Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The conflict in the government institution is a kind of conflict that its conflict resolution becomes a responsibility of the constitutional court. "

"Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Berlakunya Undang-Undang ini membawa perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu yang semula lebih bersifat sentralistis menjadi lebih bersifat desentralistis dengan memberikan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Otonomi daerah menimbulkan konsekuensi luasnya kewenangan yang dimiliki daerah, sehingga harus dilakukan reaktualisasi kewenangan dan dilakukannya restrukturisasi kelembagaan pemerintah daerah.Salah satu persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pembentukan kelembagaan atau perangkat daerah. Sering kita temui pembentukan lembaga oleh pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat sehingga kelembagaan yang ada cendrung gemuk sehingga terjadi inefesiensi dan inefektifitas dan pada akhirnya akan menghambat tercapainya kesejahteraan masyarakat.Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memberi gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pembentukan dinas daerah. Dengan menggunakan pendekatan kualitaf, penulis dalam penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pembentukan dinas daerah tersebut. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Perangkat Daerah, ada empat faktor yang perlu menjadi pertimbangan dalam pembentukan dinas daerah yaitu: 1) Kewenangan yang dimiliki oleh Daerah, 2) Karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah, 3) Kemampuan keuangan daerah, 4) Ketersediaan sumber daya aparatur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat faktor yang perlu menjadi pertimbangan dalam pembentukkan dinas daerah hanya ada dua faktor yang paling berpengaruh bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pembentukan dinas daerah, yaitu faktor kewenangan yang dimiliki dan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah (berkaitan dengan kondisi riil daerah).Faktor kemampuan keuangan daerah sangat lemah dijadikan acuan karena tidak adanya standar pelayanan minimum (SPA). Oleh karena itu tidak mungkin dilakukannya standart spending assessment (taksiran pengeluaran atas standar yang berlaku) sehingga sulit untuk mendeteksi biaya untuk anggaran suatu dinas. Sebagai tolak ukur yang dapat dijadikan acuan dalam pembentukan lembaga/dinas daerah adalah tercapainya perbandingan yang ideal antara pengeluaran rutin dan pembangunan (minimal 40%:60%). Ketika Pengeluaran rutin cendrung membesar maka perlu diadakan perampingan atau restrukturisasi lembaga yang ada.Sedangkan Faktor ketersediaan sumber daya aparatur pun tidak bisa dijadikan acuan untuk dijadikan pertimbangan dalam pembentukan lembaga/dinas daerah. karena ketersediaan sumber daya aparatur merupakan konsekuensi adanya restrukturisasi kelembagaan. Dengan demikian ketersediaan sumber daya aparatur merupakan respon terhadap adanya struktur baru sebagai implikasi dari pembentukan lembaga/dinas daerah, dimana setelah terbentuknya struktur baru dilakukan upaya pemenuhan orang-orang yang sesuai dengan kebutuhan sebuah organisasi.Jadi faktor utama yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah kabupaten Indragiri Hilir dalam pembentukan dinas daerah adalah kewenangan yang dimiliki sesuai dengan kondisi riil daerah dalam rangka memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan dana yang tersedia sehingga menghasilkan dinas daerah yang efesien dan efektif. Untuk meningkatkan produktifitas maka perlu diadakannya upaya meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang ada melalui pendidikan dan pelatihan."

"Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sekarang ini adalah kebutuhan akan service/pelayanan masyarakat yang cepat dan prima. Keadaan ini makin dipertegas dengan meningkatnya persaingan akibat pengaruh globalisasi dan perdagangan bebas. Sejalan dengan hal tersebut maka baik organisasi bisnis, organisasi publik maupun organisasi pemerintahan khususnya Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kota Tangerang dituntut untuk meningkatkan kinerja pelayanan yang efektif, efisien, kompetitif dan berorientasi kepada masyarakat pemohon ijin sebagai subjek pelayanan.Kajian utama dalam penelitian ini adalah menitik beratkan kepada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan dalam pembuatan ijin mendirikan bangunan (IMB) di Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kota Tangerang. Dalam menentukan kualitas pelayanan tehadap pemohon ijin dianalisis sejumlah faktor yang diperkirakan mempengaruhinya, meliputi: strategi, system, struktur, keterampilan SDM, gaya kepemimpinan dan pemilikan nilai dan masing -masing dimensi dari kualitas pelayanan yang meliputi; tangibles, reability, responsiveness, assurace dan emphaty.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif, melalui penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :Pertama, faktor-faktor yang menjadi prioritas utama dan agar dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat pengguna ijin adalah ketepatan waktu dan kemampuan organisasi atau lembaga menyelesaikan permasalahan yang timbul., melakukan komunikasi yang efektif dengan masyarakat pengguna ijin, pengetahuan dan kecakapan SDM, serta kebersihan dan kerapian ruangan tempat bekerja.Kedua, faktor-faktor yang yang perlu dipertahankan pelaksanaanya, karena sudah sesuai dengan harapan masyarakat pengguna ijin. Faktor-faktor tersebut adalah cepat tanggap terhadap keluhan yang disampaikan oleh pemohon ijin, keamanan dan kenyamanan, pelayanan yang ramah serta selalu siap menolong, serta penataan eksterior dan interior ruangan tempat kerja dengan baik.Ketiga, faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh masyarakat pengguna ijin, faktor tersebut adalah memberikan perhatian secara individu kepada masyarakat pengguna ijin.Keempat, faktor-faktor yang pelaksanaannya dilakukan dengan sangat baik, namun dinilai kurang penting oleh masyarakat pengguna ijin, sehingga terkesan berlebihan. Dalam hal ini tidak terdapat unsur yang masuk dalam kuadran tersebut."

"Prevalensi pemberian ASI eksklusif di Indonesia cenderung menurun dari tahun ke tahun. Data SDKI tahun 1986 terdapat 86%, tahun 1991 menjadi 53,8% tahun 1997 tinggal 52% dan tahun 2002 hanya 39,5%. Keadaan ini sangat memprihatinkan dan semakin kompleks karena angkatan kerja wanita yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Keadaan ini tidak dapat dihindari karena kesempatan dibidang pendidikan yang diperoleh kaum wanita semakin terbuka.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola menyusui di kalangan ibu-ibu yang bekerja di Instansi Pemerintah di DKI Jakarta tahun 2004 yang mempunyai anak umur 4 bulan s/d 2 tahun dan faktor-faktor apa yang berhubungan.Rancangan penelitian yang digunakan adalah Cross Sectional, pengumpulan data dilakukan dari data primer di 7 departemen terpilih melalui random sampling. Yaitu Departemen Agama, Departemen Luar Negeri, Departemen Perhubungan, Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Pertanian, Departemen Sosial dan Departemen Kehutanan. Dengan jumlah sampel 218 responden, dilaksanakan pada bulan Juni 2004. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara menggunakan kuesioner terstruktur meliputi variabel umur, pendidikan, pengetahuan, sikap, dukungan atasan, dukungan keluarga, dukungan petugas kesehatan, sarana di tempat kerja, keterpaparan informasi, keterpaparan terhadap susu formula dan peraturan di tempat kerja. Analisis data yang dilakukan adalah analisis univariat, analisis bivariat menggunakan Chi Square dan analisis multivariat menggunakan regresi logistik.Hasil penelitian ini menyimpulkan proporsi ibu yang memberikan ASI eksklusif pada ibu bekerja hanya 28 %. Presentase ini sangat jauh dari angka target nasional yaitu 80%. Hasil uji bivariat menunjukkan faktor-faktor yang berhubungan secara bermakna dengan pola menyusui pada ibu bekerja adalah pendidikan, pengetahuan, sikap. dukungan keluarga, dan keterpaparan terhadap informasi tentang ASI.Dari hasil uji analisis multivariat terdapat tiga variabel yang berhubungan bermakna dengan pola menyusui pada ibu bekerja yaitu pengetahuan (OR = 2,478), keterpaparan terhadap informasi tentang ASI (OR = 3,737) dan dukungan keluarga (OR= 2,986). Dari ketiga variabel tersebut dapat disimpulkan variabel yang paling dominan yang berhubungan dengan pola menyusui pada ibu bekerja adalah faktor keterpaparan terhadap informasi mengenai ASI.Mengingat sangat rendahnya proporsi menyusui eksklusif di kalangan ibu bekerja disarankan agar perlu adanya dukungan dari tempat kerja agar pemberian ASI eksklusif dapat terlaksana di kalangan ibu bekerja misalnya peraturan TPA harus dirubah, yang tadinya hanya menerima bayi usia 8 bulan ke atas sekarang dipertimbangkan untuk dapat menerima bayi usia 3 bulan ke atas. Selain hal tersebut perlu dikaji ulang sistem cuti yang berlaku saat ini, peran petugas kesehatan dalam memberikan informasi mengenai ASI eksklusif agar ditingkatkan, perlu dukungan dan tindakan yang nyata dari pemerintah khusus Departemen Kesehatan mengenai kebijakan tentang promosi susu formula dan susu lanjutan di fasilitas pelayanan kesehatan."

