Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis Diskursus Crowd Funding Sebagai Salah Satu Alternatif Dalam Skema Pendanaan Ibu Kota Negara Nusantara Dikaitkan Dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Crowd Funding sendiri merupakan skema pendanaan proyek atau adalah teknik pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas. Skema crowd funding menjadi salah satu bentuk dari pembiayaan kreatif (creative financing) yang dimungkinkan dalam Skema Pendanaan Ibu Kota Negara Nusantara yang bersumber dari sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan guna meringankan beban Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Negara yang digunakan dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Dalam realitanya, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara detail mengenai bagaimana mekanisme pelaksanaan crowd funding yang digunakan sebagai salah satu alternatif dalam skema pendanaan Ibu Kota Negara Nusantara. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme pelaksanaan crowd funding dapat mengakibatkan risiko seperti sulitnya pelaksanaan crowd funding untuk direalisasikan, miss governance terhadap pengelolaan keuangan negara, dan tidak optimalnya pemanfaatan potensi crowd funding sebagai salah satu alternatif dalam skema pendanaan Ibu Kota Negara Nusantara yang memiliki tujuan untuk meringankan beban Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Negara yang justru berisiko memberatkan beban Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Negara jika tidak diatur secara jelas.

---

This research analyzes the Discourse on Crowd Funding as an Alternative in the Nusantara National Capital Funding Scheme Linked to Article 4 of Government Regulation Number 17 of 2022. This research was prepared using doctrinal research methods. Crowd Funding itself is a project funding scheme or is a funding technique for projects or business units that involve the wider community. The crowd funding scheme is a form of creative financing that is possible in the Funding Scheme of Nusantara National Capital which is sourced from other legitimate sources according to statutory provisions in order to ease the burden on the State Budget, Revenue and Expenditures used in the development of the Nusantara National Capital. In reality, there are no statutory regulations that regulate in detail the mechanism for implementing crowd funding which is used as an alternative in the funding scheme for the Nusantara National Capital. The absence of statutory regulations governing the mechanism for implementing crowd funding can result in risks such as the difficulty of implementing crowd funding to be realized, miss governance in the management of state finances, and not optimal utilization of the potential of crowd funding as an alternative in the funding scheme for the Nusantara National Capital who has the aim of easing the burden on the State Budget, Revenue and Expenditure which actually risks burdening the State Budget, Revenue and Expenditure if it is not clearly regulated."

"Penelitian ini pada intinya membahas mengenai upaya yang dilakukan negara dalam mengatasi spekulasi tanah sebagai perwujudan hak menguasai negara. Pada tahun 2022, Indonesia memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Dalam pemindahan ibu kota, pemerintah perlu mengantisipasi muncul spekulasi tanah. Hal ini penting karena proses pembangunan ibu kota baru dilakukan secara bertahap dan bukan merupakan proyek yang singkat karena membutuhkan waktu kurang lebih 23 tahun, selain itu spekulasi tanah akan menganggu kehidupan masyarakat di wilayah IKN. Negara sebagai pemegang hak menguasai negara seharusnya telah membuat peraturan yang dapat menanggulangi praktik spekulasi tanah sebagai salah satu risiko pembangunan. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dilakukan analisis terhadap upaya pemerintah untuk menanggulangi praktek spekulasi tanah dan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat dari spekulasi tanah sebagai wujud hak menguasai negara atas pengelolaan tanah. Upaya pemerintah dalam menanggulangi spekulasi tanah antara lain adalah dalam pembatasan peralihan hak atas tanah dan juga pembentukan satgas mafia tanah. Dalam upaya tersebut masih ada celah seperti peralihan hak atas tanah bawah tangan dan menganggu kepemilikan tanah masyarakat sekitar. Lebih lanjut dikarenakan celah masih ada, negara juga tidak dapat melindungi masyarakat dari praktik spekulasi tanah.

---

This research discusses the efforts made by the state in overcoming land speculation as a manifestation of the state's right to control. In 2022, Indonesia will move the national capital from DKI Jakarta to East Kalimantan. In moving the capital city, the government needs to anticipate the emergence of land speculation activities. This is important because the process of building a new capital city is carried out in stages and is not a short project because it takes approximately 23 years, besides that land speculation activities will disrupt people's lives in the IKN area. The state as the holder of the right to control the state should have made regulations that can deal with the practice of land speculation as one of the risks of development. By using doctrinal research methods, an analysis was carried out of the government's efforts to tackle the practice of land speculation and the protection given to the public from land speculation as a form of the state's right to control over land management. The government's efforts in tackling land revocation include terminating the transfer of land rights and also establishing a land mafia task force. In this effort there are still loopholes such as the transfer of private land rights and disturbing the land ownership of the surrounding community. Furthermore, because gaps still exist, the state is also unable to protect the public from the practice of land cancellation."

"Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara akan berjalan dengan baik apabila investasi dan perekonomian berkembang di IKN. Salah satu instrumen pendukung yang digunakan adalah pemberian insentif perpajakan yang tertera dalam PP Nomor 12 Tahun 2023 mengenai Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. Sejumlah insentif diharapkan mampu menarik investor untuk menanamkan modal di IKN, namun, insentif yang digelontorkan dalam jumlah banyak dapat mengikis penerimaan pajak tanpa memberikan dampak besar terhadap manfaat yang diterima oleh pemerintah. Karena itu, diperlukan analisis atas formulasi kebijakan serta penguatan kapasitas administrasi atas insentif PPh di IKN Nusantara untuk memastikan insentif perpajakan dapat dimanfaatkan secara optimal. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dengan pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi kebijakan insentif PPh di IKN Nusantara telah sejalan dengan serangkaian tahap dalam konsep formulasi kebijakan, namun belum memenuhi komponen administrative capacity dilihat dari belum adanya peraturan turunan hingga aplikasi yang akan digunakan. Sebaiknya, pemerintah menentukan kriteria evaluasi secara jelas dan merinci atas pemberian insentif PPh di IKN agar manfaat dan biaya yang terealisasikan dapat terukur dan sesuai dengan tujuan yang telah dirancang disertai dengan keterlibatan sasaran utama kebijakan dalam proses formulasi kebijakan tersebut serta mempercepat penguatan setiap komponen administrative capacity.

---

The relocation of the National Capital to Nusantara will goes well if investment and the economy develops in IKN. One of the supporting instruments used is the provision of tax incentives as stated in PP Number 12 of 2023 concerning the Provision of Business Licensing, Ease of Business and Investment Facilities for Business Actors in the Capital City of Nusantara. A number of incentives are expected to be able to attract investors to invest in IKN, however, incentives disbursed in large quantities can erode tax revenues without having a major impact on the benefits received by the government. Therefore, analysis of policy formulation and strengthening of administrative capacity for income tax incentives in IKN Nusantara is needed to ensure that tax incentives can be utilized optimally. The approach used is post-positivist with data collection carried out qualitatively through in-depth interviews and literature study. The results of this research show that the income tax incentive policy formulation in IKN Nusantara is in line with a series of stages in the policy formulation concept, but has not yet fulfilled the administrative capacity’s components seen from the absence of derivative regulations to the applications that will be used. It would be better if the government determines clear and detailed evaluation criteria for the provision of PPh incentives in IKN so that the benefits and costs realized can be measured and in line with the designed objectives accompanied by the involvement of the main policy targets in the policy formulation process and accelerate the strengthening of each administrative capacity’s component."