Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
PT Kawasan industri Jababeka merupakan suatu perusahaan swasta yang bergerak di bidang pengembangan kawasan industri di daerah Cikarang, kabupaten daerah tingkat II Jawa Barat. Pada kawasan ini terdapat 1008 buah industri yang bergerak di berbagai bidang. Limbah cair yang dihasilkan bermacam-macam. Pengolahan Limbah cair ini dilakukan secara terpadu dengan menggunakan proses Lumpur aktif dengan menggunakan oxidation ditch. Efluen Iimbah cair ini harus memenuhi syarat baku mutu yang ditetapkan dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999. Efluen ini dibuang ke saluran Cikarang Bekasi Laut. Menurut data analisis Laboratorium Jababeka, nilai COD masih di atas baku mutu sehingga perlu penanganan lebih lanjut. Selain itu limbah Lumpur aktif (waste activated sludge) yang dihasilkan cukup banyak sehingga menjadi beban ekonomi bagi pengelola karena biaya pembuangannya cukup mahal. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh Jababeka dalam hal limbah cair industri di Jababeka. 2. Untuk mengetahui proses pengolahan limbah cair industri di VVWTP Jababeka. 3. Untuk mengetahui kemampuan aktivator biologis untuk mereduksi TS, TVS, TSS dan COD dalam Oxidation flitch dalam rangka upaya minimasi limbah cair industri di Jababeka. Penelitian ini bersifat deskriptif dan eksperimental dengan membuat pilot oxidation ditch yang merupakan scale down oxidation ditch VVWTP Jababeka. Eksperimen dilakukan dengan ulangan sebanyak empat kali dalam berbagai variasi dosis (0,5 ml, 2,5 mf, 5 ml) dengan waktu detensi 24 jam. Kemudian eksperimen dilakukan dengan variasi waktu detensi (24 jam, 48 jam, 72 jam dan 96 jam) untuk dosis aktivator biologis 0,5 ml dan 5 ml. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tidak ada perbedaan penurunan parameter dengan variasi dosis. Kesimpulan dari penelitian ini: 1. Pengelolaan Iimbah cair di Kawasan Industri Jababeka sudah mengikuti arahan yang terdapat dalam Amdal Kawasan namun hasilnya tidak efektif terutama dalam hal pemantauan limbah cair industri. 2. Proses pengolahan limbah cair Kawasan industri Jababeka yang menggunakan metode lumpur aktif dengan oxidation ditch plant menghasilkan efluen yang sudah memenuhi baku mutu SK Gubernur Jawa Barat kecuali nilai COD yang masih di atas baku mutu. Selain itu, Oksigenasi oxidation ditch kurang, tidak adanya emergency plant menyebabkan rotor oxidation ditch tripped. Nilai MISS lumpur aktif pun cukup tinggi. 3. Kemampuan aktivator biologis dalam berbagai dosis untuk mereduksi TS, TVS, TSS dan COD dalam oxidation ditch dalam rangka upaya minimasi limbah cair industri menghasilkan kesimpulan bahwa dosis tidak berpengaruh pada kenaikan TVS dan penurunan TSS namun dosis berpengaruh pada kenaikan TS dan penurunan COD. Namun, perlu ada yang perlu digarisbawahi, dalam percobaan ini, masih dalam skala laboratorium sehingga untuk bisa dioperasionalkan harus di scale up dengan menggunakan pickle number. Penelitian ini menghasilkan saran: 1. Beban pemantauan lingkungan yang selama ini ditanggung PT Kawasan Industri Jababeka hendaknya dipindahkan ke masing-masing industri dengan mengirimkan efluen limbahnya ke laboratorium yang ditunjuk dan memberikan laporan langsung kepada Jababeka 2. Perlu ada perbaikan dari sistem oxidation ditch seperti penambahan tangki ekualisasi untuk menghindari shock loading, perbaikan oksigenasi pada oxidation ditch dengan menambah jumlah rotor. 3. Dalam pengelolaan limbah dapat ditambah aktivator biologis 0,5 mill agar dapat menurunkan COD sampai dengan di bawah baku mutu lingkungan.

