Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi penguatan ekonomi lokal masyarakat sebagai upaya menurunkan angka ketimpangan melalui kearifan lokal di Jawa Timur Tahun 2013-2017. Penelitian ini merupakan penelitian gabungan Model Eksploratoris Sekuensial dengan regresi data panel sebanyak 190 data dari 38 kabupaten/kota pada Tahun 2013-2017. Variabel gini ratio sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independen terdiri dari: jumlah koperasi pesantren, budaya mataraman, jumlah Produk Domestrik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap gini ratio di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017. Upaya menekan angka ketimpangan tidak hanya dilakukan dengan aspek pembangunan ekonomi namun juga melalui optimalisasi kearifan lokal. Koperasi pesantren berpengaruh secara signifikan untuk menurunkan gini ratio dengan koefisien sebesar -0.001456, sementara budaya mataraman tidak berpengaruh secara signifikan namun dapat menurunkan gini ratio sebesar -0.039890. Diperlukan intervensi kegiatan yang tepat sasaran untuk menurunkan angka ketimpangan, yakni melalui peningkatan Produk Domestrik Regional Bruto (PDRB), pemerataan pembangunan manusia, optimalisasi koperasi pesantren, serta implementasi budaya rewang di Provinsi Jawa Timur. ......This study tries to analyze the strategies for improving the economic community in East Java in 2013-2017. This study is joint research of the Sequential Exploratory Model with a panel data regression of 190 data from 38 districts/cities in 2013-2017. The Gini ratio variable is the dependent variable, while the independent variable consists of the number of pesantren cooperatives, mataraman culture, the number of Gross Regional Domestic Product (GRDP), and the Human Development Index (HDI). Taken together the independent variables are significant to the Gini ratio in East Java Province in 2013-2017. Efforts to increase inequality are not only carried out with aspects of development but also the optimization of local wisdom. The pesantren cooperatives reduce the gini ratio by a coefficient of -0.001456, while mataraman culture has no significant effect but can reduce the gini ratio by -0.039890. The intervention of targeted activities is needed to reduce inequality, through increasing the Gross Regional Domestic Product (PDRB), examining human development, optimizing pesantren cooperatives, and the implementation of rewang culture in East Java Province.

Abstrak :
Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca GRK dibandingkan skenario Business As Usual BAU . Selama 2010-2014, Provinsi Riau adalah emiter terbesar 22,7 dari total emisi GRK Nasional sebesar 7.942,46 juta ton CO2e, sedangkan Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat emisi GRK per luasan wilayah dengan tingkat pertumbuhan tertinggi 145,2 dibandingkan rata-rata pertumbuhan emisi GRK Nasional sebesar 134,7. Dengan menggunakan regresi panel data tingkat provinsi, ditemukan bahwa pemberlakuan Peraturan Daerah mengenai RAD-GRK tidak efektif mengurangi emisi GRK serta hubungan negatif dan signifikan antara rasio gini terhadap emisi GRK sedangkan PDRB per kapita memiliki hubungan positif dan signifikan. Direkomendasikan untuk mengelola penggunaan sumber daya secara efektif untuk setiap satu satuan PDRB per kapita serta meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi GRK nasional.

---

Indonesia is committed to reduce Greenhouse Gas GHG emissions compared to Business As Usual BAU scenarios. During 2010 2014, Riau was the largest emitter 22.7 of total GHG emissions of 7,942.46 million tons of CO2e , while Central Java had the highest GHG emission rate per area with 145.2 national GHG emissions growth average of 134.7. Using provincial data panel regression, it was found that the enactment of Local Regulation on RAD GRK has not been effective in reducing GHG emission and negative and significant relation between gini ratio to GHG emission while GRDP per capita has positive and significant relation. It is recommended to effectively manage the use of resources for each one per capita GRDP and increase the commitment of Local Government to support the achievement of national GHG emission reduction targets.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat dengan PDRB Perkapita, angkatan kerja, pendidikan, dan kesehatan. Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat dalam penelitian ini menggunakan Gini ratio, angkatan kerja diukur dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), pendidikan diukur dari Angkatan Partisipasi Sekolah (APS) SMA, dan kesehatan diukur dari rasio jumlah Dokter dengan Puskesmas. Penelitian ini menggunakan model regresi data panel dengan objek penelitian pada keuangan daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selama periode 2009-2015. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa secara simultan, PDRB Perkapita, TPAK, pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Jawa Tengah. Secara parsial, PDRB Perkapita berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Jawa Tengah, TPAK dan pendidikan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Jawa Tengah. Sedangkan kesehatan yang diukur dari rasio jumlah Dokter dengan Puskesmas tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Jawa Tengah.

---

ABSTRACT This study aimed to analysis the correlations between communitys income disparity and Gross Regional Domestic Product (GRDP) Percapita, labor force, education and health sectors. The communitys income disparity is measured by gini ratio, the labor force is measured by labor force participation level, education sector is measured by school participation level, and health sector is measured by the ratio of doctor number to community health center. The study used panel data regression model which involving the data of municipalities and regencies financial reports in the Central Java for period 2009-2015. The result indicated that simultaneously, GRDP Percapita, labor force participation level, education and health sectors have significant effects on communitys income disparity in the Central Java. Partially, GRDP Percapita has positive effects on the communitys income disparity in the Central Java, labor force participation level and education sector have negative effects on the communitys income disparity in the Central Java. Meanwhile, the health sector is measured by the ratio of doctor number to community health center has no significant effects on the

