Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini meneliti secara empiris citra brand Jokowi sebagai seorang petahana dalam berita ndash; berita yang tayang di tiga laman berita daring dengan pengakses terbanyak di Indonesia, Tribunnews.com; Detik.com; dan Liputan6.com dalam kerangka pemerintahan yang telah berjalan selama tiga tahun. Peneliti mengambil fokus bahwa brand dibangun dari asosiasi brand yang disematkan, isu yang dipilih, hingga visibility dan valensi berita yang terlihat dari sentiment pemberitaan. Peneliti juga menggali mediatisasi politik serta kampanye permanen yang dilakukan oleh seorang petahana. Hasilnya, peneliti menemukan bahwa terdapat perbedaan antara brand yang dibangun oleh Jokowi saat menjadi kandidat presiden dan petahana saat ini. Namun terdapat kesamaan bahwa pemberitaan Jokowi lebih banyak bernada positif dibandingkan negatif. Temuan ini mengimplikasikan bahwa citra brand politik yang dibangun oleh Jokowi sebagai seorang petahana saat ini, memang dipengaruhi oleh asosiasi brand yang dikaitkan dengan namanya, isu yang diberitakan oleh media massa, hingga penempatan deskripsi tentang dirinya serta sentiment dalam konten pemberitaan.

---

This research examines Jokowi rsquo s brand image as an incumbent on most accessed online news media outlets in Indonesia with his leadership for the past three years as the big frame. Those online news media outlets are Tribunnews.com Detik.com and Liputan6.com. Researcher focuses on the foundation that brand is built from the brand association which is embodied to the subject, the chosen issues by the media, its visibility, and news valence which can be seen from the news sentiment. Researcher also digs the politics mediatization and permanent campaign conducted by an incumbent. As the result, researcher found that there are differences between brand built by Jokowi when he was still a candidate in presidential election and being an incumbent at this moment. Nevertheless, there is still similarity that Jokowi is still heavily associated with positive things rather than negative one. These finding implied that Jokowi rsquo s political brand image as an incumbent at the moment, is influenced by the brand association of his persona, issue chosen by the media to publish, to the placement of his self description, and the news sentiment for him."

"Pada tahun 2012, DKI Jakarta mengalami pergantian kepemimpinan, Jokowi terpilih menjadi Gubenur DKI Jakarta periode 2012 – 2017 yang hanya dijalankan oleh Jokowi dari 2012 – 2014 saja. Selama kepemimpinannya, pelayanan publik menjadi sektor yang menjadi perhatiannya. Jokowi selalu mengontrol apa yang dilakukan oleh anak buahnya dengan “blusukan”. “blusukan” yang dilakukan oleh Jokowi tidak hanya sekedar berjalan-jalan saja, tetapi dirinya memastikan bahwa pelayanan publik yang dilakukan oleh Kelurahan maupun Kecamatan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun apa yang dilakukan oleh Jokowi, kontra produktif dengan kenyataan bahwa ada 72.000 PNS Pemprov DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini untuk mencari jawab bagaimana gaya kepemimpinan Jokowi yang dilakukan dengan “blusukan”. Metode penelitian yang dipakai adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, “blusukan” yang dilakukan oleh Jokowi merupakan bentuk kontrol dirinya sebagai pimpinan terhadap anak buahnya.

---

In 2012, a new governor was elected, Jokowi elected to be a governor for 2012 – 2017,which Jokowi . during his leadership, public service is the most sector he wants to improve. Jokowi always looking what Goverment employee did with “blusukan”. What Jokowi do with “blusukan” is not just looking around, but he always make sure that, Goverment employee also do a great public service. What his done during his period, in some way is contraproductive in fact that, DKI Jakarta has 72.000 civil servant which support Provincial Goverment. The purpose of this study is to find answers how Jokowi uses “blusukan” of his leadership style. Research method of this study is qualitative research. The result ini this research is “blusukan” which is done by Jokowi is a form to control goverments employee

"

