Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Lembaga Administrasi Negara (LAN) memiliki fungsi salah satunya pembinaan di bidang pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dari akreditasi lembaga pelatihan ASN sampai dengan pembinaan pelatihan kompetensi manajerial pegawai ASN. Untuk menunjang fungsi tersebut Lembaga Administrasi Negara menerapkan Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN (SIPKA). Layanan yang diberikan malalui SIPKA antara lain pemberian kode registrasi, akreditasi lembaga pelatihan untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pelatihan, dan pengembangan kompetensi ASN untuk menghasilkan informasi kinerja setiap instansi dalam pemenuhan hak pengembangan kompetensi ASN. Dalam operasionalnya, SIPKA beberapa kali terjadi insiden terkait keamanan informasi. Oleh karena itu diperlukan suatu penilaian risiko keamanan informasi serta langkah-langkah penanganan terhadap risiko yang timbul akibat insiden tersebut untuk mencegah terjadinya kebocoran informasi dan tetap tersedianya layanan informasi pada SIPKA. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat risiko keamanan informasi pada SIPKA. Kerangka kerja yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan pada standar ISO 27005. Penilaian risiko memiliki peranan penting, sejauh mana risiko yang ada pada SIPKA dan bagaimana penanganan risiko tersebut. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah profil risiko aplikasi SIPKA. Dalam profil risiko tersebut terdapat 20 skenario risiko yang ditemukan. Rincian dalam profil risiko terdapat 13 skenario risiko dimitigasi dengan menerapkan kontrol untuk mengurangi dampak atau kemungkinan terjadinya risiko, sedangkan tujuh skenario risiko lainnya diterima. Rekomendasi kontrol yang digunakan mengacu kepada standar ISO 27002.

---

ABSTRACT One of NIPAs (National Institute of Public Administration) function is to guide competence development of civil servants in form of civil servants training institution accreditation and civil servants managerial competency training. To support that function, NIPA develop the civil servants competency development information system. The system serves in providing registration code, accreditation of state civil apparatus training institution to produce performance information of those apparatus competency development rights. In its operation, the system has experienced incidents related to information security. Related to that incident, it is needed to develop an information security risk assessment and steps for handling risks caused by the incidents to prevent information leakage and keep information services available at the system. This research was conducted to find out level of information security risk in the system. The framework used in this study is based on ISO standard 27005. Risk assessment has an important role to figure out extent of the risk found in the system and how to handle the risk. Result of this research is risk profile. In the risk profile, there are 20 risk scenarios found. From the scenario of incident, there are 13 risk incident mitigated by control to reduce the likelihood or impact of risk occurrence, while seven risks are accepted. Control recommendation to reduce risks are based on ISO 27002.

Abstrak :
Hingga tahun 2022, bauran energi listrik terbarukan seperti geothermal hanya mencapai 2280 MW dari target pemerintah Indonesia 7200 MW, sebagaimana tercantum pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Hasil kajian World Bank menyatakan bahwa implementasi teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan dalam mempercepat eksplorasi energi ini. Selain itu, kondisi pandemi COVID-19 juga mendesak perusahaan eksplorasi geothermal seperti PT XYZ untuk mempercepat proses transformasi digital untuk meningkatkan kualitas koordinasi,  pengambilan, integrasi, dan pengelolaan data di lapangan. Akan tetapi, penggunaan dan penyimpanan data digital yang sangat dinamis memunculkan masalah kerentanan terhadap data. Sehingga hal tersebut menjadi pendorong untuk dilakukannya penilaian risiko keamanan informasi di perusahaan ini. Penilaian risiko keamanan informasi juga merupakan langkah awal dalam penyusunan sistem manajemen keamanan informasi. Penilaian risiko keamanan informasi dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja ISO/IEC 27005 dengan menggunakan domain dan objektif yang terdapat pada ISO/IEC 27001. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 26 risiko kemanan inforasi pada sistem informasi kepegawaian PT XYZ. 16 risiko tinggi dan sedang direkomendasikan untuk dimitigasi dengan menerapkan kontrol yang diharapkan dapat mengurangi dampak dan kemungkinan dari risiko tersebut. Sepuluh risiko rendah diterima dengan tetap menerapkan kontrol yang sesuai dengan ISO 27002. ......Until 2022, geothermal energy only reaches total capacity 2280 MW behind the target of national total renewable energy mix 7200 MW that stated in the General National Energy Plan. Recent study from World Bank stated that implementation of information and communication technology is crucial in accelerating geothermal energy exploration. In addition, the COVID-19 pandemic also has drived many geothermal exploration companies such as PT XYZ to accelerate their digital transformation to improve coordination, data acquisition, data integration, and data management at the exploration site. However, the rapid flow of digital data raises several issues related to information security. This study aims to establish information securiy risk assessment as the first step in developing information security management system. This assessment is prepared using ISO/IEC 27005 framework with domains and objectives from ISO/IEC 27001. The results show that there are 26 information security risks in the PT XYZ human resource information system. 16 high and moderate unacceptable risks are recommended to be mitigated by implementing controls to reduce the impact and likelihood of these risks. Ten low risks are accepted while maintaining controls according to ISO 27002.

