Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fennieka Kristianto
Pengatuan akuisisi saham perseroan terbatas menurut hukum di Indonesia
"Akuisisi saham adalah pengalihan seluruh atau sebagian saham perseroan yang dapat merubah pengendalian perseroan, semakin banyak dilakukan, terutama melalui transaksi jual-beli saham perseroan. Undang-Undang Perseroan Terbatas No.1 Tahun 1995 (UUPT) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998(PP 27) mengatur mengenai tata cars pelaksanaan akuisisi saham perseroan. Sebelumnya transaksi jual bell saham perseroan menggunakan ketentuan dalam anggaran dasar perseroan dan ketentuan dalam Buku 111 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Menurut Pasal 103 ayat (6) UUPT akuisisi saham ada yang langsung diprakarsai dan dilakukan oleh pemegang saham, dan yang tidak langsung melalui Direksi perseroan. Akuisisi yang tidak langsung mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 103 ayat (3) sampai ayat (5) UUPT. Tata cam bagi akuisisi yang langsung tidak dijelaskan disini. Peraturan yang tidak jelas itu perlu dipahami melalui ketentuan umumnya yaitu Buku I11 KUHPer yang mengatur mengenai jual-beli. Tujuan penelitian memperoleh data dan kejelasan atas maksud ketentuan-ketentuan akuisisi dalam UUPT khususnya Pasal I03 dan bagian ketiga PP 27 mengenai pengambilalihan, khususnya kejelasan persyaratan dan tata caranya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersumber pada data sekunder bahan hokum. Berdasarkan analisa isi diperoleh kesimpulan berikut. Melalui jual-beli saham, perseroan terakuisisi memperoleh dana. Ketentuan dalam UUPT merupakan "lex specialis" dari ketentuan jual-beii dalam KUHPer. UUPT ternyata hanya mengatur tata cars pelaksanaan pengalihan saham. Secara materiil pengalihan hak atas saham sudah diatur sebelumnya di KUHPer. Pengambilalihan yang merubah pengendalian harus Imengikuti ketentuan Pasal 103 ayat (3) sampai ayat (5) UUPT dan bagian ketiga PP 27 Tahun 1998. Akuisisi saham yang tidak merubah pengendalian dapat dilakukan dengan ketentuan jual-beli biasa. Tata cara akuisisi perlu dibedakan antara yang langsung melalui pemegang saham dan merubah pengendalian perseroan dengan yang tidal( merubah pengendalian. Juga yang tidak langsung melalui direksi perseroan dan merubah pengendalian dengan yang tidak merubah pengendalian perseroan. Tata cara yang diatur dalam UUPT penting bagi kreditur perseroan yang akan diakuisisi. Unsur merubah pengendalian yang terutama. Sistematika dari pasal-pasal pengambilalihan perlu disempurnakan, yaitu Pasal 103 ayat (6) UUPT bila ditujukan hanya untuk membedakan yang iangsung dan yang tidak langsung. Maka ayat (6) ini perlu ditiadakan, karena sudah diatur di KUHPer tentang jual-beli. Sistematika yang ada bisa diterima apabila unsur merubah pengendalian menjadi penting dalam akuisisi."
