Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kecerdasan artifisial merupakan teknologi yang multiguna untuk membantu pekerjaan manusia, tak terkecuali bagi mereka yang berkiprah di dunia perfilman. Sebelumnya telah ada teknologi komputer untuk memanipulasi gambar seperti computergenerated imageries (CGI) pada proses pembuatan film khususnya dengan genre aksi, fantasi, horor, ataupun film-film yang mengangkat kisah pahlawan sehingga melahirkan istilah sinema sintetis. Kecerdasan artifisial hadir sebagai teknologi termutakhir yang tidak hanya dapat memanipulasi gambar tetapi juga suara dan video dengan mempelajari pola dan struktur dari sekumpulan data untuk menciptakan karakter, latar belakang, dan efek visual lainnya. Kecerdasan artifisial memanfaatkan tidak terkecuali data biometrik aktor khususnya untuk tujuan penciptaan karakter yang menandakan bahwa data pribadi aktor memerlukan pelindungan hukum selain pelindungan terhadap kekayaan intelektualnya. SAG-AFTRA Strike yang terjadi pada tahun 2023 di Amerika Serikat menjadi salah satu tonggak bahwa pelaku industri perfilman khususnya aktor memiliki kekhawatiran tersendiri atas penggunaan kecerdasan artifisial yang belum memiliki regulasi spesifik sehingga terjadi ketidakpastian hukum. Tulisan ini menganalisis pemanfaatan kecerdasan artifisial pada industri perfilman di Indonesia, Uni Eropa, dan Amerika Serikat sekaligus peraturan terkait, termasuk pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran. Saat ini Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP) dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 (SE 9/2023) sebagai dasar perlindungan bagi aktor Indonesia terhadap pemanfaatan kecerdasan artifisial. Meskipun demikian, pengaturan hukum yang ada di Indonesia belum selengkap peraturan yang berlaku di Uni Eropa dan Amerika Serikat mengenai tata cara perlakuan atau penanganan terhadap data biometrik dan masih bergantung kepada kontrak. Penelitian ini dilakukan dengan metode kajian literatur dan wawancara bersama tokoh-tokoh industri perfilman Indonesia. ......Artificial intelligence (AI) is a versatile technology aimed to help humans conduct their work, including those who works in the film industry. There were also other computer technologies prior to AI used to manipulate images such as computergenerated imageries (CGI) to aid filmmaking especially for action, fantasy, horror genres, or movies about superheroes which produced the term synthetic cinema. AI serves as an advanced technology which can also manipulate sounds and videos by studying patterns and structures of a set of data to generate characters, backgrounds, and other visual effects. AI utilizes different sets of data such as biometric data of actors to create a character, showing that actor’s personal data requires legal protection aside from their intellectual property rights. The SAG-AFTRA Strike which happened in America in 2023 was a signal that people in the film industry, especially actors, have their own concerns regarding the usage of AI which have yet to be regulated through a specific regulation, posing legal uncertainty. This research analyzes the usage of AI in Indonesia, the European Union, and the United States’ film industry, the related regulations, as well as accountability in cases of violations. Indonesia currently have Law Number 27 of 2022 (PDP Law) and Circular Letter of the Ministry of Communication and Informatics Number 9 of 2023 (SE 9/2023) providing basic protection for Indonesian actors against the usage of AI. However, the regulations available in Indonesia is not as comprehensive as the ones available in the European Union and the United States and still relies more on contracts, particularly on how to handle biometric data. This research was conducted through literature studies and interview with Indonesia’s prominent film industry figures.