"ABSTRAKSejak dibekukannya PSSI oleh Kemenpora pada 2015, seluruh kegiatan yangdiselenggarakan oleh PSSI tidak lagi diakui oleh pemerintah. Kemudian muncul sebuahgagasan untuk membuat sebuah kompetisi pengganti yang di pelopori oleh MahakaSports sebagai akibat dari berhentinya seluruh kegiatan yang diselenggarakan olehPSSI. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh penyelenggaraan turnamen PialaPresiden terhadap upaya pembangunan image politik Jokowi. Firmanzah dalam teorinyamengenai image politik mengatakan bahwa terdapat empat hal yang terkait dalampembangunan image politik, yakni waktu, konsistensi, kesan dan persepsi sertakesadaran. Kemudian empat variabel tersebut diturunkan dalam bentuk kuisionerpenelitian dengan responden yakni 56 orang mahasiswa aktif Ilmu Politik UniversitasIndonesia. Penelitian kuantitatif ini selanjutnya diolah menggunakan analisis deskriptifserta cross tabulasi sehingga menghasilkan kesimpulan akhir dari tulisan ini.Berdasarkan data yang telah dianalisis, dapat dilihat bahwa image politik Jokowiberhasil terbangun sebagai presiden yang peduli akan sepakbola Indonesia melaluipenyelenggaraan turnamen Piala Presiden, meskipun tidak semua variabel sebagaimanayang disebutkan dalam teori memberikan efek yang signifikan terhadap pembangunanimage politik."

"

Diskursus pembangunan pada sebuah negara secara umum membicarakan tentang bagaimana ide/gagasan mempengaruhi kebijakan-kebijakan perekonomian. Di Indonesia pasca reformasi, rezim neoliberal mengintervensi diskursus pembangunan sehingga terjadi tuntutan penyesuaian struktural yang meminimalisir peran negara. Meski demikian intervensi negara atas pembangunan kembali menguat di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (2014-2019). Tesis ini membahas tentang bagaimana konstruksi diskursus pembangunan yang dilakukan untuk melegitimasi peran negara dalam agenda pembangunan, dengan melihat pada sektor infrastruktur fisik. Teori yang dipakai dalam artikel ini adalah teori diskursus Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, dengan metode analisis diskursus. Diskursus pembangunan infrastruktur Jokowi-JK bersifat ideologis, yakni ideologi yang menekankan kemandirian ekonomi yang bersumber dari gagasan Trisakti Soekarno. Infrastruktur dimaknai sebagai akar persoalan sekaligus solusi untuk masalah-masalah ekonomi. Tapi pada praktiknya, agenda pembangunan ini tetap bersifat pragmatis karena bertumpu pada ekonomi pasar dan mengandalkan kekuatan modal. Pembangunan infrastruktur yang bersifat lapar lahan ini telah mengakibatkan persoalan akuisisi lahan yang mengeksklusikan warga terdampak dari diskursus pembangunan infrastruktur Jokowi-JK.

---

Development discourse in a country generally discuss about how ideas affect the economic policy. In post-reformation Indonesia, neoliberal regime intervenes the development discourse which is demanding structural adjustments and minimalize the role of the state. However, state intervention in development has strengthened in the Joko Widodo-Jusuf Kalla (2014-2019) administration era. This theses discusses how the construction of development discourse is carried out to legitimaze the role of the state in the development agenda, particularly in the physical infrastructure sector. This theses uses Ernesto Laclau and Chantal Mouffe`s discourse theory, with discourse analysis as the method. The Jokowi-JK development discourse is ideological, namely economic independence which the origin is from Soekarno`s Trisakti. Infrastructure is interpreted as the root as well as the solution to economic problems. But in practice, this development agenda is pragmatic because it relies on the market economy and the power of capital. This hungry land infrastructure development has resulted land acquisition issues that exclude affected residents from the Jokowi-JK infrastructure development discourse.

"