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T19865
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Heidhues, Mary Somers
Violent, political, and administrative repression of the chinese minority in indonesia 1945-1998
"Since Indonesian independence, its Chinese minority has been a Victim of violent outbreaks, but also of restrictive policies arising from politics and administrative measures. From about 1957, with the closure of Chinese language schools and subsequent regulations about expression of Chinese culture, many speak of the erasure of that culture through such restrictions. Violent anti Chinese outbreaks have proceeded from the Indonesian Revolution and the presidency of Soekamo (especially the so called PP 10 measures against Chinese rural traders) to the era of Suharto, which began with the 1965-1967 anti Communist massacres and their effects on ethnic Chinese and came to an end with the provocation of violence against ethnic Chinese in major Indonesian cities. This paper also discusses the reactions to these waves of anti Chinese measures: rejection, flight, but also countermeasures in the form of political activity. In the years since Reformasi, as attacks on them have subsided, many Chinese Indonesians have Chosen to emphasize their participation in Indonesian history and their positive contributions to Indonesian culture. "
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2017
909 UI-WACANA 18:1 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Eveline Yusim
Hak waris isteri kedua yang beragama Islam dari pewaris keturunan Tionghoa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: studi kasus putusan Pengadilan Negeri nomor 5/PDT.G/2018/PN Ngawi = The right to inherit for a moslem second wife of a Chinese inheritant based on Indonesian code of civil law: study case based on Ngawi District Court decision number 5/PDT.G/2018/PN Ngawi
"Pluralisme hukum waris di Indonesia menyebabkan polemik tersendiri, khususnya bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa. Pada umumnya, hukum waris yang berlaku bagi masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa adalah hukum waris perdata barat, namun menjadi permasalahan tersendiri bagi keturunan Tionghoa yang beragama Islam atau menikah dengan seorang Muslim karena hukum kewarisan Islam juga berlaku di Indonesia. Dalam kaitannya dengan pihak ketiga, untuk mengetahui ahli waris yang berhak sesuai dengan hukum yang berlaku dibutuhkan suatu alat bukti yang dapat menjadi pegangan bagi pihak ketiga. Penelitian ini membahas mengenai hukum yang seharusnya berlaku bagi pewaris keturunan Tionghoa yang menikah kedua kalinya dengan seseorang yang beragama Islam, penerapan hukum waris bagi isteri kedua pewaris dan kewenangan Notaris dalam membuat surat keterangan waris bagi keturunan Tionghoa yang beragama Islam serta kekuatan dari surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang dilakukan dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil analisa adalah bahwa hukum kewarisan yang berlaku adalah hukum yang dianut oleh pewaris, dalam hal ini adalah hukum waris perdata barat, sehingga untuk isteri keduanya berlaku Pasal 852A Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris merupakan alat bukti yang kuat untuk keturunan Tionghoa terlepas dari agama yang dianut oleh keturunan Tionghoa. Saran yang dapat diberikan adalah bahwa atas hukum keluarga, hukum harta benda perkawinan dan hukum waris dibutuhkan suatu pemahaman yang sempurna karena keterkaitannya satu sama lain, dan agar surat keterangan waris dapat dibuat hanya oleh Notaris selaku pejabat umum.
......Pluralism of inheritance law in Indonesia causes its own polemic, especially for Indonesian citizens of Chinese descent. In general, inheritance law that applies to Indonesian people of Chinese descent is based on Indonesian Civil Code, but it becomes a problem for Chinese descendants who are Moslems or married to a Moslem because Islamic inheritance law also applies in Indonesia. In relation to third parties, an evidence that can be used as a guide to find the rightful heirs in accordance with applicable law is needed. This study discusses the law that should apply to Chinese inheritors who are married for the second time with a Moslem and the application of inheritance law for his second wife, also the authority of a Notary in making an certificate of inheritance for Chinese Moslems and the strength of those certificates. The method used is a normative juridical method conducted with descriptive analytics research. The result of the analysis is that the applicable inheritance law is the law adopted by the testator, in this case based on Indonesian Civil Code, hence Article 852A of the Indonesian Civil Code is applied for his second wife. The certificate of inheritance made by a Notary are strong evidences for Chinese descent regardless of their religion. The advice that can be given is that a perfect understanding of family law, marital property law and inheritance law is needed because of their interrelation with one another, and a certificate of inheritance hopefully could be made only by a Notary."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Piollet, Paul
