Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gisaeng adalah perempuan penghibur resmi acara kerajaan di Korea. Gisaeng sudah ada sejak masa Dinasti Goryeo 918-1392 hingga masa pendudukan Jepang 1910-1945 di Korea. Kekusaan Jepang di Korea berpengaruh pada perubahan penampilan luar dan sistem gisaeng sehingga memunculkan berbagai pandangan dari masyarakat Korea saat itu. Melalui penelitian ini, penulis menganalisis pengaruh pandangan negatif masyarakat Korea terhadap aktivitas sosial gisaeng pada masa pendudukan Jepang 1910-1945 di Korea. Dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dapat dijelaskan bahwa bahwa gisaeng menanggapi positif semua pandangan masyarakat Korea dan menjadikan pandangan tersebut sebagai motivasi mereka untuk melakukan aktivitas sosial.

---

Gisaeng is official female entertainer belongs to Korean government. Gisaeng had existed since Goryeo Dinasty 918 1392 until Japanese occupation in Korea 1910 1945 . The Japanese power during occupation made some differences over their performance and also the system. For that reason Korean society at that time viewed gisaeng variously. This study explores and describe the influence of negative view from Korean society to gisaeng rsquo s social activities during Japanese occupation in Korea. By using qualitative method and descriptive analysis, this study concludes that during Japanese occupation Korean gisaeng responded all Korean society rsquo s view positively and they took that views as motivation for them to do the social activities."

"

Penelitian ini membahas bagaimana pada masa pendudukan Jepang di Indonesia terjadi sebuah peristiwa kelam dalam sejarah, yaitu pelaksanaan sistem perbudakan seksual pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Berbagai negara di Asia Tenggara, Cina, dan Korea Selatan yang terlibat dalam peristiwa tersebut memiliki kebijakan yang berbeda dalam menangani permasalahan ini. Penelitian ini berfokus pada penanganan kompensasi dana pampasan perang dari pihak Jepang melalui organisasi Asian Women’s Fund di Indonesia. Selama penyelesaiannya, LBH Yogya selaku penasehat hukum Jugun Ianfu Indonesia berusaha memperjuangkan keadilan yang pada awalnya tidak diberikan oleh Pemerintah Jepang. Keberadaan Jugun Ianfu Indonesia baru diakui saat perundingan di Tokyo pada tahun 1996, setelah itu mendapat kompensasi dana mulai dari tahun 1997. Dana tersebut oleh Kementerian Sosial RI digunakan untuk membangun panti-panti sosial dan tidak diberikan secara langsung kepada korban yang bersangkutan sehingga banyak muncul pertentangan dari pihak eks Jugun Ianfu Indonesia terhadap Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak  secara tuntas menyelesaikan permasalahan ini dan cenderung bersikap pasif. Dalam hal ini, penulis bertujuan untuk mengaitkan kedua permasalahan, yaitu, bagaimana peranan Asian Women’s Fund dalam menangani peristiwa Jugun Ianfu di Indonesia dan bagaimana kebijakan Indonesia setelah menerima dana kompensasi dari Jepang. Pemerintah Indonesia bersikap pasif sehingga masalah ini tidak secara tuntas terselesaikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang sumbernya didapat melalui studi literatur berupa arsip dari organisasi Asian Women’s Fund, buku, artikel jurnal, dan laporan Kementerian Sosial Republik Indonesia mengenai permasalahan Jugun Ianfu. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguraikan proses serta peranan dari organisasi Asian Women’s Fund terhadap masalah Jugun Ianfu di Indonesia terkait isu-isu yang masih belum terselesaikan  dan bagaimana Jepang menangani dampak yang diakibatkan oleh peristiwa tersebut. 

---

This study discusses about how during the Japanese occupation of Indonesia occurred a tragic occasion, that is an implementation of a sexual slavery system during the Japanese occupation in Indonesia. Various countries in Southeast Asia as well as China, and South Korea involved in the event, have different policies in dealing with this problem. This research focuses on conducting the compensation for war reparation funds from the Japanese Government through the Asian Women’s Fund organization in Indonesia. During the settlement, LBH Yogya as legal advisor Jugun Ianfu Indonesia tried to fight for justice which was not initially given by the Japanese Government. The existence of Jugun Ianfu from Indonesia was only acknowledged in 1996 during a meeting between ex Jugun Ianfu representation and Japanese Government in Tokyo. LBH Yogya demanded compensation for a formal apology from the Japanese Government, which was actualized in 1997. Indonesian Ministry of Social Affairs used the funds to build social institutions instead of given it directly to the victims, it emerges a disagreement between ex-Jugun Ianfu in Indonesia and the Indonesian Government. The Indonesian Government handling this problems passively so this issue is not completely resolved. This study uses historical research methods which sources are obtained through literature studies in the form of archives from the Asian Women’s Fund organization, books, journal articles, and the Indonesian Ministry of Social Affairs report concerning the issue of Jugun Ianfu. The main objective of this research is to elaborate the process and role of the Asian Women’s Fund organization on the issue of Jugun Ianfu in Indonesia regarding issues that remain unresolved and how Japan has handled the impacts caused by the event. 

