Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pembinaan dan pengembangan karier anggota Polri untuk mewujudkan SDM Polri yang unggul salah satunya adalah dengan promosi jabatan. Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi SSDM Polri masih ditemukan mutasi dan promosi jabatan anggota Polri tidak berdasarkan merit system. Hal ini terlihat juga dalam mutasi jabatan yang dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa setiap mutasi harus berdasarkan merit system. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis promosi jabatan di Polda Metro Jaya menurut konsep merit system dan hambatan dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi jabatan di Polda Metro Jaya dilaksanakan dengan dua mekanisme yaitu promosi jabatan terbuka dan promosi jabatan biasa/tertutup. Dalam mekanisme promosi jabatan terbuka kapolsek di jajaran Polda Metro Jaya prinsip merit sudah diterapkan dengan mekanisme seleksi walaupun tidak secara murni karena hasil seleksi hanya bersifat rekomendasi dalam menduduki suatu jabatan. Dalam mekanisme promosi jabatan biasa/tertutup untuk jabatan kapolsek prinsip merit masih belum diterapkan, karena untuk jabatan kapolsek merupakan penunjukkan langsung dari Kapolda Metro Jaya dengan prinsip tour of duty yang mengutamakan pengisian jabatan kapolsek diberikan kepada anggota Polri yang sudah memenuhi syarat dan belum pernah menjabat sebagai kapolsek atau kepada anggota yang selama berdinas hanya pada satu fungsi kepolisian saja. Hambatan dalam penerapan merit system dalam promosi jabatan adalah penunjukan langsung kapolsek oleh pimpinan yang tidak melalui sistem seleksi ataupun penilaian kompetensi akan menimbulkan celah terjadinya praktik patronase politik atau KKN, dan salah dalam mendefinisikan merit. ......Coaching and career development of Polri members to realize superior Polri HR, one of which is by promotion. Based on the results of the analysis and evaluation of the SSDM Polri, it was found that mutations and promotions for Polri members were not based on a merit system. This can also be seen in the position mutations carried out by the in Jakarta Metropolitan Police Region which carried out mutations that were not in accordance with the provisions of the National Police Chief Regulation Number 16 of 2012 which stated that each mutation must be based on a merit system. The purpose of this study is to analyze promotions Jakarta Metropolitan Police Region according to the concept of a merit system and obstacles in its application. This study uses a post-positivism approach. Data was collected by means of document studies and in-depth interviews. The results showed that the promotion of positions in Jakarta Metropolitan Police Region was carried out by two mechanisms, namely promotion of open positions and promotions of regular/closed positions. In the mechanism for the promotion of open positions for police chiefs in the ranks of Jakarta Metropolitan Police Region, the principle of merit has been applied with a selection mechanism, although not purely because the results of the selection are only recommendations in occupying a position. In the regular/closed promotion mechanism for the position of the police chief, the principle of merit has not yet been applied, because for the position of the police chief it is a direct appointment from the chief of Jakarta Metropolitan Police Region with the principle of a tour of duty that prioritizes filling the position of the police chief given to members of the police who have met the requirements and have never served as the police chief or to members who have only served one police function during their service. Barriers to the application of the merit system in promotions are the direct appointment of the police chief by the leader who does not go through a selection system or competency assessment, which will create gaps in the practice of political patronage or corruption/nepotism, and misdefine merit.

