Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Tinjauan hukum internasional atas hak lintas kapal bermuatan nuklir melalui laut teritorial suatu negara
Universitas Indonesia, 2006
S25845
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Amir Nurdianto, author
Penerapan hak lintas alur laut kepulauan Indonesia sesudah berlakunnya PP nomor 37 tahun 2002 dari sudut pandang hukum laut internasional
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
S26068
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andre Dirga Pradana, author
Pengaturan hak lintas kapal perang asing di wilayah kepulauan studi kasus kasus Bawean = The right of transit for foreign warship in archipelagic water case study Bawean case
This research explains about the right of passage regulations for foreign warship according to UNCLOS 1982 which is consist of right of innocent passage, transit passage, and archipelagic sea lane passage. Then, this research discusses about archipelagic state practice related to the right of passage regulation for foreign warship in...
Depok: Universitas Indonesia, 2015
S60894
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Mutiara Khadijah, author
Implikasi klaim Tiongkok atas fitur-fitur di Laut Tiongkok Selatan terhadap hak untuk berlayar = Implication of China's Sea features claim in South China Sea to navigational rights
ABSTRAK
Pesatnya aktivitas pelayaran menyebabkan sengketa teritorial dan maritim yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan menimbulkan kekhawatiran akan terhambatnya hak untuk berlayar, khususnya bagi kapal perang. Penguasaan secara de facto oleh Tiongkok atas fitur-fitur laut di Spartly, Paracel dan Scarborough Shoal dapat berimplikasi pada keberlakuan hukum domestik Tiongkok yang...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Maretha Wulandini, author
Urgensi dibukanya alur laut Kepulauan Indonesia Barat-Timur bagi wilayah Perairan Indonesia ditinjau dari united nations convention on the law of the sea 1982 dan hukum nasional = Urgency of determining the Indonesian archipelagic sea lanes west east for Indonesian Waters territory judging from the united nations convention on the law of the sea 1982 and the national law
Pengakuan terhadap prinsip negara kepulauan Indonesia dalam UNCLOS 1982 harus dibayar dengan mengakomodir kepentingan yang sah dan hak-hak tertentu negara pengguna perairan negara kepulauan, berupa hak lintas kapal dan pesawat udara asing melalui alur laut kepulauan. Indonesia kemudian menentukan skema alur laut kepulauan, yang dikenal dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45509
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Sri Sadono A, author
Aktivitas kapal dan pesawat asing di kawasan alki dikaji menurut unclos 1982, UU RI No 6 tahun 1996 dan PP No 37 tahun 2002
Pasca diterimanya konvensi hukum laut perserikatan bangsa-bangsa, unclos 1982, Indonesia menjelma menjadi negara kepulauan terbesar yang memiliki perbandingan luas wilayah laut dan daratan sebesar 70% : 30%...
Jakarta: Seskoal Press, 2019
023.1 JMI 7:1 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library