Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKCita-cita besar negara-negara di daratan Eropa untuk membentuk kerja sama yang membawahi bidang politik dan ekonomi diwujudkan dalam berbagai perjanjian dan perserikatan sejak dibentuknya European Coal and Steel Community 1951 . Kerja sama ini menjadi cikal bakal Uni Eropa dan bentuk integrasi penuh Uni Eropa adalah pemberlakuan mata uang tunggal. Pemberlakuan ini memunculkan berbagai reaksi dari sektor sosial, politik, dan ekonomi, tak terkecuali di Prancis. Pemberlakuan euro pada masa pemerintahan Jacques Chirac ini memacu perekonomian Prancis menjadi lebih baik meskipun dalam sektor sosial dan politik terdapat golongan yang kontra terhadap integrasi ini.

---

ABSTRACTThe ambitions of the countries in mainland Europe to establish a partnership that oversees the political and economic fields embodied in treaties and alliances beginning with the establishment of the European Coal and Steel Community 1951 . This cooperation became the forerunner of the European Union and the form of its full integration is the adoption of the single currency. Implementation of this integration has led to various reactions from the social, political, and economic sectors, not least in France. Adoption of the euro single currency during the reign of Jacques Chirac sparked improvement of the French economy but nonetheless the social and political sectors disagree with this integration."

"Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan mariage forc/em>atau pernikahan paksa di Prancis pada masa pemerintahan Jacques Chirac dan François Hollande. Kebebasan individu untuk menikah direnggut oleh adanya praktik pernikahan paksa yang mana bertolak belakang dengan prinsip negara Prancis yang tertulis dalam Konstitusi Republik Kelima tahun 1958. Perbedaan sikap Prancis dalam melawan fenomena pernikahan paksa diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan yang disahkan oleh kedua presiden. Berawal dari pengesahan kebijakan pertama yang memperketat kontrol praktik pernikahan paksa, hingga dibentuknya hukum pidana pada pelaku pernikahan paksa. Karakteristik kebijakan dari kedua masa pemerintahan yang berdampak terhadap praktik pernikahan paksa di Prancis penting untuk dibahas berdasarkan pengaruh ideologi politik dan kepentingan otoritas publik pada kedua masa pemerintahan. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik studi literatur, penelitian ini memaparkan kebijakan Jacques Chirac dan Fraois Hollande serta kondisi sosial masyarakat pada masanya untuk menguraikan keterkaitan ideologi politik kedua pemerintahan, sikap Prancis terhadap pernikahan paksa pada periode itu, serta dampak implementasi terhadap jumlah praktiknya. Melalui analisis dengan konsep ideologi politik dan konteks pada masa kedua pemerintahan, ditemukan bahwa ideologi politik tidak sepenuhnya menjadi faktor pengendali sikap Prancis pada kedua masa pemerintahan, mementingkan perlindungan wanita dan anak secara keseluruhan, dan bukan mengangkat imigran sebagai fokus utama permasalahan.

---

This article aims to explain the differences and similarities of mariage forc or forced marriage in France under Jacques Chirac and François Hollande presidency. Individual freedom to marry were torn by the existence of the practice of forced marriage which is contrary to the principle of France written in Fifth French Republic Constitution 1958. Frances different attitude in fighting against this phenomenon is manifested in policies made by the two presidents. Starting from the first policy ratification which reinforce control of the marriage, until the creation of criminal law on perpetrators of the practice. The policies characteristic of the two presidency that have impacts on the practice are important to be discussed based on the influence of political ideology and the interests of public authorities in both presidency. Using qualitative methods and literature study techniques, this study describes Jacques Chirac and Franois Hollandes policies and the social conditions of society at the time to describe the interrelationships of the political ideologies of the two presidency, the attitude of France to forced marriage in that period, and the impact of implementation on the number of practices. Through analysis with the concept of political ideology and the context of the two presidency, found that political ideology was not entirely a controlling factor of French attitudes in both presidency, but rather concerned with the protection of women and children in general, rather than focused on the immigrant."