Abstrak :
Rumah Sakit Kepolisian Pusat Raden Said Sukanto merupakan badan pelaksana Dinas Kedokteran dan Kesehatan Polri (Disdokkes). Penyelenggaraan perawatan pasien inap kelas VIP merupakan salah satu kegiatan rumah sakit ini. Ruangan VIP Rumkit RS Sukanto yang baru didirikan pada awal tahun 1999 telah merawat sebagian besar pasien yang berasal dari kalangan Polri dan ABRI yaitu 84.9%, sedangkan pasien umum hanya 12.03%. Ruangan ini mempunyai kinerja yang rendah dengan Bed Occupancy Rate (BOR) pada tahun 1999 sebesar 27.46%. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengidentifkasi faktor lingkunga ekstemal, faktor lingkungan internal yang memberikan peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan bagi peningkatan utilitas ruang rawat inap VIP Rumkit RS Sukanto serta menentukan strategi pemasaran yang tepat untuk meningkatkan kinerja Iayanan rawat Map VIP dan Rumkit RS Sukanto. Penelitian ini merupakan Operational Research yang bersifat deskriptif analitik dengan menggunakan analisa strategik. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara mendalam dan penyebaran kuesioner untuk memperoleh data primer, sedangkan data sekunder diperoleh dari BPS (Biro Pusat Statistik), rumah sakit di daerah Jakarta Timur, Dirjen Yanmed Depkes (Direktorat Jenderal Pelayanan Medis Departemen Kesehatan). Hasil penelitian menunjukkan secara umum berdasarkan evaluasi internal (IFE matrix) bahwa harga yang bersaing dan relatif rendah menjadi faktor kekuatan dominan dengan skor tertinggi (0.42) dengan faktor kelemahan dominan adalah kekurangan fasilitas fisik seperti telepon dengan skor 0.08. Total faktor internal untuk ruangan VIP adalah 2.45. Sedangkan berdasarkan evaluasi eksternal (EFE matrix) diketahui bahwa nilai skor tertinggi untuk faktor peluang dominan adalah 0.48, yaitu peluang untuk mengambil segmen pasar middle-top manager pada 29 perusahaan yang telah dilayani para pegawainya disertai dengan faktor ancaman dominan dengan nilai skor terendah yaitu 0.08 mengenai kurang transparannya sistem pendanaan BUMN Patti secara umum sehingga berdampak pada anggaran kesejahteraan karyawan rumah sakit. Dengari demikian total faktor eksternalnya adalah 2.18. Dari penelitian ini juga diketahui bahwa Rumkit RS Sukanto pada matriks BCG berada pada pada posisi Problem Children, di mana Rumkit RS Sukanto mempunyai pangsa pasar relatif yang rendah tetapi mempunyai rata-rata pertumbuhan yang tinggi. Sehingga pimpinan harus memutuskan untuk menguatkan posisi produk dengan Cara menambah invesiasi melalui product development atau market development atau bahkan keluar dari persaingan ini melalui harvesting, divestiture atau likuidasi. Sedangkan dalam matriks IE, Rumkit RS Sukanto berada pada sel V sehingga mengarahkan pada strategi hold and maintain, Dari keseluruhan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk rencana ke depan Rumkit RS Sukanto perlu membuat tim pemasaran dan tujuan pemasaran yang rinci dan jelas dengan rencana program pemasarannya. Rumkit RS Sukanto juga disarankan untuk mengemas ulang produknya dengan tetap mempertahankan harga sehingga menjadi produk yang memiliki high value, disertai dengan memperkenalkan jasa pelayanan ruangan VIP kepada pimpinan-pimpinan perusahaan yang sudah bekerja sama dengan rumah sakit. ......Raden Said Sukanto Center Police Hospital is an executor board of Indonesian Police Medical and Health Official. The operational of nursing VIP inpatient is one of the activities of this hospital. VIP room of the RS Sukanto hospital was exist in early 1999 and had nursed for 84,9 % of military and the police patient, while at that time had nursed 12,03 % civil patient. This room had low performance with bed occupancy rate in 1999 about 27,46 %. The aim of this research is to identify the external factor environment and the internal factor environment, which could give opportunities, threats, utilities, and weaknesses. Also to establish the marketing strategy that could improve the service performance of the VIP room. This research is an operational research, which has a descriptive analytic characteristic and uses the strategic analysis. The technique of collecting data was by doing in-depth interview and spreading questioners to get the primary data. The secondary data was obtained from statistic center bureau, health department, and other hospitals in East Jakarta. Generally, the result of this research based on the internal evaluation (WE Matrix) shows that the competitive and relatively low price become the dominant strength factor with the highest score (0,42) and the dominant weakness factor which is the lack of physical facilities like telephone with score 0,08. The total internal factor for VIP room CPS IV is 2,45. While based on the external evaluation (EFE Matrix), the highest score for the dominant opportunity factor is 0,48, which is to take the middle top manager segment from 29 Firms that the employees have already been served by RS Sukanto hospital. Follow by the dominant threat factor that have the lowest score (0,08) which is the untransparancy of funding system of military government business organization that effect to the employees welfare budgeting of this hospital. From this research study, we knew that RS Sukanto hospital is in the problem children position at the BCG matrix. This mean that RS Sukanto has low relative market share but has high growth market rate, while on the internal external (IE) matrix RS Sukanto hospital is in the 5th cell. Based on the IE Matrix and ECG matrix, the alternative adaptation strategy for VIP room are product development and market penetration. Moreover, based on QSPM the selected adaptive strategy is product development. The overall of this study, could be resume for future planning that RS Sukanto hospital need to establish marketing team and a detail marketing goal with the planning of marketing program. RS Sukanto hospital is also suggested to recovered VIP room product and still maintaining the price so that product become a high value product, besides that, RS Sukanto hospital have to promote the VIP room service to the top managers form the firm that had already been cooperate with this hospital.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak memilih anggota TNI dan Polri dalam pemilihan umum. Anggota TNI dan POLRI dilarang memilih dalam pemilihan umum, sementara UUD 45 menjamin hak untuk memilih dalam pemilihan umum bagi semua warga negara Indonesia (yang sudah berusia 18 tahun atau lebih) dan dalam prinsip hak asasi manusia, hak memilih merupakan hak setiap individu sebagai warga negara. Berdasarkan hal tersebut, timbul pertanyaan sebagai berikut: (a) Mengapa terjadi pelarangan hak untuk memilih dan dipilih bagi anggota TNI dan Polri? (b) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap hak memilih anggota TNI dan Polri dalam pemilihan umum?, (c) Bagaimana persepsi anggota TNI dan Polri dalam menyikapi hak memilih mereka? (d) Bagaimana Hak memilih anggota TNI dan Polri dalam perspektif hak asasi manusia?, dan (e) Apa yang sepatutnya dilakukan oleh DPR dan pemerintah dalam pemenuhan hak memilih bagi anggota TNI dan Polri pada pemilihan umum? Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan historis dan deskriptif,, dilakukukan dengan penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Informan berasal dari anggota TNI, Polri dan masyarakat sipil, sedangkan narasumber dipilih dari dari kalangan TNI dan Polri, peneliti, akademisi, anggota DPR, dan praktisi hak asasi manusia. Janis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Dengan menggunakan purposive sampling dan wawancara terfokus. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa: a) Pembatasan hak memilih bagi anggota TNI dan Polri dalam pemilihan terjadi mulai pemilu ke-2, yaitu pemilu tahun 1971, pemilu 1977, pemilu 1982, pemilu 1987, pemilu 1992, pemilu 1997 dan pemilu 1999, sebagai konsekuensi atas diangkatnya perwakilan TNI dan Polri dalam legislatif; b) Persepsi masyarakat dan persepsi anggota TNI dan Polri terhadap hak memilih anggota TNI dan Pohi beragam, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan berbagai argumen; c) Dalam perspektif hak asasi manusia bahwa hak memilih anggota TNI dan Polri adalah hak asasi individu TNI dan Polri sebagai warga negara yang harus diberikan. Pembatasan hak memilih bagi anggota TNI dan Polri bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan UUD 45. Hasil penelitian menyarankan bahwa: a) Perlu merevisi undang-undang yang membatasi hak memilih bagi anggota TNI dan Polri dan menyiapkan mekanismelperaturan pelaksananya; b) Perlu mempercepat proses reformasi TNI dan Polri; c) Perlu regulasi tegas untuk mencegah pemanfaatan hierarki komando yang mengarahkan orientasi politik anggota TNI.; dan d) perlu diberikan pendidikan politik, demokrasi, hukum dan hak asasi menusia yang balk kepada anggota TNI dan Polri. ...... General elections as a tool for community to provide their political rights to vote and elected which conducted in a direct, general, free, and secret manner. As arranged in article 22E paragraph (1) of National Constitution 1945, article 43 