---

Jababeka Industrial Estate is private company which develops industrial area in Cikarang, Bekasi, West Java. There are 1008 industries operate in Jababeka that produce wastewater everyday. The wastewater treatment of these industries is integrated in one plant using activated sludge process. According to the laboratory annual report, COD of supernatant is over the standard of Governor Decree of West Java No. 6 Year 1999. The activated sludge process also produces wasted sludge that cost a lot of money because the disposal is expensive. The aims of this research are: 1. To know environmental management in wastewater industry that implemented in Jababeka. 2. To know wastewater treatment process in Jababeka. 3. To know the removal of TS, TVS, TSS and COD by addition of Bio-Activator. This research used descriptive and experiment method by using two oxidation ditch pilot which a scale down of Jababeka oxidation ditch. This experiment is repeated four times with various dosage of Bio-Activator (0,5 m11L, 2,5 mi1L and 5 ml1L). The results are: 1. Jababeka has implemented environmental management in wastewater industry that stipulated in the environmental impact assessment of Jababeka but environmental control isn't goad enough, 2. Lack of oxygenation in oxidation ditch, sometimes oxidation ditch is tripped because there is no equalization tank, MLSS of sludge is very thick, because the activated sludge process is not in optimum condition. 3. There is no significant removal differences in various dosage except COD but can be used to reduce COD.

Abstrak :
Sejalan dengan berkembangnya sektor industri di banyak negara sedang berkembang pada dekade 30 tahun terakhir, perkembangan industri di Indonesia pada kurun waktu tersebut pun mengalami peningkatan yang mengesankan. Kontribusi industri terutama industri manufaktur dalam kenaikan GDP dan GNP Indonesia juga meningkat dengan pesatnya. Akan tetapi peningkatan GDP dan GNP tersebut sebenamya tidaklah akurat untuk mengukur pembangunan Indonesia. Hal ini disebabkan GDP dan GNP mengesampingkan biaya-biaya eksternal yang harus ditangung oleh masyarakat, serta kerusakan lingkungan, deplesi sumberdaya alam dan kualitas kesehatan masyarakat. Kondisi ini tentu saja menimbulkan masalah, karena kerusakan yang terjadi telah menempatkan lingkungan dalam kondisi yang sangat kritis. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Meadow dan kawan-kawan, kondisi bumi akan hancur sebelum tahun 2100 karena kerusakan yang ada telah melampaui ambang batas kemampuan bumi untuk menanggungnya. Solusi berupa deindustrialisasi yang dikemukakan oleh beberapa pakar sebenarnya mengandung risiko yang sama besarnya dengan melanjutkan pembangunan itu sendiri. Oleh sebab itu, industrialisasi bagi sebagian kalangan masih tetap dibutuhkan. Namun, untuk mengatasi masalah lingkungan tersebut, upaya yang harus dilakukan adalah melakukan pembangunan dalam hal ini industrialisasi dengan cara-cara yang lebih baik sehingga memperkecil bila tidak dapat meniadakan dampak buruknya terhadap lingkungan. Biaya-biaya eksternal tidak dapat lagi dibiarkan menjadi tanggungan masyarakat Dunia usaha harus mengambil tanggung jawab untuk memperhatikan masalah lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatannya. Akan tetapi, mengingat selama ini perusahaan dijalankan dengan cara "business as usual', maka cukup banyak pendapat yang meragukan akan adanya keinginan perusahaan untuk menerapkan konsep tanggung jawab lingkungan dunia usaha ini. Di lain pihak tidak kalah banyak juga yang percaya bahwa perusahaan mau menjalankan tanggung jawab ini. Hal ini disebabkan pelaksanaan tanggung jawab lingkungan pada akhirnya bukan hanya memberikan manfaat pada lingkungan serta masyarakat, tetapi juga bagi perusahaan itu sendiri. Bentuk-bentuk pelaksanaan produksi yang lebih bersih (Cleaner Production) bermuara pada pengurangan biaya-biaya produksi (eco-effidency) sehingga memberi nilai tambah pada bisnis mereka. Oleh sebab itu cukup banyak industri yang kini mengedepankan kepedulian pada lingkungan. Upaya ini tidak serta merta mendapat sambutan yang positif. Cukup banyak kalangan yang menganggp bahwa hal itu hanya sebagal "greenwash" dan semata-mata dilakukan untuk public relations dan bahkan disinformasi citra perusahaan. Perusahaan-perusahaan Multi dan Trans Nasional adalah yang paling mendapat kecaman mengenai hal ini karena dianggap telah memainkan praktek standar ganda di negara-negara berkembang. Ada perbedaan kepedulian lingkungan antara perusahaan yang berada di negara asalnya dengan cabang pabrik yang ada di negara berkembang. Berdasarkan permasalahan inilah penelitian ini dibuat yaitu dengan tujuan penelitian pertama menggambarkan bentuk penerapan tanggung jawab lingkungan salah satu perusahaan Trans Nasional di Indonesia dan kedua menggambarkan kesamaan dan perbedaan antara apa yang telah dilakukan oleh perusahaan induk dengan apa yang diterapkan di Indonesia. Hipotesis kerja penelitian ini adalah pertama, dalam skala tertentu, ada bentuk tanggung jawab lingkungan yang diberikan oleh perusahaan trans