Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang efektivitas bantuan Indonesia ke Palestina dalam menangani dampak konflik Palestina-Israel. Adapun permasalahan yang dibahas adalah diplomasi Indonesia tentang permasalahan Palestina, kebijakan luar negeri Indonesia dalam membantu Palestina, efektivitas bantuan pemerintah Indonesia dan Aksi Cepat Tanggap (ACT) ke Palestina. Terdapat tiga konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu konsep diplomasi, konsep kebijakan luar negeri dan konsep efektivitas bantuan kemanusiaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis diskriptif dengan memperoleh data melalui wawancara dan kajian studi pustaka (library interview). Tesis ini menemukan bahwa Indonesia telah melakukan berbagai langkah diplomasi di forum internasional sebagai upaya untuk mengajak seluruh masyarakat internasional mendukung upaya penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk selalu memberikan bantuan kepada Palestina baik dalam bentuk diplomasi maupun bantuan lainnya. Bantuan yang disalurkan oleh pemerintah Indonesia efektif dalam hal diplomasi akan tetapi belum cukup efektif dalam pendanaan dan capacity buiding. Sedangkan bantuan dari ACT yang telah efektif karena telah memenuhi lima kriteria dalam pemberian bantuan kemanusiaan.Kata Kunci : Efektivitas, Bantuan Indonesia, Konflik Palestina-Israel

---

This thesis discusses the effectiveness of Indonesian assistance to Palestine in dealing with the impact of the Palestinian-Israeli conflict. The issues discussed were Indonesian diplomacy on the Palestinian issue, Indonesia's foreign policy in helping Palestine, the effectiveness of Indonesian government assistance and Aksi Cepat Tanggap (ACT) to Palestine. There are three theoretical concepts used in this study, namely the concept of diplomacy, foreign policy concepts and the concept of effectiveness of humanitarian assistance. The method used in this study is descriptive analysis by obtaining data through interviews and library interviews. This thesis found that Indonesia had taken various steps in diplomacy in international forums as an effort to encourage the entire international community to support efforts to resolve conflicts between Palestine and Israel. The Indonesian government is committed to always providing assistance to Palestine both in the form of diplomacy and other assistance. Assistance channeled by the Indonesian government is effective in terms of diplomacy but has not been sufficiently effective in funding and capacity building. While assistance from ACT has been effective because it has fulfilled the five criteria in providing humanitarian assistance."

"Sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil sebesar 5 persen. Bahkan International Monetary Fund (IMF) sempat memperkirakan pada tahun 2045 Indonesia akan menjadi high-income country, jika dapat menumbuhkan pendapatan per kapitanya dari US$ 4,046 menjadi US$ 12,536 dengan tingkat pertumbuhan 5,2 persen. Indonesia telah memasuki fase tidak hanya menerima bantuan dari negara lain, tetapi juga telah berkontribusi dalam pembangunan ekonomi global. Kontribusi pembangunan global oleh Indonesia diwujudkan dalam bentuk pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing sebagai instrumen diplomasi politik dan ekonomi. Penelitian terkait kebijakan pemberian hibah oleh Indonesia kepada pemerintah asing/lembaga asing ini masih jarang dilakukan. Penelitian ini akan menguraikan dinamika kolaboratif dalam kebijakan pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing dengan pendekatan teori tata kelola kolaboratif karena kebijakan pemberian hibah tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dalam negeri, pemerintah/lembaga asing, serta beberapa development partners. Pendekatan penelitian ini menggunakan post positivisme dalam membuktikan kebenaran ilmiah terkait proses tata kelola kolaboratif serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses tata kelola kolaboratif dalam kebijakan pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing. Penelitian ini juga akan menjelaskan tren pemberian hibah yang telah dilaksanakan mulai tahun 2020 sampai dengan 2024. Berdasarkan tren tersebut realisasi pemberian hibah secara akumulasi masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Untuk itu, penelitian ini akan menguraikan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pemberian hibah. Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain meningkatkan public awareness, digitalisasi tata kelola, dan pendekatan yang inklusi dengan para pelaku usaha untuk terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing.

