Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk melakukan pembangunan di dalam negeri, khususnya di sektor sosial dan ekonomi. Untuk itu pemerintah Indonesia melakukan kebijakan mendorong masuknya investasi asing kedalam negeri. Guna memberikan pelayanan yang lebih dan memberikan komunikasi, koordinasi dan informasi bagi kepentingan investasi, maka Presiden Republik Indonesia membentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tahun 1985, dan hingga saat ini organisasi ini masih eksis.Terjadinya era reformasi yang menggantikan era Orde Baru kepemimpinan Soeharto, dilalui dengan berbagai gejolak-gejolak anatara lain demonstrasi masa dan kegaduhan yang berimbas pada krisis sosial dan ekonomi. Adanya data tentang turunnya investasi asing yang masuk ke Indonesia diduga akibat langsung atau tak langsung timbulnya persepsi buruk terhadap citra Indonesia, khususnya mengenai iklim investasi dimata investor asing. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan melihat persepsi-persepsi para investor asing secara kualitas dan terurai jelas mengenai iklim investasi di Indonesia.Metodologi yang dilakukan dalam penelitian lapangan adalah menggunakan survey kuestioner terhadap 100 responder yang terdiri dan investor asing.Kuesioner ini meliputi pertanyaan terhadap 8 parameter iklim investasi berdasarkan hasil studi awal dan pengalaman peneliti, yaitu: keamanan, penegakan hukum, baiknya jalan pemerintahan, infrastruktur, prosedur investasi, insentif, biaya operasional, dan imej BKPM. Hasil survey ini ditindak lanjuti dengan "in depth interview" terhadap 10 responden investor asing yang dipilih berdasarkan "incidental and voluntary". Interview juga dilakukan terhadap 5 orang pejabat tinggi dan senior BKPM untuk mengetahui kegiatan mereka.Temuan yang ada dalam penelitian adalah adanya gambaran jelas mengenai persepsi investor asing terhadap iklim investasi di Indonesia. Persepsi yang negatif tersebut terdapat karena adanya dim Indonesia yang buruk sebagai negara yang mempunyai "country risk" tinggi, dan reputasi negatif sebagai negara yang banyak tindak korupsinya. Satu hal yang masih membuat positif pandangan terhadap iklim usaha disini, yaitu adanya persepsi positifik mengenai rendahnya biaya investasi, khususnya tenaga kerja dan sumber daya energi. Hai ini yangmembuat investasi masih menarik di Indonesia.Hal yang menarik dalam penelitian ini adalah, temuan betapa pentingnya peran media massa dalam menyebarluaskan informasi secara cepat, dan dapat mernbentuk opini-opini yang selanjutnya menjadikan persepsi masyarakat luas. Turunnya nilai investasi asing dapat diakibatkan pengaruh dari persepsi-persepsi yang negatif terhadap iklim investasi di Indonesia.Kesimpulan dan rekomendasi dibuat berdasarkan konsep-konsep ilmu komunikasi. Perlunya komunikasi yang instruktif dari presiden kepada jajarannya untuk membenahi pemerintahan ini dengan baik. BKPM harus melakukan komunikasi yang persuasif kepada presiden dalam memberikan masukan informasi yang berpengaruh dalam mengambil kebijakan, serta komunikasi yang informatif BKPM kepada investor asing untuk memberikan jawaban dan kepastian atas perbaikan yang dilakukan. Untuk itu BKPM diusulkan untuk lebih berperan sebagai sentra komunikasi dan koordinasi terhadap aspek-aspek lingkungan organisasi, antara lain "stakeholders and audience".......Indonesia as a developing country needs a lot of capital sources to build its country, especially in social and economic sectors. The Indonesian government has issued policies to encourage incoming of foreign investors to the country. In order to serve more foreign investor in the way of communicating, coordinating, and providing information the President of Indonesia had established the Indonesian Investment Coordinating Board in 1985, which is still exist until today.The transaction period of changing the power in this country from Soeharto era to reformation era had made through a very crucial things, such as uncontrolled mass demonstrations and riots. Those things had made impact to crisis of social and economy of Indonesia. The declining of foreign investment on statistics recently was assumed related to the bad perceptions about the investment climate of Indonesia. Image and reputation of Indonesia has contributed the building of the perception. This research was conducted to see in "descriptive and qualitative" aspects of those foreign investors perceptions about the investment climate.This research study used a questionnaire survey to 100 respondents, who are foreign investors. The questioner covers B parameters of the investment dimate which are based on study and experiences of the researcher, such as security, law enforcement, good governance, infrastructures, procedures, incentives, cost of investment, and image of BKPM. The survey was followed up by in depth interviews to ten respondents representing foreign investors through incidental and voluntary selections. Interviews were also made to five senior and high level officials of the Indonesian Investment Coordinating Board (BKPM) to see the organization activity.The result of interviews has provided clear pictures of perceptions. Foreign investors' perceptions are bad to the Indonesia's investment climate. The negative perceptions were caused by the bad image of Indonesia, which occupies high score in the country risk list and it has a long in the negative reputation among the most corrupt countries. There is one positive perception about to the Indonesian investment climate. It is low cost of investment, such as low labor cost and cheap fuel and energy costs. These factors make Indonesia attractive for investment.The interesting part of this research discovered that mass media had an important role in disseminating information fastly and it could influence public opinion. The declining foreign investment might be related to those negative perceptions about the investment climate in Indonesia.Conclusions and recommendations were made based on communication concepts. It needs instructive communication from the country's president to manage better government. BKPM has to make persuasive communications to the president with information used for policy making, and informative communications to foreign investors with certainty saying that the government is improving the condition. It is proposed that BKPM should becomes a centre of communication and coordination to all aspects of the organization stakeholders and audiences."