"Penelitian ini membahas mengenai strategi yang dilakukan oleh Joko Widodo dalam menghadapi Pilkada Kota Solo tahun 2010-2015. Permasalahan yang dipaparkan dalam penelitian ini melihat upaya yang dilakukan Jokowi dalam memperoleh kemenangan kembali pada Pilkada Solo 2010 dengan melihat berbagai kebijakan pro rakyat yang ditawarkan oleh Jokowi di periode sebelumnya. Fokus dari penelitian ini menjelaskan pengaruh kebijakan populis yang selama ini dilakukan oleh Jokowi dalam persiapan beliau menghadapi Pilkada Kota Solo. Hal menarik dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan bagaimana fenomena kepimpinan populis Jokowi di Kota Solo yang dianggap bentuk baru dari seorang pemimpin. Jokowi melakukan kunjungan langsung ke sejumlah tempat untuk memperoleh informasi langsung terkait permasalahan di lapangan. Penulis menggunakan teori populism. Populisme merupakan paham yang menjelaskan sebuah kondisi politik yang menempatkan masyarakat atau rakyat biasa di posisi utama. Keabsahan politik terletak pada rakyat. Populisme hadir atas ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan studi literature dari berbagai sumber, baik buku, jurnal, maupun media online lainnya. Temuan dari penelitian ini adalah kebijakan pro rakyat yang selama ini dilakukan oleh Jokowi ternyata mampu meningkatkan elektabilitas Jokowi pada Pilkada Solo 2010. Mengacu pada persentase perolehan suara pasangan Jokowi – Rudy yang meningkat tajam hingga 90,09 % dari Pilkada periode sebelumnya. Masyarakat menilai jokowi sebagai bagian dari mereka, dan mampu mengakomodasi kepentingan rakyat demi kesejahteraan masyarakatnya.

---

This research discusses about the strategy carried out by Joko Widodo in facing the election for mayor of Solo in 2010-2015. The problem described in this research is see the efforts made by Jokowi in regaining victory in election for mayor of solo 2010 by looking at various pro-poor people policies offered by Jokowi in the previous period. The focus of this research explains the influence of populist policies that have been carried out by Jokowi in his preparation for election of Solo. The interesting thing in this research, the writer will explain how the phenomenon of Jokowi’s populist leadership in Solo is considered a new form of leader. Jokowi visited many places to obtain direct information regarding problems in the field. The author uses populism theory. Populism is an understanding that explains a political condition that places the public or ordinary people in the main position. Political legitimacy lies with the people. Populism is present on the public’s dissatisfaction with the previous government. This research uses qualitative approach method by conducting literature studies from various sources, including books, journals, and other online sources. The findings of this study are that the pro-poor people policies that have been carried out by Jokowi have been able to increase Jokowi’s electability in the election for mayor of Solo 2010. Referring to the percentage of votes acquired by Jokowi – Rudy pair, which increased sharply to 90.09 % from the previous election. People see Jokowi as part of them, and able to accommodate the importance of the welfare of the people."

"The political and economic partnership between Joko Widodo (Jokowi) and Luhut Binsar Pandjaitan has played a pivotal role in shaping Indonesia’s economic development and governance. This collaboration, grounded in mutual trust and shared objectives, has facilitated transformative policies in infrastructure development, foreign direct investment (FDI), and industrial growth. Key initiatives such as the Trans-Java Toll Road and nickel industrialization have bolstered Indonesia’s economic competitiveness, particularly in the global electric vehicle supply chain. While these achievements reflect their strategic vision, the alliance has not been without controversy. Allegations of political overreach, conflicts of interest, and challenges to democratic norms have raised questions about the broader implications of their influence. The study also assesses the relevance of this alliance for Prabowo Subianto’s administration, highlighting the potential continuity of economic strategies and Luhut’s role in shaping future policies. The findings underline the significant impact of political alliances on economic outcomes, elite contestation, and institutional integrity, offering insights into the dynamics of governance in Indonesia..

---

Kemitraan politik dan ekonomi antara Joko Widodo (Jokowi) dan Luhut Binsar Pandjaitan telah memainkan peran penting dalam membentuk perkembangan ekonomi dan tata kelola Indonesia. Kolaborasi ini, yang didasarkan pada kepercayaan dan tujuan bersama, telah memfasilitasi kebijakan transformatif dalam pembangunan infrastruktur, investasi langsung asing (FDI), dan pertumbuhan industri. Inisiatif utama seperti Jalan Tol Trans-Jawa dan industrialisasi nikel telah meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia, terutama dalam rantai pasokan kendaraan listrik global. Meskipun pencapaian ini mencerminkan visi strategis mereka, aliansi ini tidak luput dari kontroversi. Tuduhan penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, dan tantangan terhadap norma demokrasi telah memunculkan pertanyaan tentang implikasi pengaruh mereka secara lebih luas. Studi ini juga menilai relevansi aliansi ini bagi pemerintahan Prabowo Subianto, dengan menyoroti potensi keberlanjutan strategi ekonomi serta peran Luhut dalam membentuk kebijakan di masa depan. Temuan ini menekankan dampak signifikan aliansi politik terhadap hasil ekonomi, kontestasi elit, dan integritas kelembagaan, memberikan wawasan tentang dinamika tata kelola di Indonesia.