The unseen colors: photographic journeys into the lives of Chinese Indonesians from 1972 to 2001
Surabaya: Petra Press, 2014
R 305.895 98 PIO t
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Nathania Katherine
Evaluation of Startups Funding: Is There an Asymmetrical Perception Between Venture Capital Firms and Startups Founders = Evaluasi Pendanaan Startup: Persepsi Asimetris Antara Perusahaan Venture Capital dan Pendiri Startup
"Dalam mengembangkan bisnis, pendiri startup diharuskan mencari pendanaan eksternal untuk memberikan dukungan bagi operasional startup. Salah satu pendanaan eksternal yang dapat diterima oleh pendiri startup adalah investasi dari venture capitalists. Namun, para pendiri startup Indonesia perlu mengetahui bahwa venture capitalists memiliki kriteria evaluasi investasi untuk startup guna menilai kapabilitas dan potensi startup dan banyak pendiri startup yang mungkin tidak menyadari kriteria ini dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pendiri startup Indonesia mengetahui kriteria tertentu yang menjadi prinsip pengambilan keputusan oleh venture capitalists. Kami juga mengevaluasi apakah pendiri startup Indonesia mengetahui tingkat kepentingan dari setiap kriteria penilaian yang dipegang oleh venture capitalists. Studi ekstensif mencakup lima kategori evaluasi berbeda yang digunakan sebagian besar perusahaan VC. Kategori tersebut adalah karakteristik kepribadian pendiri startup, karakteristik keterampilan dan pengalaman pendiri startup, karakteristik produk atau jasa, karakteristik pasar, dan karakteristik keuangan dengan kepentingan yang berbeda-beda. Kami mewawancarai 92 pendiri startup di Indonesia untuk penelitian ini. Para pendiri startup diminta untuk menjawab pentingnya masing-masing dari lima kriteria untuk memperoleh pendanaan modal ventura. Hasilnya kemudian dibandingkan dengan evaluasi berdasarkan beberapa studi literatur. Kami menemukan bahwa terdapat perbedaan antara kriteria yang dianggap paling penting oleh pendiri startup dibandingkan dengan studi sebelumnya pada setiap aspek
......In developing business, startup founders are required to seek external funding to provide support for startup operations. One of the external funding that startup founders can receive is the investment from venture capitalists. However, the Indonesian startup founders need to know that venture capitalists have investment evaluation criteria for startups to assess the startup's capabilities and potential. However, many startup founders might not well-realized these criteria. This study aims to determine whether Indonesian startup founders are aware of specific criteria that are the principles of decision making by venture capitalists. This study also evaluates whether Indonesian startup founders know the level of importance of each of the assessment criteria held by venture capitalists. Extensive studies covered five different evaluation categories that most VC firms use. These categories are entrepreneurs' personalities characteristic, entrepreneurs' skills and experiences characteristics, products or services characteristics, market characteristics, and financial characteristics with different importance each. This study interviewed 92 startups founders in Indonesia for this study. Startup founders were asked to answer the importance of each of the five criteria for obtaining venture capital funding. The results were then compared with evaluations based on several literature studies. This study found that there was a difference between the criteria considered most important by startup founders compared to previous studies on every aspect."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Maria Christabella Anjani
Ekspresi ‘Cindo’ di TikTok: Tinjauan Kritis terhadap Pemanfaatan Teknologi untuk Mengekspresikan Diri = The Expression of 'Cindo' on TikTok: A Critical Review of the Utilization of Technology for Self-Expression
"Penggunaan aplikasi TikTok semakin merajalela di Indonesia. TikTok menciptakan platform yang dinamis untuk berbagi konten singkat dan kreatif. Fenomena ini mengundang perhatian terhadap bagaimana beberapa pengguna di Indonesia berekspresi ataupun menyampaikan pemikirannya sebagai orang Cina-Indonesia (Cindo) atau kelompok etnis Tionghoa melalui medium ini. Dalam sejarahnya, orang Cindo pernah mengalami diskriminasi. Berakhirnya era Orde Baru dan dengan ditetapkannya kebijakan-kebijakan politik yang lebih inklusif pada era Reformasi membuat orang Cindo menjadi lebih bebas dalam berekspresi, terutama untuk maksud memperkenalkan budayanya. Dalam artikel tugas akhir ini, penulis meninjau orang Cindo di TikTok menggunakan metode kualitatif berbasis budaya. Temuan utama yang dapat diungkap di antaranya adalah terdapat berbagai macam cara berekspresi, yaitu melalui konten pengetahuan, jawaban atas stereotip yang tertanam, dan keluhan. Melalui konten-konten ini, orang Cindo mengungkapkan keinginan mereka untuk diakui sebagai bagian dari bangsa Indonesia tanpa dibedakan berdasarkan penampilan atau aspek luar lainnya.