"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas kebijakan pemerintah pendudukan Jepang yang menekan etnis Cina di Melayu pada 1942-1645. Kebijakan tersebut adalah kebijakan Sook Ching yang bertujuan untuk membersihkan etnis Cina yang telah menjalankan gerakan anti _Jepang sehingga banyak etnis Cina menjadi korban pembantaian tentara Jepang. Penelitian ini merupakanpenelitian kualitatif dengan menggunakan metode sejarah. Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan yang menekan etnis Cina diterapkan oleh pemerintah pendudukan Jepang yaitu atas dasar permusuhan dan sebagai hukuman, karena etnis Cina telah menjalankan gerakan anti-Jepang sebelum masa pendudukan Jepang di Malaya.

---

AbstractThe Focus of this thesis is about Japanese occupation government's policy which repressed ethnic Chinese in Malaya in 1942-1945. The policy was Sook Ching which purposed to cleaned ethnic Chinese who had run anti-Japanese movement, so that many Chinese became victims of the Japanese military massacred. This study is a qualitative research with historical methods. The result of this research find that the repressed policy was carried out by Japanese occupation government towards Chinese was based on hostility and as a punishment, becaused the Chinese had run anti-Japanese movement before the Japanese occupation in Malaya."

"Penelitian ini merupakan kajian historis tentang seorang tokoh bernama Miura Jo pada masa pendudukan militer Jepang di Bali dalam kurun waktu tahun 1942 sampai dengan tahun 1945. Tujuan penelitian ini adalah untuk merekonstruksi : (1) Bagaimana peran dan tindakan Miura pada masa pendudukan militer Jepang terhadap rakyat Bali dan (2) Bagaimana dasar pemikiran pilihan-pilihan tindakan yang dilakukan oleh Miura terhadap rakyat Bali pada masa itu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan teori-teori penulisan sejarah dalam analisis terhadap sumber-sumber sejarah primer dan hasil wawancara terhadap pelaku sejarah. Hasil penelitian menunjukan ada beberapa peran sentral yang dilakukan oleh seorang Miura di Bali pada masa pendudukan militer Jepang yaitu: (1) sebagai penghubung dan penasehat bagi rakyat Bali dan pemerintah, (2) menggagas reformasi keagamaan, (3) berusaha memprakarsai penguatan ekonomi rakyat Bali, dan (4) menjadi satu-satunya orang Jepang dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan (PPK) sebagai cerminan pengakuan baik kalangan rakyat Bali maupun pihak Jepang atas ketokohan seorang Miura. Latar belakang kehidupan terlahir pada keluarga, dimana ayahnya seorang pendeta dan ibu seorang pendidik turut berperan membentuk karakter humanis seorang Miura. Dia dapat menjalankan peran sebagai warga negara yang harus taat pada perintah untuk membantu kesuksesan pendudukan Jepang di Bali, disisi lain dia memberi 'sentuhan' nilai humanis persuasif pada kebijakan militeristik yang dijalankan pemerintah pendudukan Jepang. Dengan demikian dia dapat diterima dan pendapatnya diamini oleh rakyat Bali. Akhir kisah hidup Miura menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan 'hadiah' dari Jepang.

---

This study analyzed the life of Miura Jo under Japanese occupation in Bali in the year of 1942-1945. The aims of this research are to analyze role and action of Miura and background of his approach to the people of Bali on that time. This is qualitative approach using the theories of history in analyzing the documents and data. The result shows there are number of Miura's important act among the people of Bali such as: (1) to be connector and adviser to the people of Bali in their relationship to Japanese military government; (2) the conceptor of the religious reform; (3) initiator the empowerment of Balinese in economic term; (4) to be representative of Japanese government in kenkokudoushikai, the Independent Preparation Committee of Bali. The last one can be determined as confession of the personage of Miura because he was only Japanese this committee. Background of his life, born in academic-religious family made strong foundation of his character in humanism as he showed in his approach to the Balinese. He acted as citizen of Japanese to support the country mission, but in the other hand, use persuasive-humanism approach in implementing the militaristic policy simultaneously. By that approach, he got the trust of Balinese. The ending of life of Miura showed the important thing that Indonesian independent was not 'gift' from Japan."