Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hermeneutic phenomenology is a combination of theory, reflection and practice that interweaves vivid descriptions of lived experience. This book, hermeneutic phenomenology gives voice to everyday aspects of educational practice, particularly emotional, embodied and empathic moments. By explicating, illustrating and demonstrating hermeneutic phenomenology as a method for research in education specifically."

"Hakekat kemanusiaan yang paling mendasar adalah upaya memberi makna dalam setiap pengalaman kesehariannya. Ada berbagai macam yang dilakukan manusia untuk memaknai hidupnya, salah satunya adalah hermeneutika. Bermula dari upaya menerjemahkan karya-karya klasik dari jaman Yunani Kuno, hermeneutika terus berkembang seiring dengan kemajuan kajian intelektual lainnya filsafat, ilmu hukum, sastra, teologi dan studi feminisme. Salah satu tokoh dalam kajian hermeneutika adalah Hans-Georg Gadamer, seorang filsuf Jerman. Gadamer telah melakukan terobosan penting dalam kajian hermeneutika dengan menawarkan suatu pendekatan hermeneutis yang didasarkan pada pertemuan dua pihak (teks masa silam dengan penafsir) dalam suatu dialog yang produktif. Dialog yang mempertemukan dua cakrawala/horison antara teks dengan penafsir, kemudian menghasilkan suatu makna baru (kebaruan teks) bagi kepentingan si penafsir untuk memaknai hidupnya. Kajian hermeneutika Gadamer inilah yang dipakai penulis untuk memaknai kembali teks masa silam yaitu Sarinah karya Sukarno (tokoh terkemuka nasionalisme Indonesia). Teks Sarinah ini pada jamannya merupakan salah satu acuan utama bagi pedoman dan pengembangan wacana dari gerakan perempuan pada masa pergerakan nasional sampai dengan berakhirnya pemerintahan Sukarno. Cakrawala dari teks Sarinah adalah relasi antara gerakan perempuan di Indonesia dengan politik nasional anti imperialisme-kolonialisme. Dalam hal ini, teks ini berbicara tentang akar permasalahan ketertindasan rakyat Indonesia (termasuk perempuan di dalamnya) adalah politik neo imperialisme-kolonialisme yang dilakukan oleh penjajah barat. Untuk mengakhiri akar ketertindasan, seluruh komponen rakyat harus bahu-membahu berjuang melawannya. Di sini ada terjadi proses identifikasi antara persoalan nasional (secara global) dengan persoalan perempuan (secara khusus). Perempuan baru bisa bebas dari ketertindasan apabila politik anti imperialisme-kolonialisme telah menang. Cakrawala penafsir adalah persoalan penyederhanaan masalah perempuan dan subordinasi gerakan perempuan dalam politik nasional. Penyederhanaan masalah keperempuanan sering terjadi karena banyak analis luput melihat kompleksitas persoalan perempuan. Dampak yang muncul dari proses simplifikasi masalah keperempuanan adalah tidak tuntasnya penanganan dan solusi atas masalah-masalah yang khas melekat pada perempuan, Subordinasi gerakan perempuan seringkali terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Atas nama politik yang lebih besar, wacana dan gerakan keperempuanan sering dikorbankan. Kedua cakrawala di atas bisa dijembatani melalui dialog Gadamerian yang mempunyai beberapa unsur yaitu adanya perpaduan cakrawala antara cakrawala penafsir dengan cakrawala teks masa lalu, fungsi transformatif dari dialog, dan adanya aspek penerapan dari dialog. Unsur-unsur tersebutlah yang akan menghasilkan dialog yang produktif antara saya sebagai penafsir dengan teks Sarinah."

"Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui makna emansipasi wanita yang disampaikan R. A. Kartini pada buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Dengan begitu, masyarakat dapat memahami emansipasi wanita yang ada dalam pemikiran Kartini dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi makna emansipasi wanita. Pada tulisan ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi hermeneutika Jurgen Habermas. Habermas menyampaikan bahwa pemahaman dibagi menjadi tiga kelas ekspresi yakni bahasa atau linguistik, tindakan atau kegiatan dan pengalaman. Data yang dikumpulkan penulis dilakukan dengan mengolah dokumentasi, studi pustaka dan menelusuri data online. Sementara untuk analisis data, penulis melakukan kategorisasi dan reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan. Penulis menguji keabsahan data dengan menggunakan bahan referensi dan mengadakan member check. Hasil penelitian pada tulisan ini adalah pemahaman emansipasi wanita dalam pemikiran R. A. Kartini yang tercantum pada buku Habis Gelap Terbitlah Terang, memiliki dua keinginan. Bagi Kartini keinginannya sebagai perempuan adalah untuk bebas dan mandiri. Lebih jelasnya adalah pertama, sebagai perempuan Kartini ingin diberi kesempatan mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Keinginan Kartini yang kedua adalah menolak adanya pernikahan poligami. Kartini menulis untuk memperjuangkan emansipasi wanita. Pemikiran serta tindakan Kartini seperti ini tidak dapat lepas dari latar belakangnya yang merupakan anak selir dan berasal dari golongan bangsawan. Kesimpulan dari tulisan ini adalah perjuangan untuk bebas mengenyam pendidikan bagi perempuan dan penolakan atas pernikahan poligami. Dalam perjuangannya, Kartini menggunakan sastra sebagai alat untuk mencapai hal tersebut. Pengalaman dan latar belakang Kartini sebagai anak selir menjadi alasan kuat dalam memperjuangkan emansipasi wanita. Tidak hanya itu, adat Jawa yang terlalu mengekang perempuan pun turut memotivasi Kartini untuk berjuang membebaskan diri atas nama perempuan."

