Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini memfokuskan diri dalam peran Mahmoud Ahmadinejad tentang kebijakan nuklir Iran. Dia memiliki pandangan kalau Iran memiliki hak yang sama dengan negara lain pemilik teknologi nuklir. Ahmadinejad percaya bahwa tak negara di dunia ini yang bisa mencegah perkembangan nuklir Iran karena mereka bergerak dalam kerangka hukum yang sama yaitu ratifikasi NPT. Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah kualitatif dengan pengumpulan data yang berasal lewat pembelajaran literatur. Analisa yang digunakan adalah deksriptif dengan menggambarkan bagaimana Ahmadinejad menjalankan perannya sebagai pemimpin untuk menjalankan kebijakan nuklir Iran.Ada beberapa hal yang membuat Ahmadinejad bisa menggalang dukungan dari masyarakatnya. Hal-hal inilah yang membuat rakyat Iran mendukung kebijakannya tentang nuklir. Dukungan juga datang dari pemimpin spiritual tertinggi di Iran Imam Khameini. Mayoritas rakyat Iran percaya kalau Ahmadinejad bisa membawa mereka kembali kepada kejayaan bangsanya seperti di tahun 1979. Saat itu, Imam Khomeini menjabat sebagai pemimpin tertinggi negara itu. Fakta tersebut membuat bangsa lain, terutama AS, sulit untuk menjatuhkan kredebilitas Iran dalam hal pembangunan proyek nuklir.Menurut Ahmadinejad, Iran memiliki hak yang sama dengan negara lain untuk mempunyai teknologi nuklir. Terlebih lagi tak ada bukti kuat kalau Iran telah mengembangkan senjata pemusnah massal seperti yang selama ini dituduhkan oleh AS. Argumen ini bisa terbukti lewat pemaparan beberapa buku dan peneliti yang terlibat langsung dalam pembangunan nuklir Iran. Penelitian ini bertujuan menunjukkan kalau Ahmadinejad berhasil melakukan perannya sebagai seorang pemimpin. Hal ini akhirnya berujung pada dukungan masyarakat Iran pada kebijakan yang diambilnya. Dalam pemahaman Ahmadinejad, Iran bergerak dalam kerangka hukum yang sama dengan negara-negara lain. Beberapa hal pendulung inilah yang akhirnya membedakan peranan Ahmadinejad dari para pemimpin Iran sebelumnya.

---

This research focuses on Mahmoud Ahmadinejad`s role in Iran's nuclear policies. He views that Iran has the same rights as other nuclear-weapon states. He believes that none of countries around the world could prevent Iran to develop nuclear technology because they had already ratified the NPT agreement. The methodology applied in this research is that of qualitative methods while the data is acquired through literary studies. The research applies descriptive analysis, which illustrates the role of Ahmadinejad in issued Iran's nuclear policies.There are various factors that have helped Ahmadinejad gain his leadership. He is fully supported by the Iranian people as well as Iranian Supreme Leader Imam Khameini. Most Iranians rely on a faith that Ahmadinejad can bring Iran into glory as it was in 1979 when Khomeini ruled the nation. The above facts aroused difficulties for other nations, especially the United States, for preventing Iran from expanding the nuclear projects.According to Ahmadinejad, Iran has the same rights as other countries to establish nuclear technology. Moreover, there are no strong evidences that Iran has developed nuclear to produce weapons of mass destruction as had been accused by the United States. This argument has its ground on evidences taken from books and information provided by several researchers involved in the investigation of Iran's nuclear. This research aims at showing that Ahmadinejad underscores a thought that Iran has the same rights as other countries which ratified the treaty of the non-proliferation of nuclear weapons (NPT). In Ahmadinejad's opinion, Iran is on the equal frame of laws. As a result, strong argument as to why the nation should stop the nuclear program is not available. Ahmadinejad's distinguished figure compared to former Iranian leaders has propped his role in the Iran's nuclear policies."

