan PPKUK, yakni usahatani tradisional. Berdasarkan pertimbangan keterbatasan waktu dan biaya, cara kedua yang dipilih dalam pelaksanaan penelitian lapangan.Sebagai hipotesis kerja pada penelitian deskriptif dalam tesis ini adalah, pertama, bahwa intensifikasi usahatani konservasi dalam rangka pelaksanaan PPKUK Kelompok Tani "Pangrukti Tani" Desa Ngemplak, Jawa Tengah, dapat meningkatkan taraf hidup petani, serta kedua, bahwa adanya dukungan dari pemerintah serta pihak lainnya (instansi/lembaga terkait) dapat menunjang keberhasilan usahatani konservasi.Dari hasil penelitian lapangan menunjukk;an, bahwa pelaksanaan PPKUK yang diikuti oleh para petani Kelompok Tani "Pangrukti Tani" Desa Ngemplak telah terjadi peningkatan penghasilan pada awal pelaksanaannya. Namun demikian pada tahun ketiga pelaksanaan PPKUK memperlihatkan adanya penurunan penghasilan. meskipun masih berada di atas tingkat penghasilan usahatani tradisional (UT), yakni sebelum pelaksanaan PPKUK.Disamping itu masalah beban angsuran kredit nampaknya dirasakan cukup berat bagi petani. Hal ini terlihat dengan adanya tunggakan setiap tahap angsuran, namun masalah ini terkait dengan kewajiban para petani untuk memenuhi kewajiban pengadaan sarana "listrik masuk desa" pada awal pelaksanaan PPKUK. Sebagai akibatnya, bagian penghasilan UK yang diperolehnya harus dialokasikan pula untuk memenuhi keperluan dimaksud, sehingga mengganggu kelancaran angsuran kredit PPKUK.Dalam jangka panjang UK diharapkan merupakan salah satu bentuk usaha pelestarian lingkungan, sehingga kelanjutan usahatani ini perlu terjamin. Perbaikan dan pemeliharaan bangunan serta kegiatan UK di lahan kritis memerlukan biaya yang sulit dapat dipenuhi dari hasil UK, sehingga masih memerlukan bantuan "dana murah", yakni kredit dengan bunga rendah seperti yang berlaku pada PPKUK.PPKUK yang sekarang masih berjalan hanya berlaku selama tiga tahun untuk kredit modal kerja permanen (KMKP) dan telah habis masanya dan lima tahun untuk kredit investasi kecil (KIK) yang masih tersisa dua tahun lagi. Sebagai penggantinya tidak dapat lagi pola KIK dan KMKP ini diteruskan, karena dengan berlakunya kebijaksanaan pemerintah di bidang perkreditan bulan Januari 1890 (Paket Kebijaksanaan Moneter Januari/Pakjan 1990), pola ini dihapus. Dengan kredit usaha kecil (KUK) dari lembaga perbankan berdasarkan Pakjan 1990, dana ini sulit diterima oleh para petani, karena mendasarkan pada persyaratan teknis perbankan biasa dengan kriteria "the five C's of credit analysis, yang merupakan "dana mahal" bagi mereka.Sumber "dana murah" lain perlu diupayakan bagi para petani UK, baik untuk para petani yang sudah memperoleh PPKUK namun memerlukan kelanjutannya, maupun bagi para petani UK baru yang belum pernah memperoleh "dana murah". Penelitian lebih mendalam diperlukan terhadap kemungkinan jalan ke luar untuk para petani UK memperoleh "dana murah". Kemungkinan ini kiranya dapat ditempuh dengan penyaluran kredit likuiditas Bank Indonesia melalui lembaga bank yang ada, pola kredit koperasi kepada anggotanya, atau pemanfaatan sebagian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Proyek Inpres Penghijauan yang bersifat subsidi. Koperasi yang sudah mampu dan sehat dapat memberikan kredit berbunga rendah kepada anggotanya.

---

ABSTRACT

Ngemplak village is in the slope of the southwest of Mount of Lawu, located in, Karangpandan district, Karanganyar regency (near Surakarta) Central Java Province. The slope of agricultural land between 15° - 450 is very sensitive of rain's erosion. Without erosion protection, the cover of fertile ground will be depreciated, and farmers' income will decrease.

According to Sub Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Solo Cabang Karanganyar's calculation using Bals' formula, degree of erosion in Ngemplak village has dropped. Before the execution of PPKUK, erosion PPKUK, it was only 33.34 ton/Ha/year, or about 78% decrease. Actually, dry farming conservation is an activity for preserving and increasing land's productivity.

Farmers' problem in Ngemplak village is relatively low income with inability to build and maintain conservation constructions. Government has decided to facilitate low interest credit of bank to the farmers for building or upgrading conservation constructions and to add their working capital. This decision is the pilot project of dry farming conservation credit (pilot proyek kredit usahatani konservasi/PPKUK).