......The use of the TikTok application is increasingly widespread in Indonesia. TikTok creates a dynamic platform for sharing short and creative content. This phenomenon draws attention to how some users in Indonesia express themselves or convey their thoughts as Chinese-Indonesians (Cindo) or ethnic Chinese through this medium. Historically, Cindo people have experienced discrimination. The end of the New Order era and the implementation of more inclusive political policies in the Reform era have allowed Cindo people greater freedom to express themselves, particularly to introduce their culture. In this thesis article, the author examines Cindo people on TikTok using a qualitative, culture-based method. The main findings reveal various ways of expression, including through educational content, responses to ingrained stereotypes, and complaints. Through these contents, Cindo people express their desire to be recognized as part of the Indonesian nation without being differentiated based on appearance or other external aspects."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2024
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Thung, Ju Lan
Confucius institute at Universitas Al Azhar, Jakarta: The unseen power of China
"China's soft power is a difficult concept to measure if the Confucius Institute is the only source relied on. Joseph Nye s concept of soft power puts a strong emphasis on the power of attraction as a tool to persuade or to shape the preferences of others in the worlds of business and politics. To understand how this soft power or the Confucius Institute works, we have to determine the observable power of the intangible attraction embedded in it. This observable but intangible attraction is assumed to be embedded in the language and culture offered by the Institute, namely so called shared values. However, without having attended its classes, it is difficult to see which values are being shared with the local students. Despite this handicap, it is very apparent that the image of China itself has acted as an attraction. An attraction to China was visible already, even before the Confucius Institute was established. For Indonesians, China is a big country which has exerted its power there for a long time through its diaspora and or exports. Therefore, the Confucius Institute is just one of the many forms of Chineseness within their purview. Certainly, the Confucius Institute might have assisted in adjusting negative impressions and expelling some of the reservations the Indonesians have about China. Nevertheless, its influence extends to only a limited number of people who are closely engaged with the Institute."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2017
909 UI-WACANA 18:1 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Vonny Hardiyanti
Pengangkatan anak adopsi dan akibat hukumnya dalam hukum waris masyarakat adat Tionghoa = Adoption and it's legal consequence in Chinese Indonesians customary inheritance law
"[Pengangkatan anak (adopsi) di kalangan masyarakat adat Tionghoa merupakan suatu perbuatan yang lazim dilakukan bila tidak terdapat keturunan laki-laki dalam suatu perkawinan. Keberadaan keturunan laki-laki dalam masyarakat Tionghoa adalah sangat penting sebagai penerus marga (she) dan pemelihara abu leluhur. Dalam perkembangannya masyarakat adat Tionghoa mengalami perubahan sistem kekerabatan menjadi bercorak parental sehingga sekarang dikenal pula pengangkatan anak perempuan. Motif utama pengangkatan anak turut mengalami perubahan, tidak lagi demi melanjutkan keturunan semata tetapi demi kepentingan terbaik anak. Kedudukan anak angkat dalam keluarga angkat haruslah dalam posisi yang menjamin kesejahteraan anak tersebut, termasuk pula bila orang tua angkatnya meninggal kelak berkaitan dengan warisnya. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat adat Tionghoa di Indonesia, bagaimana akibat hukum dari pengangkatan anak terhadap kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat Tionghoa, bagaimanakah pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa dalam penetapan Pengadilan
Negeri Jember Nomor 10/Pdt.P/2014/Pn.Jr. Metode penelitan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan, selain itu dilakukan pula wawancara untuk mendukung fakta yang ditemukan dalam data sekunder. Dari penelitian diketahui bahwa masyarakat adat Tionghoa di Indonesia melakukan pengangkatan anak hanya secara adat karena pengangkatan anak melalui pengadilan dianggap rumit dan memakan banyak biaya. Akibat hukum dari pengangkatan anak terhadap kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat Tionghoa adalah anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa dalam penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 10/Pdt.P/2014/Pn.Jr adalah pengangkatan seorang anak perempuan yang awalnya hanya dilakukan berdasarkan adat kebiasaan yang kemudian dapat disahkan oleh pengadilan negeri demi mendapat kepastian hukum dan mewujudkan kepentingan terbaik anak tersebut.