"Penelitian ini mengembangkan metode interpretasi terhadap latar belakang fenomena sosial konflik berupa kasus pertikaian antarkelompok di Sulawesi Selatan yang sealalu terjasi secara berulang dan sangat sulit untuk dicari solusinya secara sosiologis...."

"ABSTRAK Sehubungan dengan transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan, penataan organisasi dilakukan di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Perubahan struktur organisasi unit kerja TIK dilakukan dari struktur organisasi lama yaitu Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (DIKC) menjadi Direktorat Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai (DTIKC) yang lebih berfokus dalam pengelolaan TIK pada DJBC. Perubahan ini mengakibatkan perlunya perancangan terhadap syarat kompetensi jabatan dalam DTIKC. Syarat kompetensi jabatan yang disusun terdiri dari syarat kompetensi manajerial dan teknis TIK. Di tahap awal dilakukan studi literatur pada Kamus Kompetensi Kementerian Keuangan dan Kompetensi Teknis yang akan diacu. Syarat kompetensi manajerial disusun berdasarkan Kamus Kompetensi Kementerian Keuangan. Berdasarkan diskusi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan, Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) dilakukan untuk memilih kerangka kompetensi teknis yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan syarat kompetensi teknis TIK. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang TIK adalah kompetensi yang lebih sesuai untuk menjadi acuan dibandingkan dengan Skill Framework for Information Age (SFIA) dan Internal Caseworker Guidance for IT Occupation karena memiliki nilai perhitungan AHP tertinggi. Penelitian menggunakan metode Hermeneutika dalam menganalisis data teks hasil wawancara yang diperoleh. Pada tahap akhir penelitian dilakukan expert judgement oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian dan Pengelola TIK pada DJBC. Penelitian ini menghasilkan syarat kompetensi jabatan unit kerja TIK untuk struktur organisasi baru pada DJBC. Melalui hasil analisis diperoleh 35 syarat kompetensi manajerial dan 12 syarat kompetensi teknis TIK yang membentuk syarat kompetensi jabatan unit kerja TIK untuk struktur organisasi baru DJBC. Hasil penelitian ini dapat membantu dalam penyusunan syarat kompetensi jabatan unit kerja TIK untuk kebutuhan organisasi baru DJBC.

---

ABSTRACTIn order of institutional transformation of Ministry of Finance, organizational restructuring carried out in the Central Office of the Directorate General of Customs and Excise (DGCE). IT organization change structure performed from the old organization structure namely the Directorate of Customs and Excise Information (DCEI) into the Directorate of Customs and Excise Information Technology (DCEIT) which is more focused in the management of ICT on DGCE. These changes result in the necessary design to competency requirement for the job in DCEIT.Competency requirement which will be prepared consisting of managerial competency requirements and technical competency requirements. In the early stages, study of the literature performed on the Ministry of Finance Competency Dictionary and Technical Competency Framework that will be referenced. Managerial competency requirements compiled based on the Ministry of Finance Competency Dictionary. Based on discussion with stakeholder, Analytic Hierarchy Process (AHP) method is performed to choose ICT technical competency framework that will be used as reference in the preparation of the technical competency requirements. The ICT Indonesia National Competency Framework Standard National Competence Indonesia is more suitable to be used compared with Skill Framework for the Information Age (FIA) and the Internal Caseworker Guidance for IT Occupation because of its highest eigen value through the AHP calculation. The research was conducted using qualitative research method and using the Hermeneutics method to analyze the interview data obtained. In the final stages of the research, Expert Judgement conducted by the Human Resource Development Officer and ICT Manager Officer in DGCE. The analysis obtained 35 managerial competency requirement and 12 technical competency requirement forming job competency requirement. The results of this research are expected to help in the preparation of job competency requirement needs of DCEIT."

"Hermeneutics is a word that becomes popular lately especially among postmodernist people. Since the definition and the scope become broader, many groups of people can use hermeneutics nowadays. One of the application of hermeneutics is the interpretation of Al-Qur?an, the Moslems? holy bible. It is known that Moslems has their own way in interpreting their bible, with Tafsir. The focus of this paper is to convey the similarity and the difference between hermeneutics and Tafsir, and also the Moslems? opinion toward the interpreter who use hermeneutics as the frame of his interpretation."