Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar BelakangJumlah penderita HIV pada pengguna narkoba suntikan saat ini semakin meningkat. Demikian juga dengan infeksi yang menyertainya (misalnya hepatitis C dan tuberkulosis paru). Sejak tahun 1996 ARV dinyatakan bermanfaat sebagai salah satu terapi yang efektif pada penderita HIV, karena dapat menurunkan mobiditas dart mortalitas, sehingga perhatian terhadap pengobatan ARV pads penderita HIV semakin ditingkatkan. Sampai saat ini belum ada dilaporkan penelitian mengenai respon pengobatan ARV pada penderita HIV di Indonesia.TujuanMengetahui respon pengobatan ARV selama enam bulan pada penderita HIV dan faktor-faktor yang berpengaruh.MetodologiStudi cross sectional retrospektif dengan besar sampel 139 orang penderita HIV yang memenuhi kriteria inklusi yang datang berobat RSCM dan RS Kanker Dharmais Jakarta antara bulan Januari 2004 sampai Maret 2005. SampeI dikumpulkan dari data rekam medik.HasilPada penelitian ini didapatkan hasil gambaran demografi jenis kelamin laki-laki 95% dan wanita hanya 5%. Kelompok umur terbanyak usia kurang dari 30 tahun sebanyak 81,3%. Infeksi yang menyertainya didapatkan infeksi hepatitis C sebanyak 64,0% dan tuberkulosis paru 44,6%. Respon pengobatan positif 91,4%, respon pengobatan komplit 70,5%, respon Minis 1,4%, respon imunologis 20,1%, dan tidak respon pengobatan 8,6%. Efek samping pengobatan ARV didapatkan sebanyak 93,5% dan status hidup sesudah pengobatan ARV 6 bulan sebanyak 97,1%, sedangkan mortalitas hanya 2,9%. Selanjutnya dilakukan analisis bivariat didapatkan faktorfaktor yang mempengaruhi respon pengobatan ARV pada penderita HIV secara dominan adalali hitung limfosit CD4 > 50/rnm3 dengan OR sebesar 0,13 (p),003 dengan IK 95% 0,03-0,60).SimpulanRespon pengobatan ARV pada penelitian ini tinggi (91,4%). Hanya faktor hitung limfosit CD4 >50/mm secara dominan berpengaruh dan secara statistik terdapat hubungan bermakna dengan respon pengobatan ARV.

---

Background

Recently, the number of HIV patients and IVDU are increasing. As well as other confounding infections (eg.hepatitis C and pulmonary tuberculosis). Since 1996, ARV has been declared as one of the most effective treatment in HIV patients, reduce morbidity and mortality_ Therefore treatment using antretroviral has caught much attention to developed. Until now there has not been reports any study about the response to ARV treatment in HIV patients in Indonesia

Objective

To investigate proportion of response to antiretroviral treatment for six month in HIV patients and risk factors that influence.

Methodology

Study design was cross sectional retrospective study on 139 HIV patients who fullfiled inclusion criteria were conducted in RSCM and RSK Dharmais Jakarta from January 2004 to March 2005. We collected data from medical records of patients.

Result

From this study we found the demographic characteristic male (95%) more prevalent than female (5,0%). Majority age group less than 30 years old (81,3%). Confounding infection were hepatitis C (64%) and pulmonary tuberculosis (44.6%). The positive response to treatment (91.4%), complete response (70.5%), clinical response (1.4%), immunological response (20,1%), and no-response to treatment (8.6%). Adverse reaction led by ARV are found 93.5%. The mortality after 6 months ARV treatment only 2.9% cases end up with death. After bivariat analysis, we found the predominant influencing factors response to ARV treatment in HIV patients, which is the lymphocyte count CD4 > 50/mm with OR= 0.13 (p=0.003, CI 95% 0.03-0.60).

Conclusion

The response to ARV treatment in this study is high 91,4%. The lymphocyte count CD4 501mm3 is only the dominant influencing factors and showed statistically significant relation with response to ARV treatment in HIV patients."

"Setiap pengidap penyakit Human Immunodeficiency Virus selanjutnya disebutdengan HIV berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merupakansalah satu bentuk pelayanan publik yang dijamin oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini sehubungan dengankewajiban negara untuk memenuhi hak-hak asasi dan kebutuhan dasar bagi tiaporang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945. Penulis kemudian membahas mengenaipenerapan pemberian layanan kesehatan terhadap pasien pengidap HIV olehPemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dan analisis kasuspenolakan pemberian layanan kesehatan terhadap pasien pengidap HIV olehfasilitas kesehatan di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Penelitiandilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan datasekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, serta didukungdengan data primer berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitiankemudian menyimpulkan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun ProvinsiJawa Barat telah melakukan beberapa program guna menurunkan angka pasienpengidap HIV dan bahwa setiap pasien rumah sakit termasuk bagi pasien ODHAdiberikan hak oleh undang-undang untuk memperoleh layanan yang manusiawi,adil, jujur, dan tanpa diskriminasi terdapat pada Pasal 32 huruf C UURS jo. Pasal 4huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

---

Every person with Human Immunodeficiency Virus, hereinafter referred to asHIV, is entitled to receive health services which is one form of public serviceguaranteed by the state based on Law Number 36 Year 2009 concerning Health.This is in connection with the states obligation to fulfill human rights and basicneeds for each person, as stipulated in Article 28 H paragraph (1) of the 1945Constitution of the Republic of Indonesia. The author then discusses the applicationof the provision of health services to patients with HIV by the ProvincialGovernments of DKI Jakarta and West Java Province and analysis of cases ofrefusal to provide health services to patients with HIV by health facilities in DKIJakarta and West Java Provinces. The study was conducted through a normativejuridical approach using secondary data, including legislation, books, and supportedby primary data in the form of interviews with related parties. The results of thestudy concluded that in the Provincial Governments of DKI Jakarta and West JavaProvinces have conducted several programs to reduce the number of HIV-infectedpatients and that every hospital patient, including PLWHA patients, is given theright by law to obtain humane, fair, honest and without discrimination contained inArticle 32 letter C UURS jo. Article 4 letter G of Law Number 8 of 1999 concerningConsumer Protection."