paragraphs (1), (2) and (3) of Human Rights Law 1999, article 25 of International Covenant Civil and Political Rights (ICCPR). The right to vote and elected as a rights for Indonesia citizens without any discrimination, according to regulation in article 27 paragraph (1) and article 281 paragraph (2) of National Constitution 1945. Although, in Indonesia has law which limitate the right to vote for military and police officials as follows: article 145 of Law No. 12 Year 2003 on General Elections for House of Representative and Regional People's Representative Council, article 102 of Law No. 23 Year 2003 on Regional Government, article 28 paragraph 2 of Law No. 2 Year 2002 of Indonesia Police, article 39 paragraph 4 Law No. 34 Year 2004 on Indonesia Military. Based on that, hoisted questions as follows: (a) why it has restrictions on the right to vote for military and police officials? (b) how the community perceptions on the right to vote for military and police officials? (c) how the military and police officials perceptions in order to response their right to vote? (d) how the right to vote for military and police officials in human rights perspective? (e) what should House of Representative perform as legislative agency and government as executive agency in regulate of the right to vote for military and police officials in general elections? This research has using qualitative descriptive type which conducted by library and field research. The informants are from military officials, police officials and civil community, subsequently the resources elected from military, police, researchers, academicians, house of representative members, and human rights practitioners. The type of data which used is composed from secondary and primary data which obtained by using sampling purposive and focus interview. According to this research could be summarized that: a) Limitations of the right vote for military and police officials in general election started from second general elections in 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 and 2004. That limitations as consequence on elected as House of Representative members from military and police officials; b) a variety of community perception on the right to vote for military and police officials, there are some agree and disagree with many reasons; c) diverse military and police view on the right to vote, there are some agree and disagree with many reasons; d) in human rights perspective that the right to vote for military and police officials as individual rights also a citizens that have to given. The limitations of the right to vote for military and police officials aligned with article 22E paragraph (2), article 27 paragraph (1), article 28 paragraph (1) and article 281 paragraph (1) of National Constitution 1945, article 43 paragraph (1), (2) and (3) of Human Rights Law No. 39 Year 1999, and article 25 of 1CCPR. Therefore, it needed efforts to response the right to vote for military and police officials are: a) the right to vote for military and police officials should arranged immediately in a policy which prepared by government; b) to process shortly of military and police reforms and to prepare clear and legal regulations; c) to put attention on welfare from military and police officials; d) should have stern regulations to prevent using of commando hierarchy which deliver to the political orientation for military and police officials; e) to give a good political, democracy, legal and human rights education for military and police officials.

Abstrak :
Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga dampak negatif (misalnya terjadinya pencemaran). Produsen tidak memasukkan eksternalitas sebagai unsur biaya dalam kegiatannya, sehingga pihak lain yang dirugikan. Hal ini akan merupakan kendala pada era tinggal landas, karena kondisi ini berkaitan dengan perlindungan terhadap hak untuk menikmati lingkungan yang baik dan sehat. Masalah pencemaran ini jika tidak ditanggulangi akan mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup. Di sepanjang Kali Surabaya terdapat sekitar 70 industri yang punya andil membuang limbah ke badan sungai tersebut. Permasalahan ini menjadi semakin mendapat perhatian dengan dibangunnya instalasi Pengelolaan Air Minum (PAM) di wilayah Karang Pilang yang merupakan proyek peningkatan kapasitas pengelolaan air minum untuk mencukupi kebutuhan air minum di Surabaya atas bantuan Bank Dunia. Pada tahun1988, dua di antara 70 perusahaan/industri yang diduga memberikan kontribusi pencemaran terhadap Kali Surabaya