Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Legal aspects of non-wage payments for local government officials and employees in Indonesia; cases in Solok, Gorontalo Province, Pekanbaru, and Jembrana

Abstrak :
Urbanisasi merefleksikan tuntutan penambahan fasilitas kehidupan warga kota, teristimewa pada aspek pemukiman. Naiknya grafik penambahan fasilitas pemukiman ini akan menjumpai kendala pada aspek penyediaan tanah. Hal ini akan menyebabkan invasi oleh masyarakat golongan menengah ke bawah pada tanah-tanah yang relatif murah di tepi kota dan terjangkau oleh sarana transportasi. Hal tersebut di atas nampaknya telah tercermin dalam data sebaran pemukiman di Jakarta. Sebaran tersebut menunjukkan tingginya kepadatan pemukiman di tepi kota Jakarta pada jalur Jakarta-Tangerang, Jakarta-Bekasi dan jalur Jakarta-Bogor. Bila disingkap lebih lanjut, data ini juga mencerminkan sebaran perubahan dari tanah dengan okupasi untuk persawahan yang dominan menjadi okupasi untuk pemukiman. Untuk mencermati penyataan tersebut secara tajam, penelitian diarahkan pada data yang ada di Selatan DKI Jaya dan wilayah Selatan DKI Jaya di koridor Kota Administratif Depok serta Kecamatan Bojong Gede sepanjang 26 km. Data akan ditilik melalui peta penggunaan tanah tahun 1912, tahun 1976, tahun 1979 dan tahun 1992. Dalam kerangka inventarisasi data pertanahan dari waktu ke waktu pada wilayah kajian dikaitkan dalam analisisnya dengan tuntutan kebutuhan pemukiman serta melihat implikasinya pada fungsi sistem irigasi yang telah ada, dapat dikemukakan permasalahan yang terbagi atas Permasalahan Pokok dan Permasalahan Spesifik. Permasalahan pokok menekankan pada inventarisasi pola pemilikan, penguasaan, penggunaan tanah dan inventarisasi kebutuhan air irigasi di wilayah kajian pada rentang waktu pengematan tahun 1912, 1976, 1979 dan tahun 1992. Sedang permasalahan spesifik lebih mengkaji perihal harga tanah, perubahan harga tanah dikaitkan dengan perubahan penguasaan dan penggunaan tanah serta karakteristik wilayah spekulatif dikaitkan dengan perubahan harga tanah. Hasil analisis menunjukkan hal-hal sebagai berikut : 1. Keterangan pemilikan tanah dari tahun pengematan ke tahun pengamatan berikutnya didominasi dalam bentuk girik. 2. Penguasaan tanah dalam bentuk kontrak ditemukan mendekati pusat fasilitas kegiatan. 3. Luas jenis penggunaan tanah persawahan ditemukan dalam luas yang lebih sempit dibandingkan untuk bukan persawahan pada wilayah kajian mulai dari ketinggian 50 meter. 4. Arah perubahan penggunaan tanah lebih diorientasi oleh faktor-faktor ekonomi. 5. Harga tanah ditemukan naik menuju pusat fasilitas kegiatan dan turun manakala menjauhi pusat fasilitas kegiatan. 6. Ditemukan bahwa kebutuhan pasokan air irigasi dari tahun pengamatan ke tahun pengamatan berikutnya semakin berkurang. 7. Wilayah spekulatif umumnya ditemukan mendekati pusat fasilitas kegiatan. Luas wilayah spekulatif akan mengikuti intensitas pusat fasilitas kegiatan. ......Urbanization reflecting on requirements of additional living facilities for towns people, especially on the aspects of settlement. The rising curve of facility addition for settlements will meet with obstacles regarding the aspect of land supply. This fact will lead to invasion by the middle class and lower on the lands that are relatively cheap at the city periphery and are within the reach of means of transportation. The above fact seems to be-reflected in the data of settlement spreading in Jakarta. This spreading indicates the density of settlements at the city periphery of Jakarta on the Jakarta - Tangerang, Jakarta - Bekasi and Jakarta - Bogor corridor. If further disclosed, these data also reflect the distribution of changes of land occupied by wet rice fields s dominant factors into occupations for settlements. In order to pay closer attention to this reality, research must be directed to data available in the South of the DKI Jakarta and the Southern Region on the DKI Jakarta on the corridor of the highway connecting the district of Lenteng Agung and the Administrative Towb of Depok besides the District of Bojong Gede, 26 kilometers long. The data will be checked by using land use maps of 1912, 1976, 1979 and 1992 edition. In connection with the inventorization of land data from time to time, the analysis of the area study is related with the demands of settlement and viewing its implication in the function of the existing irrigation system. The problem can be presented as being divided into the Main Problem and the Specific Problems. The main problem stresses the inventorization of the pattern of ownership, land tenure, utilization of land and inventorization of the need for irrigation water in the area being studied, during the time of observation from 1912 through 1976 and 1979 until 1992. Meanwhile the specific problems are more occupied with land prices, changes in land prices connected with changes in land tenure and land use and characteristics of the speculative area connected with changes in land prices. The result of the analysis indicate the following matters : 1. The data of landownership from one year of observation to the next year are still dominated by "girik". 