Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenekanan dari tesis ini adalah untuk mempelajari berbagai aspek berkaitan dengan tenaga kerja migran Indonesia yang pindah ke Malaysia untuk mencari cara untuk mendukung dan memberi kehidupan yang lebih baik kepada keluarga mereka di Republik Indonesia. Di antara fokus dari skripsi adalah untuk mengurai masalah dengan isu-isu terkait pada tenaga kerja migran, hak-hak universal mereka sebagai buruh migran, hukum yang berlaku di Malaysia untuk melindungi tenaga kerja migran dan implikasi penegakan hukum serta untuk langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi, dan memberikan keadilan kepada pekerja migran Indonesia di tempat kerja mereka. Metodologi tesis ini adalah deskriptif kualitatif studi kasus sosial-hukum pada isu-isu dan hukum bersangkutan untuk pengiriman dan penerimaan tenaga kerja migran Indonesia ke Malaysia. Skripsi ini menyarankan perlunya kerjasama erat antara Malaysia dan Indonesia untuk memastikan migran Indonesia dilindungi dan diberikan hak-hak dan keadilan bahwa karena kontribusi yang besar untuk kedua negara dalam hal pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Namun, karena hukum Malaysia yang berlaku di wilayah Kerajaan Malaysia, hal ini berarti semua orang tidak terkecuali termasuk warganegara dan tenaga kerja Migran Indonesia harus patuh dengan hukum terkait dalam migrasi yang di implementasikan di negara Malaysia. Dalam hal ini termasuk dokumentasi untuk masuk dan keluar negara, hukum tenaga kerja dan kebutuhan praktek dan hukum umum lain yang relevan dengan keselamatan dan keamanan dari negara penerima.

---

ABSTRACT

The emphasis of this thesis is to study on various aspects in relation to Indonesian Labour Migrant that emigrate to Malaysia in search of better means of living to support their family in the Republic of Indonesia. Among the focus of the write-up is to deal with the related issues on migrant labour, their universal rights as migrant labour, the existing laws and its enforcement implications in Malaysia that protect migrant labour and the measures necessary to protect and provide justice to Indonesian Migrant Labour at their workplace. The methodology of this thesis is qualitative descriptive social-legal case study on the issues and the laws pertaining to the sending and the receiving of Indonesian Migrant labor in Malaysia. Thesis suggested that it needs close collaboration between Malaysia and Indonesia to ensure Indonesian Migrant Labour will be protected and given their rights and justice in view of their great contribution to both countries in terms of the countries economic growth and enrichment. However, since the Malaysia laws are sovereign in her country, this means everyone includes the citizen and the Indonesian Labour Migrants need to conform to the laws pertaining to migration practiced in the country. This includes documentation for entering and exiting the country, the labour laws and practice requirements, and other general laws relevant to safety and security of the receiving country."

"Pelatihan sudah lama dan sering dilakukan tetapi sampai sejauh ini masih banyak yang dipertanyakan tentang keberhasilan penerapan TQC melalui penyebar luasan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh perusahaan. Penelitian ini bersifat evaluasi mengenai bagaimana penerapan TQC yang dilaksanakan serta keberhasilan dan hambatan-hambatan apa yang dirasakan dalam usaha melakukan penerapan TQC.Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian, peneliti berusaha melakukan pendekatan pemikiran berdasarkan Kerangka Teori mengenai TQC dan QCC yang diungkapkan oleh beberapa orang ahli seperti Menurut Feigenbaum, Pembinaan Produktivitas Tenaga Kerja (BINPROTEK)- Departemen Tenaga Kerja, Nippon Kayuku company, Mike Robson (terjemahan), dan lain-lain.Sementara itu Metoda Penelitian yang dipergunakan melalui pendekatan metode (studi) kualitatif deskriptif persentase dan data yang dipergunakan adalah Ex-Post Facto serta pengambilan data melalui purposive sampling.Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner dan dilengkapi dengan wawancara mendalam yang disertai dengan studi dokumentasi berkaitan dengan penerapan dan perkembangan TQC/QCC. Kesungguhan dan kesepakatan terhadap pelaksanaan penerapan TQC di PT. Unitex-Bogor, secara umum ternyata mendapatkan kategori penilaian dengan cakupan nilai B (Baik).Hasil Pelaksanaan Penerapan di Tingkat kelompok OCC. Secara umum ternyata pelaksanaan tersebut mendapatkan kategori penilaian dengan cakupan nilai B (Baik).Hasil Penghematan (Efisiensi) dari Kegiatan TQC/QCC selama melakukan kegiatan TQC/QCC beberapa kelompok telah menyumbangkan hasil berupa penghematan sebesar Rp. 2.434.941.275,- atau sebesar 96,4 persen ( 96,4 %) selama waktu 1 [satu tahun].Meskipun terjadi hambatan dalam irnplementasi TQC, tetapi kegiatan TQC/QCC terns dilakukan dan didukung dengan penuh oleh pihak manajemen dimana perangkat-perangkat lunak penerapan sudah dikuasai oleh para anggota QCC.Evaluasi ini dimaksudkan untuk memeriksa dan menyempurnakan keseluruhan operasi perusahaan mulai dari bahan baku sampai kepada produk ahir dan siap dikirim, dengan demikian evaluasi ini merupakan cara yang efektif untuk menemukan, meneliti, menganalisa sebab-sebab terselubung suatu persoalan mutu dan sekaligus memecahkan setiap persoalan yang mungkin terjadi."

"Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan diikuti pula tumbuhnya perusahaan - perusahaan nasional dan multinasional mempunyal implikasi terhadap aspek perpajakan, khususnya pajak penghasilan. Berkembangnya jaringan bisnis konglomerasi menambah maraknya transaksi hubungan istimewa khususnya berupa transfer pricing antar unit-unit usaha yang ada dalam lingkungan jaringan usaha tersebut, baik nasional maupun internasional. Munculnya transaksi transfer pricing dengan segala bentuk yang canggih mempunyai pengaruh terhadap penerimaan negara di bidang perpajakan. Sedangkan di sisi lain dari segi mikro turut mempengaruhi prilaku manajemen perusahaan. Berbagai langkah dilakukan oleh manajemen dalam memperkecil beban pajak melalui mekanisme transfer pricing, kadangkala diluar koridor ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemerintah juga menyadari berbagai langkah manipulasi pajak melalui mekanisme transfer pricing yang dilakukan oleh dunia usaha. Untuk itu upaya mengatasi dan menutup peluang-peluang yang ada dilakukan melalui perangkat peraturan perpajakan, baik melalui Undang-Undang Pajak, Keputusan Menteri Keuangan maupun Surat Edaran DirJen Pajak. Disamping itu peningkatan profesionalisme aparat Direktorat Jenderal Pajak terus ditingkatkan seiring dengan meningkatnya praktek transaksi bisnis yang semakin canggih. Namun demikian, dari pengamatan dilapangan terlihat dunia usaha selalu duluan selangkah dibandingkan perangkat ketentuan perpajakan yang ada, begitu juga sumberdaya manusia pelaku bisnis juga lebih dulu selangkah dibandingkan dengan sumberdaya pada Direktorat Jenderal Pajak sehingga Direktorat Jenderal Pajak harus terus menerus meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia dan memperbaiki perangkat ketentuan perpajakan sesuai dengan dinamika perubahan lingkungan bisnis."

