Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis secara rinci mengenai inkonsistensi dalam aspek hukum sebagai salah satu bentuk risiko dalam PMA pada proyek pembangunan IKN Nusantara beserta konsekuensi yang dapat terjadi terkait dengan hal tersebut. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa terdapat permasalahan terkait dengan pendanaan proyek IKN, khususnya yang bersumber dari investor asing. Hingga saat ini belum terdapat bukti konkrit PMA di proyek IKN Nusantara. Sebelumnya Pemerintah Indonesia sempat mengklaim bahwa terdapat banyak investor asing yang menyatakan minatnya untuk berinvestasi di proyek IKN. Namun, baru-baru ini justru Pemerintah menyatakan pernyataan yang berkontradiksi dengan klaim pemerintah sebelumnya. Bahwa saat ini belum ada PMA di proyek IKN. Terdapat suatu kejanggalan dalam hal tersebut karena pemerintah sendiri telah memberikan banyak insentif bagi para investor asing yang ingin berinvestasi di proyek IKN. Pemerintah juga pada dasarnya telah berupaya memberikan kepastian hukum bagi para investor dengan adanya UU IKN dan PP 12/2023. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa terdapat suatu inkonsistensi hukum yang dapat mendasari keputusan investor asing untuk tidak atau belum melakukan PMA di proyek IKN. UU IKN dan PP 12/2023 yang penyusunannya dinilai problematik telah menciptakan suatu ketidakpastian tersendiri bagi para investor. Penulis juga memberikan contoh perbandingan kegagalan negara-negara lain dalam memindahkan ibu kotanya dalam tulisan ini untuk memberikan gambaran konkrit terkait permasalahan dalam proyek IKN.

---

This paper analyzes regarding the legal inconsistency as a form of risk in Foreign Investment in the Nusantara National Capital development project and the consequences that could occur related to that matter. This research was completed by using doctrinal research method. From the research, it is known that there are problems related to the funding of the Nusantara National Capital project, especially those originated from foreign investors. To date there has been no concrete evidence of Foreign Investment in the Nusantara National Capital project. Previously, the Government of Indonesia had claimed that there were many foreign investors who expressed their interest in investing in the Nusantara National Capital project. However, recently the government has made a statement that contradicts the previous claim. That there is currently no Foreign Investment in the Nusantara National Capital project. There is an inconsistency in this matter since the government itself has provided many incentives for foreign investors who invest in the Nusantara New Capital City project. The government has also tried to provide legal certainty for investors with the existence of Capital City Law and GR 12/2023. Based on that, it is known that there is a legal uncertainty that underlies the decision of foreign investors who decide not to conduct Foreign Investment in the Nusantara National Capital project. The Capital City Law and GR 12/2023, whose formulation is considered problematic, have created uncertainty for investors. The author also provides comparative examples of other countries' failures in moving their capital cities in this writing to provide a concrete overview of the problems in the Nusantara National Capital project."

"Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur masih terus berlangsung. Implementasi rencana tersebut berdampak pada penyiapan daerah-daerah penyangga calon IKN baru. Kalimantan Utara sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi terdepan dalam menyangga calon IKN baru. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui struktur perekonomian Kalimantan Utara serta hubungan spasial provinsi tersebut dengan provinsi-provinsi lainnya. Dengan menggunakan Tabel Input-Output (I-O) Kalimantan Utara, kajian ini berhasil mengidentifikasi leading sector di Kalimantan Utara serta keterkaitan antar sektor yang ada di provinsi tersebut. Kajian ini juga diperdalam dengan menggunakan Tabel Interregional Input Output (IRIO) untuk mendapatkan hubungan kewilayahan ekonomi Kalimantan Utara dengan provinsi lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa leading sector di Kalimantan Utara adalah sektor pertambangan dan pertanian sedangkan sektor unggulan di provinsi ini adalah industri pengolahan dan listrik. Dari sisi spasial, Kalimantan Timur menjadi provinsi yang terkena dampak paling besar ketika Kalimantan Utara mengalami perubahan permintaan akhir."