diajukan ke pengadilan. Kedua perusahaan ini adalah PT Sidomakmur yang memproduksi Tahu dan PT Sidomulyo sebagai perusahaan peternakan babi. Limbah dari kedua perusahaan ini dialirkan ke kali Surabaya, dan diperkirakan telah menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Untuk dapat membuktikan bahwa suatu perbuatan telah menimbulkan pencemaran perlu penyidikan, penyidikan ini dilakukan oleh aparat POLRI. Untuk itu di samping diperlukan kemampuan dan keuletan setiap petugas, juga diperlukan suatu model yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan telah memenuhi unsur pasal (Pasal 22 UU No. 4 Tahun 1982), seperti halnya dengan kasus Kali Surabaya. Polisi (penyidik) dalam penyidikan berkesimpulan bahwa telah terjadi pencemaran karena kesengajaan, sehingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoardjo, tetapi hakim memutuskan bahwa tidak terjadi pencemaran. Sedangkan pada tingkat Mahkamah Agung menilai bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sidoardjo salah menerapkan hukum, selanjutnya MA memutuskan bahwa perbuatan tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan mencemari lingkungan hidup karena kelalaian. Perbedaan ini menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan kompleks, rumit dalam segi pembuktian dan penerapan pasal, serta subyektivitas pengambil keputusan cukup tinggi, sehingga perlu suatu media untuk menyederhanakan, memudahkan dan meminimalisir unsur subyektivitas. Tujuan penelitian ini adalah menetapkan model untuk menentukan prioritas teknik penyelidikan, menentukan terjadi tidaknya pencemaran, menentukan pencemaran disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian dan mengidentifikasikan kendala penyidikan. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dalam upaya penegakan hukum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Criminal Justice System (CJS) dan lebih memberikan kepastian hukum (jaminan perlindungan hak) pihak yang terlanggar (korban pencemaran) maupun pihak yang melanggar. Sifat dari penelitian ini adalah Studi Kasus, yakni kasus pencemaran kali Surabaya oleh PT Sidomulyo dan PT Sidomakmur. Penentuan kasus ini didasarkan pada pertimbangan bahwa adanya dua putusan yang berbeda, pada tingkat Pengadilan Negeri Sidoarjo dan pada tingkat Kasasi. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, Data primer diperlukan berkaitan dengan aplikasi Proses Hirarki Analitik(AHP)dan kendala penyidikan, sedangkan data sekunder diperlukan untuk mempertajam pembahasan hasil penelitian data primer. Pengumpulan data dalam aplikasi AHP dilakukan terhadap populasi, yakni sebanyak 6 anggota POLRI (sebagai aparat penyidik pada kasus tersebut) dan 14 orang responden dari 9 instansi yang terlibat. Sedangkan untuk mengidentifikasi kendala penyidikan, di samping dilakukan pada 6 anggota POLRl (sebagai aparat penyidik) juga dilakukan pada 5 orang pemerhati di bidang hukum dan lingkungan.. Pengambilan data terhadap pemerhati di bidang Hukum dan Lingkungan dilakukan dengan metode non random sampling. Metode analisis data yang dipakai adalah menggunakan Model AHP, proses ini dimulai dengan mendefinisikan situasi dengan seksama, memasukkan atau melengkapi dengan sebanyak mungkin detail yang relevan yang akan digunakan sebagai faktor yang memberikan kontribusi. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka Model AHP dirumuskan dalam 3 kelompok hirarkis, hirarkis pertama adalah menentukan prioritas teknik penyelidikan, hirarkis kedua adalah menentukan terjadi tidaknya pencemaran dan hirarkis ketiga adalah menentukan pencemaran tersebut karena lalai atau sengaja. Sedangkan untuk mengidentifikasikan kendala penyidikan digunakan metode deskriptif analitis. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prioritas pertama (sesuai dengan derajat pentingnya) penggunaan teknik penyelidikan dalam mendapatkan data/informasi awal dalam upaya menentukan tindak pidana pencemaran lingkungan kali Surabaya adalah "teknik Surveillance" dengan nilai 0,344, disusul oleh teknik pemeriksaan dokumen (0,329). Berdasarkan proses AHP menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT Sidomulyo dan PT Sidomakmur telah nyata mencemari lingkungan dengan nilai 0,763, dan pencemaran tersebut telah nyata memenuhi unsur sengaja denga nilai 0,815. Kendala utama dalam pelaksanaan penyidikan kasus tersebut adalah pasifnya petugas penyidik lapangan, peran BKKLH dan Advokasi LSM belum efektif, ruang gerak penegak hukum yang terbatas, ketidaksederhanaan perangkat hukum yang ada, kemampuan penguasaan hukum aparat yang belum memadai.

