Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kematian merupakan hal yang pasti dialami oleh setiap manusia, dan akibat hukumnya tidak dapat dihindari. Salah satu akibat hukum dari kematian yaitu terdapatnya peralihan harta peninggalan dari pihak yang mati kepada pihak yang masih hidup, yang termasuk ke dalam hukum kewarisan. Persoalan yang muncul dalam hukum kewarisan salah satunya terjadi pada kasus perkara waris dalam Penetapan Waris No.24/Pdt.P/2009/PA.JP yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada 18 Juni 2009. Dalam kasus ini terjadi kewarisan di mana pewaris meninggal dunia tanpa adanya keturunan atau meninggal dalam keadaan kalalah. Kasus tersebut kemudian berkembang karena terdapat gugatan dan berakhir dalam akta perdamaian Putusan No.750/Pdt.G/2009/PA.JP. Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan mengenai pembagian waris dalam hal pewaris meninggal kalalah menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam, bagaimana pengaturan waris yang terdapat dalam Penetapan Waris No.24/Pdt.P/2009/PA.JP dan Putusan No.750/Pdt.G/2009/PA.JP dan bagaimana analisisnya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Penelusuran data dilakukan dengan menggunakan data kepustakaan melalui studi dokumen pada instansi terkait, yaitu Pengadilan Agama. Temuan data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Saudara pewaris dapat ikut mewaris apabila pewaris meninggal dalam keadaan kalalah, kesepakatan para pihak dalam suatu akta perdamaian berkaitan dengan pembagian kewarisan dibolehkan dalam Kompilasi Hukum Islam. ...... Death is inevitable by every human being, and the legal consequences can not be avoided. One of the legal consequences of the death include the inheritance law. Issues that arise in the inheritance law cases occur in cases determination of Inheritance No.24/Pdt.P/2009/PA.JP set by the Jakarta Pusat Religious Court on June 18, 2009. In cases where this occurs, inheritance heir died without offspring or die in a state of kalalah. The case is then developed with a lawsuit and ends in Verdict No.750/Pdt.G/2009/PA.JP. Problems studied in this thesis include how is inheritance in accordance with the provisions testator died kalalah based on Compilation of Islamic Law, how the arrangements contained in the Stipulation determination of Inheritance No.24/Pdt.P/2009/PA.JP and Verdict No.750/Pdt.G/2009/PA.JP and how the analysis is based on Islamic Law Compilation. Data retrieval is done by using the data in the literature through the study of documents related institutions, the religious court. Findings Data were analyzed using qualitative methods. Siblings can participate in case where heir died of kalalah, the agreement of the parties to a deed of peace deals with the division of inheritance is allowed in the Compilation of Islamic Law.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai pembagian harta peninggalan pewaris kepada ahli waris yang berhak berdasarkan sistem hukum perdata yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembagian harta peninggalan dari perkawinan pertama dan kedua sebagaimana surat keterangan waris yang dibuat istri dan anak-anak dari perkawinan kedua tanpa melibatkan ahli waris dari perkawinan pertama. Pewarisan hanya berlangsung karena kematian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 830 KUHPerdata. Pembagian harta peninggalan tidak dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Dalam hal mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu jika perkawinan tersebut adalah yang kedua kalinya, bagian suami atau istri yang ditinggalkan tidak mendapat bagian warisan lebih besar dari anak-anak dari perkawinan yang pertama dan bagian yang didapat tidak boleh lebih dari seperempat harta peninggalan pewaris. Surat keterangan waris yang dibuat oleh istri dan anak-anak dari perkawinan kedua untuk melakukan peralihan hak atas tanah warisan dan menguasai objek tanah warisan yang belum dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tanpa melibatkan ahli waris lain merupakan perbuatan melawan hukum. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pembagian harta peninggalan waris terhadap ahli waris dari perkawinan pertana dan kedua berdasarkan putusan mahkamah agung nomor 1996 k/pdt/2018; dan keabsahan surat keterangan waris yang dibuat oleh istri dan anak-anak dari perkawinan kedua tanpa melibatkan ahli waris dari perkawinan pertama berdasarkan putusan mahkamah agung nomor 1996 k/pdt/2018. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder. Hasil penelitian meliputi pembagian harta peninggalan pewaris kepada ahli waris dari perkawinan pertama dan perkawinan kedua sebagaimana ditentukan dalam Pasal 852 dan 852a KUHPerdata. Surat keterangan waris yang dibuat oleh istri dan anak-anak dari perkawinan kedua harus melibatkan ahli waris dari perkawinan pertama yang memuat pembagian harta peninggalan pewaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi menjamin keadilan sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan ......This study discusses the distribution of the inheritance of the heir to the rightful heirs based on the civil law system which is subject to the Civil Code. This study aims to analyze the distribution of inheritance from the first and second marriages as well as the inheritance certificates made by the wife and children from the second marriage without involving the heirs from the first marriage. Inheritance only takes place due to death as stipulated in Article 830 of the Civil Code. The division of inheritance is not differentiated between men and women. In the case of inheritance of a husband or wife who dies first if the marriage is the second time, the share of the husband or wife who is left behind does not get a share of the inheritance that is greater than the children from the first marriage and the share obtained cannot be more than a quarter of the property. heir inheritance. Inheritance certificate made by the wife and children from the second marriage to transfer the rights to the inherited land and control the object of the inherited land that has not been distributed to all entitled heirs determined by legislation without involving other heirs is an act against law. The problems raised in this study are regarding the distribution of inheritance to the heirs of the first and second marriages based on the decision of the supreme court number 1996 k/pdt/2018; and the validity of the inheritance certificate made by the wife and children from the second marriage without involving the heirs from the first marriage based on the decision of the Supreme Court number 1996 k/pdt/2018. To answer these problems used normative juridical research methods using secondary data types. The results of the study include the distribution of the inheritance of the heir to the heirs of the first and second marriages as specified in Articles 852 and 852a of the Civil Code. The inheritance certificate made by the wife and children from the second marriage must involve the heirs from the first marriage which contains the distribution of the inheritance of the testator in accordance with the laws and regulations in order to ensure justice so that neither party is harmed.This study discusses the distribution of the inheritance of the heir to the rightful heirs based on the civil law system which is subject to the Civil Code. This study aims to analyze the distribution of inheritance from the first and second marriages as well as the inheritance certificates made by the wife and children from the second marriage without involving the heirs from the first marriage. Inheritance only takes place due to death as stipulated in Article 830 of the Civil Code. The division of inheritance is not differentiated between men and women. In the case of inheritance of a husband or wife who dies first if the marriage is the second time, the share of the husband or wife who is left behind does not get a share of the inheritance that is greater than the children from the first marriage and the share obtained cannot be more than a quarter of the property. heir inheritance. Inheritance certificate made by the wife and children from the second marriage to transfer the rights to the inherited land and control the object of the inherited land that has not been distributed to all entitled heirs determined by legislation without involving other heirs is an act against law. The problems raised in this study are regarding the distribution of inheritance to the heirs of the first and second marriages based on the decision of the supreme court number 1996 k/pdt/2018; and the validity of the inheritance certificate made by the wife and children from the second marriage without involving the heirs from the first marriage based on the decision of the Supreme Court number 1996 k/pdt/2018. To answer these problems used normative juridical research methods using secondary data types. The results of the study include the distribution of the inheritance of the heir to the heirs of the first and second marriages as specified in Articles 852 and 852a of the Civil Code. The inheritance certificate made by the wife and children from the second marriage must involve the heirs from the first marriage which contains the distribution of the inheritance of the testator in accordance with the laws and regulations in order to ensure justice so that neither party is harmed.