2. Land tenure in the from of "kontrak" is found in the regions near the center of activity facilities. 3. The extent of the types of utilization of dry rice fields is found in a smaller area compared to non-wet rice fields in the area being studied, beginning from an altitude of 50 meters. 4. Direction of changes in land use is more deter-mined by economic factors. 5. The land prices are found to be rising toward the center of activity facilities and falling as they get more remoe from the center of activity facilities. 6. It is concluded that the need for supply of irrigation water from one observation year to the next keeps decreasing. 7. The speculative area is in general found near to the center of activity facilities. The extent of the speculative area will follow the intensity of the activity facilities.

Abstrak :
Arah kebijakan negara, baik menurut Pasal 33 ayat (33) UUD 1945 maupun Pasal 2 ayat (1) UUPA 1960 adalah memberikan hak penguasaan kepada negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia dan memberikan kewajiban kepada negara untuk menggunakannya bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan-ketentuan dasar tersebut di atas dijabarkan MPR RI dalam TAP MPR Nomor IVIMPRI1999 Tentang Garis-Garis Besar Haitian Negara Tahun 1999-2004 pada Bab III Visi dan Misi butir (B-9), Bab IV Arah Kebijakan Ekonomi butir (B-6) dan Bab IV Arah Kebijakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup butir (H-1). Salah satu hal panting yang diamanatkan oleh GBHN Bab IV Arah Kebijakan Ekonomi butir (B-6) secara ringkas adalah mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomi secara terkoordinasi dan sinergis dalam menyediakan kebutuhan pokok terutama perumahan dan pangan rakyat. Salah satu upaya untuk mengantisipasi dan menangani masalah sulitnya pengadaan tanah untuk pembangunan perkotaan adalah melalui konsolidasi tanah seperti telah ditempuh oleh negara-negara lain; suatu metoda pembangunan areal perkotaan di daerah pinggiran kota (urban fringe) untuk mengantisipasi perluasan pembangunan kota yang dikenal dengan Konsolidasi Tanah Perkotaan sebagai suatu bentuk kegiatan penataan kembali tanah di wilayah perkotaan (urban) atau di pinggiran kota (urban fringe) dengan mengandalkan partisipasi masyarakat melalui sumbangan tanah (contribution/land contribution/sharing) yang diberikan peserta KTP. Pendekatan bottom up ini kemudian diwujudkan dalam program Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Kelompok. Terdapat 2 (dua) kegiatan yang dilakukan secara simultan dalam suatu kegiatan KTP yaitu Pertama: Penataan pertanahan yang meliputi penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah; dan Kedua: Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan di lokasi pelaksanaan KTP. Mengingat KTP merupakan model pembangunan partisipatif yang menurut ide dasarnya, pembiayaan KTP diperoleh dari STUP yang diserahkan oleh peserta KTP. Secara asumtif, hukum dapat dijadikan sebagai salah satu sarana untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam KTP. Pemikiran aliran hukum sosiologis (sociological jurisprudence) menyatakan bahwa hukum dapat mempengaruhi masyarakat serta hukum dapat sebagai sarana rekayasa social (law as a tool of social engineering). Ketentuan tersebut mengandung 2 (dua) implikasi yuridis yaitu Pertama : Ketentuan itu merupakan pedoman untuk menentukan `kelayakan hukum' suatu lokasi yang direncanakan; dan Kedua : Persetujuan para pemilik tanah itu sekaligus merupakan dasar hukum materil (substantive law) bahwa pelaksanaan KTP secara hukum materil (substantive law) tunduk pada hukum perdata yaitu hukum perikatan yang berasal dari perjanjian. Norma hukum yang mengikat para peserta KTP adalah persetujuan yang ditandatanganinya yang menyatakan kesediaannya sebagai peserta KTP sebagaimana tertera pada Pasal 1338 ayat (1), (20 dan (3) KUH Perdata.

