Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini dilatarbelakangi adanya rasa keingintahuan mengenai upaya dari pemerintah pusat dan daerah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan keluarga tidak mampu di Jakarta. Menurut data BPS Tahun 2019 jumlah penduduk Kelurahan Kembangan Utara mencapai 66.996 ribu jiwa. Kelurahan Kembangan Utara merupakan salah satu dari 6 Kelurahan yang ada di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Dengan banyaknya jumlah penduduk tentu masyarakat memiliki dinamika yang berbagai macam salah satunya adalah kemiskinan. Pada observasi awal, memang ditemukan beberapa masalah dalam keluarga tidak mampu diantaranya adalah perceraian dan putus sekolah. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan pendidikan yang layak bagi keluarga tidak mampu. Mendeskripsikan informasi secara mendalam mengenai pendekatan top down dalam implementasi kebijakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar tahun ajaran 2019/2020. Disamping itu, juga menganalisis outcome dari Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) tahun ajaran 2019/2020. Desain penelitian ini ialah penelitian deskriptif. Penelitian ini dipilih untuk menyajikan data sistematis, faktual, dan akurat mengenai informasi yang terdapat di lapangan. Wawancara mendalam dilakukan kepada delapan belas orang informan dengan menggunakan recording, buku catatan untuk menulis temuan penelitian dan dokumentasi berupa foto saat di lokasi penelitian. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Banyak sekali upaya yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka memberikan bantuan biaya pendidikan diantaranya: BOS, BOP, KIP,PIP dan KJP. KJP merupakan kebijakan strategis dan unggulan di Jakarta. Dalam implementasi KJP di Kelurahan Kembangan Utara, ditemukan bahwa terdapat berbagai informasi terkait struktur birokrasi, tujuan kebijakan, komunikasi dalam implementasi kebijakan, dan monitoring KJP. Namun, masih ditemukan kendala-kendala dalam implementasi KJP.

"ABSTRAKKeterbatasan pendidikan yang dimiliki para pendatang Ibu Kota Jakarta,menyebabkan mereka harus melakukan pekerjaan informal dengan penghasilanrendah, dan membentuk kelompok-kelompok masyarakat marjinal dengan beragammasalah sosial, salah satunya adalah masalah akses terhadap hak atas pendidikanbagi anak. Masyarakat Lapak Pancoran merupakan salah satu contoh kasus darimasyarakat marjinal di Jakarta dengan masalah akses terhadap hak atas pendidikan.Riset ini ditujukan untuk menganalisa efektivitas kebijakan pemerintah tentangpendidikan sebagai tanggung jawab pemerintah/negara dalam memberikan aksesterhadap hak atas pendidikan bagi masyarakat marjinal Lapak Pancoran, di Jakarta.Penelitian ini adalah penelitian sosio-legal dengan menggunakan pendekatankualitatif, melalui teknik wawancara secara mendalam kepada para narasumber dariperwakilan pihak pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan, yaitu SukuDinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan, Kecamatan, Kelurahan, Ketua RTLapak Pancoran serta pihak masyarakat lapak pancoran. Penelitian ini berhasilmenemukan fakta kondisi pendidikan di kalangan masyarakat marginal lapakpancoran sebagai contoh kasus dari proses maupun hasil implementasi kebijakanpemerintah terkait akses terhadap hak atas pendidikan bagi masyarakat marjinal.Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaerahDKI Jakarta berkaitan dengan akses dan bantuan dana pendidikan bagi masyarakatLapak Pancoran, hingga saat ini masih perlu dianalisa kembali pelaksanaan sertamanfaatnya bagi para anak marginal. Persyaratan administrasi untuk mengaksespendidikan, seperti KTP yang dibutuhkan dalam rangka mengakseskebijakan/program pendidikan tersebut dinilai menjadi penghalang/pembatas bagipara masyarakat. Kurangnya tingkat kesadaran orang tua akan pendidikan jugamenjadikan para anak Lapak Pancoran tidak memiliki semangat juang untukmelanjutkan pendidikan melalui fasilitas yang telah tersedia. Akses Pendidikanbagi masyarakat marginal di Lapak Pancoran sangatlah penting. Peran pemeritahdaerah sendiri secara umum sudah baik dengan memberikan program KJP bagimasyarakat. Namun dibutuhkan mekanisme pelaksanaan yang lebih komprehensifyang dapat di jangkau oleh kelompok masyarakat marjinal Lapak Pancoran. "