"Penelitian ini menguji secara empiris pengaruh transaksi investor asing (Foreign Net Buy (Sell))terhadap tingkatunderpricing(initial return) saham IPO pada emiten BUMN, Anak BUMN, dan Non-BUMN (swasta). Penelitian dilakukan pada 119data sampleyang terdiri dari 4 sample saham BUMN, 3 Anak BUMN, dan 112Non-BUMN (swasta). Selain transaksi investor asing pada vaiabel bebas ditambahkan juga ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol untuk analisa regresinya. Analisa dilakukan dengan melakukan regresi data panel. Hasil penelitian adalah (1) Transaksi investor asing berpengaruh terhadap underpricingkecuali pada emiten BUMN(2) Adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap underpricinghanya ditemukan pada emiten Anak BUMN.

---

This research empirically examines the influence of foreign investor (Net Buy (Sell) ) and size of company (Assets) on IPO’s stock underpricing for State Owned Enterprise (SOE), SOE Affiliates Company, and Non-SOE. The study was conducted on 119 data samples consisting of 4 samples in the SOE company, 3 samples in the SOE Affiliates Company, and 112 samples in the Non-SOE. The researcher also add a size of company as a control variable for the regression analysis. The analysis is carried out by conducting data panel regression. The results of the research are (1) The influence of foreign investors on underpricing is found except on the SOE (2) The influence of size of company on underpricing is found only on SOE Affiliates Company."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh foreign investor dan board ownership terhadap pengambilan risiko perusahaan pada Perusahaan Non Finansial LQ 45, Periode Agustus 2016-Januari 2017. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah generalized least square dengan pendekatan fixed effect model.Hasil penelitian menemukan bahwa baik foreign investor maupun board ownership, secara signifikan mempengaruhi pengambilan risiko perusahaan pada Perusahaan Non Finansial LQ 45, Periode Agustus 2016-Januari 2017. Penelitian ini menemukan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan saham oleh pihak asing, maka tingkat pengambilan risiko yang tinggi di perusahaan semakin menurun. Penelitian ini juga menemukan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan saham oleh pihak manajemen seperti Direksi maupun Komisaris, maka tingkat pengambilan risiko yang tinggi di perusahaan semakin menurun