Abstrak :
ABSTRAK
Sistem Informasi Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK merupakan sistem elektronik strategis yang menangani 33 informasi geospasial. KLHK membutuhkan suatu perencanaan manajemen risiko keamanan informasi yang mendukung sistem informasi geospasial. Penelitian ini akan menganalisis serta merancang manajemen risiko keamanan informasi geospasial KLHK dengan menerapkan pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen dan literatur serta pengolahan data dengan menggunakan kerangka kerja ISO 27005:2011 dan ISO 27002:2013. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah dokumen perencanaan manajemen risiko keamanan informasi berupa dokumen penanganan risiko, rekomendasi kontrol untuk mengurangi risiko dan penerimaan risiko sebagai solusi kebijakan dalam keamanan informasi geospasial KLHK.

---

ABSTRACT
Geospatial Information Systems of the Ministry of Environment and Forestry KLHK is an electronic system that handle 33 strategic geospatial information. KLHK requires an information security risk management plan that supports geospatial information systems. The study will analyze and design the information security risk management at KLHK by applying geospatial data collection through interviews, documents and literature studies as well as data processing using ISO 27005 2011 and 27002 2013 framework. The results obtained from this study is document of information security risk management plan in the form of risk mitigation document, recommendations to reduce the risk and control of risk acceptance as a solutions in geospatial information security policy.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menyusun manajemen risiko kemanan informasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Hal yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini adalah karena SAKTI belum memiliki perangkat yang dapat memastikan keberlangsungan dan ketersediaan layanan SAKTI. Penelitian ini menggunakan beberapa standar seperti ISO 27005 dan NIST SP 800-30. Keluaran dari penelitian ini adalah sebuah manajemen risiko keamanan informasi SAKTI, yang di dalamnya terdapat proses identifikasi risiko, pemilihan kontrol untuk memitigasi risiko, dan penerimaan risiko oleh pemilik risiko.

