Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Isu migrasi ilegal dalam konteks Hubungan Internasional kerap diposisikan sebagai isu keamanan dan dianalisis pula dengan kajian keamanan. Imigran tanpa dokumen yang diidentikkan dengan kejahatan transnasional tersebut kerap diposisikan sebagai ancaman oleh negara-negara tujuan imigran. Australia merupakan salah satu negara yang menerapkan sekuritisasi terhadap imigran ilegal atau disebut manusia perahu. Sekuritisasi isu migrasi ilegal ini kemudian menjadi bagian interaksi negara-negara di kawasan dalam hal keamanan. Oleh karena itu dalam dinamikanya terdapat pelibatan negara lain. Dalam sekuritisasi isu imigran ilegal Australia, negara ini melibatkan dua negara tetanganya yaitu Indonesia dan Australia. Namun dalam merespon sekuritisasi Australia tersebut, kedua negara ini tidak serta-merta menunjukkan perilaku yang sama. Perbandingan dan alasan perbedaan respon Indonesia dan Papua Nugini tersebut yang merupakan fokus penelitian dalam tesis ini. ......Nontraditional security issues are more relevant nowadays than in the era of Cold War. One of the most problematical security issue in region level is illegal migration. In Asia Pacific region, Australia as securitizing actor is one of the country who securitized this issue. Positioned as threat, illegal migration becomes security problem and needed to prevent. The securitizing actor interacts with states in the region and they interact to handle this security problem. But in the meantime, Indonesia and Papua Nugini act differently responding the Australias’s securitization of illegal migration. The purpose of this study is to compare the response of Indonesia dan Papua Nugini and to find out the reason of those different acts. The data were collected by literatures, online sources, mass media and by interviewing the stakeholders related this issue.

Abstrak :
Tulisan ini menjelaskan tentang perlunya suatu model pencegahan yang berdaya guna dalam mencegah penyelundupan ganja di wilayah perbatasan darat IndonesiaPapua Nugini di Distrik Muara Tami, Jayapura Papua. Model yang diterapkan selama ini, yaitu model outward looking, yang menerapkan pemeriksaan, pengawasan dan keamanan lintas batas secara terpadu. Pada kenyataannya, penyalahgunaan ganja yang berasal dari Papua Nugini masih mengkhawatirkan di wilayah perbatasan. Dengan pendekatan wawancara tidak terstruktur dan metode Delphi diperoleh data akurat bahwa model yang dilakukan sekarang dalam pelaksanaannya masih belum terlihat professional dan terpadu antara petugas pelayanan lintas batas, petugas keamanan (Polisi) dan pertahanan (TNI), Ondoaffi (tokoh adat), tokoh agama dan masyarakat perbatasan di wilayah Indonesia-Papua Nugini. Selanjutnya, masih lemahnya keterpaduan antara Kementerian/Lembaga terkait program dan anggaran dalam rangka pencegahan penyelundupan ganja di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura Provinsi Papua. Masih adanya orang-orang memilih melakukan penyelundupan ganja karena tidak merasa bersalah dan merupakan pekerjaan yang menguntungkan, jaringan sosial yang kuat, terdapatnya perilaku yang menetralkan dirinya bahwa membawa ganja bukan suatu kejahatan. Serta persoalan yang masih belum serius diantisipasi seperti persoalan geografis, demografis dan gangguan dari kelompok kejahatan bersenjata (OPM). Terkait persoalan tersebut, disertasi ini akan memberikan suatu langkah strategis, dengan beberapa rekomendasi kebijakan yang menguatkan model ini bisa memaksimalkan dan berdaya guna dari model sebelumnya. ......This paper describes the need for an effective prevention model in preventing marijuana smuggling in the land border area of ​​Indonesia-Papua New Guinea in Muara Tami District, Jayapura Papua. The model that has been applied so far is the outward looking model, which implements cross-border inspection, surveillance and security in an integrated manner. In fact, the misuse of marijuana originating in Papua New Guinea is still a concern in the border region. With an unstructured interview approach and the Delphi method, accurate data is obtained that the current model in its implementation still does not look professional and integrated between cross-border service officers, security (police) and defense (TNI) officers, Ondoaffi (traditional leaders), religious leaders and border communities in the Indonesia-Papua New Guinea region. Furthermore, there is still weak integration between Ministries/Agencies related to programs and budgets in the context of preventing marijuana smuggling in the Indonesia-Papua New Guinea border area in Muara Tami District, Jayapura City, Papua Province. There are still people who choose to smuggle marijuana because they don't feel guilty and it is a profitable job, strong social networks, there are behaviors that neutralize him that carrying marijuana is not a crime. As well as problems that have not been seriously anticipated, such as geographic, demographic and interference from armed crime groups (OPM). Regarding this issue, this dissertation will provide a strategic step, with several policy recommendations that strengthen this model to maximize and be effective from the previous model.