Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini, disusun untuk mengungkapkan permasalahan Papua khususnya terkait pergerakan West Papua National Coalition For Liberation (WPNCL) di lingkungan internasional, serta dampaknya terhadap keutuhan NKRI. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya upaya WPNCL dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua baik di dalam negeri maupun luar negeri. Landasan teori yang digunakan dalam Penelitian ini mengacu pada teori self determination, teori separatisme, teori ancaman, dan teori diplomasi publik. Jenis Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data kualitatif, melalui metode pengumpulan data dari literatur dan studi referensi. Penelitian ini menjelaskan bahwa permasalahan Papua hingga saat ini masih belum menemukan titik temu atau solusi dalam penyelesaiannya. Bahkan akibat ketidakpuasan masyarakat Papua atas Pepera dan perbedaan paham tentang sejarah Papua yang semakin berkepanjangan memicu munculnya gerakan-gerakan kelompok separatis Papua di dalam negeri maupun luar negeri. Manuver gerakan politik kelompok separatis Papua di lingkungan internasional bertujuan untuk merepresentasikan tuntutan self determination di Papua. Isu-isu yang diusung dalam mencari dukungan di lingkungan diantaranya peninjauan kembali proses terciptanya New York Agreement, peninjauan kembali hasil Pepera, dan tingginya angka pelanggaran HAM di Papua. Salah satunya organisasi Papua merdeka yang terlibat dalam kegiatan propaganda di lingkungan internasional yakni WPNCL, dimana pergerakannya cenderung berfokus pada propaganda permasalahan Papua di lingkungan internasional. Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia perlu menetapkan kebijakan luar negeri untuk mereduksi munculnya campur tangan pihak asing dalam penyelesaian permasalahan Papua maupun pergerakan kelompok separatis Papua. secara kesimpulan, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi ancaman dari pergerakan WPNCL di lingkungan internasional yang akan berdampak pada keutuhan NKRI.

---

The issue of Papua, especially related to the movement of the West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) in the international environment, is likely to have an impact on the integrity of the Republic of Indonesia. This was motivated by WPNCL's efforts in fighting for Papuan independence both at home and abroad. The theoretical basis used in this study refers to the theory of self-determination, theory of separatism, and theory of threat, theory of public diplomacy. This type of research is descriptive analytical, using qualitative data, through data collection methods from the literature and reference studies. This study explains that the Papuan problem has yet to find a common ground or solution in its resolution. In fact, due to the dissatisfaction of the Papuan people over the Act of Free Choice and differences in understanding about Papua's history, which is increasingly protracted, it has triggered the emergence of Papuan separatist movements at home and abroad. The political movement maneuver of the Papuan separatist groups in the international environment aims to represent the demands of self-determination in Papua. Issues raised in seeking support in the environment include reviewing the process of creating the New York Agreement, reviewing the results of the Act of Free Choice, and the high number of human rights violations in Papua. One of them is an independent Papuan organization that is involved in international propaganda activities, namely WPNCL, whose movement tends to focus on propaganda for Papuan issues in the international environment. Facing these conditions, the Government of Indonesia needs to establish a foreign policy to reduce the emergence of foreign interference in resolving Papuan problems and the movement of Papuan separatist groups. In conclusion, this study aims to analyze the potential threats from the WPNCL movement in the international environment that will have an impact on the integrity of the Unitary Republic of Indonesia."

"Pembentukan Pusat Pelatihan dan Pengajaran Kejuruan (P3K) merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah RRT untuk meredam gerakan separatis di Xinjiang. Populasi suku Uighur merupakan populasi suku non-Han terbanyak yang menempati wilayah Xinjiang. Pemerintah Tiongkok sejak zaman kedinastian hingga RRT berdiri melakukan kebijakan yang hampir serupa kepada suku Uighur, yaitu berupaya mengasimilasi suku Uighur dengan suku Han. Asimilasi yang dilakukan antara lain dengan mengadakan migrasi besar-besaran suku Han ke wilayah Xinjiang. Akan tetapi, kebijakan migrasi ini tidak membuahkan hasil maksimal. Sebaliknya, suku Uighur dan suku Han cenderung tidak dapat hidup berdampingan, bahkan menyebabkan sebagian dari suku Uighur membentuk kelompok separatis. P3K yang dijalankan oleh Pemerintah RRT sekarang ini dapat dikatakan merupakan cara untuk menjalankan sixiang zhengfeng atau pembetulan pemikiran dan sinifikasi kepada suku Uighur. Sebelumnya sixiang zhengfeng pernah dilaksanakan oleh Mao Zedong pada era Yanan untuk mereedukasi kader PKT pasca Long March, dan juga untuk menghancurkan lawan politiknya pada masa Gerakan Seratus Bunga, Gerakan Anti Kanan, dan Revolusi Kebudayaan. Tugas akhir ini menggunakan pendekatan historis untuk menjelaskan dan menganalisis konflik antara suku Uighur dan pemerintah Tiongkok, serta melihat bagaimana pemerintah Tiongkok menjalankan ssixiang zhengfeng melalui pelaksanaan P3K.

---

The establishment of Vocational Skills and Education Training Center is a policy that was taken by the Chinese Government to oppress separatist movement in Xinjiang Region. The Uyghurs are the largest population of non-Hans ethnic group in Xinjiang. Since the dynasty era until the founding of PRC by CPC, the government had always taken similar policy toward the Uyghurs, to assimilate them and the Hans in Xinjiang Region. This goal accomplishes by Hans massive migration to the Xinjiang Region. However, this policy couldnt bring the expected result. On the contrary, coexistence between the Uyghurs and Hans couldnt be manifested, even causing some part of the Uyghurs to form a separatist movement. The establishment of Vocational Skills and Education Training Center policy that was taken by the Chinese Government could be said as an implementation of thought rectification or sixiang zhengfeng and sinicization towards the Uyghurs. In the past, Mao Zedong in Yanan Period once implements this campaign to reeducate CPC cadre, also in Hundred Flowers Movement, Anti-Rightist Campaign, and the Cultural Revolution to crush his political rival. The research of this final project carried out through the historical approach to elucidate and analyze the tension between the Chinese Government and the Uyghurs, also to study how thought rectification implemented by the Chinese Government through the Vocational Skills and Education Training Center establishment."