Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program KB ditetapkan sebagai program pemerintah sejak tahun 1970, awal mulanya program ini hanya fokus pada masalah kesehatan. Namun seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia, tingginya angka kematian ibu dan kebutuhan kesehatan reproduksi, KB selanjutnya digunakan sebagai salah satu cara untuk menekan pertumbuhan jumlah penduduk serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Namun berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2019, tertera bahwa cakupan KB di Indonesia baru mencapai 62,5%. Sementara metode yang dipilih oleh masyarakat Indonesia masih didominasi oleh metode kontrasepsi jangka pendek (non MKJP) yaitu sebanyak 80%. Hal ini belum sesuai dengan target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan MKJP pada wanita usia 15-49 tahun di Indonesia dengan menggunakan data SDKI tahun 2017, yang menggunakan desain studi cross-sectional. Sampel yang digunakan sebanyak 10.813 dari 49.627 wanita usia subur yang memenuhi kriteria : wanita berusia 15-49 tahun, berstatus kawin, dan memakai kontrasepsi. Uji chi square digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara jumlah anak hidup, indeks kekayaan, pekerjaan, keterpaparan informasi, dan sumber pelayanan KB dengan penggunaan MKJP. Diharapkan agar BKKBN dapat menyebarkan informasi mengenai KB khususnya MKJP melalui media sosial secara lebih masif dan lebih intens ......Family Planning program (KB) in Indonesia has been stated as government’s operational plan since 1970. At the beginning of this program, the focus was only on health care purpose. However, along with the increasing number of the Indonesian populations, mother’s death, and the needs of reproduction health, this family planning program has been used as one of the way to suppress the number of population’s growth and the health of mothers and babies. Nonetheless, based on Indonesian health profile data in 2019, it is stating that this program coverage has only reached 62.5% of all the mothers in the age of productive range. Moreover, the method is chosen by the people is dominated by short-term contraception method with the number of 80%. This number has not matched yet with the number of stated target by the government. This study is aiming for the purpose of knowing all the related factors with the usage of Long Acting Reversible Contraceptive (LARC) among the women with productive ages in Indonesia using IDHS’s data in 2017, and using cross-sectional studies design. The sample of the study was 10.813 of 49.672 productive women that fulfill the criteria; in the age of 15- 49, with married status, and using contraception. This study was assisted by chi-square method to analyze the correlation of each variable. The analysis shows that there is correlation between the number of living child, wealth index, occupation, information disclosure, and the source of family planning program services using LARC. It is hoped that BKKBN could broadcast the information about this family planning program (especially LARC) through social media in more massive and intensive way"

"Inisiasi menyusu dini (IMD) adalah meletakkan bayi di dada ibu segera setelah bayi lahir dan dibersihkan untuk melakukan kontak kulit antara dada ibu dan bayi, membiarkan bayi menemukan puting ibu untuk menyusu. Proporsi IMD di Dunia sebesar 42% ; ASIA Timur 32% ; ASIA Selatan 40%; dan di Indonesia 56,5%. Penundaan IMD biasanya disebabkan karena bayi lahir dengan dengan sectio cesarea (SC) karena perawatan pasca operasi yang lama sehingga menunda kontak ibu-bayi dan kemungkinan dilakukannya IMD menjadi kecil. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh persalinan Caesar terhadap upaya pelaksanaan IMD, menggunakan data individu Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2017 dengan desain cross-sectional. Sampel dibagi menjadi dua kelompok yaitu ibu dengan bayi yang melakukan IMD (n=8418) dan ibu dengan bayi yang tidak melakukan IMD (n=4238). Data bersifat kategorik dan dianalisis dengan uji regresi logistik ganda. Persalinan dengan SC berisiko 2,7 kali untuk tidak melakukan IMD setelah dikontrol oleh variabel paritas; kunjungan ANC; berat lahir; interaksi antara persalinan Caesar dengan pekerjaan suami; interaksi antara persalinan Caesar dengan pendidikan ibu; dan interaksi antara persalinan Caesar dengan kunjungan ANC. Diharapkan agar dilakukan penapisan secara ketat agar persalinan tanpa indikasi tidak dilakukan tindakan SC, sehingga menurukan angka persalinan SC. Dibuatnya undang-undang mengenai upaya pelaksanaan IMD segera setelah bayi lahir baik bayi yang lahir dengan pervaginam maupun SC.......Early initiation of breastfeeding (EIBF) is placing the baby on the mother's chest as soon as the baby is born and clean to make sure skin-to-skin contact between the mother's chest and the baby, letting the baby find the mother's nipple. The proportion of EIBF in the world was 42%; East ASIA 32%; South ASIA 40%; and in Indonesia 56.5%. Delayed of initiation of breastfeeding was usually caused by the baby was born by cesarean section (CS) because prolonged postoperative care, delaying mother-infant contact, making EIBF less likely. This study was conducted to determine the effect of the CS delivery on the implementation of early initiation of breastfeeding using the 2017 Indonesian Demographic and Health Survey (IDHS) data with a cross-sectional design. The sample of this study were grouped into two groups, baby-mothers who did EIBF (n=8418) and baby-mothers who did not EIBF (n=4238). Data were categorical and analyzed by multiple logistic regression tests. Delivery with c-section had a 2.7 times risk of not getting EIBF after being controlled by the parity variable; ANC visit; birth weight; the interaction between the type of delivery and the work of the husband; the interaction between the type of delivery and the mother's education; and the interaction between the type of delivery and the ANC visit. It is hoped that a strict screening will be carried out so that deliveries without indications will not be performed by c-section, thereby reducing the number of CS deliveries. The drafting of a law regarding the implementation of EIBF immediately after the baby is born, either babies born with vaginal or CS."