"

"Studi ini meneliti dampak dari kepemimpinan populis terhadap kesejahteraan subjektif menggunakan kasus unik kemenangan populis Jokowi pada Pilkada DKI Jakarta 2012. Kami menggunakan persentase suara daerah tetangga (persentase suara PDIP dan Gerindra di daerah tetangga Jakarta) sebagai variabel instrumental untuk mengatasi masalah endogenitas pada persentase suara Jokowi-Basuki. Hasil menunjukkan bahwa kenaikan persentase suara Jokowi-Basuki sebanyak 1 poin persentase mengakibatkan peningkatan pada status kesehatan terkini, aspirasi standar kehidupan, dan aspirasi kondisi ekonomi. Efek ini tetap signifikan secara statistik dalam dua tahun setelah Pilkada DKI 2012, seperti yang diukur dalam survei IFLS5. Peningkatan pada status kesehatan terkini dimediasi oleh program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Secara khusus, KJS tidak memiliki batasan pendapatan sehingga memberikan manfaat yang signifikan, terutama bagi kelompok berpenghasilan tinggi (seperti hasil analisis sub-sampel) yang tidak terbiasa mendapatkan bantuan pemerintah. Sementara itu, peningkatan pada standar hidup dan kondisi ekonomi yang diharapkan tampaknya terkait dengan kepuasan publik yang lebih luas setelah kemenangan Jokowi dalam pemilihan presiden 2014. Analisis sub-sampel menunjukkan bahwa asosiasi positif dengan standar hidup yang diharapkan paling kuat ditemukan pada kelompok berpenghasilan rendah, kemungkinan besar sebagai dampak dari kebijakan pro-kelompok miskin. Selain analisis cross-sectional, studi ini juga melakukan analisis tambahan menggunakan data panel dan pendekatan diferensial dengan IFLS4 dan IFLS5. Hasilnya menunjukkan bahwa pengaruh kepemimpinan populis Jokowi-Basuki tidak cukup besar untuk secara signifikan mengubah kesejahteraan subjektif dalam jangka panjang, khususnya dalam rentang waktu tujuh tahun antara IFLS4 dan IFLS5. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan adanya pengaruh kepemimpinan populis dalam jangka menengah terhadap kesejahteraan subjektif yang didorong oleh intervensi kebijakan ataupun perubahan aspirasi publik.

---

This study examines the impact of populist leadership on subjective well-being using the unique case of Jokowi's populist victory in the 2012 DKI Jakarta gubernatorial election. We employed neighboring vote shares (PDIP and Gerindra vote shares in Jakarta’s surrounding areas) as instrumental variables to address the endogeneity of Jokowi-Basuki’s vote shares. The findings show that a 1 percent point increase in Jokowi-Basuki’s vote shares caused an increase in current health status, aspired standard of living, and aspired economic conditions. These effects remain statistically significant two years after the election, as measured by the IFLS5 survey. The improvement in current health status is likely mediated by the Kartu Jakarta Sehat (KJS) program, which notably did not impose any income threshold, explaining the particularly significant benefits among high-income groups who may be less accustomed to receiving government assistance. Meanwhile, the rise in aspired standard of living and aspired economic conditions appears to be linked to broader public satisfaction following Jokowi’s victory in the 2014 presidential election. Sub-sample analysis indicates that the positive association with aspired standard of living is most pronounced among low-income groups, likely due to the impact of pro-poor policies. Apart from the cross-sectional analysis, this study conducts supplementary analysis using panel data and a differential approach with IFLS4 and IFLS5. The result reveals that the magnitude of Jokowi-Basuki’s populist leadership is not high enough to significantly change subjective well-being over time, particularly across a seven-year span as observed between IFLS4 and IFLS5. Overall, the results underscore the medium-term influence of populist leaders on subjective well-being, driven by both policy interventions and shifts in public aspirations."