Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang efektivitas bantuan Indonesia ke Palestina dalam menangani dampak konflik Palestina-Israel. Adapun permasalahan yang dibahas adalah diplomasi Indonesia tentang permasalahan Palestina, kebijakan luar negeri Indonesia dalam membantu Palestina, efektivitas bantuan pemerintah Indonesia dan Aksi Cepat Tanggap (ACT) ke Palestina. Terdapat tiga konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu konsep diplomasi, konsep kebijakan luar negeri dan konsep efektivitas bantuan kemanusiaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis diskriptif dengan memperoleh data melalui wawancara dan kajian studi pustaka (library interview). Tesis ini menemukan bahwa Indonesia telah melakukan berbagai langkah diplomasi di forum internasional sebagai upaya untuk mengajak seluruh masyarakat internasional mendukung upaya penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk selalu memberikan bantuan kepada Palestina baik dalam bentuk diplomasi maupun bantuan lainnya. Bantuan yang disalurkan oleh pemerintah Indonesia efektif dalam hal diplomasi akan tetapi belum cukup efektif dalam pendanaan dan capacity buiding. Sedangkan bantuan dari ACT yang telah efektif karena telah memenuhi lima kriteria dalam pemberian bantuan kemanusiaan. Kata Kunci : Efektivitas, Bantuan Indonesia, Konflik Palestina-Israel ......This thesis discusses the effectiveness of Indonesian assistance to Palestine in dealing with the impact of the Palestinian-Israeli conflict. The issues discussed were Indonesian diplomacy on the Palestinian issue, Indonesia's foreign policy in helping Palestine, the effectiveness of Indonesian government assistance and Aksi Cepat Tanggap (ACT) to Palestine. There are three theoretical concepts used in this study, namely the concept of diplomacy, foreign policy concepts and the concept of effectiveness of humanitarian assistance. The method used in this study is descriptive analysis by obtaining data through interviews and library interviews. This thesis found that Indonesia had taken various steps in diplomacy in international forums as an effort to encourage the entire international community to support efforts to resolve conflicts between Palestine and Israel. The Indonesian government is committed to always providing assistance to Palestine both in the form of diplomacy and other assistance. Assistance channeled by the Indonesian government is effective in terms of diplomacy but has not been sufficiently effective in funding and capacity building. While assistance from ACT has been effective because it has fulfilled the five criteria in providing humanitarian assistance.

Abstrak :
Arab Saudi adalah negara yang memiliki keunggulan geografis. Letak strategis dan sumber daya alam minyak merupakan aspek yang memberikan pengaruh terhadap politik luar negeri Arab Saudi. Untuk itu, sebagai negara bangsa sudah seharusnya Arab Saudi memahami faktor geopolitik yang dimilikinya untuk mewujudkan city-vita dan tujuan nasional serta mempertahankan kehidupan dan eksistensinya. Fokus perhatian dari geopolitik adalah hubungan dan peranan aspek kebumian dengan politik luar negeri yang dijalankan oleh suatu negara. Untuk menganalisis geopolitik Arab Saudi, digunakan teori geopolitik yang dikemukakan oleh Mackinder, yaitu teori Heartland (wilayah jantung). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adanya pengaruh geopolitik Arab Saudi dalam mengakhiri konflik Arab-Israel dan langkah-langkah yang ditempuh dalam proses perdamaian tersebut. Metodologi yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah paradigms kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, bahwa Arab Saudi yang secara geopolitik memiliki kemampuan dan kekuatan yang signifikan, berupaya melakukan penyelesaian konfhk Arab-Israel yang masih berlangsung sampai penelitian Mi dilakukan. Arab Saudi secara geopolitik memiliki kemampuan yang cukup baik dalam penyelesaian konflik yang terjadi antara Arab-Israel. Beberapa upaya yang dilakukan adalah dengan embargo minyak dan pengajuan proposal damai.

---

Saudi Arabia is a country who has geography excellent. The strategic location and oil of natural resources are aspects that influence to Saudi's foreign policy, therefore, as a nation-state, Saudi Arabia have to understand about his geopolitics aspect to create ambition and the national goal to hold the life and its existences. Attention focus of geopolitics is relationship and role earth aspects towards foreign policy of a state. For analyzing the geopolitics of Saudi Arabia used Mackinder's Heartland concept. The purpose of research for knowing the influence of geopolitics of Saudi Arabia in reconciliation in the middle east by knowing the action of Saudi Arabia in ending the Arab-Israel conflict and the taken strides for processing the mentioned reconciliation. Methodology that used in this research is qualitative paradigm with case study approach. Conclusion of this thesis is Saudi Arabia in geopolitics owns capabilities and significant strength, try to make settlement of Arab-Israeli conflict which is going on this thesis doing. Saudi Arabia in geopolitics has a good enough capability in settling the conflict between Arab-Israeli. Some expedients has been done is oil embargo and proposing peace initiative.