......Adoption among Chinese Indonesians are a very common thing to do if there's no male descendant born in a marriage. Male descendants play a very important role as they are the successor whom continue the passage of family name (she) and the person in charge of preserving ancestor?s ash. Over the time Chinese Indonesian's descent system transforming into bilateral kinship system so that girls adoption are also recognized now. Adoption's main motives also started shifting, it was to
carry on the lineage but now it is for foster child's own benefit. Foster child?s should be placed in the proper position that guarantee his/her welfare being, including in the time of foster parents? death regarding the legacy. The subjects of this research are how is the practice of adoption among Chinese Indonesians, what
is the legal consequence of adoption in matter of foster's child's position in Chinese Indonesians customary inheritance law, how is the practice of adoption among Chinese Indonesians as stated in Jember district court order number 10/Pdt.P/2014/Pn.Jr. The research method are juridicial normative method with explanatory typology. Data used are secondary data which gathered through literature study, beside there's also interview performed to advocating facts found in secondary data. From the research we can tell that Chinese Indonesians conduct adoption solely based on their tradition because doing it through court considered complicated and will cost a lot of money. The legal consequence of adoption in Chinese Indonesians customary inheritance law is foster child becomes adoptive parent's heir. Adoption among Chinese Indonesians as stated in Jember district court order number 10/Pdt.P/2014/Pn.Jr is the adoption of a girl which at first only conducted based on tradition then authorized by district court for the sake of legal certainty and to actualize the child's best interest.;Adoption among Chinese Indonesians are a very common thing to do if there’s no male descendant born in a marriage. Male descendants play a very important role as they are the successor whom continue the passage of family name (she) and the person in charge of preserving ancestor’s ash. Over the time Chinese Indonesian’s descent system transforming into bilateral kinship system so that girls adoption are also recognized now. Adoption’s main motives also started shifting, it was to carry on the lineage but now it is for foster child’s own benefit. Foster child’s should be placed in the proper position that guarantee his/her welfare being, including in the time of foster parents’ death regarding the legacy. The subjects of this research are how is the practice of adoption among Chinese Indonesians, what is the legal consequence of adoption in matter of foster’s child’s position in Chinese Indonesians customary inheritance law, how is the practice of adoption among Chinese Indonesians as stated in Jember district court order number 10/Pdt.P/2014/Pn.Jr. The research method are juridicial normative method with explanatory typology. Data used are secondary data which gathered through
literature study, beside there’s also interview performed to advocating facts found in secondary data. From the research we can tell that Chinese Indonesians conduct adoption solely based on their tradition because doing it through court considered complicated and will cost a lot of money. The legal consequence of adoption in Chinese Indonesians customary inheritance law is foster child
becomes adoptive parents’ heir. Adoption among Chinese Indonesians as stated in Jember district court order number 10/Pdt.P/2014/Pn.Jr is the adoption of a girl which at first only conducted based on tradition then authorized by district court for the sake of legal certainty and to actualize the child’s best interest., Adoption among Chinese Indonesians are a very common thing to do if there’s no
male descendant born in a marriage. Male descendants play a very important role as they are the successor whom continue the passage of family name (she) and the
person in charge of preserving ancestor’s ash. Over the time Chinese Indonesian’s
descent system transforming into bilateral kinship system so that girls adoption
are also recognized now. Adoption’s main motives also started shifting, it was to
carry on the lineage but now it is for foster child’s own benefit. Foster child’s should be placed in the proper position that guarantee his/her welfare being, including in the time of foster parents’ death regarding the legacy. The subjects of
this research are how is the practice of adoption among Chinese Indonesians, what
is the legal consequence of adoption in matter of foster’s child’s position in
Chinese Indonesians customary inheritance law, how is the practice of adoption among Chinese Indonesians as stated in Jember district court order number 10/Pdt.P/2014/Pn.Jr. The research method are juridicial normative method with explanatory typology. Data used are secondary data which gathered through
literature study, beside there’s also interview performed to advocating facts found
in secondary data. From the research we can tell that Chinese Indonesians
conduct adoption solely based on their tradition because doing it through court
considered complicated and will cost a lot of money. The legal consequence of
adoption in Chinese Indonesians customary inheritance law is foster child