---

ABSTRACTThis research aims to analyze the effect of foreign investor and board ownership toward corporate risk taking behavior in LQ 45 non financial firms, August 2016 January 2017. The analysis method used in this research is generalized least square with fixed effect model.This research found that both foreign investor and board ownership significantly affect corporate risk taking in LQ 45 non financial firms, August 2016 January 2017. Higher shares rate owned by foreign party would lead to lower risky risk taking rate. Higher shares rate owned by firm rsquo s management such as directors and commissioners would also lead to lower risky risk taking rate."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak investor institusi asing terhadap kebijakan dividen. Penelitian terdahulu di Cina dan beberapa negara berkembang lainya menunjukkan hasil bahwa investor institusi asing meningkatkan dividen perusahaan. Menggunakan data pada perusahaan ndash; perusahaan non keuangan yang listed di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Generalized Least Square GLS dengan data tahunan selama 5 tahun yaitu pada periode 2012-2016. Penelitian ini menemukan bahwa investor institusi asing memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen perusahaan ndash; perusahaan non keuangan yang listed di Bursa Efek Indonesia. Hal ini mempertegas bahwa investor institusi asing masih mempertimbangkan besarnya pajak dividen yang ada di Indonesia untuk investor asing.

---

This study aims to determine the impact of foreign institutional investors on dividend policy. Previous research in China and some other emerging economies shows the result that foreign institutional investors increase corporate dividends. Use data on non financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange. This research uses Generalized Least Square GLS method with annual data for 5 years that is in the period 2012 2016. This study found that foreign institutional investors have a negative and significant influence on the dividend policy of non financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange. This confirms that foreign institutional investors are still considering the amount of dividend tax in Indonesia for foreign investors."

"Sebagai salah bentuk perlindungan hukum terhadap investor, arbitrase investasi internasional memberikan sarana kepada investor asing untuk mengajukan klaim atas dasar perlindungan-perlindungan substantif yang menjadi hak investor. Dalam perkembangannya, tribunal arbitrase seringkali dihadapkan dengan isu korupsi yang dijadikan argumentasi oleh para pihak untuk menolak yurisdiksi tribunal atau meniadakan klaim pihak lain. Kondisi tersebut menimbulkan komplikasi dan ketidakpastian terkait perlindungan investor mengingat sarana terhadap arbitrase merupakan bentuk perlindungan prosedural bagi investor. Sifat dari tindak pidana korupsi yang luas, multi-dimensional dan memiliki sisi pemberi dan penerima juga berperan dalam menambah komplikasi permasalahan ini. Penelitian ini akan membahas komplikasi tersebut serta mengkaji kesiapan hukum investasi Indonesia dalam menghadapi permasalahan tersebut. ......As one of a form of protection toward investors, international investment arbitration provides a way for foreign investor to file a lawsuit based on the substantive protection provided to them as a right. In its development, arbitral tribunal often faced with an issue of corruption that serve as a killing argument against the claim of other parties, this condition has the potential to complicate the issue and create uncertainty towards investor protection in which the international investment arbitration itself serves as a procedural protection of investor. The nature of the corruption which is broad, multi-dimensional, and got supply and demand side in it, furtherly complicate the issue. This study will discuss on this complicated issue and review about the readiness of Indonesian Investment Law to deal with the issue."