Abstrak :
Terdapat beberapa jenis pendekatan manajemen risiko keamanan informasi sebagai panduan dalam menerapkan program risiko keamanan. Setiap pendekatan mempunyai tujuan dan metodologi yang berbeda tergantung pada kebutuhan dan selera organisasi yang melakukannya. Jika suatu organisasi memiliki personel yang kompeten untuk mengimplementasikan manajemen risiko keamanan informasi, maka akan mudah untuk melakukannya. Namun, itu akan menjadi tantangan bagi organisasi yang tidak memiliki personil yang kompeten. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang kerangka kerja manajemen risiko keamanan informasi yang sederhana namun memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko keamanan informasi. Desain didasarkan pada integrasi empat pendekatan manajemen risiko keamanan informasi yang berbeda. ISO 27005 mewakili standar, Risk Management Framework (RMF) oleh NIST mewakili pedoman, OCTAVE Allegro mewakili metodologi, dan COBIT mewakili kerangka kerja. Integrasi tersebut dipenuhi dengan melakukan analisis komparatif dengan menyortir dan menggabungkan berdasarkan proses aktivitas manajemen risiko keamanan informasi. Penyortiran diterapkan untuk mendapatkan desain model sederhana, dan penggabungan digunakan untuk mendapatkan desain model lengkap. Desain model sederhana terdiri dari proses identifikasi, pengukuran, administrasi dan pemantauan. Proses identifikasi terdiri dari identifikasi konteks dan komponen risiko. Proses pengukuran meliputi pengukuran faktor risiko dan risiko. Proses administrasi menghasilkan rencana penanganan risiko dan pengambilan keputusan. Proses pemantauan dengan objek perubahan dan pertukaran informasi. Untuk memvalidasi hasil perancangan desain model sederhana, dilakukan studi penerapan awal dalam bentuk simulasi penerapan di Pusdiklat Badan XYZ. Hasil studi penerapan awal ini adalah mayoritas responden baik online maupun offline menyatakan bahwa desain sederhana namun memenuhi prinsip manajemen risiko keamanan informasi dibuktikan dengan seluruh indikator evaluasi penerapan desain bernilai di atas passing grade 50%. ......There are several types of information security risk management (ISRM) methods as guidance in implementing a security risk program. Each method carried different goals and methodologies depending on the needs and tastes of the organization that carried it out. If an organization has personnel who are competent to implement ISRM, it will be easy to do so. However, it will be challenging for an organization that lacks skilled personnel. The purpose of this study is to design a framework for ISRM that is simple but meets the principles of ISRM. The design is based on the integration of four different ISRM methods. ISO 27005 represents the standard, RMF by NIST represents guidelines, OCTAVE represents methodology, and COBIT represents framework. The integration is fulfilled by conducting a comparative analysis by sorting and merging based on the activity processes of ISRM. The result of this study is two designs of ISRM, namely full design and simple design. Sorting is applied to get a simple design, and merging is used to get a full design. The simple model design consists of the process of identification, measurement, administration and monitoring. The identification process consists of identifying the context and components of risk. The measurement process includes the measurement of risk and risk factors. The administrative process produces a plan for risk management and decision making. The process of monitoring with objects of change and information exchange. To validate the results of the design of a simple model, a preliminary implementation study was carried out in the form of a simulation application at the XYZ Agency Training Center. The results of this preliminary implementation study are that the majority of respondents both online and offline stated that the design was simple but met the principles of information security risk management, evidenced by all the indicators of the evaluation values above 50% passing grade.

Abstrak :
ABSTRAK
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi SAKTI merupakan inisiatif Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan. SAKTI digagas untuk dapat membantu proses pengelolaan keuangan negara. Proses pengelolaan keuangan negara yang termasuk dalam lingkup layanan SAKTI adalah proses penganggaran, pembayaran, sampai dengan pelaporan keuangan. Berdasarkan lingkup layanan SAKTI terhadap proses pengelolaan keuangan negara, maka ketersediaan layanan SAKTI menjadi penting. Tidak tersedianya layanan SAKTI dapat menyebabkan proses pengelolaan keuangan negara tidak berjalan. Melihat dampak dari tidak tersedianya layanan SAKTI, SAKTI harus memiliki perangkat untuk menjamin layanan yang ada selalu tersedia. Penerapan manajemen risiko keamanan informasi dapat menjadi salah satu perangkat untuk menjamin layanan SAKTI selalu tersedia.Berdasarkan fakta di lapangan, SAKTI belum menerapkan manajemen risiko keamanan informasi. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat manajemen risiko keamanan informasi pada SAKTI. Kerangka kerja yang digunakan sebagai panduan pada penelitian ini adalah ISO 27005 dan NIST SP 800-30.Hasil dari penelitian ini adalah manajemen risiko keamanan informasi SAKTI. Manajemen risiko keamanan informasi SAKTI berisi mengenai identifikasi kerentanan dan ancaman yang terdapat di SAKTI, sekaligus rencana pengendalian yang perlu diterapkan untuk mengurangi dampak risiko.

---

ABSTRAK
Institutions Level Financial Application System SAKTI is an initiative of the Government in this case the Ministry of Finance in particular the Directorate General of Treasury. SAKTI initiated to help the process of management of state finances. The process of management of state finances that include in the scope of SAKTI services is start from budgeting, payment, up to financial reporting. Based on the scope of SAKTI services on the process of management of state finances, then the availability of SAKTI services become important. The unavailability of SAKTI services may cause the process of management of state finances not running. Looking at the impact of the unavailability of SAKTI services, SAKTI must have a tool to ensure the services are always available. Implementation of information security risk management can be one of the tools in order to ensure SAKTI services always available.Based on facts, SAKTI has not implemented information security risk management. Therefore, this study was conducted with the objective of making information security risk management at SAKTI. The framework that used as a guide in this study is ISO 27005 and NIST SP 800 30.The results from this study is the information security risk management of SAKTI. Information security risk management of SAKTI contain about the identification of vulnerabilities and threats that exist in SAKTI, as well as control that need to be implemented to reduce the impact of the risks.

