Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) selama ini pada kenyataannya mengalami beberapa penyimpangan (distorsi) dari ketentuan perundang-undangan dengan politik oligarkhi dimana kepentingan partai bahkan kepentingan segelintir elit partai sering memanipulasi kepentingan masyarakat. Sementara ketentuan perundang-undangan banyak mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung secara demokratis, luber dan jurdil yang merupakan wujud dari semangat pemerintah untuk menciptakan dan mengembangkan kehidupan demokrasi di tingkat lokal. Salah satu tahap yang cukup penting dalam pelaksanaan pilkada yakni proses rekrutmen bakal calon oleh partai politik. Namun pertanyaan yang muncul adalah ; pertama, sejauhmana partai yang merupakan pintu satu-satunya dalam pengajuan calon telah membuka ruang bagi aspirasi calon dari luar partai. Ketentuan mengharuskan partai membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan melalui mekanisme yang demokratis dan transparan. Kedua, apakah partai politik akan menjamin terlaksananya mekanisme yang demokratis dan transparan, melaksanakan konvensi penjaringan bakal calon yang diumumkan secara luas kepada masyarakat. Ketiga, Sejauhmana partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat dalam proses penetapan calon. Berdasarkan latar belakang singkat di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul : 'Model Rekrutmen Dalam Penentuan Bakal Calon Kepala Daerah (Studi Kasus Pilkada DKI Jakarta Periode 2007-2012)', dengan tujuan untuk : (a) mengetahui model rekrutmen dalam penentuan bakal calon kepala daerah pada pilkada DKI Jakarta. (b) mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh pada rekrutmen dalam penentuan bakal calon kepala daerah pada pilkada DKI Jakarta. (c) mengetahui dampak rekrutmen bakal calon kepala daerah terhadap ketahanan daerah. Hasil penelitian bahwa dalam proses rekrutmen yang dilaksanakan oleh partai dalam menentukan bakal calon kepala daerah pada Pilkada DKI Jakarta Periode Tahun 2007-2012, secara umum lebih cenderung menerapkan model rekrutmen terbuka dari pada model rekrutmen tertutup. Hal ini karena dalam penjaringan nama bakal calon lebih terbuka kepada umum atau bakal calon berasal dari berbagai kalangan yang bukan kader partai, umumnya melaksanakan proses seleksi yang melibatkan semua unsur partai misalnya melalui konvensi dan lebih memperhatikan kinerja yang dimiliki oleh bakal calon yang meliputi tingkat pendidikan, pengalaman jabatan maupun pengalaman organisasi. Namun demikian belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat misalnya masih terbatasnya akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam menilai track record bakal calon. Disamping itu, masih mempertimbangkan simbol-simbol yang melekat pada calon seperti agama, suku, putra daerah dan faktor latar belakang sosial ekonomi calon. Selanjutnya, faktor-faktor yang berpengaruh dalam rekrutmen bakal calon adalah faktor kinerja calon, faktor dukungan terhadap calon dan faktor ikatan primordial dimana pengaruhnya tergolong kuat dan signifikan. Artinya faktor-faktor tersebut menjadi aspek yang sangat penting bagi partai dalam menetapkan calonnya. Kinerja calon yang meliputi kecakapan yang ditunjang dengan tingkat pendidikan, keahlian, pengalaman dan kepribadian. Disamping kuatnya dukungan dari elemen-elemen masyarakat terhadap calon tertentu. Dan yang terakhir kuatnya sentimen primordial dengan calon dengan tujuan agar dapat meraih suara sebanyak-banyaknya dari masyarakat pemilih.

---

The processes of electing head of region held in many regions in Indonesia recently - in fact - led to some distortion to happen, distortion from regulation with oligarchy politic system where the goals and the needs of society are manipulated by the goals and needs of some political party. On the other hands the regulations that controlling and to establish the election processes to be democratically are the manifestation of government will to create and develop democratic spirit in local scope. A significant phase of the election process is the recruitment process of candidates from some political party. Therefore it led to some questions: Firstly, 'how far is the political party -that leads to the open door of opportunity on proposing its candidates- opening the space for aspirations of other political party's candidates' The regulation says that a political party should open the door of opportunity widely for the personal candidates through transparent and democratic mechanism. Second, 'is there any guarantee from political party upon having transparent and democratic mechanism, and openly to public in doing any selection convention of candidates' Thirdly, 'how far can the political party give any attention to accept society's responses on process of electing candidates' Based upon brief background explanation above, the researcher attempt to do some research entitled 'Recruitment patterns on electing the candidates of head of region (Study on case of Pilkada DKI Jakarta 2007-2012 period)'. The aims are: (a) knowing the recruitment patterns on electing the candidates of head of DKI Jakarta region. (b) Conveying the affecting factors on recruitment towards the electing the candidates of head of DKI Jakarta region. (c) To study the effect of recruitment of candidates on regional scope defense. The results of the research is that in applying recruitment process of electing candidates in DKI Jakarta 2007-2012 period, the system used is the open recruitment. This system is used because in the candidates are more likely come from public and the selection process of candidates is openly to public view. In other words they came from any segment of society and not from any political party directly. The selection process are involving many substantial of every political party, through some conventional and pay attention more on the works performance of candidates such as, educational history, job experience or organizational experience. Yet, still on some segment of the society the candidates do not meet with their expectation, for the limited access of public to track the record of candidates, consideration based on religion, ethnic, and also social-economic background. Next, the factors that affect on the recruitment of candidates are their works performance factor, supporting factors toward candidates, and also primordial bounds factors that are significant and strong. It means that all those factors are important aspects to political party in setting their candidates. The performance works are supported by educational background, skill, experience, personalities of candidates. Supporting factors can be seen from every segment in society support the candidates. The last is the strength of primordial sentiment on candidates to gain vote as many as possible from the public."

