Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam dunia usaha tidak dapat dilepaskan dari adanya peminjaman dana (kredit) yang didapat dari bank swasta maupun pemerintah, dimana bank didalam memberikan pinjaman untuk melindungi kepentingannya dapat meminta barang jaminan terhadap nasabahnya (debitor). Mengenai jaminan yang dapat diberikan, salah satu yang dipandang mempunyai nilai ekonomis yang lebih menguntungkan adalah berupa tanah maupun tanah dan bangunan yang diikat oleh Hak Tanggungan sebagaimana diatur didalam Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT), dengan perjanjian manakala debitor cidera janji (wanprestasi), maka barang jaminan tersebut dapat dilakukan eksekusi hak tanggungan dengan cara penjualan umum (lelang) melalui KPKNL, untuk melunasi utang debitor sebagaimana dimuat didalam Pasal 6 UUHT. Namun terdapat persoalan yang timbul manakala debitor ingin membayar utangnya, namun telah dilakukan pengumuman yang mana menurut ketentuan didalam Pasal 20 ayat (5) UUHT, debitor tidak diperbolehkan melunasi utangnya apabila pengumuman lelang telah diumumkan. Sedangkan didalam peraturan PMK nomor 93 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dimungkinkan bahwa pemohon lelang dapat membatalkan pelelangan dalam jangka waktu 3 hari kerja sebelum diadakan pelelangan, dimana harus diumumkan terlebih dahulu. Yang berarti didalam dua peraturan tersebut terdapat kontradiksi antara UUHT dengan PMK nomor 93 tahun 2010 mengenai perlindungan debitor yang mempunyai itikad baik hendak melakukan kewajiban untuk membayar pelunasan utangnya.

---

The business world cannot be separated from loans obtained from private and state banks. In providing loans, the banks to protect themselves by requesting collateral from their customers. Regarding the form of collaterals, the banks usually accept land or land and buildings held together by the Mortgage as provided for in Law No. 4 of 1996 on Mortgage of Land and Objects Relating to the land (UUHT). With the mortgage agreement, when the debtor defaults (wanprestasi), then the goods can be executed/ sold by way of public sale (foreclosure auction) through the State Assets and Auctions Service Office (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Problems arise when the debtor wants to repay his debts after the foreclosure sale has been announced. On one side, according to provisions in Article 20 Paragraph (5) UUHT, debtors are not allowed to repay the debt if the auction has been announced. On the other side, in the Finance Minister Regulation (PMK) No. 93 of 2010 on Auction Guidelines, it is possible that the vendor (the creditor) may cancel the auction within 3 (three) working days before the auction day, which should be announced in advance. This thesis examines the contradiction between the Law No. 4 of 1996 and the Minister of Finance Regulation No. 93 of 2010, particularly concerning the protection of debtors who have the good intention to perform the obligation to repay his debt after the auction sale has been announced."

"Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pemenang lelang lelang Hak Tanggungan apabila benda lelang yang dijual dengan lelang berbeda dengan yang ada pada pengumuman lelang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 123/Pdt.G/2018/PN.Mnd) Sehubungan dengan topik ini, penulis menganalisis perlindungan hukum dari pemenang lelang dan tanggung jawab Pejabat Lelang dan Kreditor sebagai Penjual lelang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis data kualitatif. Penulis menyimpulkan bahwa perbedaan antara objek lelang dalam kenyataan dan dalam iklan dapat mengakibatkan pembatalan lelang. Perlindungan hukum bagi Pemenang Lelang dalam kasus ini adalah pengadilan Menghukum penjual untuk membayar semua kerusakan material dan imaterial yang diderita oleh pemenang lelang. Petugas Lelang berdasarkan Pasal 11 PMK-94 dalam melakukan wewenang mereka juga memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan lelang yang mereka pimpin, tetapi mereka masih dapat bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian selama tindakan mereka dapat dibuktikan di pengadilan. Dan penjual yang tindakannya terbukti di pengadilan sepenuhnya bertanggung jawab atas tuntutan pidana dan / atau tuntutan hukum perdata. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar Pejabat Lelang dan Kreditor sebagai penjual lelang memeriksa dengan saksama data dan dokumen lelang dan lebih memperhatikan persiapan lelang.