Abstrak :
ABSTRAK
Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah mengimplementasikan Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara OMSPAN untuk memonitoring transaksi di aplikasi SPAN dan mendukung penyaluran dana desa dan DAK fisik. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga keamanan informasi aplikasi OMSPAN. Namun dalam operasionalnya, aplikasi OMSPAN beberapa kali mengalami insiden terkait keamanan informasi sehingga perlu langkah-langkah penanganan.Salah satu akar masalah dari masalah ini adalah belum adanya manajemen risiko keamanan informasi terhadap aplikasi OMSPAN. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat rancangan manajemen risiko keamanan informasi aplikasi OMSPAN. Kerangka kerja yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan pada standar ISO 27005, ISO 27001, dan ISO 27002.Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah rancangan manajemen risiko informasi aplikasi OMSPAN. Dalam rancangan tersebut ada 14 skenario risiko yang ditemukan. Sebelas insiden risiko dimitigasi dengan menerapkan kontrol untuk mengurangi kemungkinan atau dampak terjadinya risiko, sedangkan tiga skenario risiko lainnya diterima. Kontrol yang diusulkan didasarkan pada ISO 27001 dengan panduan implementasi menggunakan ISO 27002.

---

ABSTRACT
The Directorate General of Treasury has implemented the Online Monitoring of State Treasury and State Budget OMSPAN to monitor transactions in SPAN applications and support the disbursement of village funds and the Special Allocation Fund DAK . Therefore, it is very important to maintain information security of OMSPAN application. However, in its operation, OMSPAN application experienced incident several times so it needs steps handling.One of the root causes of this problem is the absence of information security risk management on OMSPAN applications. Therefore, this study was conducted with the aim of making the information security risk management design of OMSPAN application. The standard used in this research is ISO 27001, ISO 27002 and ISO 27005.The result of this research is information security risk management design. In the proposal, there are fourteen risk scenarios found. From the scenario of the incident, eleven risk incidents are mitigated by controls to reduce the likelihood or impact of risk occurrence, while three risks are accepted. The proposed controls are based on ISO 27001 and guide are based on ISO 27002.