"ABSTRAKTesis ini mengkaji tentang mekanisme pemberhentian Kepala Daerah sebagai pejabat publik oleh DPRD di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia dan permasalahan dalam proses pemberhentian Kepala Daerah yang dilakukan oleh DPRD sejak berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah serta memperbandingkan dengan proses impeachment untuk mendapatkan titik temu dalam persepsi yang selama ini berkembang bahwa pemberhentian Kepala Daerah oleh DPRD merupakan mekanisme impeachment, sebuah mekanisme pendakwaan untuk memberhentikan pejabat publik dari jabatannya yang berkembang di negara federal. Penelitian ini dikaji dengan melalui pendekatan yuridis-normatif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis-historis dan yuridis-komparatif. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris sekaligus tetapi, dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian hukum empiris berfungsi sebagai informasi pendukung. Pendekatan yang bersifat yuridis-normatif tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis menggunakan silogisme dan interpretasi. Sementara itu, penelitian empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui berbagai diskusi dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang mendalam di bidang hukum tata negara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan mekanisme pemberhentian Kepala Daerah mengalami perubahan dari masa ke masa. Dalam perkembangannya, saat ini mekanisme yang hadir dalam ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bukanlah mekanisme “impeachment” karena desentralisasi yang tercipta di Indonesia bersifat “desentralisasi eksekutif”, sehingga dalam proses pemberhentian tersebut tidak melibatkan lembaga legislatif, tetapi lembaga pembuat kebijakan yang dikenal dengan istilah “council” di Inggris yang mirip dengan peran DPRD di Indonesia saat ini. Selain itu, mekanisme “Pemberhentian Kepala Daerah oleh DPRD” belum secara rinci diatur di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dewasa ini, termasuk dalam hal beracara di Mahkamah Agung. Oleh karena itu, untuk menjamin asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sekiranya apabila dilakukan revisi terhadap Undang-undang Pemerintahan Daerah mekanisme “Pemberhentian Kepala Daerah oleh DPRD” harus diatur lebih rinci lagi di dalam Undang-Undang.

---

ABSTRACTThis thesis examines the mechanisms "Dismissal of Head of region as public officials by (DPRD/council) in Indonesian" in legislation ever prevailing in Indonesia and the problems in the dismissal process conducted by the Regional Council since enactment the "Act Number 32 of 2004 on Regional Government" as well as to compare with the "impeachment" process to get a common ground in which during the growing perception that the dismissal of the Head of the Regional Council is the mechanism by "impeachment", a mechanism to suspend the prosecution of public officials from office that developed in the federal state. This study examined the juridical-normative approach. In addition, this study also uses juridical-historical and juridical-comparative. The method used in the study are normative legal research methods and empirical legal research methods as well but, in this study is more focused on normative legal research, while empirical legal research serves as supporting information. Approach juridical-normative will be done by means of primary legal materials, legal materials secondary, tertiary and legal materials were analyzed using "syllogisms" and "interpretation". Meanwhile, empirical research in this study was done by collecting data through various discussions with the parties who have the competence and in-depth knowledge in the field of constitutional law.The results showed that the developmental mechanism dismissal Regional Head amended from time to time. During its development, the current mechanism is present in the provisions of "Act Number 32 of 2004 on Regional Government" is not a mechanism of "impeachment" because decentralization created in Indonesia is "decentralized executive", resulting in the dismissal process does not involve the legislature, but the policy-making body, known by the term "council" in the English country which is similar to the role "DPRD" in Indonesia today. In addition, the mechanism of "Dismissal Regional Head by (DPRD/Council)" has not been regulated in detail in the Local Government Act today, including in the case of proceedings in the Supreme Court. Therefore, to ensure fairness, expediency and legal certainty, in case if the revision of the Local Government Act mechanism "Dismissal Regional Head by (DPRD/Council)" shall be regulated in more detail in the Act."