Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berfokus kepada permasalahan diskrepansi perolehan penghasilan di masa bekerja dan di masa pensiun, dimana sesuai dengan pemaparan hasil-hasil penelitian terdahulu yang menyatakan perlunya mencapai nilai replacement ratio di angka 62%, peneliti menggunakan data pendapatan per bulan di masa bekerja dari karyawan perusahan swasta PT.XYZ yang beroperasi di Jakarta, untuk melakukan perhitungan dan menentukan faktor-faktor demografi yang paling signifikan dalam mencapai angka replacement ratio yang dimaksud. Metode perhitungan yang digunakan adalah regresi linear dengan OLS, WLS yang dibandingkan dengan metode LASSO. Hasil perhitungan menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara job level semasa bekerja, usia dan jumlah penghasilan terhadap nilai replacement rate di masa pensiun, sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan di negara berkembang lainnya. DPLK, sebagai program pendanaan pensiun yang dikembangkan oleh pihak swasta menjadi salah satu pilihan dalam meningkatkan penjaminan kehidupan sederhana yang layak, mendukung program nasional yang baru berjalan di Indonesia mulai tahun 2015, yaitu JHT (Jaminan Hari Tua) dan JP (Jaminan Pensiun).

---

Focusing on the problem of income acquisition discrepancies during working and retirement period, which is in accordance with the exposure of the results of previous research stating the necessity to reach the replacement ratio value of 62%, researcher use monthly income date during each employment period of employee working for PT.XYZ a private company operating in Jakarta, to perform calculations and determine the most significant demographic factors in achieving the intended replacement ratio. The calculation method used is linear regression with OLS, WLS compared to LASSO method. The results of the calculation state that there is a significant relationship between job level during employment, age and amount of income to the income adequacy rate in retirement, in accordance with the results of previous studies conducted in other developing countries. DPLK, as a pension funding program developed by the private sector, is one of the options in increasing the guarantee of a decent simple life when entering pension period, supporting public pension fund program running in Indonesia started in 2015, namely JHT (Jaminan Hari Tua) and JP (Jaminan Pensiun)."

"Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan wilayah yang memiliki jumlah tenaga kerja tertinggi di Ibukota, namun tingginya ketenagakerjaan tersebut tidak diiringi dengan jumlah cakupan kepesertaan Program JHT. Oleh sebab itu, penelitian ini akan membahas mengenai implementasi program JHT di Kota Administrasi Jakarta Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program JHT di Kota Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post-positivist dengan menggunakan teori Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs) yang diperkenalkan oleh Moulton dan Sandfort. Data yang digunakan bersumber dari wawancara mendalam dan studi kepustakaan atau dokumen dengan menggunakan software Nvivo 12 plus. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman stakeholder akan Program JHT masih memiliki persepsi yang berbeda-beda. Minimnya jumlah kepesertaan Program JHT di Jakarta Timur diakibatkan oleh kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan kondisi ekonomi yang dialami perusahaan. Adapun faktor eksternal yang menghambat dan menjadi tantangan melaksanakan Program JHT di Jakarta Timur yaitu kondisi wilayah yang dipenuhi oleh pekerja pada segmentasi pekerja BPU dan usaha skala kecil dan mikro serta pekerja konstruksi. Berdasarkan hasil tersebut, maka rekomendasi dalam penelitian ini yaitu membangun pemahaman bersama antar stakeholder terkait Program JHT dan dapat mensosialisasikan Program JHT dengan metode yang inovatif.

---

East Jakarta Administrative City is an area that has the highest number of workers in the capital, but the high employment rate is not accompanied by a high number of JHT program participation coverage. Therefore, this study will discuss the implementation of the JHT program in the East Jakarta Administrative City. This study aims to analyze the implementation of the JHT program in East Jakarta City. This study uses a qualitative method with a post-positivist approach using the Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs) theory introduced by Moulton and Sandfort. The data used are sourced from in-depth interviews and literature or document studies using Nvivo 12 plus software. The results of the study show that the stakeholders' understanding of the JHT Program still has different perceptions. The lack of JHT Program participants in East Jakarta is caused by the company's compliance with regulations and the economic conditions experienced by the company. The external factors that hinder and become a challenge in implementing the JHT Program in East Jakarta is the condition of the area that is filled with workers in the segmentation of BPU workers and micro-small-scale businesses and also construction. Based on these results, the recommendations in this study are to build a common understanding among stakeholders regarding the JHT Program and to be able to socialize the JHT Program with innovative methods.

"