The purpose of this research is seeking fact on the performance of the pilot project (PPKUK) -of farmers' group "Pangrukti Tani", Ngemplak village, Central Java, i.e. getting information on protection of soil erosion activities and its impact on farmers' higher income. Application of research methodology of this descriptive research is, first, library research, especially for getting preliminary data from Directorate of Soil Conservation, Forestry Department, and secondly, field research by conducting a structured questionnaires to 35 persons, members of "Pangrukti Tani" farmers' group.

There are two methods to evaluate the impact of the performance of PPKUK in Ngemplak village. The first method is comparing the performance of PPKUK in Ngemplak village (in Karangpandan district) to Blorong and Sedayu villages (both in Jumantono district), all of them are in Karanganyar regency. The second method is comparing the performance of PPKUK in Ngemplak village before the execution, the first year and the third year of PPKUK. According to time and financial considerations, the second method was chosen for this re-search.

Working hypothesis for this descriptive research are, first, that dry farming conservation with the execution of PPKUK in Ngemplak village may increase farmers' standard of living, and secondly, that the government's and other institutions' assistance can support the dry farming conservation successfully.

The result of field research disclosed that the performance of PPKUK in Ngemplak village was successfully with the increasing of farmers' income in the first year of execution of PPKUK. Nevertheless, its performance in the third year decreased, although it was still above the farmers' income before PPKUK.

The burden of debt installment for the farmers in Ngemplak village is really heavy enough, because they had to fulfill the cost of electricity of their village in the early execution of PPKUK. They had to put aside their income for this obligation that should be allocated to debt installment of PPKUK.

In the long run, dry farming conservation will be very useful for preservation of land fertility, and the continuity of this soil conservation policy should be considered. For building, upgrading, or maintaining conservation constructions, and for conservation plants in the "critical soil", need "cheap funds" for dry farming conservation farmers, cheaper than bank funds.

Current PPKUK in t4gemplak village was valid for two years for permanently working-capital credit (kredit modal kerja permanen/KMKP) and now is expired, and is valid for five years for small investment credit (kredit investasi kecil/KIK) with remaining for-two years. Since January 1990 monetary policy (Paket Januari/Pakjan 1990), KMPK and KIK were abolished and replaced by small business credit (kredit usaha kecil/KUK). KUK is not suitable for the dry farming conservation farmers, because its interest rate is very high. Banking technical considerations for evaluating of credit application are used, the five C's of credit analysis" (character, capital, collateral, capacity and condition). This bank fund is "dear funds" for them.

Source of other "cheap funds" for dry farming conservation farmers, former PPKUK farmers and also new PPKUK farmers, are very important. Another research for this purpose should be conducted to get another way out of low interest rate or "cheap funds" for them. Maybe Bank Indonesia, as central bank, can give "primary credit" to commercial banks or peoples' banks (bank perkreditan rakyat/BPR) as "cheap funds" or low interest for dry-farming conservation credit. Another "cheap funds" should be considered via government subsidy of the annual development budget for soil conservation purposes. For the healthy and wealthy cooperation, they can give credit with low interest to their members."