---

This thesis discusses the legal protection of the winning bidder of Mortgage Rights auction in the case that the auction object put up for sale by auction is different from that in the auction advertisement (a case study of Manado District Court's decision Number : 123/Pdt.G/2018/PN.Mnd)In relation to this topic, the writer analyses the legal protection of the winning bidder of the auction and the responsibility of the auctioneer and the creditor as the seller of the auction. The research uses a normative juridical method with a qualitative data analysis approach. The writer concludes that the difference between the auction object in reality and in the advertisement may results in the annulment of the auction. The legal protection for the Winning Bidder in this case is the court Punish the seller to pay for all material and immaterial damages suffered by the winning bidder. Auctioneer based on Article 11 of the PMK-94 in doing their authority also has responsibility for the conduct of the auctions they lead, but they can still be liable for errors and negligence as long as their actions can be proven in court. And the seller whose actions are proven in court is fully liable for criminal prosecution and/or civil lawsuits. Therefore, the writer suggests that the auctioneer and the creditor as the seller of the auction examine closely auction data and documents and give more attention to auction preparation."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Balanced Scorecard yaitu mengetahui kesesuaian antara praktik dengan konsep. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menganalisis data untuk kemudian didiskripsikan secara sistematis sehingga dapat dibuat kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi konsep Balanced Scorecard pada KPKNL Jakarta III secara umum telah sesuai dengan konsep Balanced Scorecard sebagaimana yang dicetuskan oleh Kaplan dan Norton (1992) dan kemudian dikembangkan oleh ahli lainnya seperti Niven (2003). Namun demikian, masih terdapat beberapa temuan hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar untuk dilakukan perbaikan antara lain adalah adanya perbedaan penggunaan istilah misi dan visi dengan yang terdapat pada konsep Balanced Scorecard, adanya pernyataan visi yang belum sepenuhnya efektif, peta strategi yang belum sepenuhnya benar dan tepat serta belum memenuhi keselasaran (alignment), cascading terhadap sasaran strategis dan Key Perfomance Indicator (KPI) yang belum sepenuhnya benar dan tepat, dan jumlah KPI yang masih dapat dikembangkan lagi untuk mencapai sasaran strategis.

---

ABSTRACT

One public organization/administration in Indonesia which first implemented the Balanced Scorecard concept is State Asset and Auction Service Office/KPKNL Jakarta III under the Ministry of Finance Indonesia. After 4 (four) years KPKNL Jakarta III implementing the Balanced Scorecard concept, it is important to do this research aims to evaluate the implementation of the Balanced Scorecard in order to compare between the practice and the concept. The method used is descriptive analysis method by doing collect, classify, and analyze the data, than described it systematically, so that it can be concluded. Data are obtained from the study of literature (library research) such as books, magazines, journals, scientific articles as published through the internet, and regulations. Data are from field research such as performance reports, observations and interviews on the object of research. The study concludes that the implementation of the Balanced Scorecard concept in KPKNL Jakarta III in general is in accordance with the Balanced Scorecard concept as proposed by Kaplan and Norton (1992) and later developed by other experts such as Niven (2003). Nevertheless, there are still some rooms for improvements, such as the difference in the use of the term "Mission" and "Vision" to the Balanced Scorecard concept, the statement of vision that has not been declared fully effective, strategy map is not entirely correct and precise yet, cascading against strategic objectives and Key Performance Indicator (KPI) is not entirely correct and appropriate, and the number of KPIs that can be developed to attain the strategic objectives."