---

Development activities carried out by Indonesia has not produced positive impact only, but negative impact as well (pollution for instance). The producer has not included externalities as cost element in its activities, so that another party has to bear the burden. This is a constraint in the "take off era", because it is related with the protection towards the right to enjoy a good and healthy environment. This pollution problem, if it is not overcome instantly, it will threaten the everlasting living environmental function. There are about 70 industries that have their respective shares in disposing waste into the river body along the Surabaya river. This issue has received ever increasing attention with the establishment of the Drinking Water Management Installation (PAM) in the Karang Pilang area, The project is to increase the drinking water management capacity to satisfy the need for drinking water in Surabaya with the aid of the World Bank. In 1988, two out of the 70 enterprises/industries that were suspected of polluting the Surabaya river, were sent to court. They were PT Sidomakmur, which produced tofu and PT Sidomulyo, a pig raising enterprise. The wastes Of the two enterprises were disposed of into the Surabaya river and suspected to have polluted the living environment. To prove that an act has caused pollution, an investigation need to be carried out. This investigation was undertaken by the police (POLRI). For that purpose, besides the ability and tenacity of each and every officer, a model is also needed that can be used to determine whether or not an act has complied with the provision of an article of law (article 22 Act No 4 year 1982) as was the case of the Surabaya river. The police (investigator) concluded that pollution did occur intentionally so that the case was brought to the Sidoardjo Court of law. However, the Judge decided that no pollution took place. Whereas the Supreme Court considered that the Sidoardjo Court of Law has mis-applied the Law. Hence, the Supreme Court decided that the act was proven beyond the reasonable doubt that the living environment was polluted due to negligence. This difference showed that living environment is a complex issue, intricate in providing proofs as well as application of the articles of Law. In addition, the subjectivity of the decision maker is reasonably high, so that a medium needs to be invented to simplify, facilitate and minimize the element of subjectivity. The objective of this study is to formulate a model to determine investigation technique priority, to determine the occurrence or non-occurrence of pollution to determine the pollution was caused intentionally or due to negligence and to identify the constraints of investigation. This study is hoped to provide input towards endeavours of Law Enforcement as part of the Criminal Justice System. What is more, it is hoped to provide a more definite legal certainty (guaranteeing rights protection) to both the affected party (pollution victim) as well as the offender. The nature of this study is a case study, namely the Surabaya river pollution by PT Sidomulyo and PT Sidomakmur. The determination of this case was based on the consideration that there were two different decisions made, namely at the Sidoardjo Court of Law and at the level of the Supreme Court. The data needed in this study were both, primary data and secondary data. The primary data needed were related to the application of Analytical Hierarchy Process (AHP) and investigation constraints. Whereas, the secondary data needed was to focus the discussion on the results of the primary data. Data collection in the AHP application was carried out towards the population, namely 6 Police Officers (as investigators of the case in question) and 14 respondents of 9 related institutions. Whereas, to identify the investigation constraints, besides the 6 Police Officers, 5 observers in the legal and environmental fields were also included. Data collection of the latter were carried out by using the non-random sampling method. The method of data analysis used was the Analysis Hierarchy Process (AHP) model. In this process, strict situational definition was the initial step, thence additions or supplementing with as many relevant details as possible to be used as factors that provide contributions. In accordance to the objective of the study, the Alf? model was formulated into 3 hierarchical groups. The first hierarchy is to decide the investigation technique priority, the second hierarchy is to decide the occurrence or non-occurrence of pollution and the third hierarchy is to decide whether the pollution was caused by negligence or intentionally_ Whereas, to identify the investigation constraints, the descriptive analysis method was used. This study concluded that the first priority (according to the degree of data/information in efforts to determine environmental pollution criminal act of Surabaya river was the "Surveillance Technique" with a value of 0.34-4, followed by documents investigation technique (0.329). Based on the AHP process, it was disclosed that the activities conducted by PT Sidomulyo and PT Sidomakmur were obviously polluting the environment with a value of 0.763. The pollution in question was in fact complying with the intentionally element with a value of 0.815. The main obstacle in the implementation of the case investigation was the passivity of the field investigating officer, the role of BKKLH and NGO advocacy that were not yet effective, the limited law enforcement space to move, the presence of non-simplified legal system, the inadequate and inability of the legal apparatus in the mastery of the trade.