Abstrak :
Banyaknya perusahaan yang menyediakan program kesejahteraan karyawan dalam konteks penelitian ini fringe benefits umumnya sebagai investasi pada karyawannya. Perusahaan memiliki kebijakan dalam menentukan bentuk dan jenis dari peneyediaan fringe benefits, sehingga variasi yang diciptakan membuat pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah dalam mengatur pemajakannya. Penelitian ini membahas mengenai pemajakan atas fringe benefits di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang atas Pajak Penghasilan sebagai pengecualian Objek Pajak, dengan mengambil lesson learn dari Australia yang memiliki kebijakan terpisah dari Pajak Penghasilan disebut dengan Fringe Benefits Tax. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknis analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lesson learn yang dapat diambil dari kebijakan pajak di Australia adalah menciptakan metode valuasi secara sederhana sesuai dengan setiap jenis fringe benefits yang diberikan dengan mempertimbangkan faktor kondisi sosiologis Wajib Pajak di Indonesia dan mitigasi resiko. Langkah yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mengatur pemajakan atas fringe benefits di Indonesia adalah dengan membuat sistem pembukuan secara individu yang terintegrasi melalui sistem pemerintahan seperti myGov di Australia dengan memasukan metode valuasi yang telah diciptakan sesuai dengan kondisi di Indonesia. ......The number of companies that provide employee welfare programs in the context of this research, fringe benefits, are generally as investments in their employees. The company has a policy in determining the form and type of providing fringe benefits, so that the variations created have prompted the Indonesian government to take steps to regulate taxation. This research discusses the taxation of fringe benefits in Indonesia which is regulated in the Income Tax Law as an exception for tax objects, by taking lessons learned from Australia which has a separate policy from income tax called Fringe Benefits Tax. The methodology used in this research is a qualitative approach with qualitative data analysis techniques. The results of this research shows that lessons learned that can be taken from tax policy in Australia are to create a simple valuation method according to each type of fringe benefits provided by considering the sociological conditions of taxpayers in Indonesia and risk mitigation. Steps that the government can take to regulate the taxation of fringe benefits in Indonesia is to create an integrated individual bookkeeping system through a government system such as myGov in Australia by incorporating a valuation method that has been created according to conditions in Indonesia.