"Wacana gerakan masyarakat adat muncul di Indonesia seringkali dimaknai sebagai upaya untuk melakukan perlawanan dari ancaman pihak eksternal. Sebagian masyarakat memahami bahwa adat merujuk pada sebuah praktik ritual, norma, atau pun kebiasaan—sebagian juga memahami bahwa adat merujuk pada prosedur untuk menyelesaikan sengketa tenurial yang saat ini menjadi agenda LSM. Masyarakat adat di Indonesia didukung oleh pihak LSM untuk memperjuangkan hak-haknya dengan membawanya turut berperan dalam ranah legislasi. Tulisan ini mengeksplorasi bagaimana aktivitas LSM dalam mengupayakan perlindungan dan pengakuan masyarakat lokal yang memiliki klaim hak atas tanah melalui serangkaian praktik inskripsi. Penelitian ini dilakukan dengan mencakup beberapa proses kegiatan advokasi AMAN dan BRWA di beberapa wilayah IKN. Bersamaan dengan posisi saya sebagai fasilitator yang membantu kedua LSM tersebut, tulisan ini juga menjadi refleksi etnografis. Oleh karenanya, tulisan ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana agenda advokasi AMAN BRWA dilakukan untuk mengidentifikasi dan merumuskan ‘wilayah adat’ serta memperlihatkan bagaimana agenda advokasi tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan yang sifatnya prosedural, tetapi pada kenyataannya menimbulkan serangkaian konstruksi dan negosiasi. 

---

The discourse of the indigenous peoples' movement emerging in Indonesia is often interpreted as an attempt to resist external forces. Some communities define adat as referring to ritual practices, norms or customs—while others define adat as a procedure for resolving tenurial disputes, which is currently on the agenda of NGOs. Indigenous peoples in Indonesia are supported by NGOs to advocate for their rights by involving them in legislation. This paper explores how NGO activities seek to protect and recognize local communities with land rights claims through a set of inscription practices. The research was conducted by covering several processes of AMAN and BRWA advocacy activities in several IKN areas. Along with my position as a facilitator assisting the two NGOs, this paper is also an ethnographic reflection. Therefore, this paper aims to explain how AMAN BRWA's advocacy agenda is to identify and formulate 'customary territories' and to illustrate how this advocacy agenda is carried out through procedural steps, but in reality leads to a series of constructions and negotiations."

"Cita-cita pembangunan Ibu Kota Negara/IKN dimaksudkan untuk menghadirkan sebuah kota modern yang digerakkan 100 persen energi terbarukan; pengelolaan pembuangan limbah cair, sampah rumah tangga dan sampah industri yang baik dan aman; meminimalkan pencemaran air, tanah dan udara, termasuk membangun jalan-jalan yang dipenuhi pohon rindang dan ruang istirahat para pelaju, dan bangunannya ramah lingkungan serta tahan gempa. Apapun alasan yang dikemukakan tetap memicu kekhawatiran akan terjadinya perubahan yang ditandai dengan transformasi bentang alam. Sejarah juga mencatat bahwa dinamika perubahan bentang alam terutama di pedesaan akan identik dengan persoalan yang bermuatan sosio-demografis. Itulah sebabnya informasi yang terkait dengan sosio-demografis terutama yang menyangkut pola sebaran, pertumbuhan penduduk dengan berbagai macam aspek sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, politik dan lain sebagainya, termasuk tentang kaitannya dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia penting diketahui. Berbasis pada ketersediaan data sekunder, terutama yang berasal dari Badan Pusat Statistik baik di daerah maupun di pusat, tulisan ini akan memberikan ulasan kondisi faktual tentang sosio demografi dua Kabupaten yang beririsan langsung dengan Kawasan Ibu Kota Negara (KIKN) yang dikaitkan dengan komposisi penduduk berdasarkan kategori Generasi pre-boomer, Generasi baby boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Generasi Z, dan Generasi Post Generation Z ."