Abstrak :
Pembajakan film telah tumbuh menjadi epidemi di India meskipun hak kekayaan intelektual telah ditegakkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pembajakan film berdampak pada industri perfilman India dan apakah peranan yang dipegang oleh hak kekayaan intelektual di India menyangkut hal tersebut. Dalam mencapai tujuan penelitian ini, penulis menggunakan literature review. Untuk menyimpulkan, pembajakan film memiliki dampak sosial-ekonomi pada pendapatan, pekerjaan, dan inovasi dan pertumbuhan industri film India. Selain itu, hak kekayaan intelektual India memiliki peran untuk memberikan hak dan perlindungan kepada pemegang hak, namun penegakannya sejauh ini masih dianggap lemah dan karenanya, fungsi ini tidak bisa dicapai dengan optimal. Ini berarti, bahwa pemerintah dan hukum penegak harus meningkatkan mekanisme penegakan hak kekayaan intelektual dan untuk oknum-oknum di industri perfilman India harus menyesuaikan model bisnis mereka untuk beradaptasi dengan situasi ini. ......Movie piracy has become an epidemic in India, despite that the intellectual property rights have been enforced. Therefore, this study aims to analyze the extent to which movie piracy impacted the Indian motion picture industry and the role intellectual property rights play. Literature review is used to achieve the aim of this study. To conclude, movie piracy has socio-economic impacts on income, employment, and innovation and growth of the Indian motion picture industry. Furthermore, the Indian intellectual property right has a role on giving rights and protection to the right holders, however the enforcement is deemed weak and hence, the function is not optimized. This implies, that the government and law enforcer should improve its enforcement mechanism and the businesses in the Indian motion picture industry should adjust its business model to adapt to this situation.

Abstrak :
Saat ini industri perfilman Indonesia masih fokus pada genre drama komedi, horor dan cinta. Setiap tahun film-film ini diproduksi lebih banyak daripada film-film Indonesia dengan genre lain. Di sisi lain, ada film-film Islami yang lebih memberikan keuntungan dan penjualan yang tinggi, bahkan memecahkan rekor box office film Indonesia seperti film Ayat-Ayat Cinta yang mencapai lebih dari 3 juta penonton. Apalagi film islami tidak hanya bertujuan untuk menghibur atau mendulang keuntungan, tetapi sebagai wadah dakwah kreatif yang tidak menggurui. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat potensi film Islami dalam industri perfilman Indonesia berdasarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk menonton film Islami. Faktor-faktor tersebut adalah People, Script, Price, Promotion, Distribution, Word of Mouth (WOM), Attendence, Religiosity, dan Purchase Intention. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada industri perfilman untuk memperluas diversifikasi genre film Indonesia khususnya film. Islam dan meningkatkan kualitas perfilman Indonesia ...... Currently the Indonesian film industry still focuses on the comedy, horror and love drama genres. Each year, more of these films are produced than Indonesian films of other genres. On the other hand, there are Islamic films that provide more profit and high sales, even breaking box office records for Indonesian films such as the film Ayat-Ayat Cinta which reached more than 3 million viewers. Moreover, Islamic films are not only intended to entertain or gain profit, but as a place for creative da'wah that is not patronizing. Therefore, this study aims to see the potential of Islamic films in the Indonesian film industry based on factors that can influence people to watch Islamic films. These factors are People, Script, Price, Promotion, Distribution, Word of Mouth (WOM), Attendence, Religiosity, and Purchase Intention. It is hoped that the results of this study can provide recommendations to the film industry to expand the diversification of Indonesian film genres, especially films. Islam and improve the quality of Indonesian cinema

