Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di tengah perkembangan teknologi inovasi digital yang semakin berkembang, dikenal istilah Financial Technology (FinTech) untuk menggambarkan industri keuangan digital. Industri asuransi menjadi salah satu bidang yang turut dimanfaatkan oleh perkembangan FinTech, yang kemudian dikenal dengan Insurance Technology (InsurTech). Di Indonesia sendiri hanya terdapat usaha InsurTech Aggregator sebagai marketplace penyedia layanan penjualan asuransi. InsurTech serta kemudahan yang dijanjikannya diyakinkan dapat meningkatkan angka penetrasi asuransi di Indonesia. Namun, absennya regulasi yang mengatur mengenai InsurTech secara spesifik membuat penyelenggaraan InsurTech belum maksimal. Regulasi InsurTech saat ini hanya sebatas UU No. 40/2014 yang mengatur mengenai industri asuransi secara keseluruhan dan POJK No. 13/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Penelitian ini akan membahas mengenai perbandingan usaha asuransi dengan usaha InsurTech jenis agregator dan peran pentingnya regulasi InsurTech, serta dibandingkan dengan Inggris melalui penelitian yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa InsurTech Aggregator bukan merupakan usaha asuransi, namun termasuk ke dalam usaha perasuransian. Selain itu, penyelenggaraan InsurTech di Inggris sudah lebih mapan meskipun Inggris juga belum memiliki regulasi khusus terkait InsurTech dan hanya diatur melalui Solvency II yang mengatur mengenai industri asuransi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu segera merumuskan peraturan yang mengatur mengenai InsurTech agar penyelenggaraan InsurTech menjadi lebih optimal.

---

In the growing development of digital innovation technology, the term Financial Technology (FinTech) describes the digital financial industry. The insurance industry is one of the fields that has benefited from the development of FinTech, which became known as Insurance Technology (InsurTech). In Indonesia, only the InsurTech Aggregator business is available and operates as a marketplace providing insurance sales services. InsurTech and its convenience will increase insurance penetration rates in Indonesia. However, the absence of regulations specifically about InsurTech has made InsurTech implementation not optimal. InsurTech’s current regulations are limited to Law No. 40/2014, which regulates the insurance industry as a whole, and POJK No. 13/2018, concerning Digital Financial Innovation in the Financial Services Sector. This research will discuss the comparison of the insurance business with the aggregator-type InsurTech business and the vital role of InsurTech regulation, as well as compare it to the United Kingdom through normative juridical research by conducting literature studies. The study results show that InsurTech Aggregator is not a general insurance business but an insurance-related business. In addition, the implementation of InsurTech in the United Kingdom is more established. However, the United Kingdom also does not yet have specific regulations related to InsurTech and is only regulated through Solvency II, which regulates the insurance industry as a whole. Therefore, the Indonesian government needs to immediately formulate regulations governing InsurTech so that the implementation of InsurTech can be more optimal."

"Perkembangan teknologi yang pesat pada era Revolusi Industri 4.0 saat ini telah memunculkan inovasi digital di berbagai sektor usaha, salah satunya usaha perasuransian berbasis teknologi atau Insurtech. Dalam bisnis prosesnya Insurtech menggunakan platform aplikasi atau website yang menggunakan kecerdasan artifisial sebagai sistem elektronik. Penelitian ini berfokus untuk menganalisa pengaturan hukum atas kecerdasan artifisial di Indonesia, juga mengenai aspek perlindungan privasi dan data pribadi terhadap penggunaan kecerdasan artifisial tersebut khususnya dalam sektor Insurtech. Selain dari itu, penelitian ini juga akan menganalisa bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum dalam penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) kecerdasan artifisial tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan berbasis kepustakaan dengan jenis data sekunder untuk dianalisa. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kecerdasan artifisial harus memenuhi aspek ethical & trustworthy, serta pada dasarnya kecerdasan artifisial merupakan bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang diatur dalam UUD 1945 beserta berbagai aturan hukum antara lain UU Sisnas IPTEK dan juga UU ITE beserta berbagai turunannya. Lebih lanjut, sebagai suatu inovasi digital, kegiatan usaha Insurtech tidak saja tunduk pada aturan hukum yang berlaku pada sektor jasa keuangan, namun juga kepada ketentuan yang berlaku dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk dalam hal perlindungan terhadap privasi dan data pribadi dalam sektor Insurtech, meskipun prinsip perlindungan dalam kedua sektor tersebut tidak sepenuhnya harmonis. Sebagai suatu bahan analisa, dikaji Ketentuan Layanan dan Kebijakan Privasi dari Qoala suatu brand yang bergerak dalam usaha Insurtech. Selain itu sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dalam litbangjirap kecerdasan artifisial dapat merujuk pada perspektif hukum administrasi negara, perdata, maupun juga pidana.