"Pemindahan ibukota negara ke Kawasan IKN tentunya membutuhkan penyediaan infrastruktur. Salah satu infrastruktur yang akan dibangun adalah infrastruktur gas dengan menggunakan gas alam 80 % dan gas hidrogen 20 %. Tujuan penulisan kali ini adalah untuk mengembangkan konseptual desain jaringan pipa, menghitung life cycle cost dan mengusulkan skema KPBU yang digunakan. Metode penelitian yang akan dipergunakan adalah dengan menggunakan studi literatur dan kemudian dilakukan validasi oleh pakar dibidangnya. Studi dimulai dengan penentuan demand, kemungkinan supply dan dilanjutkan dengan pemilihan jalur transportasi gas. Konseptual desain terkait pemilihan jalur, diameter, tebal pipa, simulasi tekanan , desain stasiun, SCADA dan metering juga dilakukan berdasarkan data yang ada dengan tingkatan konseptual desain. Lyfe Cycle cost, berupa capex dan opex, juga dihitung berdasarkan data harga dari informasi terpublikasi, pendekatan empiris dan data benchmarking disalah satu perusahaan. Kemudian dilakukan Analisa sensitifitas dan IRR, NPV serta Pay Back Period. Dan kemudian dilakukan validasi oleh pakar.Dengan mendapatkan konseptual desain jaringan pipa gas yang akan mensuplai KIPP, dimungkinkan untuk mencampurkan hidrogen kedalam jaringan gas alam yang akan dibangun, namun tantangan terbesarnya adalah besaran hidrogen yang dibutuhkan dan nilai perolehannya dikarenakan keterbatasan produsen hidrogen di Kawasan IKN. Dengan melihat besaran capex, opex dan pertumbuhan demand nya disarankan untuk menggabungkan Pembangunan jaringan gas ini dengan skema KPBU untuk pembangunan infrastruktur lainnya. Survei yang lebih detail sangat dibutuhkan sebelum dilakukan Keputusan investasi.

---

Following the relocation of the national capital to the IKN Region comes the need to provide infrastructure, among which is a gas network using a mix of 80% natural gas and 20% hydrogen gas. This work aims to design a concept for the pipe network, calculation of life cycle costs and propose a recommendation of PPP scheme. The research method to be used is to firstly perform a literature study, which is then validated by experts in relevant fields. It begins with setting demands and supply possibilities, then selecting a transportation route for the gas itself. Based on available data, designs of route selection, pipe diameter and thickness, pressure simulation , station design, SCADA and metering, design conceptual also performed. Life cycle cost including capex and opex will then be calculated based on published prices, empirical data and benchmarks in a certain company; continued with sensitivity analysis and IRR, NPV and pay back period projection. With a concept of the gas pipe network to supply KIPP it is possible to mix hydrogen into the proposed network. However, the largest challenge is to determine how much hydrogen and how cost effective it will be as the region has few hydrogen producers. By looking at capex, opex and demand growth figures it is recommended to join the gas network’s construction with other infrastructure projects. A more detailed survey is needed before investment decisions can be made."

"Bertambahnya kebutuhan energi listrik di IKN akan berdampak pula pada bertambahnya penggunaan pembangkit listrik. Pengembangan energi listik kedepannya di IKN diharapkan akan menggunakan lebih banyak energi terbarukan. Untuk dapat menekan penggunaan energi fosil, salah satunya dapat dilakukan dengan memanfaatkan energi surya sebagai sumber energi listrik terbarukan. Pada penelitian ini akan membahas terkait dengan pengembangan energi terbarukan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 50 MW dengan skema KPBU-AP dan IPP di Ibukota Negara (IKN). Dalam menetapkan skema yang sesuai, dilakukan penilaian proyek dengan mempertimbangkan parameter penilaian keuangan yang terdiri dari Net Present value (NPV), Internal rate Return (IRR), dan Payback Period (PP) sebagai dasar dan pertimbangan dalam kelayakan finansial project investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema KPBU-AP lebih menguntungkan dari sisi investor dalam hal stabilitas pendapatan dan memperoleh jaminan dari pemerintah sehingga dapat meminimalisir resiko, sementara skema IPP bergantung pada jumlah listrik yang dihasilkan dan dijual yang memiliki potensi ketidakpastian. Dengan parameter yang sudah ditentukan dan regulasi, skema KPBU-AP dapat memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan skema IPP dengan menghasilkan nilai IRR sebesar 11,26%, NPV sebesar 163.472 (juta rupiah) dan payback period selama 8 tahun dibandingkan dengan skema IPP diperoleh IRR sebesar 8,61%, NPV sebesar 33.973 (juta rupiah) dan payback period selama 9 tahun.

