Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bahwa pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) sendiri merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menjaga kesejahteraan generasi mendatang dari suatu negara. Indonesia Investment Authority (INA) sebagai lembaga SWF di Indonesia dimaksudkan untuk dapat meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai aset secara jangka panjang guna mendukung pembangunan secara berkelanjutan Indonesia sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Pasal 165 ayat (2) UU Cipta Kerja. Urgensi pembentukan dari INA sendiri menjadi pertanyaan besar dikarenakan telah adanya lembaga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang telah dibentuk oleh Indonesia, namun dengan perbedaan yang mendasar seperti tujuan pembentukan INA dengan BUMN dan BKPM sendiri pun telah menjawab urgensi dari dibutuhkannya pembentukan INA sebagai suatu lembaga pengelola investasi di Indonesia. Kelembagaan INA diperkenalkan sebagai suatu sui generis atau kelembagaan yang memiliki karekter khusus. Dari sisi kebadanhukuman INA berbentuk sebagai badan hukum privat, dengan mekanisme perusahaan berbentuk badan hukum privat, modal pemerintah terpisah dari APBN dan bukan bagian dari keuangan negara. Dengan adanya Pasal 158 ayat (4) UU Cipta Kerja mengindikasikan apabila keuntungan dan kerugian INA hanya dihitung sebagai risiko bisnis dan tidak dapat dihitung sebagai keuntungan dan kerugian keuangan negara.

---

Whereas the formation of the Sovereign Wealth Fund (SWF) itself is one of the efforts made by the Government in order to increase sustainable economic growth and maintain the welfare of future generations of a country. The Indonesia Investment Authority (INA) as a SWF institution in Indonesia is intended to be able to increase and optimize asset values in the long term to support Indonesia's sustainable development as this is explained in Article 165 paragraph (2) of the Job Creation Law. The urgency of the formation of the INA itself is a big question because there have been State-Owned Enterprises (BUMN) and Investment Coordinating Boards (BKPM) that have been formed by Indonesia, but with fundamental differences such as the purpose of forming an INA with BUMN and BKPM itself has answered the urgency of the need to establish INA as an investment management institution in Indonesia. The INA institution was introduced as a sui generis or institution that has special characteristics. In terms of legal entity, INA is in the form of a private legal entity, with the company mechanism in the form of a private legal entity, government capital is separate from the state budget and is not part of state finances. The existence of Article 158 paragraph (4) of the Job Creation Law indicates that INA's profits and losses are only counted as business risks and cannot be counted as state financial gains and losses."

"Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority sebagai pengelola sovereign wealth fund di Indonesia telah menghadirkan beragam diskusi. Secara teoretis lembaga ini memiliki keuangan yang terpisah dengan keuangan negara yang berimplikasi pada pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangannya. Persoalan muncul ketika Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara masih mendefinisikan keuangan negara secara luas, dimana kekayaan negara yang dipisahkan termasuk di dalamnya. Hal ini memunculkan diskursus perihal kewenangan BPK sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, untuk ikut melakukan pemeriksaan atas keuangan LPI. Pada tesis ini akan diteliti apakah BPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas keuangan LPI dan bagaimana bentuk pemeriksaan yang dapat dilakukan terhadap keuangan LPI. Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah, pertama, ditinjau dari segi teoretis maupun normatif BPK tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan keuangan LPI. Kedua, bentuk pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan LPI dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan keuangan oleh Akuntan Publik berdasarkan standar pemeriksaan internasional yang berlaku bagi badan hukum pengelola investasi. Sedangkan dari sisi pengelolaan, kontrol negara terhadap penyertaan modal pada LPI dilakukan melalui pengendalian internal dengan ditempatkannya wakil-wakil Pemerintah dalam organ Dewan Pengawas LPI dan kewajiban penyampaian laporan tahunan kepada Presiden. Namun demikian, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai tindak lanjut terhadap laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Presiden, sehingga mekanisme pengawasan keuangan Lembaga dapat dilakukan lebih akurat dan efektif.

---

The establishment of Indonesia Investment Authority (INA) as a manager of sovereign wealth fund in Indonesia has presented various discussion, especially regarding its institutional and financial status. Theoretically, INA’s finance is separated from state finance so it’s implicates the audit mechanism from this institution. Problems arise when Law Number 17 of 2003 concerning State Finance still defines state finance broadly, which separated state assets are included in. This gave rise to a discourse regarding the authority of the BPK as an examiner of state finances, to participate in conducting audit of INA’s finance. This theses will be investigated whether BPK has the authority to conduct audits on INA’s finance or not, and what forms of audits can be carried out on INA’s finance. This research uses legal research method with an explanatory typology. The conclusions obtained from this study are, first, based on theory and normative perspective analysis, BPK is not authorized to conduct INA’s financial audit. Second, the supervision of INA’s finance is conducted by public accountant based on international audit standards which applicable to investment management legal entity. Meanwhile, the form of state supervision for state equity participation in INA is carried out through internal control by placing government representatives in the INA’s Supervisory Board and obligate it institution to submit annual reports to President. However, further regulation is needed regarding the follow-up to the accountability reports submitted to the President, so that the institutional financial supervision mechanism can be carried out accurately and effectively."