"Stigma dan sikap diskriminatif terhadap ODHA merupakan sikap negatif masyarakat yang bersifat merendahkan dan menghambat kehidupan ODHA. Diperlukan pengurangan stigma dan sikap diskriminatif di masyarakat agar pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS dapat berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian stigma dan sikap diskriminatif terhadap ODHA pada masyarakat berstatus kawin dan hidup bersama. Pendekatan potong-lintang dilakukan dengan menggunakan data SDKI 2017 pada 34.950 responden. Nilai asosiasi pemberian stigma dan sikap diskriminatif menggunakan prevalence ratio (PR) dan 95% confidence interval (CI). Dari seluruh responden didapatkan 22.419 (64,1%) memiliki stigma dan sikap diskriminatif terhadap ODHA. Faktor-faktor yang memiliki hubungan dengan stigma dan sikap diskriminatif terhadap ODHA yaitu usia (POR: 1,08; 95% CI: 1,048 – 1,112), tingkat pendidikan (POR: 1,037; 95% CI: 1,004 – 1,07), pengetahuan komprehensif HIV/AIDS (POR: 1,26; 95% CI: 1,23 – 1,3), keterpaparan informasi HIV/AIDS (POR: 1,07; 95% CI: 1,04 – 1,1), pengaruh pasangan terkait HIV/AIDS (POR: 1,03; 95% CI: 1 – 1,06), dan pengaruh emosional terkait HIV/AIDS (POR: 1,5; 95% CI: 1,42 – 1,57). Dibutuhkan pendekatan komprehensif dari segala pihak untuk mengurangi stigma dan sikap diskriminatif terhadap ODHA berupa edukasi dan penyebaran informasi yang merata mengenai HIV/AIDS serta pemberdayaan bagi ODHA.......Stigma and discriminatory attitude towards PLWHA is a negative attitude of society that degrading and inhibits life of PLWHA. It is necessary to reduce stigma and discriminatory attitude in community to run HIV/AIDS prevention and control optimally. This study aims to identify factors that influence stigma and discriminatory attitudes towards PLWHA among married society and living together. The cross-sectional approach was carried out using the IDHS 2017 data with 34,950 respondents. Association between stigma and discriminatory attitudes was estimated through the prevalence ratio (PR) and 95% confidence interval (CI). From all respondents, 22,419 (64.1%) have stigma and discriminatory attitude towards PLWHA. Factors associated with stigma and discriminatory attitudes towards PLWHA are age (POR: 1.08; 95% CI: 1.048 – 1.112), education level (POR: 1.03; 95% CI: 1.004 – 1.07), comprehensive knowledge of HIV/AIDS (POR: 1.26; 95% CI: 1.23 – 1.3), exposure to HIV/AIDS information (POR: 1.07; 95% CI: 1.04 – 1.1), partner influence related to HIV/AIDS (POR: 1.03; 95% CI: 1 – 1.06), and emotional influence related to HIV/AIDS (POR: 1.5; 95% CI: 1.42 – 1.57). There should be a comprehensive approach from all parties to reduce the stigma and discriminatory attitudes towards PLWHA such as educational and equitable information dissemination of HIV/AIDS and empowerment for PLWHA."