---

The increasing demand for electrical energy in the New National Capital (IKN) will lead to a rise in the use of power plants. Future development of electrical energy in IKN is expected to utilize renewable energy sources. To reduce the use of fossil energy, one approach is to harness solar energy as a renewable electrical energy source. This study discusses the development of a 50 MW solar power plant (PLTS) using the PPP-AP and IPP schemes in IKN. In determining the appropriate scheme, a project assessment was conducted by considering financial evaluation parameters including Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), and Payback Period (PP) as the basis and consideration for the business entity. The results show that the KPBU-AP scheme is more advantageous for investors regarding income stability and government guarantees, thereby reducing risks. In contrast, the IPP scheme depends on the amount of electricity generated and sold. With the specified parameters and regulations, the KPBU-AP scheme provides greater benefits compared to the IPP scheme, yielding an IRR of 11.26%, an NPV of 163,472 million rupiahs, and a payback period of 8 years. In contrast, the IPP scheme yields an IRR of 8.61%, an NPV of 33,973 million rupiahs, and a payback period of 9 years."

"Ibukota Nusantara (IKN), merupakan kota dengan prinsip sebagai kota cerdas (smart city) adalah suatu kawasan yang menerapkan penggunaan sumber energi terbarukan sebagai penopang kebutuhan energi listrik bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Pada penelitian kali ini, akan dilakukan 1) studi terkait pemilihan konfigurasi pembangkit listrik berbasis energi terbarukan di IKN yang optimum, 2) pengembangan konseptual desain sistem energi berbasis smart grid, 3) analisis siklus hidup ekonomi dari sistem energi terbarukan di IKN, serta 4) analisis pengelolaan tenaga listrik di wilayah IKN. Hasil optimisasi konfigurasi EBT dengan menggunakan HOMER Pro menghasilkan konfigurasi berupa penggunaan PLTS sebesar 12,80 GW; PLTA 800 MW, baterai sebesar 12.008 modul, dan konverter sebesar 4.832 MW. Perancngan desain konseptual smart grid dilakukan dengan membuat konsep desain dari penggunaan smart grid untuk penggunaan listrik berbasis energi terbarukan. Komponen di dalam smart grid terdiri dari komponen pembangkit, kompoenen transmisi dan substation, dan komponen sistem distribusi. Analisis keekonomian didapatkan nilai dari Net Present Cost (NPC) sebesar USD 66,203,478,323, dan nilai LCOE (Levelized cost of Energy) adalah sebesar 0,34 USD/kWh. Untuk mencapai nilai Internal Rate of Return acuan sebesar 8.75%, maka nilai tarif listrik keekonomian yang perlu dikenakan adalah 0,63 USD/kWh, dengan payback period 14 tahun. Analisis skema pengelolaan tenaga listrik dilakukan terhadap skema pengelolaan tenaga listrik dengan opsi pemegang wilayah usaha (wilus) dimiliki oleh Badan Usaha Otorita (BUO) IKN, dan PT. PLN. Dari analisis kedua skema ini, didapatkan skema pemilik wilus oleh BUO IKN memiliki strategi yang lebih baik, karena menghasilkan nilai strategi pencapaian komponen SO (Strength Opportunities) yang lebih besar jika dibandingkan dengan nilai strategi untuk menghilangkan kelemahan dan ancaman, WT (weakness threats). Untuk analisis skema pemilik wilus oleh PLN akan menghasilkan nilai strategi pencapaian komponen SO (Strength Opportunities) yang lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai strategi untuk menghilangkan WT (weakness threats) sehingga akan membutuhkan usaha yang lebih besar.