Abstrak :
Kawasan Timur Tengah merupakan kawasan yang sarat akan konflik dan salah satunya adalah konflik Israel-Palestina. Konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun tersebut kemndian meneniukan titik terang. Pihak Israel dan Palestina bersedia berunding untuk pertama kalinya dan melahirkan Kesepakatan Oslo pada September 1993. Dalam proses perandingan tersebut, Amerika Serikat berperan sebagai fasilitator sebagai upaya menjaga perdamaian dunia. Sayangnya pelaksanaan kesepakatan tersebut tidak berjalan mulus sehingga mengalami stagnansi di awal tahun 1997. Melihat fakta ini, Amerika Serikat pada masa pemerintahan Clinton berinisiatif menghidupkan kembali proses perandingan dengan mengupayakan suatu proposal perdamaian bagi kedua belah pihak. Pada perundingan damai kali ini, Amerika Serikat tidak hanya sebagai fasilitator namun berperan lebih aktif sebagai mediator yang berusaha mencari suatu kesepakatan bersama. Amerika Serikat sebagai pihak penengah melainkan. proses negosiasi yang kemudian menghasilkan Wye River Agreement Kaput-man AS untuk terlibat dalam proses perundingan dipengarahi oleh faktor-faktor tertentn yang berasal dari lingkungan eksternal dan internal Amerika Serikat. Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengajukan pertanyaan riset, yaitn: Mengapa Amerika Serikat memainkan peran sebagai mediator dalam proses perundingan damai Israel Palestina di Wye River? Dalam penelitian ini, penulis menetapkan batasan-batasan waktu dari awal 1997, berkaitan dengan masa administrasi kedua Clinton dan dimulainya kembali proses perundingan damai hingga dihasilkannya Wye River Agreement pada Oktober 1998. Untuk menjawab pertanyaan riset di atas, penulis menggunakan beberapa tahapan untuk menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan Amerika Serikat dalam perundingan damai Israel-Palestina di Wye River. Yaitu dengan menganalisa luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Clinton dengan melihat penerapan prinsip-prinsip politik luar negeri AS serta pelaksanaan kepentingan nasional AS di kawasan Timur Tengah. Pada penyelesaian konflik Israel-Palestina ini, Amerika menggunakan instrumen politik luar negeri berapa diplomasi publik dan bantuan luar negeri. Kemudian penulis menjabarkan proses negosiasi yang dilaksanakan para pejabat pemerintah AS hingga menghasilkan Wye River Agreement. Terakhir, penulis menggambarkan peran aktif AS sebagai mediator dalam perundingan Wye River. Berdasarkan sistematika penelitian yang telah diuraikan secara singkat di atas, penulis menyimpulkan bahwa: peran mediasi Amerika Serikat dilandaskan pada strategi global AS dan sebagai penerapan prinsip-prinsip politik luar negeri yang telah ditetapkan oleh administrasi Clinton. Kemudian sistem internasional yang berciri multipolar dan kondisi regional Timur Tengah dimana terjadi konflik Israel-Palestina menjadi faktor. The Mediation Role of the United States of America in the Israeli-Palestine Peace Process in Wye River (1998) Middle East is described as the region full of conflicts and one of them is the Israeli-Palestine conflict. The conflict that has been going on for years finally comes to a solution. The Israeli and the Palestine have both agreed to meet and settle the conflict by signing the Oslo Declaration of Principles in September 1993. In the peace process, the United States acted as a facilitator in a way to keep the world peace. However, the implementation of the Oslo Treaty did net succeed well and came to a dead end in early 1997. Seeing the fact, the United States during the Clinton administration had initiated to bring back the peace process on the right track by endorsing a peace proposal. In the recent peace process, the United States has actively participated as a mediator in making the final peace talk resolution. The United States has conveyed a negotiation process to both parties which resulted in the Wye River Agreement The U.S government decision to be involved in the peace process is influenced by several factors drawn from its external and internal environment Due to this point of view, the writer raises a research question: Why the United States of America participates as a mediator in the Israeli-Palestine peace process in Wye River peace talk? The writer has determined the research range from early 1997, related to the second Clinton administration and the beginning of the reactivation of the peace process to the result ofthe Wye River Agreement in October 1998. In order to answer the research question raised above, the writer will explain the answer in a few steps. That is to analyze the United States foreign policy during Clinton administration by examining the implementation of the foreign policy principles and the United States national interest in the Middle East. In order to reach the snccess of the peace talk, the U.S. government utilizes the instrument of public diplomacy and foreign aid. Next, the writer will elaborate the negotiation process conducted by the U.S_ government officials to result in the Wye River Agreement. Last, is to describe the active role of the United States as the mediator in the Wye River peace talk Based on the systematically explanation above, the writer has come to conclusion that the mediation role of The United States is based on-the U.S. global strategy and the foreign policy principles set by the Clinton administration. Then the international system of multipolarity and the regional condition in the Middle East where the conflict occurs are considered as the dominant external factors. While keeping the U.S. national interest in the Middle East, especially the oil asset and the intensive Jewish lobby within the body of the U.S. government are the dominant internal factors. Those factors are above have influenced the mediation role of the United States of America in the Israeli-Palestine peace process in Wye River (1998).