"Proses globalisasi semakin cepat karena didorong kemajuan teknologi informasi dan teknologi transpartasi. Globalisasi yang terjadi membuat persaingan antar negara makin ketat. Berbagai cara dilakukan untuk menarik investor asing, misalnya dengan pemberian insentif perpajakan. Salah satu insentif perpajakan yang diberikan adalah izin penyelenggaraan pembukuan dalam mata uang dollar Amerika Serikat.Pokok permasalahan penelitian ini berkaitan dengan izin pembukuan dan pembayaran pajak dalam mata uang dollar Amerika Serikat adalah bagaimana agar pemberian izin penyelenggaraan pembukuan dan pembayaran pajak dalam mata uang dollar Amerika Serikat tidak mengurangi hak fiskus dan juga tidak menambah beban pajak bagi wajib pajak.Metode penelitian dilakukan berdasarkan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis, dengan metode pengumpulan data melalui penelitian dokumen yang terkait dan data lapangan dengan melakukan wawancara dengan Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak, Petugas pelaksana lapangan, wajib pajak dan konsultan yang terkait dengan menyelenggarakan pembukuan dan pembayaran pajak dalam dollar Amerika Serikat.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan perpajakan yang terkandung di dalam pengaturan tentang pemberian izin penyelenggaraan pembukuan dalam mata uang dollar Amerika Serikat sehubungan dengan pengakuan penghasilan selisih kurs tidak sejalan dengan pengaturan penghasilan yang ada di dalam undang-undang, yaitu bahwa tambahan kemampuan ekonomis itu dikenakan pajak setelah realisasi. Izin yang hanya diberikan pada sekelompok wajib pajak menimbulkan masalah ketidakadilan perlakuan, tanggungjawab penerimaan pajak yang tidak jelas.Dari hasil penelitian, penulis menyarankan apabila pengakuan keuntungan selisih kurs akan ditentukan lain dari pada penghasilan pada umumnya, maka perlu diadakan perbaikan undang-undang. Apabila perlu peraturan yang lebih rinci mengenai pengakuan penghasilan selisih kurs, maka aturan rinci tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Atas pembayaran pajak dalam mata uang dollar Amerika Serikat disarankan untuk dihapuskan, atau dilakukan pemberian restitusi dalam mata uang dollar Amerika Serikat."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pola transaksi investor asing dan investor domestik di Bursa Efek Indonesia, menggunakan data harian pada periode 2013 hingga 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah vektor autoregresi (VAR). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pergerakan return Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), nilai pembelian (penjualan) bersih investor asing pada saham yang diproksikan dalam Net Investment Flow (NIF) asing, dan nilai pembelian (penjualan) bersih investor domestik diproksikan dalam Net Investment Flow (NIF) domestik. Hasil VAR menunjukkan investor asing memiliki respon yang positif atas pergerakan return IHSG, sedangkan investor domestik memiliki respon negatif atas pergerakan return IHSG dalam perdagangan jangka pendek. Investor domestik memiliki respon negatif signifikan terhadap NIF asing, sedangkan NIF asing tidak terpengaruh oleh gerakan NIF domestik.

---

The purpose of this study is to analyze characteristics of foreign investor and domestic investor transactions in Indonesia Stock Exchange, using daily data for the period 2013 until 2017. The method used in this study is the vector autoregresion (VAR). Variables used in this research is the movement of returns IHSG, payment of purchase (sale) net investors, and the net purchase (sales) of domestic investors. The VAR result shows that foreign investors have a positive response to JCI's return movement, while domestic investors have negative response to JCI movement. Domestic NIF has a significant negative response with foreign NIF, whereas foreign NIF are not affected by the domestic NIF movement."