Abstrak :
Tesis ini meneliti, Iowa 80 Truckstop, tempat istirahat pengemudi trek yang terletak pada Interchange exit 284, yang merupakan interchange dari Interstate Highway 1-80 di negara bagian Iowa, Amerika Serikat. Truck stop ini mendapat julukan "The largest tuckstop in the world" dan oleh beberapa pengunjung dikatakan bahwa Iowa 80 Truckstop sudah menjadi sate Trucker Village. Lokasi Iowa 80 Truckstop terdapat dalam Scott County, Iowa dirnana terdapat dua kota metropolitan yaitu Davenport dan Bettendorf dan beberapa kota-kota kecil pedesaan yang terletak sekitar Iowa 80 Truckstop. Bersama dengan dua kota yang terletak di Illinois, Davenport dan Bettendorf disebut the Quad Cities dan bersama tiga county pedesaan yang terletak di Iowa dan Illinois daerah ini dikatakan sesuai dengan bentuk terbaru daerah metropolitan Amerika, a mulitinucleated metropolitan region. Perkembangan kota Amerika dengan pusat kota, mainstreet atau downtown, yang berada ditengah kota, berubah menjadi bentuk daerah metropolitan dimana pusat-pusat perkotaan terletak pada daerah rural urban fringe yang menjadi bagian daerah metropolitan ini. Metropolitan menjadi daerah dimana terdapat kota besar, kota pedesaan dan daerah antara kota dan desa dan metropolitan menjadi daerah yang luas dan dalamnya terdapat pusat-pusat kegiatan dengan fungsi tertentu. Kota-kota dikatakan sudah tidak berbatas lagi. Transformasi metropolitan ini terjadi karena dibangun satu sistem jaringan jalan raya yang memungkinkan orang bisa melakukan perjalanan di Arnerika dengan mudah, dan semua kota ataupun daerah dapat dicapai dengan cepat dengan memakai mobil. Mobilitas masyarakat Amerika yang tercipta sangat sesuai dengan nilai budaya kebebasan dan keinginan sesuatu yang bare, dan pemukiman yang terjadi tersebar seluruh benua Amerika. Untuk menghidupkan pemukiman-pemukiman ini diperlukan media transportasi yang bisa mengikuti jaringan jalan raya dart sebagai alat yang paling sesuai adalah pengangkutan dengan truk. Perjalanan berhari-hari meliwati jaringan jalan raya menyebabkan terbentuk kebudayaan pengemudi truk yang disamakan dengan koboi Arnerika masa lampau. Perjalanan jauh membutuhkan isirahat dan muncullah dipinggir jalan raya truck stop, tempat pengemudi truk beristirahat dan truk diservis. Salah satu perhentian truk ini adalah Iowa 80 Truckstop. Truck stop ini maju pesat selarna empat puluh tahun karena mengikuti misi dan visi pendirinya, Bill Moon yaitu tetap menekuni pelayanan pengemudi truk (trucker) dan menyesuaikan pelayanan dengan kebudayaan pengemudi truk. Dengan semua fasilitas dan jasa pelayanan yang ada sudah menjadi satu nuclei atau simpul khusus dalam daerah metropolitan Quad Cities. Tesis ini mencoba membahas dan merangkai keterkaitan Iowa 80 Truckstop dengan perkembangan daerah metropolitan bare, daerah rural-urban fringe, pusat perkotaan, jalan raya Interstate, perkembangan pinggir jalan rays, mainstreet kota pedesaan, kebudayaan pengemudi, dan usaha komersiil dengan meneliti fungsi-fungsi pusat perkotaan yang sudah dipenuhi dan dioperasionalkan oleh Iowa 80 Truckstop terhadap kota-kota kecil pedesaan disekitarnya.

Abstrak :
Suburbanisasi adalah suatu proses yang mampu mengubah suatu kawasan pedesaan menjadi kawasan perkotaan. Selain perubahan penggunaan tanah, penduduk yang tinggal dalam wilayah yang terkena imbas suburbanisasi juga mengalami perubahan sistem penghidupan. Kecamatan Citeureup yang semula merupakan kawasan pedesaan yang luas, saat ini sudah berkembang menjadi suatu kawasan transisi perkotaan di mana sebagian wilayahnya dipadati oleh aktivitas industri dan permukiman. Perkembangan wilayah Citeureup tidak dapat dipisahkan dari proses suburbanisasi yang ditandai dengan perkembangan wilayah itu sendiri dan masuknya penduduk pendatang ke wilayah ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola spasial dari aktivitas konsumsi penduduk asli pada tiga periode suburbanisasi, serta kaitannya dengan interaksi terhadap penduduk pendatang dan jarak antara rumah penduduk asli dengan pusat pertumbuhan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dengan keluarga penduduk asli yang sudah tinggal di wilayah Citeureup setidaknya sejak tahun 1970an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi dari wilayah kecamatan. Sejak tahun 1970 hingga sekarang, kebutuhan tersier dipenuhi dari tempat-tempat di luar kawasan pedesaan. Sementara itu, dari periode ke periode, untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, penduduk cenderung menyesuaikan diri. Penyesuaian ini terjadi beriringan dengan perkembangan wilayah di sekitar tempat tinggal penduduk. Jarak fisik dan jarak sosial juga memberikan dampak, namun tidak berperan besar, karena sebagian besar informan merasa keberadaan penduduk pendatang tidak berpengaruh vital terhadap keputusan konsumsi mereka. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pusat pertumbuhan memberikan pengaruh terhadap pola spasial konsumsi penduduk asli. Di sisi lain, kehadiran penduduk pendatang tidak memberikan efek vital kepada penduduk asli. ......Suburbanization is a process that change rural areas into urban areas. Besides land use changes, people that live in the area also facing their livelihood transformation as well. Kecamatan Citeureup, which was a large rural area, at present developed as a transitional urban area where parts of its area overflowing with industrial land and settlements. The development of Citeureup area is inseparable from the process of suburbanization which is indicated by the development of the region and the influx of migrant population to this region. The objective of this research is to find out the the spatial pattern of local people consumption in three periods of suburbanization, regard to their interaction with the immigrants and their home location to the development center. This research uses qualitative methods through in depth interviews to families that live in the area at least since 1970s. The results show that not all needs could be fulfilled by the area. Since 1970 to the present time, tertiary need wass fulfilled from stores outside of the rural area. Meanwhile, from period to period, to fulfill the primary and secondary needs, people tend to adjust. This adjustment occurred along with the development of the area around the population rsquo s residence. Physical distance and social distance also make an impact, but it does not play a big role, because most of the informant feels that the presence of migrant has no vital influence on their consumption decisions. The conclusion of this study shows that development center give influence to the local people spatial pattern consumption. In the other hand, the presence of migrant population do not give any vital effect to the local people.

Abstrak :
When it comes to creating an executive compensation program, it can be hard to provide the company's leaders with the incentive they need to continue doing their best, without becoming too extravagant. This book gives readers the techniques and understanding they need to design a rewards strategy that will motivate performers while benefiting the entire organisation. Taking a careful look at the complicated state of executive rewards, this no-nonsense, practical guide provides readers with a complete methodology for motivating management to accomplish critical business goals. Instead of a 'one-size-fits-all' approach, the book uses case studies and examples to illustrate what factors should be considered - including corporate environment, key stakeholders, people and business strategy, and organizational capabilities - when designing a program that will benefit both their company, and the people who fuel its success.

Abstrak :
Tujuan studi ini adalah meneliti kepuasan kerja karyawan PT SAI Indonesia, cabang Jakarta. PT SAI Indonesia merupakan bagian dari Martha Tilaar Group. Instrumen survei yang digunakan adalah Job Satisfaction Survey (Spector, 1997). Analisis data menggunakan statistik deskriptif, analisis regresi berganda dan uji perbedaan rerata. Berdasaran hasil penelitian diketahui bahwa kategori skor rerata tingkat kepuasan secara umum adalah memuaskan. Delapan dimensi kepuasan kerja adalah memuaskan, sementara dimensi tunjangan tidak memuaskan. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa empat dimensi kepuasan kerja, yakni dimensi promosi, penghargaan, rekan kerja, dan pekerjaan, memiliki pengaruh signifikan untuk memprediksi kepuasan kerja secara umum. Lima dimensi lainnya tidak berpengaruh secara signifikan. Hasil uji perbedaan rerata menunjukkan perbedaan signifikan tingkat kepuasan kerja berdasarkan faktor usia, posisi jabatan, dan status perkawinan terhadap beberapa dimensi kepuasan kerja. ...... The goal of this study was to investigate employee job satisfaction at PT SAI Indonesia, Jakarta. PT SAI Indonesia is part of Martha Tillaar Group. The instrument of survey was Job Satisfaction Survey (Spector, 1997). Analysis of data used descriptive statistic, regression analysis and test of mean difference. Based on the result of this study suggests that mean score of general job satisfaction was satisfied. The eight facets were satisfied and contingent benefits was not satisfied. The result of regression analysis showed that the four facets, namely promotion, contingent rewards, coworkers, and nature of work have significant effect to predict on overall employee job satisfaction. The five other facets were not significant. The result of mean score of difference showed significant differences in job satisfaction between age, job level, and marriage status of some facets of job satisfaction.