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode regresi data panel yang meliputi 32 propinsi dalam periode penelitian 2007−2013. Variabel ketimpangan distribusi pendapatan diwakili oleh angka rasio gini, sedangkan variabel belanja pemerintah sebagai variabel utama penelitian diwakili oleh belanja pemerintah menurut empat fungsi, yaitu fungsi pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, serta perlindungan sosial. Selain itu, penelitian ini memasukkan pula variabel kontrol yang terdiri atas laju pertumbuhan penduduk, PDRB per kapita, tingkat ketergantungan penduduk, ratarata lama sekolah, dan tingkat pengangguran terbuka. Hasil analisis regresi dengan menggunakan metode random effect menunjukkan bahwa belanja pemerintah fungsi pendidikan, perumahan dan permukiman, serta perlindungan sosial berkorelasi signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, sedangkan untuk fungsi kesehatan tidak berkorelasi. Belanja fungsi perumahan dan permukiman merupakan satu-satunya variabel yang berpengaruh signifikan dalam menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan, sedangkan belanja pendidikan dan perlindungan sosial justru menyebabkan distribusi pendapatan semakin timpang. Meskipun belanja kesehatan tidak berkorelasi signifikan, tetapi belanja fungsi ini dapat menurunkan ketimpangan. Diharapkan Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota dapat memperbaiki kualitas belanja APBN dan APBD dengan mengurangi belanja administrasi dan birokrasi sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBN dan APBD dapat mengurangi jumlah penduduk miskin dan mempersempit ketimpangan distribusi pendapata

---

ABSTRACT
The purpose of this research is to analyse the impact of government expenditure on income inequality in Indonesia. This research uses econometric approach with panel data with 32 provinces as cross section data and in 2007−2013 period as time series. To quantify the impact of government expenditure on income inequality, this research estimate the income inequality, measured by the gini coefficient is a function of government expenditure program on sector education, health, housing, social protection, and a set of control variables that is commonly used in the literature to explain income inequality (population growth, dependency ratio, regional GDP per capita, schooling, and unemployment rate). The result shows that only government expenditure for housing which has positif impact or reducing income inequality. The other independent variables have no impact, and even for education and social protection expenditure make condition of income inequality getting worse. It is guessed that government spending quality which is bad is the main reason why some independent variables have no correlation with income inequality.

Abstrak :
Pembangunan Desa di Indonesia mengalami penguatan dengan disahkannya UU 6/ 2014 tentang Pembangunan Desa, Dalam UU ini sedikitnya ada 3 (tiga) isu besar yang dibicarakan meliputi, Kesejahteraan, Pembangunan Infrastruktur, dan Pembangunan Ekonomi. Dan penelitian ini berusaha melihat pola keterkaitan ketiga isu tersebut. Penelitian ini dibangun menggunakan teori Cobb-Douglass pada level Kabupaten/ Kota, dengan menjadikan variabel kesejahteraan sebagai indikasi keberhasilan pembangunan infrastruktur perdesaan, dan pembangunan perekonomian, dengan rentang waktu analisis tahun 2000-2014 yang di sesuaikan menjadi 6 serial waktu untuk kepentingan analisis lanjutan. Dalam tataran teknis, kesejahteraan direpresentasikan sebagai rasio gini pengeluaran konsumsi masyarakat, yang bersumber dari data SUSENAS, BPS. Sementara pembangunan ekonomi direpresentasikan melalui variabel deflator ekonomi, sebagi proxy dari data inflasi. Definisi pembangunan infrastruktur yang sangat kompleks, disimplifikasi dengan menerapkan Analisis Komponen Utama/ Principal Component Analysis (PCA) pada data-data PODES yang diklasifikasi menjadi tiga dimensi utama yang meliputi: Dimensi Sosial, Fisik, dan Finansial. Keterbatasan data terkait rentang waktu ?dalam konteks data panel, dan juga minimnya landasan teori untuk keperluan analisis lanjutan, serta potensi endogenitas dalam masing-masing isu diatas, menyebabkan model yang diterapkan memerlukan perlakuan khusus. Yakni dengan menerapkan analisis regresi instrumental dengan versi Generalized Method Moment (GMM). Hasil dari analisis yang dilakukan menunjukkan kesesuaian dengan hipotesis yang dibangun atas dasar literatur-literatur dengan kasus penelitian sejenis, yakni Infrastruktur memiliki dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan, sementara peningkatan harga berpotensi menurunkan kesejahteraan masyarakat perdesaan ......Rural Development in Indonesia?s been strengthened with the enactment of Law 6/2014 on Rural Development, In this Act there are at least three (3) major issues discussed include, Welfare, Infrastructure and Economic Development. This study tries to see the pattern of the third link issues. This research was built using the Cobb-Douglass theory at the level of Kabupaten/ Kota, by making variable welfare as goal indicator of rural infrastructure and economic development policies, during 2000-2014 which simplified into 6 serial time due to further analysis. In a technical scope, the welfare was represented as gini ratio of private consumption, taken from SUSENAS, BPS. While economic development is represented through the variable economic deflator, as a proxy of inflation data. Due to complexity of infrastructure development definition simplification was required using Principal Component Analysis (PCA) through some of PODES data, that classified into three main dimensions which include: Social, Physical, and Financial. Limitations of data span-in panel data context, and also the lack of a theoretical basis for the purposes of further analysis, as well as the potential endogeneity in each of the above issues, causing the model is applied requiring special treatment. Namely by applying a regression analysis with the instrumental version of the Generalized Moment Method (GMM). Results of the analysis showed conformity with the hypothesis that is built on the basis of the literature with a case similar research, the infrastructure has a positive impact on improving the welfare, while an increase in the price of potentially reduce the welfare of rural communities.