"Privatisasi BUMN banyak diartikan sebagai penyerahan kepemilikan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah kepada swasta melalui penjualan saham-sahamnya (divestasi). Hal ini menyebabkan timbulnya pro dan kontra dalam masyarakat terhadap kebijakan privatisasi ini. Alasan yang pro terhadap privatiasi BUMN bahwa dalam pengembangan BUMN khususnya dalam bidang permodalan diperlukan dana segar dan besar, hal ini tidak cukup diperoleh dari negara selaku pemodal BUMN tersebut. Bagi yang kontra privatisasi alasan yang diajukan adalah bahwa berdirinya BUMN merupakan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan, ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat (3) Bumi dan air dan kekayan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dari sini timbul pemikiran bahwa kalau BUMN diserahkan kepada swasta dikhawatirkan bahwa kemakmuran (bagi seluruh) rakyat tidak akan tercapai karena pemilik modal swasta hanya akan mengejar keuntungan mereka sendiri dan bahkan dapat saja dengan mengabaikan kemakmuran rakyat.Privatisasi BUMN tidak sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 tetapi karena alasan untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat maka pemerintah maka dilakukan privatisasi terhadap BUMN. Hal ini perlu diatasi dengan adanya pengaturan melalui peraturan perundang-undangan yang baik termasuk law enforcementnya antara lain melalui penerapan prinsip good corporate governance."

"Tesis ini membahas karakter-karakter nonverbal pembentuk citra pemimpin perempuan yang menduduki jabatan di instansi pemerintah melalui konten-konten yang diunggah di media sosial. Dalam konteks penelitian ini, peneliti ingin melihat citra yang terbentuk dari Felucia Sengky Ratna melalui konten-konten yang diunggah di akun Instagram @kanimjaksel di sepanjang tahun 2022. Perumusan masalah pada penelitian adalah karakter nonverbal apa saja yang diperlihatkan Sengky untuk membentuk citranya sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan? Metode yang digunakan dalam penelitian adalah analisis multimodalitas dengan desain penelitian Systemic Functional Multimodal Discourse Analysis. Dari hasil analisis yang telah dilakukan pada kelima konten yang merupakan hasil dari metode penarikan sampel purposif, penelitian telah menyimpulkan bahwa berbagai sumber semiotika telah digunakan untuk menggambarkan konstruksi citra pemimpin perempuan seperti apa yang terlihat. Proses konstruksi citranya sendiri dilakukan nyaris tanpa campur tangan dari Sengky selaku objek, dimana Sengky mempercayakan sepenuhnya proses pembuatan konten kepada tim konten dan pejabat struktural yang terkait. Dari konstruksi citra yang terbangun, dapat disimpulkan bahwa karakter-karakter maskulin sangat kental terlihat dari konten-konten Sengky yang digunakan dalam penelitian, seperti tegas, wibawa, serius, mampu mengontrol orang, dan bisa dipercaya. Namun Sengky bisa terlihat hangat di beberapa kesempatan, yang memperlihatkan keluwesan Sengky untuk menunjukkan citranya disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Hal ini tidak terlepas dari peran dari tim konten yang bisa menempatkan sumber-sumber semiotika yang tepat sesuai dengan konteks pada konten yang ingin ditampilkan.......This thesis discusses the nonverbal characters that shape the image of female leaders who hold positions in government institution through content that uploaded on social media. In the context of this study, researcher want to see the image formed by Felucia Sengky Ratna through content uploaded to the Instagram account @kanimjaksel throughout 2022. The research question is what nonverbal characters Sengky shows to shape his image as Head of the South Jakarta Immigration Office? The method used is multimodal analysis with the research design Systemic Functional Multimodal Discourse Analysis. From the results of the analysis that has been carried out on the five contents which are the result of the purposive sampling method, the study has concluded that various semiotic sources have been used to describe the image construction of what women leaders look like. The image construction process itself was carried out almost without interference from Sengky as the object, where Sengky fully entrusted the content creation process to the content team and related structural officials. From the constructed image construction, it can be concluded that masculine characteristics are very strong as can be seen from Sengky's contents used in the research, such as firm, authoritative, serious, able to control people, and can be trusted. However, Sengky can look friendly and warm on several occasions, which shows Sengky's flexibility to show his image according to conditions and situations. This is inseparable from the role of the content team who can place semiotic sources that are appropriate to the context in the content that want to display."