Abstrak :
ABSTRAK Disertasi ini membahas konflik antara Palestina-Israel dalam memperebutkan Jerusalem sebagai tanah yang dijanjikan. Indonesia telah memiliki komitmen sejak era pemerintahan Soekarno hingga saat ini dalam memberikan dukungan kepada Palestina untuk menjadi negara yang merdeka. Pada penelitiaan ini pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama dua periode menjadi fokus utama. Penelitian ini mengemukakan bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam memberikan dukungan kepada Palestina, serta dukungan legislatif terhadap kemerdekaan Palestina dan peranan civil society dalam memberikan dukungan baik secara moril maupun materil kepada Palestina. Disisi lain, penelitian ini juga memerlihatkan bagaimana peran negara-negara yang tergabung didalam PBB merespon konflik Palestina-Israel. Sebagai pijakan teori, penelitian ini menggunakan teori kebijakan dari Carl Friedrich sebagi teori utama. Selain itu, teori civil society dari Jean L Cohen dan Andrew Arato, teori politik internasional dari Jackson Robert dan Georg Sorensen, teori konflik dari Thomas Hobbes dan Ted Robert Gurr, serta teori kebijakan dari Thomas R. Dye digunakan sebagai teori pendukung. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data melalui riset data perpustakaan, wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pihak pemerintah dalam hal ini kementerian luar negeri Republik Indonesia, dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, dan dengan fraksi-fraksi yang ada di legislatif, serta studi dokumentasi. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa peranan legislatif, civil society serta pemerintah Indonesia sangat besar terhadap kemerdekaan Palestina. Walaupun terdapat perbedaan dalam pandangan fraksi-fraksi dalam melihat bagaimana peran pemerintah Indonesia serta pemerintah Palestina itu sendiri, tetapi prinsipnya adalah satu tujuan yaitu kemerdekaan Palestina. Implikasi teoritis ini menunjukan bahwa teori dari Carl Friedrich sangat relevan dalam melihat persoalan konflik Palestina-Israel.

---

ABSTRACT This dissertation discusses the conflict between Palestine-Israel in the fight over Jerusalem as the promised land. Indonesia has been committed since the era of Soekarno to date in providing support to Palestine to become an independent state. In this penelitiaan President Susilo Bambang Yudhoyono during two periods of the primary focus. This study suggests how the Indonesian government's role in providing support to the Palestinians, as well as legislative support for the independence of Palestine and the role of civil society in providing support both morally and materially to the Palestinians. On the other hand, the study also memerlihatkan how the role of the countries that joined the UN in responding to the Palestinian-Israeli conflict. As foothold theory, this study uses the theory of Carl Friedrich policy as a major theories. In addition, civil society theory of Jean L Cohen and Andrew Arato, international political theory of Jackson Robert and Georg Sorensen, conflict theory of Thomas Hobbes and Ted Robert Gurr, as well as the policy theory of Thomas R. Dye used as a supporting theory. This study used a qualitative approach and descriptive analysis method. Data collected by collecting data through data and research libraries, in-depth interviews with the government in this case the foreign ministry of the Republic of Indonesia, the Palestinian Ambassador to Indonesia, and with factions in the legislature, as well as documentation. The findings of this study show that the role of the legislature, civil society and the government of Indonesia is very large for the independence of Palestine. Although there are differences in views factions in seeing how the role of the Indonesian government and the Palestinian Authority itself, but the principle is the goal of Palestinian independence. This indicated that the theoretical implications of the theory of Carl Friedrich particularly relevant in view of the issue of the Palestinian-Israeli conflict.