Abstrak :
Kameramen merupakan suatu pekerjaan yang akan memiliki peran penting dalam industri perfilman dan konten Over-The-Top (OTT). Dengan adanya tren peningkatan konsumsi film dan konten OTT, terutama di Indonesia, terdapat peningkatan permintaan pasar akan film dan konten OTT. Hal ini membuat kru produksi terutama kameramen menjadi korban atas keinginan production house untuk dapat memproduksi episode sebanyak-banyaknya. Dalam 6 hari kerja, kameramen dapat bekerja 12 jam non-stop ditambah banyaknya tekanan fisiologis dan lingkungan. Kondisi inilah yang sering kali menyebabkan kameramen mengalami insiden Work-Related Musculoskeletal Disorder (WMSD). Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan analisis mengenai pekerjaan kameramen dengan metode Cornell Musculoskeletal Disorder Questionnare (CMDQ) dan evaluasi terhadap postur kameramen pada saat pengambilan gambar menggunakan metode Rapid Upper Limb Assessment (RULA) dan Rapid Entire Body Assessment (REBA) untuk membandingkan postur tubuh sebelum dan sesudah adanya intervensi. Dengan adanya risiko WMSD terhadap postur kameramen, peneliti mengunakan framework Hazardous Manual Task Assessment dan Hierarchy of Control untuk mengetahui sumber risiko dan bentuk pengendaliannya. Dari penggunaan framework tersebut, dihasilkan beberapa kombinasi pengendalian risiko dengan mempertimbangkan biaya investasi dari pengimplementasian kombinasi tersebut. Melalui proyeksi penerapan kombinasi pengendalian risiko, peneliti melakukan analisis RULA dan REBA setelah adanya intervensi tersebut. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kombinasi pengendalian risiko dapat mengurangi risiko kameramen mengalamai WMSD dalam aktivitas pengambilan gambar. ...... Cameraman is a job that have an important role in the film industry and Over-The-Top (OTT) content. With the increasing trend of film and OTT content consumption, especially in Indonesia, causing an increment of market demand on film and OTT content. However, the production crew especially the cameramen, often are victims of the production house's desire to be able to produce as many episodes as possible. In 6 working days, cameramen can work 12 hours non-stop coupled with physiological and environmental stress. This condition often causes cameramen to experience Work-Related Musculoskeletal Disorder (WMSD) incidents. Therefore, the researcher is trying to analyzed cameramen’s job using the Cornell Musculoskeletal Disorder Questionnaire (CMDQ) method and evaluated the cameraman's posture at the time of shooting using the Rapid Upper Limb Assessment (RULA) and Rapid Entire Body Assessment (REBA) methods to compare body postures before and after intervention during shooting activity on several postures. With the risk of WMSD on cameraman posture, Hazardous Manual Task Assessment framework and Hierarchy of Control are used to determine the source of risk and the form of control. From the use of these frameworks, several risk prevention methods combinations are generated by considering the investment costs of implementing these combinations. The researcher applied a combination of risks, performed RULA and REBA analysis after the intervention. Thus, it can be said that the combinations of risk control can reduce the risk of cameramen experiencing WMSD when shooting activity.

Abstrak :
ABSTRACT
Pembajakan film menjadi lazim seiring tersebarnya akses Internet yang menjadi semakin umum di seluruh dunia. Akses pengunduhan film ilegal menjadi lebih mudah bagi pengguna Internet dengan adanya protokol P2P dan situs online streaming. Oleh sebab itu industry perfilman lah yang dirugikan atas perkembangan dan maraknya pembajakan film. Penelitian ini sebertujuan untuk menganalisa Undang-undang UU kekayaan intelektual IP yang berkaitan dengan film dan meninjau kemungkinan solusi untuk masalah ini. Ulasan hukum dan tinjauan pustaka dilakukan beserta dengan pembagian kuesioner. Hal ini ditemukan bahwa ketatnya UU Kekayaan Intelektual di sebuah negara berkontribusi dalam melindungi industri dari pembajakan serta inovasi dari perusahaan jasa streaming dapat menyediakan platform baru bagi industri perfilman untuk mengubah model bisnis mereka.

---

ABSTRACT
Movie piracy becomes prevalent as the Internet becomes common all over the world. Means of accessing illegal movies are becoming easier for wide population to access such as the P2P protocols and streaming websites. The developments of the above contribute to incongruences in the motion picture industry, as they are the ones who bear the disadvantages from movie piracy. This study thus aims to analyze the Intellectual Property IP Law related to motion picture and review possible solutions to these problems. Reviews of the laws and literature were conducted and questionnaires were distributed. It is found that stringent Intellectual Property contribute in protecting the industry from piracy as well as innovation from streaming services company can provide new platform for the industry to modify their business model.