Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"TKA ini membahas tentang relasi bisnis dan politik antara Oknha dan Perdana Menteri Hun Sen dalam kasus perampasan lahan tahun 2003-2012 melalui kebijakan reformasi lahan di Kamboja. Maka untuk memaparkannya, digunakan konsep neo-patrimonialisme. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan teknik penelitian studi literatur. Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan reformasi lahan digunakan sebagai alat untuk membangun pola hubungan antara Oknha dan Hun Sen. Pola hubungan tersebut dalam bentuk patron-klien yang mengarah pada sistem neo-patrimonialisme. Adanya pola hubungan neo-patrimonialisme dalam kebijakan reformasi lahan tersebut mengakibatkan kasus-kasus perampasan lahan yang terjadi di Kamboja.

---

This thesis discuss the business and political relation between Oknha and prime minister Hun Sen from the cases of land grabbing in 2003-2012 through land reform policy in Cambodia. Then to explain this, using the concept of neopatrimonialism. The research methodology is qualitative with literature study.

The result of this research showed that the land reform policy is use as a tool to establish a pattern of political and business affair between Oknha and Hun Sen in the form of patron-client which led to become neo-patrimonialism system. The existence of neo-patrimonialism relations in land reform policy led a negative impact such as cases on land grabbing in Cambodia. "

"Penelitian ini berfokus pada manuver politik Hun Sen dan Joko Widodo yang berhasil membangun dinasti politik di negaranya masing-masing. Hun Sen menaikkan putranya, Hun Manet, sebagai perdana menteri melalui sejumlah manuver politik seperti dominasi Cambodia People Party (CPP), diskualifikasi partai-partai oposisi, pemberian posisi strategis kepada pada petinggi partai yang pernah kritis terhadapnya, dan penggunaan kekuatan militer. Joko Widodo juga berhasil mengangkat putranya Gibran Rakabuming, sebagai wakil presiden dengan berbagai manuver seperti konsolidasi partai politik di sekelilingnya, pembagian sembako sebagai program populis, dan menempatkan sejumlah loyalisnya di posisi strategis. Fenomena ini ditelaah melalui teori neopatrimonialisme yang menyusupkan pengaruh pada hukum dan kelembagaan sehingga politik dinasti dapat ditempuh melalui mekanisme prosedural. Menggunakan metode kualitatif, penelitian ini mengomparasikan manuver politik Hun Sen dan Joko Widodo dalam membangun dinasti politik. Meski Kamboja dan Indonesia memiliki konteks politik yang berbeda,tetapi melalui manuver politik yang dilakukan Hun Sen dan Joko Widodo, keduanya sama-sama berhasil membangun dinasti politik.

---

This research focuses on the political maneuvers of Hun Sen and Joko Widodo who succeeded in building political dynasties in their respective countries. Hun Sen appointed his son, Hun Manet, as prime minister through a number of political maneuvers such as domination of the CPP, disqualification of opposition parties, giving strategic positions to party officials who have been critical of him, and the use of military force. Joko Widodo also succeeded in appointing his son, Gibran Rakabuming as vice president with various maneuvers such as consolidating political parties around him, distributing basic necessities as a populist program, and placing a number of his loyalists in strategic positions. This phenomenon is explored through the theory of neopatrimonialism, which influences laws and institutions so that political dynasty can be achieved through procedural mechanisms. Using qualitative methods, this research compares the political maneuvers of Hun Sen and Joko Widodo in building political dynasties.Even though Cambodia and Indonesia have different political contexts, through the political maneuvers carried out by Hun Sen and Joko Widodo, both havesucceeded in building political dynasties."