Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Strategi NGO Migrant Care dalam Advokasi Kasus Hukuman Mati Tenaga Kerja Indonesia Wilfrida Soik Pada Tahun 2012-2014 rdquo; Penelitian ini membahas Tenaga Kerja Indonesia Wilfrida Soik yang mendapatkan hukuman mati di Malaysia. Migrant Care merupakan NGO Non Governmental Organization yang mengadvokasi kasus Wilfrida Soik. Dalam investigasi oleh Migrant Care, terdapat bukti bahwa Wilfrida Soik merupakan seorang anak yang menjadi korban perdagangan manusia. Migrant Care membentuk jaringan advokasi transnasional yang kemudian berhasil membebaskan Wilfrida Soik dari hukuman mati. Rumusan pertanyaan yang hendak dijawab adalah ldquo;Bagaimana strategi NGO Migrant Care dalam advokasi kasus hukuman mati Tenaga Kerja Indonesia Wilfrida Soik pada tahun 2012-2014? rdquo; Menggunakan kerangka pemikiran konstruktivis, penelitian ini menyoroti peran NGO di dalam pendekatan HAM kritis.

---

NGO Migrant Care Strategy in Indonesian Migrant Worker Wilfrida SoikDeath Pinalty Case Advocacy on 2012 2014 rdquo This research explains Indonesian Migrant Worker Wilfrida Soik who wassentenced with death penalty in Malaysia. Migrant Care is a NGO NonGovernmental Organization that advocated Wilfrida Soik. In Migrant Care rsquo sinvestigation found that Wilfrida Soik is a child who became human traffickingvictim. Migrant Care established Transnational Advocacy Network which latersuccess to release Wilfrida Soik from death penalty. This research question is, ldquo How the strategy of NGO Migrant Care in advocating the death penalty case ofIndonesian Migrant Worker Wilfrida Soik on 2012 2014 Using constructivist asperspective, this research highlights NGO role in the critical human right approach."

"Penulisan Tugas Karya Akhir ini berfokus pada dampak dari pengabaian hak-hak pekerja migran Indonesia di Malaysia sebagai bentuk kejahatan negara dengan menggunakan studi kasus program rehiring pemerintah Malaysia periode 2016-2018. Program rehiring ini diadakan oleh pemerintah Malaysia bagi pekerja migran tidak berdokumen di Malaysia dengan memberikan visa kerja kepada mereka yang memiliki majikan, tidak memiliki catatan kriminal, dan masuk ke Malaysia secara legal. Penulisan ini menggunakan pendekatan kriminologi kritis, konsep sistem ekonomi dan politik kapitalis, state crime, dan teori viktimisasi struktural. Data yang digunakan berasal dari pengaduan korban kepada Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Tenaganita Malaysia. Penulisan ini menemukan bahwa pengabaian yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap program rehiring telah menyebabkan pekerja migran Indonesia di Malaysia mengalami viktimisasi struktural.

---

The focus on this study is about the impact of the neglect of the rights of Indonesian migrant workers in Malaysia as a form of state crime using a case study of the Malaysian government rehiring program for the period of 2016-2018. This rehiring program is conducted by the Malaysian government for undocumented migrant workers in Malaysia by providing work visas to those who have employers, do not have a criminal record, and enter Malaysia legally. This study uses a critical criminology approach, the concept of capitalist economic and political systems, state crime, and structural victimization theory. The data used came from the victims complaint to the Indonesian Migrant Workers Union (SBMI) and Tenaganita Malaysia. This study found that the Indonesian government neglect of the rehiring program had caused Indonesian migrant workers in Malaysia to experience structural victimization."

"Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki kerentanan yang cukup tinggi akan sindikat penempatan ilegal PMI terindikasi perdagangan manusia. Data Penempatan dan Pelindungan PMI menunjukkan masih adanya kenaikan PMI yang menjadi korban perdagangan manusia akibat penempatan ilegal. BP2MI selaku badan yang ditunjuk untuk melindungi PMI tentunya memiliki tugas untuk melakukan pelindungan PMI dari sindikat penempatan ilegal. Namun sayangnya, BP2MI memiliki keterbatasan wewenang terkait dengan proses penindakan dan penegakkan hukum pada para sindikat penempatan ilegal terindikasi perdagangan manusia ini. Oleh sebab itu, BP2MI kemudian membentuk Satuan Tugas Sikat Sindikat dan menunjukkan sejumlah hasil positif. Tujuan dari penulisan ini adalah melihat bagaimana kinerja dari Satuan Tugas Sikat Sindikat sebagai unit yang melindungi Pekerja Migran Indonesia dan melengkapi keterbatasan BP2MI. Kinerja dari Satuan Tugas Sikat Sindikat dianlisis menggunakan pendekatan konsep Multi Agency Anti-Crime dan pencegahan kejahatan.

---

Indonesian Migrant Workers (PMI) have a fairly high vulnerability to the placement of illegal PMI syndicates with indications of human trafficking. PMI Placement and Protection data shows that there is still an increase in PMI who are victims of human trafficking due to illegal placements. BP2MI as the agency appointed to protect PMI certainly has a duty to protect PMI from illegal placement syndicates. But unfortunately, BP2MI has limited authority related to the process of taking action and enforcing the law on these illegal placement syndicates indicated by human trafficking. Therefore, BP2MI then formed a Sikat Sindikat Task Force and showed a number of positive results. The purpose of this paper is to see how the performance of the Sikat Sindikat Task Force as a unit that protects Indonesian Migrant Workers and complements the limitations of BP2MI. The performance of the Sikat Sindikat Task Force was analyzed using the Multi Agency Anti-Crime concept approach and crime prevention."