Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tema pokok dari penulisan karya akhir ini adalah membahas strategi kawasan Batam guna meningkatkan daya saing dalam upaya merebut penanaman modal asing terhadap pesaing-pesaing kawasan investasi lain, pengaruh penetapan kebijakan dalam negeri, serta pengaruh kebijakan luar negeri antara lain dengan diberlakukannya Daerah Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA).

Tujuan dari penulisan karya akillr ini adalah memberikan strategi altematif bagi kawasan Batam untuk dapat melanjutkan pembangunan kawasan secara berkesinambungan dengan memperhatikan faktor-faktor perubahan yang teijadi diluar maupun didalam kawasan.

Guna memperoleh altematif strategi bcrsaing, sebagai sarana melakukan analisis akan digunakan analisis SWOT serta beberapa analisis tunman lainnya, seperti SFAS (Strategic factor Analysis Summary), TOWS Matrik dan lnternal-Ekstemal Matrik. Penggunaan beberapa sarana melakukan anal isis seperti disebutkan diatas, dilakukan. untuk mempertajam hasil analisis yang dituangkan dalam kesimpulan penulisan karya akhir ini.

Hasil penelitian dari karya akhir ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pengambil keputusan pengelola kawasan Batam sebagai bahan pertimbangan pembangunan strategi pengembangan kawasan. Mengingat data masukan berupa kondisi lingkungan internal dan ekstemal kawasan yang sewaktu-waktu dapat berubah, maka hasil kesimpulan dan saran penulisan ini berlaku hila kondisi lingkungan kawasan adalah sebagai tertulis dalam karya akhir ini yang merupakan kondisi lingkungan internal dan eksternal kawasan sebelum penulisan disusun.

Abstrak :
Since the end of the Cold War there has been an explosion of international courts and tribunals that sit apart from domestic legal systems, yet they are often woefully inadequate for their stated purposes. This book explores common problems across these courts, and applies a constructivist theory of international relations to explain their operation. Often established by states as signals of their commitment to moral values and political ideology, once created these courts find themselves trapped between the interests of the Great Powers. Some endure irrelevance, their judgements ignored. Yet more are unusably slow. Still others exhibit demonstrable political bias. Their common failings suggest that international law is not nearly as robust as it claims. The author skilfully shows that international courts are a species of international organisation, and share the same challenges of bureaucracy and unaccountability as have plagued the United Nations. Mirages of International Justice will be of particular interest to scholars and practitioners interested in critiques of the European Court of Human Rights, the World Trade Organisation, investment treaty arbitration, the EU courts, the international criminal courts, the International Court of Justice and public international law in general. Students of international relations and advocates for reform of international organisations will also learn much from this insightful study

Abstrak :
It is a settled rule of international law that a State may not rely on the provisions of its 'internal law' as justification for failing to comply with international obligations. However, the judiciaries of most countries, including those with a high record of compliance with international norms, have increasingly felt the need to preserve the area of fundamental principles, where the State's inclination to retain full sovereignty seems to act as an unbreakable 'counter-limit' to the limitations deriving from international law. This volume explores this trend by adopting a comparative perspective, addressing the question of how conflicts between international law and national fundamental principles are dealt with and resolved within a specific legal system. The contributing authors identify common tendencies and fundamental differences in the approaches and evaluate the implications of this practice for the future of the principle of supremacy of international law.

Abstrak :
Tesis ini menggunakan perspektif realis untuk mengkaji fenomena kebijakan Amerika Serikat dalam Konflik Israel-Palestina di masa Pemerintahan Clinton II (periode 1996-2000). AS menyadari bahwa dunia semakin multipolar dan interdependen, tak ada satu negara mana pun yang mampu sendirian menentukan segala sesuatunya. Mengingat AS selama ini aktif dalam perumusan terms of peace di Timur Tengah sampai pada tingkat tertentu yang dapat diterima oleh negara-negara Arab, dukungan yang aktif terhadap Israel dan disisi lain AS juga menginginkan dukungan dan kerjasama negara-negara sekutu terhadap kepentingan strategis akan kebutuhan minyak di Timur Tengah. AS mencoba menerapkan empat skenario strategi untuk mengamankan "kepentingan politis" tersebut, yaitu: Pertama, membangun pengaturan bersama di kawasan Teluk. Kedua, memperkuat usaha-usaha untuk mengendalikan proliferasi berbagai senjata pemusnah massal (weapon mass-destruction). Ketiga, meningkatkan pembangunan ekonomi. Keempat, memanfaatkan berbagai kesempatan baru dalam usahanya mencapai situasi damai dan aman dalam proses perdamaian dan keamanan Arab-Israel. Sebagai negara dengan kekuatan terbesar di dunia dan pemimpin di dalam masyarakat internasional, maka Clinton ingin menciptakan, mendukung dan memimpin persekutuan bangsa-bangsa dan lembaga-lembaga yang memajukan kepentingan nasional AS dan kepentingan bersama para mitra internasional AS. Akhir dari Perang Dingin menampilkan Clinton kepada adanya suatu peluang bersejarah untuk memperbarui dan meluaskan persekutuan AS dengan membangun Eropa yang damai, tak terpecah-belah, dan demokratis. Yakni, dengan membentuk suatu masyarakat bangsa-bangsa Asia dan Timur Tengah yang lebih stabil, lebih terbuka dan demokratis, seperti yang dilakukan di Eropa. Ditegaskan pula oleh Clinton, bahwa dalam mewujudkan tujuannya lebih di tekankan kepada demokrasi daripada penggunaan kekuatan militer, namun, selalu siap menggunakan kekuatan militer jika diperlukan untuk mempertahankan kepentingan nasional AS. Namun, sesuatu hal yang tak akan pernah berubah, AS akan terus mempertahankan, bahkan dengan segala cara, hegemoninya di berbagai kawasan, khususnya di kawasan Timur Tengah. Hal ini disebabkan karena adanya faktor-faktor; Pertama, minyak, seperti diketahui 25% suplai minyak dunia berasal dari Timur Tengah dan kawasan ini menyimpan 2/3 cadangan minyak dunia. Jika suplai minyak Timur Tengah berhenti, maka tidak hanya memperburuk ekonomi AS sendiri, melainkan dapat mengulang resesi ekonomi dunia di tahun 1930-an. Kedua, faktor geostrategis kawasan Teluk antara Asia Barat, Timur Tengah, Asia Tengah, Afrika Utara dan Asia Selatan Dimana AS memandang kepentingannya di wilayah ini sudah cukup dalam dan lama, sehingga AS tidak akan dengan mudah mundur dan menyerahkan begitu saja kepada negara lain yang ikut berkepentingan di wilayah tersebut. Dalam tujuan nasionalnya, AS mempunyai minat serius dalam menyelesaikan perdamaian yang adil, menyeluruh dan kekal dalam konflik Timur Tengah, dalam hal ini memastikan kesejahteraan/kesehatan dan keamanan Israel, membantu negara-negara Arab yang menjadi sekutu AS, dan menjaga kestabilan harga minyak pada harga yang pantas. Strategi AS mencerminkan tujuan yang akan dicapai dan mengadaptasi karakteristik wilayah di Timur Tengah dalam pencapaian tujuan perdamaian dan stabilitas kawasan.