Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Corporate Social Responsibility adalah sebuah konsep yang sedang berkembang di Indonesia berkenaan dengan upaya pemerintah untuk mendorong praktek usaha yang berkelanjutan dengan mendorong perusahaan untuk berkontribusi lebih ke masyarakat sekitar mellaui berbagai kegiatan Corporate Social Responsibility. Hal tersebut terlihat dari adanya undang-undang yang menyatakan Corporate Social Responsibility sebagai praktek wajib perusahaa mdash;terutama perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan yang bergerak di sektor yang memanfaatkan sumber daya alam. Kewajiban yang berlaku untuk banyak jenis perusahaan di Indonesia tersebut menimbulkan pertanyaan, termasuk 'apakah mewajibkan praktek Corporate Social Responsibility sesuai dengan kententuan Undang-Undang Dasar 1945?' sehingga diajukan uji materiil akan kewajiban Corporate Social Responsibility bagi perseroan terbatas sesuai yang tertera dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan terbitlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 yang mengukuhkan upaya mewajibkan Corporate Social Responsibility di Indonesia bagi usaha-usaha yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam tulisan ini, pergeseran konsep sukarela Corporate Social Responsibility menjadi wajib melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia akan dianalisis.

---

Corporate Social Responsibility is a growing concept in Indonesia as the government is enforcing sustainable business practices through encouraging more companies to contribute towards the society through various Corporate Social Responsibility initiatives. This is expressed through several Indonesian national laws that deemed Corporate Social Responsibility as a mandatory company practice mdash particularly State Owned Enterprises and companies operating in sectors which utilize natural resources. The mandatory order applicable to the great number of Indonesian businesses has raised question about its constitutionalism and the obligation for limited liability companies to conduct Corporate Social Responsibility as expressed in Article 74 of Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Companies were put upon a judicial review, resulting in Constitutional Court Decision Number 53 PUU VI 2008 which instead strengthen the idea that Corporate Social Responsibility can be obligated towards businesses of a certain requirement. In this paper, the shift of what had been wholly voluntary activity into a regulated activity in Indonesia is analyzed. "

"ABSTRACTShareholders dispute poses one of the most alarming problems in private companies, especially those that are regarded as a family owned company. The familial relations entwining the ownership and the management of a family owned company creates a big opportunity for majority shareholders to exercise their rights to the detriment of others. Various jurisdictions have addressed such issue by projecting the concept abuse of rights by majority shareholders abus de majorit . The concept is not only aimed to detect which behavior is considered as an abuse but also to provide legal measures for minority shareholders and companies. This research discusses the forms of abuse of rights committed by majority shareholders, the protection against such behavior, and the courts stance when faced with cases regarding disputes between shareholders. The juridical normative research concludes that majority shareholders tend to resort to certain forms of abuse of rights. It also found that there are several legal measures available under the Indonesian Company Law that can be used as a protection against majority shareholders abuse of rights. Moreover, the examination of cases suggests that the court tends to favor the minority shareholders interest when deciding disputes between shareholders. Nevertheless, the result of the research also suggests that there are still problems surrounding the legal measures available and that more stringent rules are needed to protect the minority shareholders and the Indonesian Companies interests.

---

ABSTRAKSengketa antar pemegang saham merupakan salah satu masalah yang paling mengkhawatirkan dalam perseroan tertutup khususnya perseroan tertutup yang merupakan perseroan milik keluarga. Hubungan keluarga yang mengikat kepemilikan dan pengelolaan perseroan milik keluarga menciptakan peluang besar bagi pemegang saham mayoritas untuk menggunakan hak mereka tanpa menghiraukan kerugian yang yang dapat diciptakan oleh hal tersebut. Pembahasan mengenai masalah ini telah dilakukan oleh berbagai Negara, dengan menciptakan konsep bernama, abuse of rights by majority shareholders abus de majorit. Konsep ini bukan hanya ditujukan untuk menempatkan perilaku apa saja yang dapat dikategorikan sebagai sebuah penyalahgunaan hak, namun juga ditujukan untuk menyediakan upaya hukum yang dapat digunakan oleh pemegang saham minoritas maupun perseoran yang merasa dirugikan. Penelitian ini membahas bentuk-bentuk abuse of rights by majority shareholders, perlindungan terhadap perilaku tersebut, dan sikap pengadilan ketika dihadapkan dengan kasus perselisihan antar pemegang saham. Penelitian yuridis normatif ini menyimpulkan bahwa pemegang saham mayoritas cenderung menggunakan beberapa bentuk abuse of rights. Selain itu, penelitian ini pun menemukan adanya berbagai upaya hukum yang dapat digunakan sebagai perlindungan terhadap perilaku tersebut. Eksaminasi terhadap putusan yang ada menunjukkan bahwa pengadilan cenderung mendukung kepentingan pemegang saham minoritas ketika memutuskan sengketa antara pemegang saham. Namun, penelitian ini juga menunjukkan betapa pentingnya pemberlakuan aturan yang lebih ketat untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan Perseroan Terbatas. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan dalam upaya hukum yang tersedia. "