"Terjadinya perkawinan antar bangsa di era globalisasi saat ini tidak dapat lagi dihindari mengingat semakin berkembangnya wadah komunikasi dan kegiatan yang melibatkan banyak negara yang membuat masuknya aneka budaya luar yang turut mewarnai perkembangan bangsa ini. Namun demikian hal ini tidak perlu dirisaukan karena Undang-Undang No 1/1974 tentang perkawinan mengatur hal ini.Pasal yang mengatur mengenai perkawinan campuran adalah terbatas pada perkawinan terhadap mereka yang berbeda kewarganegaraan dan salah satunya adalah Warga Negara Indonesia yang tunduk pada Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dan bagi mereka yang berbeda warga negara dan hendak melangsungkan perkawinan tidak memiliki kendala kecuali diantara mereka terjadi juga perbedaan agama yang hal ini tentu saja bertentanggan dengan ketentuan yang ada.Kendala diantara mereka yang melakukan perkawinan campuran ini baru akan timbul pada saat perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian, hal ini dikarenakan apabila ada anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut dimana hak asuh dan kekuasaan orang tua ada pada kedua orang tua anak-anak tersebut, sebagaimana telah diatur didalam Undang-undang No 1/1974 tentang perkawinan, namun tidak demikian dengan masalah kewarganegaraan anak-anak tersebut yang berdasarkan perundangan kewarganegaraan mengikuti kewarganegaraan ayahnya.Masalah-masalah yang timbul dapat menyebabkan seorang ibu kehilangan anaknya yang secara otomatis menjadi warganegara asing yang apabila tidak memiliki surat-surat resmi dapat terancam deportasi, sedangkan ia tidak dapat melindungi anak tersebut dengan memberikan kewarganegaraannya kecuali anak tersebut telah berusia 18 tahun sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang kewarganegaraan. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana undang-undang No. 1/1974 dapat melindungi hak ibu dan seorang anak untuk tinggal bersama ibunya dan seorang ibu dalam memberikan perlindungan dan pengasuhan terhadap anak tersebut."

"Liberalisasi di bidang pengadaan pemerintah masuk menjadi pembahasan negara maju dan berkembang dalam beberapa Persetujuan Perdagangan Internasional seperti Agreement on Government Procurement, Trans Pasific Partnership Agreement, dan European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement. Indonesia belum ikut serta dalam ketiga persetujuan diatas. Indonesia memiliki beberapa kepentingan nasional untuk ikut serta di dalam persetujuan diatas, namun keikutsertaan tersebut juga memiliki dampak negatif. Tesis ini membahas mengenai tiga hal yaitu kebijakan Indonesia mengenai Pengadaan Pemerintah, kepentingan nasional dalam ikut serta di Persetujuan Pengadaan Pemerintah, dan implikasi hukum apabila Indonesia nantinya ikut serta. Penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode berusaha menyelaraskan ketentuan hukum internasional dengan hukum nasional yang berlaku dalam bidang pengadaan pemerintah untuk menjawab permasalahan pada tesis. Indonesia belum membuka akses pasar bebas terhadap bidang pengadaan pemerintah untuk produk barang/jasa dari negara lain. Apabila Indonesia membuka akses pasar bebas dalam pengadaan pemerintah, terdapat beberapa hal baik dan buruk yang akan berdampak pada kepentingan nasional. Selain itu juga terdapat beberapa implikasi hukum yang akan terjadi. Indonesia bukan tidak mungkin untuk ikut serta dalam Persetujuan Pengadaan Pemerintah, namun untuk itu pemerintah wajib mempertimbangkan apakah keikut sertaan ini lebih banyak memberikan sesuatu yang baik untuk kepentingan nasional atau bahkan lebih banyak memberikan hal yang buruk. Pemerintah juga memerlukan kesiapan yang matang untuk menghadapi liberalisasi pengadaan pemerintah sehingga keikut sertaan ini tidak akan membawa kerugian semata bagi kepentingan nasional.