"ABSTRAKIran sebagai negara yang berpenduduk kurang lebih 70 juta jiwa (2006) telah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan terutama dalam bidang industri, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi ini sudah barang tentu membutuhkan sumber energi yang besar pula mengingat hampir 90% masyarakat Iran menggunakan energi listrik dalam menjalankan aktifitas, dan memenuhi kebutuhan mereka. Teknologi nuklir yang dirniliki Iran merupakan satu-satunya solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi pcngganti minyak. Teknologi nuklir ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat Iran, sehingga pemerintali Iran harta menjaga, mengembangkan, bahkan kalau perlu mempertahankannya dari hambatan dan tekanan baik yang datang dari dalam ataupun dari luar negerinya, mengingat teknologi nuklir Iran sudah menjadi kebutuhan dan kepentingan nasional mereka.Namun dalam perjalanannya, pelaksanaan kepentingan nasional ini tentyata mendapat hambatan, tekanan, bahkan ancaman dari negara luar terutama Amerika Serikat dan Israel. Kecurigaan akan penyalahgunaan tehnologi nuklir untuk energi menjadi tehnologi senjata nuklir merupakan akar pennasalahan berubahnya kasus nuklir Iran sebagai kasus domestik menjadi kasus internasional. Pemerintah Iran terpaksa hares mengeluarkan kebijakan luar negerinya untuk mernbenarkan, membela, dan meyakinkan dunia intemasional bahwa program nuklir Iran adalah untuk tujuan damai. Terjadinya perbedaan pandangan tentang kasus nuklir Iran yang terjadi antara pernerintah Iran dengan AS, Israel, serta beberapa negara lainnya, telah memaksa kedua belah pihak melakukan berbagai macam cara demi tercapainya tujuan mereka. AS, Israel dan beberapa negara lainnya selalu menekan Iran dengan ancaman akan membawa kasus nuklir Iran ke DK PBB dan akan menjatuhkan sanksi kepada Iran apabila Iran tetap dengan pendiriannya melanjutkan program nuklirnya. Sementara pemerintah Iran seolah oleh tidak memperdulikan ancaman itu dengan keyakinan bahwa program nuklirnya tidak menyalahi aturan yang ditetapkan oleh IAEA, juga keanggotaan negara-negara NPT.

---

ABSTRAK

Iran as a country which has population approximately 70 million (2006) has experienced significant economic growth, especially in industry field, science and technology. This economic growth need a laver number or energy especially considering 90% or Iranian need electricity to do their activities and to iul.111 their need. Iran's nuclear teclinology is an altennualive solution to fulfill their national energy need. Nuclear program has become Iran's national interest so that Iran concluded several contracts for construction of nuclear plants and the supply of nuclear fuel. By the time of the Islamic Revolution in January 1979. Iran's nuclear program has considered on the most advanced in the Middle East.

'Concurrently, United Stated (US), Israel, and Europeans Unior Trio (EU riot accused that Iran's nuclear program as their national interest has continued to maintain that Iran is pursing an underground nuclear weapons program. And while this claim has not yet been substantiated by I AEA inspections, proponents argue tht-t hvan has violated the NP T and that the country's nuclear file should, in turn, be referred to the United Nation Security Council (UNSC) for its review. For its part, Iran's foreign policy try to convince international community dun Iran's nuclear prngrarn is a contituues to assert that pursues a nuclear progr:an with only peaceful application. While Iran's government believes that the situation may he resolved diplomatically."

"In this article , the Islamic Republic of Iran's willingness to become a full member of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) under the shadow of Iran's niclear tensions, which prepares the grounds for the establishment of the Shanghai five in 1996, its transformation to the SCO in 2001 and Post Cold War developments and the United States' presence in the region after the 9/11 terror attacks to the US ...."

"Krisis nuklir Iran berawal ketika pada Agustus 2002, Dewan Nasional Perlawanan Iran, oposisi pemerintah Iran yang berada di pengasingan, melaporkan tentang adanya fasilitas pengayaan uranium di Natanz dan fasilitas air berat di Arak. Dalam perkembangan selanjutnya, pada Januari 2006 Iran melepaskan segel IAEA dan memulai penelitian bahan bakar nuklir yang kemudian dilanjutkan dengan pengayaan uranium.Di sisi lain, pasca tragedi 11 September 2001, Amerika Serikat melakukan revisi mendasar tentang strategi keamanan nasionalnya yang tercermin dengan diadopsinya konsep preemption dan prinsip unilateralism dalam National Security Strategy (NSS) 2002. NSS 2002 merupakan justifikasi bagi Amerika Serikat untuk bertindak secara proaktif dengan menyerang negara lain yang dianggap membahayakan keamanan nasionalnya sebelum negara tersebut menyerang AS. Implikasi dari kebijakan tersebut dapat dilihat dari agresi dan invasi militer AS di Afghanistan dan Irak.Kebijakan luar negeri AS terhadap krisis nuklir Iran dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi dinamika politik domestik Amerika Serikat yang secara signifikan mempengaruhi kebijakan terhadap krisis nuklir Iran, sedangkan faktor eksternal merupakan konstelasi politik internasional yang dominan.Beberapa faktor internal adalah: National Security Strategy 2002, kepentingan strategis (minyak) AS di kawasan Teluk, perubahan persepsi publik AS tentang ancaman dan keamanan nasional, serta menguatnya peran Presiden AS dalam menentukan kebijakan luar negeri AS. Sementara itu untuk faktor eksternal, ancaman terhadap keamanan Israel, serta kebangkitan politik Islam di Timur Tengah merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh AS.Tesis ini mencoba menganalisa faktor strategis yang mendasari kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap krisis nuklir Iran pada masa pemerintahan George Walker Bush, terutama pasca dirumuskannya NSS 2002.