"Laporan ini membahas mengenai proses penyusunan serta proses reviu laporan kinerja Kementerian Perhubungan RI tahun 2016. Analisis penyusunan terbatas pada laporan kinerja Inspektorat Jenderal Kemenhub. Proses penyusunan dan reviu berpedoman pada PermenPAN nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pembahasan dilakukan dengan membandingkan konsep serta peraturan yang ada dengan praktik yang dilakukan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan. Hasil dari laporan magang ini menemukan bahwa proses penyusunan laporan kinerja Itjen sudah sesuai dengan prosedur, hanya saja terdapat perbedaan rumus antara peraturan dan laporan yang disusun. Sedangkan untuk prosedur reviu juga sudah sesuai dengan peraturan yang ada. ......The focus of this internship report is to discuss the process of composition and review of performance report in Ministry of Transportation year 2016. Analysist of composition in this report is limited to Ministry of Transportation General Inspectorate rsquo s performance report. The process composition and review based on PermenPAN no 53 year 2014 about technical guidance, performance agreement, performance reporting, and performance report review procedures. This report compared theory and regulation with practice done by Ministry of Transportation General Inspectorate. This internship report finds that process of composition performance report have complied to regulation, but there are a different formulation that used in performance report and in the regulation. Meanwhile for review procedure have complied to regulation."

"This research aims to analyze the quality of subdistrict public services in decentralization era, identifyservices dimensions or attributes that are prioritized by subdistrict for a better performance, and conduct comparative study to analyze whether a subdistrict with larger delegated authorities has a better quality of public services. The analysis was conducted using the Service Quality (ServQual) that had been developed into Importance Performance Analysis (IPA). The research was conducted through surveys in two locations i.e. Katapang Subdistrict in Bandung and Dramaga Subdistrict in Bogor, on three types of services namely 1) civil administration/registration services 2). Business license services and 3). Building construction license services.The research result showed that although the subdistricts had legally and formally shifted into local government institution, the quality of public service performance is still not optimal. This was indicated by the lower performance index as well as the importance index of the respondents for both subdistricts, in other words there were gaps between respondents perception and respondents expectation on public service quality."

"Abstract. This research aims to analyze the quality of subdistrict public services in decentralization era, identifyservices dimensions or attributes that are prioritized by subdistrict for a better performance, and conduct comparativestudy to analyze whether a subdistrict with larger delegated authorities has a better quality of public services. The analysiswas conducted using the Service Quality (ServQual) that had been developed into Importance Performance Analysis (IPA).The research was conducted through surveys in two locations i.e. Katapang Subdistrict in Bandung and Dramaga Subdistrictin Bogor, on three types of services namely 1) civil administration/registration services 2). Business license services and 3).Building construction license services.The research result showed that although the subdistricts had legally and formallyshifted into local government institution, the quality of public service performance is still not optimal. This was indicatedby the lower performance index as well as the importance index of the respondents for both subdistricts, in other wordsthere were gaps between respondents perception and respondents expectation on public service quality"