nasional. Kedua, ada cukup banyak kesamaan antara apa yang dilakukan oleh perusahaan induk dengan cabang yang ada di Indonesia. Untuk memahami bentuk penerapan tanggung jawab ini, peneliti melihatnya dari perundang-undangan yang ada di bidang lingkungan. Kepatuhan terhadap perundang-undangan merupakan hal yang paling mendasar dari bentuk tanggung jawab lingkungan dunia usaha. Lebih lanjut lagi, apabila kepatuhan telah dilakukan, maka upaya lain yang dilakukan adalah melaksanakan cara-cara berproduksi yang lebih bersih (Cleaner Production) dan membuat suatu manajemen lingkungan. Salah satu teori yang mempunyai pengaruh besar di dalam cara pandang hubungan antara industri dan lingkungan adalah teori Ecological Modernization. Teori inilah yang menjelaskan bahwa sebenamya adanya industri tidak selalu harus bertentangan dengan lingkungan. Industri dapat sejalan dengan lingkungannya melalui perbaikan di bidang teknologi sehingga proses produksi dapat dilakukan dengan cara-cara yang lebih baik. Dalam perkembangannya, teori ini juga menekankan pada transformasi manajerial dan institusional. Pada akhirnya, berdasarkan semua landasan tersebut, maka bentuk penerapan tanggung jawab dunia usaha dapat dilihat. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitan Case Study dan dengan menggunakan metode pengumpulan data pengamatan, wawancara mendalam, penggunaan dokumen dan visual image untuk dianalisis. Sebagai Studi Kasus diambil PT. RBI yaitu suatu industri perbekalan kesehatan rumah tangga yang berlokasi di Kawasan Industri Jababeka. Dari pembahasan hasil temuan diperoleh bahwa PT. RBI telah melakukan tanggung jawab yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang mengatur pengolahan limbah, karena perusahaan ini berada di kawasan industri yang mempunyai kebijakan cukup ketat di dalam pengolahan limbah cair yang dihasilkan oleh industri yang ada di dalamnya. Lebih jauh lagi, sebagai bagian dari kebijakan perusahaan induk, maka perusahaan ini telah pula menjalankan deaner production dalam tingkatan tertentu. Namun, berbeda dengan perusahaan induk, PT. RBI belum memiliki kebijakan lingkungan serta sasaran dan target lingkungan. Dari apa yang dihasilkan dalam temuan dan pembahasannya maka dapat disimpulkan bahwa memang benar, PT. RBI telah menjalankan tanggung jawab lingkungannya, terutama yang berkaitan dengan pengolahan limbah cairnya. Selain itu hipotesis kedua ternyata terdapat sedikit perbedaan antara apa yang telah dijalankan oleh perusahaan induk dengan apa yang dilaksanakan PT.RBI. Akan tetapi, perbedaan ini tidak sampai pada perusakan lingkungan, karena hal prinsip berupa perhatian pada efek negatif proses produksi tetap menjadi fokus utama PT. RBI. Dengan melihat bagaimana perusahaan trans nasional ini beroperasi, maka tampaknya apa yang dikemukakan oleh teori ecological modernization bahwa industri dapat berjalan bersama dengan lingkungan memang cukup relevan. Perubahan-perubahan cara berproduksi yang dilakukan oleh perusahaan induk (yang diterapkan pula oleh PT. RBI) memperlihatkan bahwa pada perbaikan teknologi dan manajerial memang mampu mendorong kearah pengurangan dampak negatif proses produksi terhadap lingkungan. Mengenai trasformasi institusional, saat ini memang pemerintah telah membuat instrumen insentif dan disinsentif untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (Program PROPER). Akan tetapi berbeda dengan apa yang dikemukakan dalam teori ini, salah satu tujuan dan sasarannya adalah justru meningkatkan penaatan terhadap regulasi yang ada. Hal ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan, mengingat kondisi di Indonesia masih sangat membutuhkannya. Dengan demikian, pengurangan command and control dan peran tradisional negara seperti yang ditawarkan teori ini belum saatnya untuk diiakukan. E. Daftar Kepustakaan : 50 (1982-2003) In line with the growth of the industrial sector in many developing nations in the last three decades, the industrial sector in Indonesia in the period showed an impressive growth. Contribution of the sector, especially manufacturing industries, to the national GDP and GNP also showed a significant increase. However, the increasing GDP and GNP were not accurate measurements of Indonesian development. GDP and GNP calculations put no regard to the external costs that must be borne by the public, and environmental damage, depletion of resources and lower quality of public health. This condition certainly causes serious problems, since the existing damage has resulted in a critical condition of the environment According to Meadow et al., the earth will be inhabitable before 2140, because the damages did has surpassed the ability of the earth to sustain. Proposed solutions such as reindustrialization have similar risks compared to continuing development itself. For many, industrialization seems to be the only possible alternative. Thus, in order to solve environmental problems, development attempts, especially industrialization, must be done in a better way to eliminate - at least minimize - negative impacts towards the environment. External costs