Abstrak :
Penyelenggaraan pemilu dengan metode konvensional memiliki banyak kelemahan, data terakhir memperlihatkan banyak terjadi kasus pelanggaran pemilu baik administrasi, pidana maupun etik. Banyaknya pelanggaran tersebut menjadikan masyarakat mulai kurang percaya akan hasil pemilu. Sehingga belakangan ini wacana e-voting dalam pemilu terus mengemuka untuk mencegah terjadinya kecurangan dan untuk memperbaiki kualitas pemilu. Beberapa regulasi juga sudah mendukung dilaksanakannya e-voting pada pemilu di Indonesia. Akan tetapi pelaksanaan e-voting tidak semudah yang dibayangkan, beberapa negara maju meninggalkan e-voting dan kembali ke sistem pemilu konvensional disebabkan oleh berbagai faktor terutama masalah keamanan informasi. KPU sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia sampai saat ini masih belum mengeluarkan aturan tentang e-voting. KPU berpendapat e-voting perlu persiapan yang matang dari berbagai aspek seperti waktu, biaya, hukum, infrastruktur, keamanan, geografis dan lain-lain. Jika tidak dipersiapkan dengan baik akan memunculkan berbagai masalah seperti di negara lain dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu sangat diperlukan suatu pengukuran terhadap risiko keamanan informasi yang ada dalam penerapan teknologi e-voting. Pengukuran risiko keamanan informasi evoting berguna untuk mengetahui profil risiko, analisis terhadap risiko dan juga melakukan respon terhadap risiko, sehingga dampak-dampak yang kemungkinan muncul dari risiko tersebut dapat diketahui lebih awal dan dikelola dengan baik. Dengan adanya studi manajemen risiko yang komprehensif diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada e-voting. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rencana manajemen risiko keamanan informasi teknologi e-voting dengan menggunakan kerangka kerja ISO 27005 dengan empat tahapan utama yaitu penetapan konteks, penilaian risiko, penanganan risiko dan penerimaan risiko. Pada tahap penilaian, proses evaluasi risiko menggunakan NIST SP 800-30 dan untuk merancang kontrol dalam upaya mengurangi risiko, peneliti mengacu pada ISO 27002. Hasil yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah perencanaan manajemen risiko yang berupa dokumen penanganan risiko, rekomendasi kontrol untuk mengurangi risiko dan penerimaan risiko yang berisi keputusan penanganan risiko serta penanggung jawab penanganan risiko. .......The elections with conventional methods has many weaknesses, the latest data shows that there are many cases of electoral violations both administrative, criminal and ethical. The large number of violations made the community began to lack confidence in the election results. So lately the discourse of e-voting in elections continues to emerge to prevent fraud and to improve the quality of elections. Some regulations also support the implementation of e-voting in elections in Indonesia. However, the implementation of e-voting is not easy, some developed countries leave evoting and return to conventional electoral systems caused by various factors, especially information security issues. KPU as the election organizer in Indonesia until now still has not issued a regulation regarding e-voting. KPU believes that e-voting needs careful preparation from various aspects such as time, cost, law, infrastructure, security, geography and others. If it is not well prepared, there will be a variety of problems such as in other countries and reduce the confidence of the community. Therefore a measurement of information security risks is needed in the application of evoting technology. Measuring the security risks of e-voting information is useful for knowing risk profiles, risk analysis and also responding to risks, so that the impacts that might arise from these risks can be identified earlier and managed properly. With the existence of a comprehensive risk management study, it is expected to increase public confidence in e-voting. This study aims to develop a risk management plan for information security for e-voting technology using the ISO 27005 framework with four main stages, namely context setting, risk assessment, risk management and risk acceptance. At the assessment stage, the risk evaluation process uses NIST SP 800-30 and to design controls in an effort to reduce risk, researchers refer to ISO 27002. The results to be obtained from this study are risk management planning in the form of risk handling documents, control recommendations to reduce the risk and acceptance of risks that contain risk management decisions and those responsible for handling risks.

Abstrak :
ABSTRAK Aplikasi e-rekon&LK merupakan aplikasi yang memegang peranan penting dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban. Pada tahun pertama sistem ini digunakan, e-rekon & LK telah mengambil peranan dalam penyelesaian Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK). Sebagai dampaknya, pada tahun 2016, untuk pertama kalinya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebagai sebuah aset informasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), gangguan terhadap e-rekon&LK tentunya akan berakibat buruk pada nama baik dari DJPb. Namun dalam operasionalnya terjadi beberapa masalah terkait keamanan informasi.Salah satu penyebab terjadinya hal tersebut dikarenakan belum adanya manajemen risiko keamanan informasi untuk e-rekon&LK. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk membuat penilaian risiko keamanan informasi untuk aplikasi e-rekon & LK. Penilaian risiko keamanan informasi disusun menggunakan kerangka kerja ISO 27005, ISO 27001 dan ISO 27002. Hasil dari penelitian ini adalah penilaian risiko keamanan informasi aplikasi e-rekon&LK. Terdapat 14 skenario risiko, dengan tujuh risiko yang dimodifikasi dan tujuh risiko yang dipertahankan/diterima. Tujuh risiko dimodifikasi dengan cara mengurangi kemungkinan terjadinya dan/atau mengurangi dampaknya hingga mencapai selera risiko organisasi.

---

ABSTRACT The e-Rekon & LK application is an application that plays an important role in preparing the accountability report. In the first year this system was used, e-Rekon & LK had taken a role in the settlement of Transactions Under Confirmation (TDK). As a result, in 2016, for the first time the Central Government Financial Report (LKPP) received unqualified opinion (WTP). As an information asset owned by Directorate General of Treasury (DJPb), disruption to e-account & LK will certainly have a negative effect on DJPb good name. However, in its operations there are several issues related to information security. One of the causes is because there is no information security risk management for e-rekon & LK. Therefore, this study aims to create an information security risk assessment for e-rekon & LK applications. The information security risk assessment is prepared using the ISO 27005, ISO 27001 and ISO 27002 frameworks. The results of this research are information security risk assessment design. 14 risks were found, with seven risks modified and seven risks accepted by the risk owner. Seven risks modified by reducing the risks likelihood and/or the risk impact so that the risks became accepted based on the organization risk appetite.