---

From 2015 to 2019, Indonesia achieved stable economic growth of 5 per cent. Even the International Monetary Fund (IMF) has predicted that in 2045, Indonesia will become a high-income country if it can grow its per capita income from US$ 4,046 to US$ 12,536 with a growth rate of 5.2 per cent. Indonesia has entered a phase of receiving aid from other countries and contributing to global economic development. Indonesia's contribution to global development is realized by providing grants to foreign governments/institutions as an instrument of political and economic diplomacy. Research related to the policy of providing grants by Indonesia to foreign governments/institutions still needs to be carried out. This research will describe the implementation of the policy of providing grants to foreign governments/foreign institutions using a collaborative governance theory approach because the policy of providing grants is implemented through collaboration between the government, domestic business actors, foreign governments/institutions, and several development partners. This research approach uses post-positivism to prove scientific truth regarding the collaborative governance process and the factors that influence the collaborative governance process in implementing policies for providing grants to foreign governments/institutions. This research will also explain grant-giving trends implemented from 2020 to 2024. Based on these trends, the realization of accumulated grant giving still needs to meet the set targets. For this reason, this research will describe the supports and obstacles to implementing grantmaking policies. Several recommendations can be given as follow raising public awareness, digitalizing governance, and inclusively approaching business actors to be involved in implementing policies for providing grants to foreign governments/foreign institutions."

"Studi ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan LDKPI Indonesia pada tahun 2019 yang mengindikasikan keinginan Indonesia untuk berperan aktif dalam arsitektur kerja sama pembangunan internasional. Pembentukan LDKPI ini penting diteliti dengan dua pertimbangan. Pertama, Indonesia selama ini telah aktif menjalankan bantuannya melalui skema Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) dengan prinsip-prinsip universal terkait KSS. Kedua, terjadi perubahan bentuk bantuan luar negeri yang diberikan oleh Indonesia melalui LDKPI. Dalam melakukan analisis, studi ini menggunakan teori reformasi bantuan luar negeri oleh Nilima Gulrajani yang menekankan enam indikator yang mendorong dilakukannya reformasi organisasi bantuan luar negeri suatu negara. Enam indikator tersebut yaitu penghematan fiskal, persaingan dengan aktor lain, keterbatasan cakupan, kemunculan emerging markets, kegagalan donor, dan ideologi politik. Metode kualitatif digunakan oleh studi ini dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ideologi politik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat solidaritas, serta kebutuhan Indonesia untuk melakukan penghematan fiskal merupakan faktor internal yang mendorong reformasi organisasi bantuan luar negeri Indonesia. Selain itu, posisi Indonesia sebagai emerging market mendorong Indonesia untuk menjadi donor aktif khususnya dalam KSS serta keinginan untuk memperluas cakupan bantuan Indonesia melalui skema lain turut menjadi faktor internal. Adapun kegagalan donor tradisional dalam mendorong tercapainya MDGs dan persaingan Indonesia antara donor Selatan lainnya menjadi faktor eksternal bagi Indonesia untuk pembentukan LDKPI.

---

This study analyzes the factors that influenced the formation of Indonesia's LDKPI in 2019 which indicate Indonesia's desire to play an active role in the architecture of international development cooperation. The formation of this LDKPI is important to study with two considerations. First, Indonesia has been actively carrying out its assistance through the South-South Cooperation (KSS) scheme with universal principles related to SSC. Second, there has been a change in the form of foreign assistance provided by Indonesia through the LDKPI. In conducting the analysis, this study uses the theory of foreign aid reform by Nilima Gulrajani which emphasizes six indicators that encourage the reform of a country's foreign aid organization. The six indicators are fiscal savings, competition with other actors, limited scope, emergence of emerging markets, donor failures, and political ideology. Qualitative methods used by this study using a literature study approach. The results of this study indicate that Indonesia's political ideology, namely the 1945 Constitution and the spirit of solidarity, as well as Indonesia's need to make fiscal savings are internal factors that drive the reform of Indonesia's foreign aid organizations. In addition, Indonesia's position as an emerging market encourages Indonesia to become an active donor, especially in SSC and the desire to expand the scope of Indonesia's assistance through other schemes is also an internal factor. The failure of traditional donors in pushing for the achievement of the MDGs and Indonesia's competition between other Southern donors have become external factors for Indonesia to form the LDKPI."