"Resort Cubadak Paradiso Village dalam pengelolaan wisata bahari pada wilayah pesisir di Pulau Cubadak selama 23 tahun telah melakukan pembatasan akses masuk ke dalam Pulau serta membatasi wilayah perairan laut sejauh 60 meter dari bibir pantai Pulau Cubadak. Padahal tanah yang dikelola tersebut berstatus sebagai tanah ulayat kaum Masyarakat Hukum Adat. Sehingga menciptakan konflik kepentingan antara masyarakat di sekitar Pulau dengan pengelola. Padahal wilayah pesisir dan laut merupakan wilayah terbuka yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat. Secara yuridis, peraturan perundang-undangan tidak menghendaki adanya penguasaan atas sumber daya alam oleh pengelola selaku investor. Sementara kontrak antara pemilik tanah kaum dengan investor terkait sewa tanah juga tidak mengatur mengenai pembatasan tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji mengenai hak menguasai Negara atas sumber daya alam di atas tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat melalui pendekatan socio-legal. Ditujukan agar pengelolaan sumber daya alam khususnya wisata bahari oleh investor tetap berjalan selaras dengan perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat.......The Cubadak Paradiso Village Resort in running its marine tourism business along a stretch of the coast of Cubadak Areas for 23 years has restricted access into the island and 60 meters out of the beach front. Meanwhile, the land that the resort manages is communal land owned by the indigenous community. The situation has created a conflict between the community on the island and the business operator. The coastal area and sea beyond is an open area and should accessible to the people. The law has not intended for control of a natural resource to be controlled by business operator as investor. The contract between communal land owner and the investor with regard to lease also does not authorize such restriction. Therefore, this study is aimed at examining the right of the state to control natural resources situated on communal land of the indigenous community using a social-legal approach. The research is conducted with the aim of ensuring that the management of natural resources, in this case marine tourism, by the investor is in line with the protection of the rights of the indigenous communities."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan Multiple Large Shareholders (MLS) terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini juga menguji peran dari kepemilikan keluarga sebagai moderasi terhadap hubungan Multiple Large Shareholders terhadap penghindaran pajak. Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini mengategorikan identitas pemegang saham besar menjadi domestic dan foreign MLS, serta menyelidiki peran kepemilikan keluarga sebagai moderasi dikarenakan kemampuan anggota keluarga di dalam perusahaan dapat memicu keefektifan peran pemegang saham besar non-pengendali terhadap praktik penghindaran pajak. Penelitian ini juga memperluas penelitian sebelumnya yang hanya meneliti pada satu negara dengan menggunakan sampel dari perusahaan publik yang terdaftar pada 4 negara di ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina dari tahun 2017 hingga 2020. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa MLS memiliki hubungan negatif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan dengan efektif. Hal ini dikarenakan MLS memiliki hak suara yang cukup besar untuk mengawasi dan menahan pemegang saham pengendali untuk melakukan ekspropriasi dan mengabaikan biaya non-pajak yang ditimbulkan dari penghindaran pajak. Foreign MLS akan lebih kuat pada perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga, namun kepemilikan keluarga mengurangi keefektifan Foreign MLS terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini tidak dapat membuktikan peran kepemilikan keluarga dalam memoderasi hubungan keseluruhan MLS terhadap penghindaran pajak. Implikasi penelitian ini adalah untuk menjadi pertimbangan dalam mengurangi penghindaran pajak, meningkatkan perlindungan investor, mengurangi ekspropriasi, serta memperluas penelitian terdahulu dalam literatur perpajakan dan tata kelola perusahaan.......This study aims to analyze the relationship of Multiple Large Shareholders (MLS) and tax avoidance. This study also investigates the role of family ownership as a moderator of the relationship between Multiple Large Shareholders and tax avoidance. In contrast to previous studies which only tested the role of MLS on tax avoidance, this study categorizes the identity of large shareholders into domestic and foreign MLS, as well as the role of family ownership as a moderator since the family ownership structure typically has managerial and board representation that can trigger the difference in the effectiveness of MLS to tax avoidance. This study also extends the previous study by using samples from public firms in four countries in ASEAN, which are Indonesia, Malaysia, Thailand, and Philippines over a period of 2017 to 2020. The results show that MLS has a negative relationship to corporate tax avoidance practices, since MLS has a large enough voting right to monitor and restrain controlling shareholders from expropriating and ignoring non-tax costs arising from tax avoidance. Foreign MLS is particularly stronger in familycontrolled firms, but family ownership reduces the effectiveness of Foreign MLS to tax avoidance. This study cannot prove the role of family ownership in moderating the relationship of overall MLS to tax avoidance. The implications of this studies are to become a consideration in reducing tax avoidance, increasing investor protection, reducing expropriation, and expanding previous study in the taxation and corporate governance literature."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aktivitas perdagangan saham investor asing terhadap performa pasar modal Indonesia sebelum dan saat periode krisis pandemi COVID-19. Aktivitas perdagangan investor asing diproksikan oleh volume pembelian, nilai pembelian, frekuensi pembelian, volume penjualan, nilai penjualan, dan frekuensi penjualan harian. Lalu, proksi yang digunakan untuk performa pasar modal Indonesia adalah return, likuiditas dan volatilitas harian IHSG. Data perdagangan saham diproses dengan menggunakan metode regresi OLS dan prosedur Newey-West HAC. Penelitian menemukan bahwa aktivitas perdagangan saham investor asing memiliki pengaruh dua arah terhadap return dan likuiditas pada periode normal dan pandemi, dimana pengaruh pada periode pandemi lebih besar dari pada pengaruh pada periode normal. Lalu, aktivitas perdagangan saham investor asing mempengaruhi volatilitas pada periode normal dan meningkatkannya pada periode krisis......The COVID-19 pandemic had caused a decline in the Indonesian stock market performance. This paper analyzes how much of the decline was due to foreign investor trading activity and how much its impact changed from before the crisis period. The stock market’s performance is proxied by return, liquidity, and volatility. While foreign investor trading activity is proxied by buying and selling volume, value and frequency. Trading data for each period are processed through OLS regression with Newey-West's HAC procedure. The results show that foreign investor trading activity has bi-directional impact on return and liquidity, where the impact on both are greater during the crisis period. Additionally, foreign investor trading activity impacts volatility significantly in the non-crisis period, while an increase in trading activity increases volatility in the crisis period"