Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKHak Pengelolaan sebagai hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Dalam (HPL)  dapat dipahami adanya hak menguasai negara sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Substansi HPL meliputi kewenangan publik dan privat untuk: merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan, menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugas/usahanya, menyerahkan bagian-bagian daripada tanah itu kepada pihak ketiga. Dalam hubungan dengan pihak ketiga untuk pemanfaatan HPL, ada ketidaksesuaian antara norma tertulis dengan pelaksanaannya. Dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 2425 K/PDT/2015, terdapat perbuatan hukum pemanfaatan HPL antara pihak ketiga, PT. Hargas Industries Indonesia (HII), dengan pemegang HPL, PT. Kawasan Berikat Nusantara (KBN), yakni dalam hal perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang HPL dengan pihak ketiga agar HPL tersebut dapat dimanfaatkan, dengan konsekuensi dari adanya hubungan hukum  bagi pihak ketiga dalam usahanya. Penilitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dengan studi terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 2425 K/PDT/2015. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa PT. KBN menyerahkan sebagian kewenangan atas HPL kepada PT. HII untuk dimanfaatkan dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB) dengan membuat perjanjian pemanfaatan tanah. Namun dalam penyelesaian sengketa berdasarkan putusan Mahkamah Agung ini, perjanjian pemanfaatan tanah yang telah dibuat antara dua pihak tersebut tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum keberlangsungan HGB yang terbit di atasnya.

---

Right of Land Management (HPL) as the controlling rights of the state whose authority is partially delegated to the holder. In the HPL it can be understood that there is a right of the state to control which contains public authority as in Article 2 Paragraph (2) of the Agrarian Law (UUPA). The substance of the HPL reflects the contents of the authority both in public and private which includes the authority to plan the designation and use of the land, use the land for the purpose of the carrying out the duties, and give the parts of the land to third parties.  In order to carry out the construction of HPL used by third party, there was not in accordance with between law procedure and its aplication. In study of the Supreme Court Verdict Number 2425 K/Pdt/2015, there was a legal act between third party, PT. Hargas Industries Indonesia (HII) and HPL holder, PT. Kawasan Berikat Nusantara (KBN), namely in the case of legal actions that can be carried out by HPL holders with third party so that the HPL can be used, with the consequence of a legal relationship for third party in their business. This research was conducted using normative legal research methods, In this study it was found that PT. KBN gave part of its authority over HPL to PT. HII to be utilized in the form of Building Use Rights (HGB) by making land use agreements. However, in settling the dispute based on the ruling of this Supreme Court, the land use agreement that has been made between the two parties can not provide the guarantee of legal certainty of the HGB that is issued on it

"

"Warga Jalan Enggano Sisi Utara Sebelah Timur, Jakarta Utara, Jakarta, berada dalam keadaan yang tidak tentram dengan dilakukannya beberapa kali percobaan perampasan tanah warga yang dilakukan oleh PT Pelindo II. Warga yang telah menduduki tanah tersebut sejak tahun 1948 berada pada posisi hukum yang kurang kuat dibandingkan dengan PT Pelindo II yang memegang sertipikat Hak Pengelolaan No. 1/Tanjung Priok. Penelitan ini menganalisis proses penerbitan dari sertipikat Hak Pengelolaan No. 1/Tanjung Priok. Penelitian ini merujuk pada yurisprudensi yang berkaitan dengan kasus penelitian dan peraturan perundang-undangan yang terkait.......Residents of East side of Northern Enggano Road, North Jakarta, Jakarta, is in a state of unease where there have been several attempts of land eviction by PT Pelindo II. Residents who have occupied the land since 1948 is in the position of being less powerful in law than the PT Pelindo II, which holds the Hak Pengelolaan No. 1/Tanjung Priok land certificate. This researchanalyzes the process of land registration of Hak Pengelolaan No. 1/Tanjung Priok. Thisresearch relates the case with the jurisprudence of related issues and laws related to the case."