becomes adoptive parents’ heir. Adoption among Chinese Indonesians as stated in Jember district court order number 10/Pdt.P/2014/Pn.Jr is the adoption of a girl which at first only conducted based on tradition then authorized by district court for the sake of legal certainty and to actualize the child’s best interest.]"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T44955
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fachri Pramuja
Globalisasi Ekonomi dan National Competitiveness: Analisis pembangunan infrastruktur maritim indonesia di bidang konektivitas dan sistem logistik di era Pemerintahan Joko Widodo (2014-2019) = Economic Globalization and National Competitiveness: Analysis of Indonesia maritime infrastructure development in connectivity and logistics systems sectors in the era of Joko Widodo's Administration (2014-2019)
"Globalisasi ekonomi merupakan titik kritis bagi perkembangan ekonomi politik internasional. Makalah ini mengkaji gambaran besar globalisasi ekonomi pada kebijakan negara dalam negeri, yang dalam hal ini adalah pembangunan infrastruktur maritim di era Presiden Joko Widodo (2014-2019). Menggunakan konsep kapasitas negara sebagai pisau analisis, makalah ini mengeksplorasi alasan baru untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur kelautan Indonesia yang dilaksanakan secara masif di bawah pemerintahan Joko Widodo. Di dalam Dalam tulisan ini, globalisasi ekonomi dilihat melalui kemampuan negara untuk menyediakan fasilitas dasar dalam pembangunan infrastruktur maritim dengan tujuan: efisiensi dan inovasi dalam menciptakan tingkat persaingan yang berkelanjutan daya saing) bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi konteks globalisasi Perekonomian juga ditinjau melalui dinamika regional yang menghasilkan narasi kekuatan maritim dan kehadiran investasi asing sebagai penggerak pembangunan infrastruktur. Dengan menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini menggunakan tiga metode: pengumpulan dan analisis data, yaitu analisis isi, studi pustaka, dan wawancara dalam. Ketiga metode ini digunakan untuk memahami sudut pandang dalam artikel ilmiah, analisis kebijakan, dan situasi strategis kasus. Temuan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa [1] realisasi pembangunan infrastruktur maritim di Indonesia masih banyak yang dalam tahap perencanaan sehingga menyebabkan biaya tidak turun logistik antara wilayah barat dan timur Indonesia secara signifikan, [2] ada perbedaan retorika pemerintah untuk mencapai pembangunan infrastruktur maritim dengan implementasinya, [3] pembangunan infrastruktur maritim di Indonesia masih minim pendanaan asing.
......Economic globalization is a critical point for the development of international political economy. This paper examines the big picture of economic globalization in domestic state policies, which in this case is the development of maritime infrastructure in the era of President Joko Widodo (2014-2019). Using the concept of state capacity as an analytical knife, this paper explores new reasons for prioritizing the massive development of Indonesia's marine infrastructure under the Joko Widodo administration. In this paper, economic globalization is seen through the ability of the state to provide basic facilities in maritime infrastructure development with the aim of: efficiency and innovation in creating a sustainable level of competition (competitiveness) for Indonesia's economic growth. Moreover, the context of economic globalization is also reviewed through regional dynamics that produce a narrative of maritime power and the presence of foreign investment as a driver of infrastructure development. Using a qualitative methodology, this research uses three methods: data collection and analysis, namely content analysis, literature study, and internal interviews. These three methods are used to understand the point of view in scientific articles, policy analysis, and case strategic situations. The findings in this study explain that [1] the realization of maritime infrastructure development in Indonesia is still in the planning stage, causing logistics costs to not decrease significantly between the western and eastern regions of Indonesia, [2] there are differences in the government's rhetoric to achieve maritime infrastructure development with its implementation. , [3] the development of maritime infrastructure in Indonesia is still minimal in foreign funding."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yumi Kitamura
Long way home: The life of Chinese-Indonesian migrants in the Netherlands / Yumi Kitamura
"The purpose of this paper is to trace the modern history of Indonesia through the experience of two Chinese Indonesians who migrated to the Netherlands at different periods of time. These life stories represent both postcolonial experiences and the Cold War politics in Indonesia. The migration of Chinese Indonesians since the beginning of the twentieth century has had long history, however, most of the previous literature has focused on the experiences of the Peranakan group who are not representative of various other groups of Chinese Indonesian migrants who have had different experiences in making their journey to the Netherlands. This paper will present two stories as a parallel to the more commonly known narratives of the Peranakan experience. "
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2017
909 UI-WACANA 18:1 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>