Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Gagalnya kerja sama antar Australia dan Timor-Leste untuk membentuk regional processing centre menimbulkan pertanyaan mengenai peran Bali Process dalam mempengaruhi perilaku negara anggotanya. Sebagai institusi internasional, idealnya Bali Process mampu membantu konvergensi perilaku negara-negara anggotanya. Namun pada realitanya, terjadi divergensi perilaku ketika Timor-Leste menolak usulan kerja sama Australia untuk membentuk regional processing centre. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan efek divergen dari Bali Process sehingga menyebabkan gagalnya kerja sama antara Australia dan Timor-Leste dalam membentuk regional processing centre. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori mengenai efek divergen dari institusi internasional terhadap perilaku negara dengan menggunakan metode kongruen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efek divergen dari Bali Process disebabkan oleh dua hal. Pertama, perbedaan tingkat eksternalitas isu migrasi iregular bagi Australia dan Timor-Leste. Kedua, perbedaan posisi isu regional processing centre dalam politik domestik Australia dan Timor-Leste. Efek divergen tersebut membuat Bali Process tidak dapat memfasilitasi kerja sama pembentukan regional processing centre antara Australia dan Timor-Leste.

---

The failure of cooperation between Australia and Timor-Leste to build a regional processing centre questions the role of Bali Process in influencing the behavior of its member states. Ideally, as an international institution, Bali Process should be able to help converged its member states? behavior. In reality, there is a diverging behavior when Timor-Leste refused Australia?s cooperation proposal to build regional processing centre. This study aims to uncover factors that caused the divergence effect of Bali Process that lead to the failure of cooperation between Australia and Timor-Leste. Along with congruence method, this study used the theory of divergence effect of international institutions to states? behavior. The study showed that the divergence effect of Bali Process is caused by two factors. First, the difference in level of externalities of irregular migration issue for Australia and Timor-Leste. Second, the difference on the position of regional processing centre issue in Australia?s and Timor-Leste?s domestic politics. That divergence effect causes the inability of Bali Process to facilitate the cooperation between Australia and Timor-Leste to establish regional processing centre.

Abstrak :
Tesis ini mengkaji tentang kinerja humas pemerintahan, dengan pendekatan konsep ?agenda building?. Metode yang digunakan ialah analisis kualitatif deskriptif melalui salah satunya ialah dari proses wawancara. Yang melatar belakangi penelitian ini ialah dari fenomena krisis yang terjadi di Wilayah Pemerintahan Provinsi Banten pasca kepemimpinan Ratu Atut Chosiyah, dengan bertujuan menjelaskan: a. bagaimana suatu ?agenda building? digunakan oleh humas pemerintahan dalam menganalisis krisis, tujuannya bertumpu pada pemulihan citra politik institusi pemerintahan; b. mengapa ?agenda building? yang dilakukan terhadap humas pemerintahan dalam menganalisis krisis, di sini peneliti mengkaji tentang reaksi humas pemerintahan dalam menggunakan hasil analisis krisis tersebut, meliputi: reaksi pada fenomena krisis, komunikasi institusi pemerintahan, sinergitas humas pemerintahan, dan manajemen humas pemerintahan; dan c. ingin mengetahui apakah kinerja humas pemerintahan dapat memulihkan citra politik institusi pemerintahan dengan menggunakan ?agenda building?. Penelitian ini semata-mata untuk kemaslahatan bersama, mengkaji data dengan bertumpu pada konsep-konsep perbaikan citra, mempertahankan prinsip kerja, dan membangunnya dengan kedisiplinan. Humas yang menjadi icon publik, penyambung aksi publik kepada pemerintahan. Apa yang terjadi di publik, maka itu yang dijadikan program humas pemerintahan. ......This thesis examines the performance of government public relations, with the approach of the concept of "agenda building". The method used is descriptive qualitative analysis through one of them is from the interview process. The background for this study is from the crisis phenomenon in the post Administrative Region Banten Ratu Atut Chosiyah leadership, with the purpose of explaining: a. how an "agenda building" used by the PR government in analyzing the crisis, the goal of recovery rests on the political image of government institutions; b. why "agenda building" carried out against government in analyzing the crisis public relations, here the researchers evaluated the reaction of the government public relations using the results of the analysis of the crisis, including: a reaction to the phenomenon of the crisis, the government's communications, the synergy of government public relations, public relations management and governance; and c. wanted to know whether the government can recover the performance of public relations the political image of government institutions by using the "agenda building". This study was solely for the benefit together, reviewing the data with the rest on the concepts of image enhancement, maintaining the principle of work, and build it with discipline. Publicist who became a public icon, connecting the public to the government action. What happens in public, then it is used as a public relations program administration.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dampak dari kualitas institusi dan derajat regulasi mata uang kripto antar negara terhadap penggunaan teknologi mata uang kripo pada level mikro dan menyoroti pentingnya perbaikan kualitas institusi sebagai prasyarat untuk menghadapi perkembangan teknologi finansial. Dengan menggunakan analisismodel efek acak Tobit, studi ini menunjukkan bahwa negara-negara yang menetapkan kerangka regulasi terhadap mata uang kripto berimplikasi pada jumlah penggunaan teknologi mata uang kripto yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara yang tidak memiliki kerangka regulasi khusus. Sebaliknya, negara-negara yang melarang peredaran mata uang kripto tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap penggunaan teknologi mata uang kripto. Keputusan pemerintah untuk menetapkan kerangka regulasi bagi mata uang kripto akan memiliki dampak yang lebih efektif apabila diimbangi oleh perbaikan kualitas institusi yang berimplikasi pada penggunaan mata uang kripto. ......This study aims to investigate the impact of institutional quality and cryptocurrency regulatory frameworks’ degree across countries on its technology adoption in the microlevel and resulted the highlights of the importance of institutional development as a necessary prerequisite before having exposure to new practises in the financial system. By using random-effect Tobit analysis, this study found that countries with a clear regulatory framework standpoint towards cryptocurrency will have a higher number on the adoption of its technology rather than countries without a regulatory framework. Meanwhile, countries with a restrictive standpoint have no significant impact on the adoption of cryptocurrency technology. This regulatory framework will have a better outcome with an improvement in the quality of institutions which will affect the reduction of cryptocurrency’s actual use.