---

Ibu Kota Nusantara (IKN), envisioned as a smart city, is a region that implements the use of renewable energy resources to support the electricity needs of its residents. In this study, will conduct 1) a study on the selection of the optimum renewable energy-based power plant configuration in IKN, 2) the development of a conceptual design for a smart grid-based energy system, 3) an economic life cycle analysis of the renewable energy system in IKN, and 4) an analysis of electricity management in the IKN region. The optimization of the renewable energy configuration resulted in a configuration that includes the use of a 12.80 GW solar power plant (PLTS), 800 MW hydropower plant (PLTA), 12,008 battery modules, and a 4,832 MW converter. The conceptual design of the smart grid involves creating a design concept for the use of a smart grid for renewable energy-based electricity usage. The components within the smart grid include generation components, transmission and substation components, and distribution system components. The economic analysis yielded a Net Present Cost (NPC) of USD 66,203,478,323, and a Levelized Cost of Energy (LCOE) of USD 0.34/kWh. To achieve the target Internal Rate of Return (IRR) of 8.75%, the required economic electricity tariff is USD 0.63/kWh, with a payback period of 14 years. The electricity management scheme analysis was conducted on the management schemes with the option of the business area holder (wilayah usaha/wilus) being owned by the Badan Usaha Otorita IKN (BUO) and PT. PLN. From the analysis of these two schemes, it was found that the scheme with BUO IKN as the wilus owner would result in a higher value of the SO (Strength Opportunities) strategy development compared to the value of the WT (Weakness Threats) strategy elimination. For the scheme with PLN as the wilus owner, it would result in a lower value of the SO (Strength Opportunities) strategy component development compared to the value of the WT (Weakness Threats) strategy eliminiation, thus requiring greater effort."

"Jakarta, as the current state capital of Indonesia, plays an important role as the center of government and economy. However, due to several problems in Jakarta, the government has considered relocating the capital city to other regions. The President of Indonesia, Jokowi, has expressed his intention to move the capital city to Kalimantan Island. This relocation has raised concerns about defense policy. This research aims to identify the threats that may arise in the proposed new capital city, Nusantara Capital City (IKN), and to propose strategies to overcome them. The methods used in this research include a qualitative approach based on documented perceptions, assumptions, and judgments among Indonesia’s leaders and a quantitative approach to mapping the comparative postures of relevant defense figures. The results indicate that the highest threat in IKN comes from the air (combat, UAV, ICBM’s), while the low-level threat is the location of IKN, which is near the borders, and FIR coincides with the IASL. The critical aspect of defending IKN would be to strengthen national defense diplomacy in the region. In conclusion, this research provides insight into the potential threats to the proposed new capital city and suggests strategies to mitigate them."

"Berdasarkan proyeksi dari Badan Pusat Statistik total jumlah penduduk Indonesia mencapai 271 juta jiwa pada tahun 2020. Menurut perkiraan tersebut, jumlah penduduk Indonesia bisa mencapai 300 juta pada tahun 2045. Kondisi ini, ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang datang ke kota, serta konsekuensi lingkungan dan sosial. Konsekuensi lingkungan yang dapat terjadi yaitu meningkatnya pencemaran, degradasi ekosistem, dan kurangnya ruang untuk melakukan proses pengelolaan sampah. Salah satu masalah yang ditimbulkan dengan adanya sampah yang tidak dikelola yaitu bencana banjir. Dari masalah sampah yang menyebabkan bencana banjir, salah satu solusi yang ditawarkan yaitu penerapan kota cerdas, mengacu pada kota yang berbasis teknologi, perkembangan teknologi pada setiap bidang seperti pendidikan, energi, dan transportasi. Salah satu dimensi yang terdapat pada kota cerdas (smart city) yaitu smart environment. Smart environment memiliki area kerja diantaranya smart waste management. Hal tersebut didukung dari hasil wawancara dengan Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN. Tujuan dari penelitian ini memberikan perencanaan terkait smart waste management bagi Ibu Kota Nusantara (IKN) dari hulu ke hilir. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif dengan melakukan wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian berupa perencanaan smart waste management yang terdiri dari pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Penelitian ini didukung dengan riset yang dilakukan dari berbagai negara. Dalam perencanaan smart waste management dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pengolahan air limbah (lindi) secara terpusat. Penerapan prediksi terkait prediksi perubahan volume TPA yang diperoleh dari 3D model wilayah TPA. Selain itu, perlu adanya spesifikasi jenis kendaraan pengangkut sampah untuk setiap kategori sampah dan belum dilakukan pengumpulan data dari pakar sesuai bidang keilmuan.