Abstrak :
Rumah Sakit Kepolisian Pusat Raden Said Sukanto yang disebut Rumah Sakit Sukanto adalah badan pelaksana pada Dinas Kedokteran dan Kesehatan Polri. Salah satu kegiatannya adalah menyelenggarakan perawatan pasien inap, dalam tahun 1998 telah dirawat sejumlah 11436 pasien, terdiri dari pasien Dinas sebanyak 6984 orang, pasien Askes 1074 orang, pasien Jamsostek 829 orang dan pasien Umum 2549 orang. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui biaya total opersional Rumah Sakit, biaya satuan masing-masing Ruang Perawatan, gambaran kecukupan anggaran serta menghitung Cost Recovery Rate masing-masing golongan pasien dan pola subsidi silang baik antara Ruang Perawatan maupun antara golongan pasien. Desain penelitian adalah operasional dengan sifat Cross Sectional untuk mendapatkan gambaran pembiayaan dalam operasional rawat inap. Tehnik pengumpulan data dengan menghitung kebutuhan material pada penyelenggaraan rawat inap kurun waktu 1(satu) tahun dan meng-konversi-kan dalam bentuk biaya total dan biaya satuan. Dari hasil penelitian didapat biaya total operasional rawat inap sebesar Rp 2,059,979,644.80 dan biaya satuan pada Ruang VIP Rp 70,532 Ruang Kelas I Rp 26,875, Ruang Kelas 2 Rp 32,134 dan Ruang Kelas 3 rata-rata Rp 38,777. sedang biaya penggunaan obat selama kurun satu tahun sebanyak Rp 4,508,350,527. Dukungan anggaran Dinas untuk pembiayaan operasional rawat inap hanya 41% dan dukungan obat Dinas untuk kebutuhan obat pasien Dinas hanya 25.30%. Golongan pasien Askes memberikan defisit pada semua Ruang Perawatan dengan CRR 45%, golongan pasien Jamsostek memberikan hasil surplus dengan CRR 164%, golongan pasien Umum memberikan hasil surplus dengan CRR 101%. Bila dikaitkan dengan pasien Dinas, maka dengan tarif yang berlaku saat ini secara keseluruhan terjadi defisit pada pelaksanaan operasional rawat inap di tahun 1998 dengan CRR 82%. Dari keseluruhan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa rencana kedepan perlu dilakukan penyempurnaan pengelolaan obat Dinas, penambahan anggaran operaslonal Rumah Sakit dan tinjauan tehadap tarif yang berlaku saat ini.

---

Cost Analysis and Adequacy of the Operational Cost to Support the Inpatients Departement in Police Central Hospital R. Said Sukanto, Jakarta 1998, in Anticipating in Independent and Self Supporting the Indonesian Police DepartementThe Police Central Hospital Raden Said Sukanto, or Sukanto Hospital is an operating unit under the Police Medical and Health Department. In 1998 the hospital had accepted 11,436 inpatients, consisting of 6,984 patients of military, 1,074 patient of ASKES, 829 patients of JAMSOSTEK and 2,549 public patients. The aim of this research are to analyze the total operational cost of the hospital, the unit cost of each ward, the overview of the adequacy of the budgets and to calculate the Cost Recovery Rate (CRR) of each category of patients as well as pattern of cross-subsidy The study is conducted based on a cross sectional approach. To calculate all of the input materials the data was collected in one calendar year and converted into the total operating cost and the unit cost. The total operational cost was Rp. 2,059,979,644.80 ) Der year and the unit cost of VIP room was Rp 70,532, First class room Rp 26,875, Second class room Rp 32,134 and Third class room Rp 38,777 in average. The total cost of drug during the calendar year was Rp 4,508,350,527. The police budget had contributed to the total operational cost of inpatient care only about 41 % and 25.3% of the costs of the drug. The ASKES patients caused deficits to most of ward with CRR 45%, JAMSOSTEK patients achieved the surplus with CRR 164%, whereas public patients achieved the surplus with CRR 101%. For overall cost and source of fund, the inpatient department had achieved CRR 82% The study concludes that for future improvement a better plan should be made the drug management, hospital budgeting and the pricing strategy.