"Teknologi dan manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan di era saat ini atau jaman modern saat ini. Salah satu wujud dari kemajuan teknologi yang digunakan umat manusia saat ini adalah komputer dan internet. Komputer dan internet dimamfaatkan untuk mempermudah segala urusan manusia baik dari penyimpanan data ataupun memproses kegiatan manusia.Teknologi ini digunakan untuk mempercepat laju kegiatan bisnis. Selain teknologi untuk mempercepat laju bisnis para pelaku usaha juga memerlukan bantuan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan yaitu perbankan syariah. Meskipun perbankan syariah telah menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan operasionalnya, pembiayaan yang bermasalah atau macet tidak dapat dihindari mengingat banyaknya unsur yang mempengaruhinya. Upaya terakhir yang dapat perbankan syariah lakukan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah eksekusi lelang yang dilakukan di KPKNL. Perkembangan teknologi yang sangat cepat juga berpengaruh pada pelaksanaan lelang di Indonesia yang mana saat ini dilakukan dengan E-Auction (lelang melalui internet). Perbankan syariah sebagai lembaga jasa keuangan syariah harus menjamin kesesuaian pelaksanaan lelang E-Auction pada KPKNL sesuai dengan hukum Islam. Sehingga perlu dilakukan penelitian dalam bentuk terses dengan rumusan masalah Pertama, bagaimanakah tinjauan yuridis hukum Islam mengenai pelaksanaan lelang eksekusi jaminan perbankan syariah melalui E-Auction? dan Kedua, bagaimanakah tinjauan yuridis hukum Islam terhadap prosedur dan mekanisme lelang eksekusi jaminan perbankan syariah melalui E-Auction pada KPKNL?.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative, yang menggunakan data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah dan maslahah mursalah penulis menyimpulkan bahwa proses lelang eksekusi yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui lelang E-Auction pada KPKNL menurut Islam adalah halal karena tidak ada syara’ yang melarangnya dan selama prosedur dan mekanisme yang dilakukan dalam prakteknya sesuai dengan syarat jual beli yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun pada prakteknya terdapat penyimpangan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal yang menyimpang adalah pencantuman informasi dari barang yang dijual tidak jelas dan detail baik itu foto barang ataupun legalitas dari barang yang hendak dijual.

---

Technology and humans are two things that cannot be separated in the current era or in today's modern era. One form of technological progress that is used by mankind today is computers and the internet. Computers and the internet are used to facilitate all human affairs, both from storing data or processing human activities. This technology is used to accelerate the pace of business activities. In addition to technology to accelerate the pace of business, business actors also need financing assistance provided by financial service institutions, namely Islamic banking. Even though Islamic banking has implemented the precautionary principle in carrying out its operations, problematic or non-performing financing cannot be avoided given the many elements that influence it. The last effort that Islamic banking can take in resolving non-performing financing is the execution of an auction conducted at the KPKNL. The rapid development of technology has also affected the implementation of auctions in Indonesia, which are currently being conducted using E-Auction (auctions via the internet). Islamic banking as a sharia financial service institution must ensure the suitability of the implementation of the E-Auction auction at the KPKNL in accordance with Islamic law. So it is necessary to conduct research in the form of a separate problem formulation. First, how is the juridical review of Islamic law regarding the implementation of the auction execution of sharia banking guarantees through E-Auction? and Second, how is the juridical review of Islamic law on the procedures and mechanisms for the execution of sharia banking guarantees through E-Auction at the KPKNL? The research method used is a normative juridical research method, which uses secondary data and is analyzed qualitatively. By using the maqashid sharia approach and maslahah mursalah the authors conclude that the execution auction process carried out by Islamic banking through the E-Auction auction at KPKNL according to Islam is halal because there is no syara' prohibiting it and as long as the procedures and mechanisms carried out in practice are in accordance with the terms of sale. purchase that does not conflict with Islamic law. However, in practice there are deviations that are not in accordance with Islamic law. The thing that deviates is the inclusion of information on the goods being sold is not clear and detailed, whether it's photos of the goods or the legality of the goods to be sold."