---

The rapid development of technology in this Industrial Revolution 4.0 era has increased digital innovation in various business sectors, one of them is a technology-based insurance business or Insurtech. The business process of Insurtech utilize an artificial intelligence-based application or website platforms as an electronic system. This research focuses on the analysis of artificial intelligence regulations in Indonesia, as well as on the aspects of privacy and personal data protection towards the use of artificial intelligence, especially in the Insurtech sector. In addition, this research will also analyze the types of legal responsibility within the artificial intelligence’s research, development, assessment, and application (abbreviated as “litbangjirap”). The research use literature-based of normative juridical method with secondary data types analysis. Based on the research results, it is identified that artificial intelligence must fulfill the ethical & trustworthy aspects, and basically the artificial intelligence is part of science and technology which regulated under the 1945 Constitution and other laws and regulations including the National Science and Technology System Law and the Information and Electronic Transaction (locally known as “ITE”) Law together with its derivatives regulations. Further, as a digital innovation, Insurtech's business activities are not only subject to the applicable regulations in the financial services sector but also subject to the prevailing provisions on ITE which includes the protection of privacy and personal data matters, although the principles in both sectors are not fully harmonious. The Terms of Service and Privacy Policy of Qoala, a brand that engaged in Insurtech business, are reviewed as the analysis material. In addition, as a form of legal responsibility in “litbangjirap” of artificial intelligence, it referred to the state administrative, civil and criminal laws perspectives."

"Salah satu jenis teknologi yang sering digunakan di bidang perasuransian karena keakuratannya dalam menghitung dan mengolah data serta kemampuannya dalam mempercepat proses perasuransian khususnya dalam penanganan klaim adalah Artificial Intelligence (AI). Di Indonesia, AI belum diatur, tetapi AI dapat dianggap sebagai Agen Elektronik menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Setiap Agen Elektronik wajib mematuhi Pasal 15 UU ITE untuk mematuhi hukum, termasuk AI. Meskipun teknologi ini sangat canggih, namun kesesuaiannya dengan prinsip asuransi, khususnya Utmost Good Faith dalam klaim, perlu digali lebih dalam karena penggunaan mesin tidak sesuai dengan prinsip dasar yaitu transparansi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan akan menguraikan lebih lanjut bagaimana AI digunakan untuk menangani klaim asuransi, kesesuaian penerapan AI dalam menangani klaim asuransi dengan itikad baik, dan kesesuaiannya dengan Pasal 15 UU ITE. Studi ini menemukan bahwa penggunaan AI di Insurtech dapat diimplementasikan melalui berbagai aplikasi AI, dan AI tidak sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip Utmost Good Faith. Namun, hal itu sesuai dengan prinsip dalam Pasal 15 UU ITE. Untuk melengkapi kajian tersebut, Indonesia membutuhkan regulasi AI, Insurtech, dan pengawasan ketat terkait penggunaan mesin agar sesuai dengan prinsip.

---

One of the types of technology that is frequently used in the insurance sector due to its accuracy in calculating and processing data and ability to speed up the insurance process, especially in handling claims, is Artificial Intelligence (AI). In Indonesia, AI is not yet regulated, but AI can be considered an Electronic Agent according to the Information and Electronic Transactions Law (ITE Law). Every Electronic Agent must adhere to Article 15 of the ITE Law to comply the law, including AI. Although this technology is highly sophisticated, its suitability with insurance principles, specifically Utmost Good Faith in claims, needs to be explored further due to the use of machines is not in line with the basics of the principle, which is transparency. This study used the normative juridical approach and will elaborate further on how AI is being used to handle insurance claims, the suitability of the implementation of AI in handling insurance claims with Utmost Good Faith, and its suitability in accordance with Article 15 of the ITE Law. This study found that the use of AI at Insurtech can be implemented through different applications of AI, and AI does not fully comply with the principles of Utmost Good Faith. However, it does comply with the principles in Article 15 of the ITE Law. To complete the study, Indonesia needs regulation for AI, Insurtech, and strict supervision regarding the use of machines to comply with the principle."