---

Iran's nuclear crisis began in August 2002, when Board of Iran National Resistance, oposition of Iran Government, denounced evidence of uranium enrichment facility in Natanz and heavy water reactor in Arak. In January 2006 Iran broke IAEA seal and started research on nuclear fuel, followed with uranium enrichment activity.On the contrary, post of 9/11 aftermath, US revised her fundamental national security, which reflected on adopting concept of preemption dan unilateralism into National Security Strategy (NSS) 2002. NSS 2002 acts as justification for US Government to take any necessary and proactive measure by attacking countries which endanger US interests. Transformation of US national security brings implication of military target and use of force abroad which can be obviously seen in Iraq and Afghanistan invasion.US foreign policy towards Iran's nuclear crisis is affected by many internal and external factors. Internal factors are characterized by national politics which have significant influence to perception of decision maker, while external factors attribute to dominant international politics.Some of internal factors are: National Security Strategy 2002, US interests (oil) in gulf, changing of US public opinion on threat and national security, and role of US President in guiding foreign policy. External factors are Israel's national security point of view, and the rise of political Islam in Middle East The thesis tries to analyze strategic factors of US foreign policy responding to Iran's nuclear crisis during George Walker Bush administration, mainly after NSS 2002."

"Tesis ini bertujuan menjelaskan strategi Amerika menghentikan program pengembangan nuklir Iran pada masa pemerintahan presiden George Walker Bush. Peneiitian ini menggunakan metode kualitatif dan tingkat analisa individu. Kerangka teori yang digunakan adalah teori pengamhilan keputusan Model I, dan didukung oleh teori strategi. Dalam penelitlan ini ditemukan bahwa program pengembangan nuklir Iran dapat mengancam kepentingan nasional Amerika seperti militer, ekonomi, dan hegemoninya. Alasan itulah yang membuat Amerika berkeinginan keras untuk menghentikan program nuklir Iran tersebut. Amerika sebcnarnya dapat menggunakan strategi unilateral rnelalui impelemtasi doktrin prepentif, tetapi Amerika justru memilih altematif lain, yakni dengan menggunakan strategi-strategi multilateral melalui diplomasi. Inilah yang membuat paradoksal dalam politik luar negeri Amerika. Strategi diplomasi yang ditempuh Amerika berisikan opsi-opsi dan tindakan-tindakan yang target utamanya untuk menarik simpati dan menggalang dukungan masyarakat intemasional terhadap Amerika. Dengan strategi multilateral itu Amerika berhas1I memperoleh dukungan dati elemen-elemen penting aktor intemasional dan membuat OK PBB menjatuhkan sanksi resoiusi yang sangat mempersullt Iran untuk meJanjutkan perogram pengembangan nuklimya. Jadi, pilihan strategi multilateral yang dijalankan Arnerika teJah berhasil mempersempit dan mempersulit pos1s1 [ran untuk melanjutkan program pengembangan nuklirnya. ......The purpose of this Thesis to explain American's strategy to stoping Iran's Nuclear Programs during George Walker Bush government. This thesis use qualitative method, and individual level analysis. Decision Making Model I and strategy theory used to analyse this thesis. This research found that Iran's Nuclear Programs potential to threat American's national interests, such as ma!itary, economy, and hegemony. So that, America want to end that program. American foreign policy to Iran's Nuclear Programs to catch sight of paradox. In fact, America can use preemptive military strike doctrine implementation (unilateral strategy) to stoping Iran's Nuclear Programs. But. with rationabie judgement. America prever to use diplomacy (multilateral strategy). With diplomacy strategy. America sucsess to get international community support to stoping Iran's nuclear programs."