"Krisis ekonomi yang mulai terjadi pada pertengahan tahun 1997 berawal dari krisis keuangan yang melanda perbankan nasional. Rapuhnya ketahanan (strengthen) sistem perbankan pada waktu itu, antara lain disebabkan sikap manajemen bank yang lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek atau keuntungan sesaat tanpa menghiraukan risiko jangka panjang. Demikian pula, sistem pengawasan bank yang belum sepenuhnya menerapkan ketentuan BIS menyebabkan risiko-risiko yang terdapat dalam kegiatan usaha bank belum menjadi objek pengawasan Bank Indonesia. Risiko-risiko tersebut menjadi salah satu penyebab hancurnya perbankan nasional, karena kerugian yang terjadi akibat adanya risiko tidak diantisipasi sebelumnya.Setiap kegiatan usaha bank, mengandung berbagai macam risiko seperti risiko kredit (credit risk), risiko pasar (market risk), risiko likuditas (liquidity risk), risiko operasional (operational risk), risiko hukum (legal risk), risiko reputasi (reputational risk), risiko strategik (strategic risk) dan risiko kepatuhan (compliance risk). Risiko tersebut tidak mungkin ditiadakan atau dihilangkan dalam kegiatan bisnis bank, namun hanya dapat dikelola sehingga terkendali (manageable) pada batas (limit) yang dapat diterima (acceptable). Oleh karena itu, tugas utama manajemen bank adalah mengelola dan mengendalikan risiko agar tidak melampaui tingkat yang tidak dapat ditolerir (unacceptable) yang dapat merugikan atau bahkan membahayakan kelangsungan usaha bank. Bank-bank harus dapat meng-absorb setiap risiko yang terdapat dalam transaksi yang dilakukan. Agar dapat mengelola risiko dengan baik, bank wajib pula memiliki risk management atau sistem pengendalian risiko yang memadai.Kegiatan pengendalian risiko bank dapat dibagi dalam 3 tahap, yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, mengurangi dampak negatif atau kerugian terhadap bank, dan menerima risiko dengan shifting (hedging) atau menambah modal. Proses pengendalian risiko ini harus dilengkapi dengan guidelines, organisasi, sumber daya manusia (SDM) pendukung (risk grup), dan sistem informasi yang baik. Pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen risiko perbankan adalah regulator, pengawas bank, pemegang saham, direksi, manajer senior, internal auditor, eksternal auditor dan publik. Masing-masing pihak mempunyai akuntabilitas dan kepentingan atas risiko-risiko yang diakibatkan oleh transaksi-transaksi perbankan.Hingga saat ini, perhitungan CAR bank di Indonesia masih mengacu pada Basle Accord 1988, belum mengadopsi Arnendement To The Capital Accord To Incorporated Market Risk 1996. Oleh karena Itu CAR tersebut belum menggambarkan kinerja bank yang sesungguhnya karena belum memperhitungkan market risk. Pada hal sejak akhir tahun 1997 bank-bank yang telah memiliki jaringan internasional (internationally-active banks) di negara-negara maju telah mulai menerapkan market risk dalam perhitungan CAR, sehingga CAR sebesar 8% selain untuk mengcover credit risk juga untuk mengcover market risk.Market Risk merupakan risiko yang sangat penting dalam kegiatan usaha bank. Risiko tersebut meliputi Risiko Khusus (Specifik Risk), Risiko Umum (General Market Risk), Equity Position Risk, Risiko Niiai Tukar (Foreign Exchange Risk), Risiko Komoditi (Commodities Risk) dan Risiko Harga Option (Option Risk). Namun sesuai dengan lingkup kegiatan usaha dan jenis transaksi yang dilakukan oleh perbankan di Indonesia, pada saat ini hanya Specifik Risk, General Market Risk dan Foreign Exchange Risk saja yang telah dapat di exercise dalam perhitungan CAR bank.Untuk mengukur capital charge market risk, bank diharuskan menggunakan Metode Standar BIS. Namun B1S memperkenankan pula untuk menggunakan internal model, seperti metode Value at Risk (VaR). Dalam tesis ini exercise capital charge market risik dilakukan dengan menggunakan Metode Standar BIS. Penggunaan Internal Model belum dapat dilakukan mengingat adanya beberapa kendala, antara lain ketersediaan data pendukung (data base), belum baiknya sistem informasi bank, keterbatasan sumber daya manusia dan belum tersedianya software untuk memperoses data.Exercise market risk dilakukan terhadap Bank A, Bank B, Bank C dan Bank D yang menghasilkan capital charge risiko spesifik masing-masing sebesar Rp15.233 juta, Rp19.067 juta, Rp6.627 juta dan Rp4.116 juta, capital charge risiko umum masing-masing sebesar Rp46.719 juta, Rp62.034 juta, Rp89.746 juta dan Rpl.014 juta serta capital charge risiko nilai tukar masing-masing sebesar Rp20.290 juta, Rp907 juta, Rp26.212 juta dan Rpl.014 juta. Sedangkan total capital charge ketiga risiko tersebut masing-masing sebesar Rp82.242 juta, Rp82.008 juta, Rp122.584 juts dan Rp11.291 juta.Dampak capital charge market risk terhadap penurunan CAR Bank A, Bank B, Bank C dan Bank D masing-masing sebesar 0,10%, 0,88%, 3,70% dan 0,07%. Setelah memperhitungkan capital charge market risk tersebut diketahui bahwa Bank A, Bank B, dan Bank C tetap memiliki CAR di atas 8% sehingga tidak melanggar ketentuan Bank Indonesia. Khusus untuk Bank D sebelum di exercise telah memiliki CAR dibawah 8%. Hal ini membuktikan bahwa penerapan market risk dalam perhitungan CAR bank belum mengkhawatirkan, karena sesuai dengan kegiatan usaha dan jenis transaksi bank-bank di Indonesia capital charge market risk terbukti belum berdampak siginifikan menurunkan CAR bank, khususnya pada 4 bank yang diteliti."

"he Economics of Money, Banking, and Financial Markets set the standard for money and banking courses when it published in its first edition, and it continues to be the worldwide market leader. By applying a unified analytical framework to the models, Mishkin makes theory intuitive for students, and the rich array of current, real-world events keeps students motivated. This Global Edition has been edited to include enhancements making it more relevant to students outside the United States."