Abstrak :
Notaris sebagai pegawai pemerintah yang berdiri sendiri, didelegasikan untuk menjalankan sebagian kewenangan pemerintah dalam hal membuat Akta Otentik yang diakui sebagai kebenaran yang mempunyai kekuatan pembuktian formal dan kekuatan daya eksekusi, selama akta yang dibuat memenuhi syarat otentisitas yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Dengan kewenangan tersebut, Institusi Notaris perlu diawasi oleh Pemerintah agar ketika menjalankan kewenangannya memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris yaitu Undangundang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Mekanisme pengawasan ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris yang bertugas selain mengawasi juga memeriksa dan membina Notaris. Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah: 1. Bagaimana bentuk dan mekanisme pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris?, 2. Bagaimanakah bentuk pelanggaran hukum yang terjadi dalam praktek Notaris?, dan 3. Bagaimana peran Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan persetujuannya, terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Notaris?. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normative dan hasil penelitian akan bersifat deskriptif analitis evaluatif. Pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan oleh Majelis Pengawas Notaris dilakukan dengan membentuk Majelis Pengawas. Tonggak pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan ini berada pada Majelis Pengawas Daerah, karena dalam pelaksanaannya MPW berkedudukan sebagai penerus atau tindak lanjut dari apa yang telah dilakukan oleh MPD terkait dengan adanya penemuan-penemuan berupa pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Dalam praktek, pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dapat mengangkibatkan akta mengalami degradasi kekuatan pembuktian dari sempurna menjadi hanya berkekuatan pembuktian bawah tangan, bahkan sebuah akta Notaris dapat batal demi hukum.

---

Notary as a independent government employees, delegated to run the government in terms of making authentic deed recognized as a formal evidentiary strengt and power of execution, as long as the deed made eligible authenticity specified in Article 1868 Civil Code. With such authority, Public Notary Institutions need to be supervised by the Government so that when executing authority relating to the implementation of the duties of Public Notary Law and Notary Public Code of Ethics. Oversight mechanism is done by the Minister of Justice and Human Rights by establishing a Council of Trustees who served in addition to overseeing Notary, examine and develop. The issue in this paper are: 1.What are the forms and mechanisms of oversight by the Supervisory Council of Public Notary according to Public Notary law?, 2. How is the form of legal violations that occur in practice Notary?, And 3. How does the role of the Supervisory Council Public Notary gave its approval in related examinations conducted by the police against ? This study is a research library that normative law and descriptive research will be analytical evaluative. Milestone of monitoring, inspection, and coaching are at the Regional Supervisory Council (MPD), because in actual MPW as the successor or follow-up of what has been done by the MPD who findings of violations commited by the Notary in practice. Violations commited by the Notary had been made authentic deed degrades the strength of evidence from perfect to just below the hand strength of evidence, even a notary deed can be null and void.