---

Based on projections from the Central Statistics Agency, the total population of Indonesia will reach 271 million people in 2020. According to these estimates, the total population of Indonesia could reach 300 million in 2045. This condition is marked by the growth of people coming to cities, as well as environmental and social consequences. Environmental consequences that can occur are increasing levels of pollution, ecosystem degradation, and lack of space to carry out waste management processes. One of the problems caused by unmanaged waste is flooding. From the waste problem that causes the flood disaster, one of the solutions offered is the application of smart cities, referring to technology-based cities, technological developments in every field such as education, energy, and transportation. One of the dimensions in a smart city is the smart environment. Smart environment has a work area including smart waste management. This is supported by the results of interviews with the Deputy for Green Transformation and the Digital Authority of IKN. The purpose of this study is to provide planning related to smart waste management for The New National Capital City (IKN) from upstream to downstream. This study uses a qualitative data collection method by conducting interviews and document studies. The results of the research are smart waste management planning which consists of sorting, transporting, processing and landfill for waste. This research is supported by research conducted in various countries. In addition, to improve smart waste management planning, further analysis can be carried out related to centralized wastewater (leachate) treatment. Application of predictions related to predictions of changes in landfill volume obtained from 3D models of landfill areas. In addition, it is necessary to have specifications for the types of waste transport vehicles for each category of waste and data collection has not been carried out from experts according to scientific fields."

"Ibu kota baru telah diputuskan oleh Presiden Republik Indonesia pada 26 Agustus 2019, pemindahan ibu kota baru di Kalimantan Timur dengan landasan pada UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Tantangan lokasi menjadi jalur suplai logistik penghubung wilayah Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dan wilayah sekitar untuk mengembangkan wilayah perkotaan. Dengan melihat perkiraan perkembangan lalu lintas arus barang dan penumpang akan terjadi pada saat konstruksi dan operasional IKN, maka perlu dilakukan perencanaan pengembangan pelabuhan eksisting. Dengan penerapan metode Value Engineering didapatkan komponen struktur dan operasional serta pengembangan Kawasan sekitar yang mempengaruhi nilai (value) pelabuhan. Berdasarkan analisa kelayakan financial yang dihitung dari life cycle cost analysis untuk masing-masing fungsi didapatkan bahwa pembangunan pelabuhan IKN dapat dilaksanakan dengan IRR 14,99 %, nilai ini lebih besar dari presentase cost capital yaitu 4,66%, dengan periode pengembalian di tahun ke-15. Sebagai nilai tambah pelabuhan, terlihat bahwa fungsi industry, pergudangan, perkantoran maupun mix used area dapat dikembangkan dengan nilai IRR19,52 % dan periode pengembalian di tahun ke 7

---

On August 26, 2019, the President of the Republic of Indonesia agreed to relocate the new capital city to East Kalimantan in accordance with Law No. 3 of 2022 concerning the State Capital. The location issue is to establish a logistics supply line connecting the National Capital City (IKN) area in North Penajam Paser, East Kalimantan, and the surrounding area in order to create urban areas. By applying the Value Engineering method, structural and operational components as well as the development of the surrounding area are obtained which affect the value of the port. Based on the financial feasibility analysis calculated from the life cycle cost analysis for each function, it is determined that the construction of the IKN port can be completed with an IRR of 14.99%, which is greater than the percentage of cost capital, which is 4.66%, and with a payback period of -15 years. As an added value for the port, the functions of industry, warehousing, offices, and mixed-use areas can be created with an IRR of 19.52% and a payback period in the seventh year."