---

In these recent years, the topic of Government Procurement liberalization is being discussed by developed and developing countries on International Trade Agreement such as Agreement on Government Procurement, Trans Pasific Partnership Agreement, and European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement. Indonesia has not participated yet in the above three agreements. There are several national interests of Indonesia if Indonesia participate in the above agreements, but such participation also has a negative impact. This thesis discusses about three questions i.e. the Indonesian policy on Government Procurement, Indonesian national interest of participating the Government Procurement Agreements, and the legal implications in case Indonesia participate on Government Procurement Agreements. The author uses the normative juridical method in trying to harmonize the provisions of international law with the applicable national law in the field of government procurement to answer the questions appear on the thesis. Indonesia has not open yet a free market access to the goods services of the government procurement from other countries. If Indonesia opens a free market access in government procurement, there are some good and bad things that will affect the national interest. There are also some legal implications that will occur. For Indonesia, it is not impossible to participate in the Government Procurement Agreements, however to participate in the Government Procurement Agreements, Indonesian government must consider whether this participation is giving more good or even giving more bad things to the national interest. The government also needs a mature readiness to deal with the liberalization of government procurement so that this participation will not only bring harm to the national interest of Indonesia."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman seksualitas anak jalanan perempuan Kampung Rambutan dan implikasinya pada kesehatan reproduksi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengamatan terlibat. Kasus yang diteliti adalah anak jalanan perempuan yang beraktivitas pada malam hari di Kampung Rambutan. Pengamatan terlibat difokuskan pada aktivitas anak jalanan perempuan dalam upaya mengatasi berbagai ancaman tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan stigma yang merugikannya, sekaligus untuk menemukan pola hubungan sosial anak jalanan perempuan. Subjek utama penelitian ditentukan berdasarkan gejala, bukan berdasarkan kedekatan peneliti dengan anak jalanan perempuan. Penelitian ini memperlihatkan, seiring datangnya kesadaran untuk tampil lebih feminin, usia 12-14 tahun merupakan masa yang sangat rawan bagi anakjalanan perempuan, karena mulai terlibat dalam perilaku berisiko dan menjadi objek tindak kekerasan seksual yang dapat mengakibatkan terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD). Dalam hal perilaku seksual, anak jalanan perempuan tidak mempunyai posisi tawar, sehingga menjadi objek kekerasan seksual pacamya. Namun demikian, anak jalanan perempuan bukanlah Jab/ay meskipun beraktivitas pada malam hari. Bagi anak jalanan perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki, akan disikapi dengan pindah lokasi mengamen, dan setelah anaknya lahir semuanya akan difokuskan untuk membesarkan anaknya, karena tidak ada kepedulian dari suamilpacamya. Oleh karena itu anak jalanan perempuan yang mempunyai anak, beranggapan bahwamasa depannya sudah habis.

---

ABSTRACT

This thesis is aiming to perceive understanding of street children's sexuality of Rambutan Village Women and the implication on reproduction health. This research using qualitative method so that data gathering is carried out by observation technique involved. The case investigated is street children, woman whose activities in the night days in Rambutan Village. The involved observation focused on street children of women in an effort to solve various threatens of violence actions including sexual harassment and adverse stigma, at one time to find social relation pattern of street women-children. Main subject of the research is specified based on symptom, not based on the researchers proximity to street women-children. This research show, in line with come to realization to appear more feminine, 12 - 14 years old is a very sensitive age for street women­ children, since it start to involved in a risky behavior and to be sexual harassment object act that can result in unintended pregnancy. In term of sexual behavior, street women-children don't have bargaining position, so that to be sexual harassment object of her boyfriend. However, street women-children are not Courtesan though has activity in night day. For street women-children who have an unintended pregnancy, will be posed by moving a location to sing around for money, and after the baby is born all of them will be focused to grow their children, because there is no concern from husband or her boyfriend. Therefore street women-children who have child, assumed that their future has finished."

"Coresidence merupakan proses tinggal bersama yang dilakukan sebuah keluarga berbeda generasi. Proses tinggal bersama ini dilakukan adanya karena dorongan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu, Life Course Theory, personal well-being, faktor ekonomi, dan faktor demografi. Coresidence yang dibahas pada tulisan ini terbatas pada hubungan darah orang tua dengan anaknya. Dalam tinggal bersama, ada pola yang terbentuk karena adanya hubungan pertukaran antar penghuni rumah tinggal. Hubungan pertukaran antar penghuni, aktivitas sehari-hari penghuni dan faktor coresidence membentuk pengaturan ruang di rumah tinggal tiap rumah tangga berbeda. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui coresidence serta seperti apa praktinya dilakukan dan apa implikasi spasial terhadap rumah tinggal pelakunya.......Coresidence is a dwelling process done by multi-generational families. The urge to do this process is caused by several factors, such as Life Course Theory, personal well- being, economic factor, and demographic factor. Coresidence in this writing is restricted by the parent and adult children's blood relations. There are coresidence patterns created because of inhabitant exchange relationships inside the house. Exchange relationships, daily activities, and coresidence factors form space arrangements inside each coresident house different from others. The purpose of this writing is to understand coresidence and its practice as well as its spatial implication inside parent and adult children's houses."