Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPrancis berusaha untuk menyelamatkan diri dari kekalahan total pada Perang Dunia II dengan menandatangani Perjanjian Gencatan Senjata dengan Jerman pada 22 Juni 1940. Menurut perjanjian itu, Prancis dibagi menjadi wilayah bebas dan wilayah pendudukan Jerman. Prancis mempertahankan eksistensinya dengan membentuk pemerintahan Vichy dan berkolaborasi dengan Jerman di bidang politik, ekonomi, dan militer. Dari ketiga macam kolaborasi itu, kolaborasi ekonomi menjadi prioritas kedua negara. Namun, kolaborasi nyatanya merugikan Prancis dan menguntungkan pihak Jerman semata. Di samping itu, Philippe P tain dan Pierre Laval, pemimpin pemerintahan Vichy, memiliki perbedaan dalam pandangan dan agenda politik yang mempengaruhi pembagian tugas antara keduanya. P tain lebih fokus pada masalah dalam negeri, sedangkan Laval lebih fokus pada urusan luar negeri. Kendati demikian, keduanya memiliki semangat yang sama untuk mempertahankan kedaulatan Prancis, mengurangi penderitaan Prancis, dan menjaga perdamaian di Prancis serta Eropa.

---

ABSTRACTFrance was trying to save itself from total defeat in World War II by signing the Ceasefire Agreement with Germany on June 22, 1940. In accordance with that agreement, France was divided into the free zone and the German occupied zone. France maintained its existence by establishing the Vichy government and collaborating with Germany in the political, economic, and military sector. Among these sectors, the economic collaboration was a priority for both countries. Yet, collaboration was in fact disadvantageous to France and only profitable to Germany. Besides, Philippe Petain and Pierre Laval, leaders of Vichy government, had different perspectives and political agendas which affected the task division between them. Petain was more focused on domestic problems, while Laval was more focused on foreign affairs. However, they had the same spirit to defend the sovereignty of France, alleviate the suffering of France, as well as maintain peace in France and Europe."

"Skripsi ini bertujuan menganalisa penyebab kegagalan implementasi perjanjian gencatan senjata Lusaka (LCA) di Republik Demokrasi Kongo yang disetujui pada 10 Juli 1999. LCA disepakati untuk mengakhiri Perang Kongo II yang merupakan konflik terbesar di Afrika, melibatkan sembilan negara Afrika pada puncaknya, dan memiliki skala konflikdan korban jiwa terbesar sejak perang dunia kedua. LCA awalnya diharapkan mampu meredakan Perang Kongo II, yang memiliki karakter Perang sipil namun mengalami internasionalisasi dikarenakan berbagai kepentingan negara tetangga. Namun LCA terus dikritik karena kontribusinya yang minimal terhadap upaya resolusi konflik Kongo II sebelum akhirnya digantikan persetujuan-persetujuan lain yang lahir dari proses negosiasi paska LCA. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif eksplanatif yang menggunakan studi dokumentasi dan literatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perjanjian gencatan senjata Lusaka dibuat dalam situasi konflik yang belum matang dimana potensi tinggi terhadap eskalasi konflik paska penandatanganan, membuat perjanjian ini sulit diimplementasikan dan menjadi tidak lagi relevan bagi berbagai pihak yang bertikai serta bagi proses resolusi konflik di Republik Demokrasi Kongo.

---

This undergraduate thesis seeks to analyze the cause of failure in implementation of Lusaka Ceasefire Agreement (LCA) in the Democratic Republic of Congo which was agreed in July 1999 to end the second Congo conflict, the largest conflict in Africa involving nine countries in its apex with the worst record of violence and casualties which is only surpassed by the second world war. LCA is intended to resolve the second Congo war which has the character of a local conflict being internationalized due to myriads of interest from its neighboring countries. However is often criticized for its lack of contribution due to its slow and almost non-existent implementation efforts done by both the belligerent parties and the international society. This research is done in a quantitative method using literature and document examinations.

The result of this research shows that when the Lusaka Ceasefire Agreement was made, conflict in Congo had not reached its ripe moment. Therefore, rendering the implementation of the treaties, making it especially hard to be implemented and thus becoming more and more irrelevant for the disputed parties and for conflict resolution process in the Democratic Republic of Congo."