Abstrak :
Kreatifitas merupakan modal bagi seseorang untuk menciptakan karyanya. Meski demikian kreatifitas haruslah dapat membawa manfaat. Individu yang menghasilkannya juga perlu mendapatkan kepastian hukum sehingga terjaminlah perlindungannya. Namun perlindungan yang bersifat domestik dianggap belumlah cukup. Komunitas internasionalpun akhirnya turun tangan dengan mengeluarkan dua hal terkait perlindungan hak cipta, yakni Berner Convention dan Universal Copyright Convention. Setiap individu maupun kelompok secara regulasi mendapatkan perlindungan hukum (UU No.28 Tahun 2014). Negara berkembang khawatir bahwa penerapan HKI yang ketat justru akan membuat harga royalti dan lisensi makin mahal, dan negara-negara berkembang banyak yang belum bisa mengikuti regulasi yang ada dalam melakukan pembayaran royalti dan lisensi dalam konteks ini adalah royalti dan lisensi hak cipta musik. Dalam beberapa pasal pada Undang-Undang Hak Cipta, diaturlah apa yang dinamakan aspek pidana. Mulai dari Pasal 112 sampai dengan Pasal 119. Diantara delapan buah pasal tersebut, yang berkaitan dengan usaha karaoke adalah Pasal 113, Pasal 117, dan Pasal 119. Pasal 113 dan Pasal 117 mengatur mengenai larangan menggunakan hak ekonomi untuk kepentingan komersil tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Penegakan hukum aktual (actual enforcement) adalah gambaran yang tampak atau terealisir. Penegakan hukum aktual terjadi karena penegakan hukum total terhambat karena berbagai kendala seperti undang-undang yang tidak sempurna, kekurangan sarana dan prasarana penegakan hukum, kualitas sumber daya manusia yang kurang, juga partisipasi masyarakat yang rendah. Selain itu dalam penegakan hukum yang total terdapat diskresi dimana terdapat decision not to enforce. Situasi tersebut dinamakan diskresi polisi. Profesionalisme Polri dipertaruhkan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum salah satunya dalam penegakan hukum tindak pidana Hak Cipta dalam usaha karaoke. Seorang polisi yang profesionalisme digambarkan sebagai seorang ahli yang memiliki pengetahuan khusus dalam suatu bidang tertentu yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu kemampuan penegakan hukum ideal dan aktual penting untuk mengetahui kondisi riil penegakan tindak pidana hak cipta dalam usaha karaoke oleh Polri. ......Creativity is a capital for someone to create his work. Nevertheless creativity must be able to bring benefits. Individuals who produce it also need legal certainty so that protection is guaranteed. However, domestic protection is deemed insufficient. The international community finally intervened by issuing two things related to copyright protection, namely the Berner Convention and Universal Copyright Convention. Every individual or group in regulation gets legal protection (Law No.28 of 2014). Developing countries are concerned that the strict application of IPR will make royalties and licenses more expensive, and many developing countries that have not been able to follow existing regulations in paying royalties and licenses in this context are royalties and music copyright licenses. In several articles in the Copyright Act, what is called the criminal aspect is regulated. Starting from Article 112 to Article 119. Among the eight articles, those relating to karaoke business are Article 113, Article 117, and Article 119. Article 113 and Article 117 regulate the prohibition on using economic rights for commercial interests without the author's permission or holder Copyright. Actual law enforcement (actual enforcement) is a picture that appears or is realized. Actual law enforcement occurs because total law enforcement is hampered due to various obstacles such as imperfect laws, lack of facilities and infrastructure for law enforcement, lack of quality human resources, and low community participation. Besides that, in total law enforcement there is discretion where there is a decision not to enforce. This situation is called police discretion. The professionalism of the Indonesian National Police is at stake in carrying out its duties as a law enforcer, one of which is the enforcement of the law on Copyright in the karaoke business. A policeman whose professionalism is described as an expert who has special knowledge in a particular field that is considered important in people's lives. Therefore, the ability to enforce ideal and actual law is important to know the real conditions of enforcement of criminal acts of copyright in the karaoke business by the National Police.