must not be borne by the public. The business sector must assume the responsibility to solve environmental problems caused by its actions However, as most businesses are currently being operated `business as usual,' many are at least distrustful of the commitment of the businesses to apply the concept of corporate environmental responsibility. On the other hand, many believe that businesses will be responsible, as implementation of environmental responsibility will not only benefits the environment and the public, but also the business itself. Cleaner production will result in lower production costs {eco-efficiency), giving value to their products. Thus, many businesses now begin to pay attention to environmental issues. However, these attempts are not immediately responded positively. Many regarded that these attempts are merely "green wash," public relations moves or even disinformation regarding the image of the company. Multi-and trans-national companies are the ones with the harshest criticism, since they are regarded to use double standards in developing countries. There are differences between the practices of environmental responsibility of multinationals and transnational in their home countries and in the developing countries. This study is based on this problem. The study intends to describe the implementation of environmental responsibility in a trans-national corporation operating in Indonesia, and also to describe similarities and differences of the implementation of environmental responsibility between the holding company and the Indonesian operation. The working hypotheses of the study are: first, in a certain scale, trans-national companies have some kind of environmental responsibility. Second, there are similarities between the holding company and the Indonesian operation. In order to understand the implementation of environmental responsibility, the researcher will analyze the issue with the framework of environmental legislations. Observance to legislations is the most basic responsibility among the environmental responsibilities. Other responsibilities include cleaner production methods and a sort of environmental management. An influential theory regarding the relations of industry and the environment is the ecological modernization theory. The theory explains that industries are not always polar opposites of the environment. The industries can compatible with the environment through technological advances allowing better production methods. In its development, the theory also gives attention to managerial and institutional transformation. In the end, those are indicators with which implementation of environmental responsibility can be measured. The research was performed with the case study method, and data is collected with observations, in-depth interviews, document study and visual imaging. The case study was performed to FT. RBI, a manufacturer of household cleaning and health product located in the Jababeka industrial estate - Cikarang. The analysis found that PT. RBI has fulfilled its responsibilities regarding observance of legislations regulating disposal of waste, as the company is located in an industrial estate with tight regulations regarding liquid waste water disposal of the industries located within the area. Furthermore, as part of the holding company's policy, the company has also applied cleaner production in a certain scale. However, unlike the holding company, PT RBI has yet to have an environmental policy and environmental goals and targets. Thus, a conclusion can be deduced from the results of the study and the analysis, that PT. RBI has fulfilled their environmental responsibility, especially related to the disposal of liquid waste. The second working hypothesis was also found correct, as there are differences in the application of environmental responsibility of the holding company and in PT RBI. However, the difference was not significant, i.e. the Indonesian company's actions resulting in environmental damage. In principle, PT. RBI still focuses on the negative effects of the production process. With regard to the case study of the operations of a trans-national corporation, it seems that what is proposed by the ecological modernization theory remains relevant, that is industries can compatible with the environment. Changes in production methods in the holding company {which is also applied by PT. RBI} show that technological and managerial advances are indeed capable of reducing negative effects of the production processes towards the environment. In regard to institutional transformation, the government has created incentive and disincentive instruments to improve corporate performance in environmental management (PROPER program). However, unlike what the theory proposes, the intention is to increase the effectively of existing regulations. This is necessary since the condition in Indonesia still requires regulations. Thus, reduction of command and control and the traditional roles of the state are not yet possible. E. Number of Reference: 50 (1982-2003)