"Penelitian ini membahas mengenai Hak Pengelolaan yang melekat di seluruh wilayah Pulau Batam yang penguasaannya dikelola oleh BP Batam. Faktanya tanah adat kampung tua berdiri di atas Hak Pengelolaan, sedangkan masyarakat adatnya sudah lama mendiami wilayahnya bahkan turun temurun.  Dengan memberikan status hak milik terhadap tanah adat tersebut merupakan bentuk perlindungan dengan diakuinya keberadaan masyarakat adat di kawasan kampung tua tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai masalah yang melatarbelakangi terkait pemberian status hak atas tanah dan peran notaris dalam pemberian status hak atas tanah di wilayah adat kampung tua serta perlindungan hukumnya. Untuk menjawab permasalahan  tersebut, penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode analisis secara deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Terdapat benturan kewenangan antara BP Batam dengan Pemerintah Kota Batam dalam hal pemanfaatan dan penataan tanah adat kampung tua, BP Batam menganggap wilayah kampung tua merupakan bagian dari Hak Pengelolaan, dan Pemerintah Kota Batam menganggap wilayah kampung tua merupakan tanah adat karena masyarakat adatnya sudah terlebih dahulu menduduki wilayahnya sebelum timbulnya Hak Pengelolaan sehingga membuat permasalahan pemberian kepastian hukum status hak atas tanah di kampung tua menjadi berlarut-larut. Kemudian bentuk perlindungan hukumnya yaitu pemberian sertifikat hak milik secara massal secara bertahap dimulai pada titik wilayah dengan kategori clean and clear, Clean yaitu pemukiman dengan penataan rapi, tidak terdapat hutan lindung dan tidak terdapat pihak ketiga pemegang PL. Clear yaitu titik wilayah adat tersebut seluruh masyarakatnya sudah membayar Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) dengan tidak terjadi tunggakan serta sengketa. ......This study discusses the Management Rights inherent in the whole area of Batam Island whose control is managed by BP Batam. The fact is that the customary land of the Kampung Tua stands on Management Rights, while the indigenous people have long inhabited their territory and even hereditary. By giving the status of ownership rights to the customary land is a form of protection with the recognition of the existence of indigenous peoples in the Kampung Tua area. The issues raised in this study are the underlying issues related to the granting of the status of land rights and the role of the notary in granting the status of land rights in the traditional territory of the Kampung Tua and its legal protection. To answer these problems, this study uses normative juridical research forms, using descriptive analysis method of analysis with a qualitative approach. The results of this study are that there is a conflict of authority between BP Batam and the Batam City Government in terms of the utilization and arrangement of the old village's customary land, BP Batam considers the Kampung Tua area to be part of the Management Right, and the Batam City Government considers the Kampung Tua area to be customary land because the community the custom had already occupied its territory before the emergence of Management Rights, making the problem of granting legal certainty to the status of land rights in old villages became protracted. Then the form of legal protection is in the form of granting certificates of ownership in stages gradually starting at the point of the area with the category of clean and clear, Clean is settlement with neat arrangement, there is no protected forest and there is no third party PL holders. Clear that is the point of the customary area, all the people have paid the Authority's Annual Obligation (UWTO) with no arrears and disputes."

"Pemberian Hak Atas Tanah di atas tanah Hak Pengelolaan harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan nasional tidak hanya kepentingan beberapa pihak saja. Penelitian ini menganalisis mengenai perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan milik Pemprov Maluku dalam Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2955 K/PDT/2022. Para penggugat sebagai pemilik Sertipikat Hak Guna Bangunan yang sudah diperpanjang dalam kasus ini merupakan pihak ketiga di luar perjanjian Bangun Guna Serah/Build Operate Transfer antara Pemprov Maluku dengan PT BPT. Sertipikat Hak Guna Bangunan yang sudah diperpanjang tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena perjanjian Bangun Guna Serah/Build Operate Transfer yang dilakukan oleh Pemprov Maluku dengan PT BPT telah berakhir dan tidak diperpanjang. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dalam tesis yang berbentuk eksplanatoris. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa berakhirnya perjanjian Bangun Guna Serah/Build Operate Transfer antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan PT BPT tidak dapat membatalkan Sertipikat Hak Guna Bangunan milik para penggugat yang sudah diperpanjang. Para penggugat telah memenuhi semua persyaratan, prosedur, dan telah membuat perjanjian pemanfaatan tanah dengan Pemerintah Provinsi Maluku guna memperpanjang Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut. Penggugat dapat melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali untuk mendapatkan kembali haknya dan menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang sudah diperpanjang adalah sah dan mengikat secara hukum.......The Granting of Land Rights on land with Management Rights must consider national interests, not just the Interests of a few Parties. This study analyzes the extension of Right to Build Certificates on land with Management Rights owned by Maluku Provincial Government in Supreme Court Decision No. 2955 K/PDT/2022. The plaintiffs, as owners of extended Right to Build Certificates in this case, are third parties outside the Build Operate Transfer agreement between Maluku Provincial Government and PT BPT. The extended Right to Build Certificates were declared null and void because the Build Operate Transfer agreement between Maluku Provincial Government and PT BPT had expired and was not renewed. This study uses a doctrinal method in a thesis in the form of an explanation. Based on the results of this study, it was found that the termination of the Build OperateTransfer agreement between Maluku Provincial Government and PT BPT cannot cancel the extended Right to Build Certificates of the plaintiffs. The plaintiffs have fulfilled all requirements, procedures, and have made a land use agreement with Maluku Provincial Government to extend the Right to Build Certificates. The plaintiffs can take a judicial review to regain their rights and declare that the extended Right to Build Certificates are valid and legally binding"