Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Suparmin, author
Analisis hukum terhadap pasal 54 peraturan KBPN N0 1 tahun 2006 dalam pembuatan akta pemberian hak bangunan atas tanah hak milik oleh pejabat pembuat akta tanah
Akta pemberian hak guna bangunan (HGB) di atas tanah hak milik, merupakan salah satu dari delapan akta, diakui dalam hukum tanah positif dan pendaftaran tanah, yang pejabat pembuat akta tanah (PPAT) berwenang membuatnya. Jaminan kepastian hukum, selain akta, bagi si pemegang HGB adalah sertifikat HGB diatas tanah hak milik, sedangkan...
Depok: Universitas Indonesia, 2008
T23492
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Salsabila, author
Peralihan hak guna bangunan yang telah berakhir jangka waktunya melalui proses pewarisan berdasarkan putusan mahkamah agung nomor 1771 K/PDT/2019 = The transfer of building rights title that has expired through inheritance based On the decision of The supreme Court number 1771 K/PDT/2019
HGB yang sudah kedaluwarsa seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai objek warisan. Namun dalam putusan MA No. 1771 K/PDT/2019, tanah sengketa yang bersertipikat HGB kedaluwarsa dapat diwariskan kepada para ahli warisnya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum berakhirnya jangka waktu HGB bagi ahli waris berdasarkan UUPA; serta akibat hukumnya bagi ahli...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Christina Octavia, author
Akta pelepasan hak sebagai syarat pemberian hak guna bangunan pada badan hukum : tinjauak yuridis Keputusan Kepala Kantor Pertanahan kota Bekasi Nomor: 6070- HGB.32.75/300/XII/2010 = Deed of release right as a requirement for right to build on the granting of legal entity : judicial review of decision of the Bekasi land office number: 6070-HGB.32.75/300/XII/2012
Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut. Prosedur yang harus ditempuh dalam pengadaan tanah adalah dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Pengadaan tanah selain cara tersebut adalah dengan cara jual-beli, tukar-menukar, atau cara lain yang disepakati secara...
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T29441
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Evan Richardo, author
Analisis pembatalan penguasaan tanah yang telah terdaftar dalam sertipikat hak guna bangunan (HGB) dan sertipikat hak pengelolaan (HPL) : studi kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 89/PK/TUN/2008 JO. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 75K/TUN/2008 JO. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta No. 178/B/2007/PT.TUN.JKT JO. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 14/G/2007/PTUN.JKT = Analysis of the cancellation of land tenure that has been registered in the right to build certificate (HGB) and right to manage certificate (HPL) : study case of the Decision of Judicial Review by the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 89/PK/TUN/2008 as amended to the Decision of Cassation by the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 75K/TUN/2008 as amended to the Decision of State Administrative High Court of the Special Capital City Region of Jakarta Number 178/B/2007/PT.TUN.JKT as amended to the Decision of Jakarta State Administrative Court Number 14/G/2007/PTUN.JKT / Evan Richardo
ABSTRAK
Sistem pendaftaran tanah yang dianut Indonesia adalah sistem pendaftaran hak dengan sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif, apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertipikat atas tanah, dapat mengajukan pembatalan. Permasalahannya adalah bagaimanakah tata cara atau mekanisme pembatalan penguasaan tanah yang telah terdaftar dalam sertipikat HGB dan HPL? Kemudian apakah Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38725
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library