Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pertamina adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang usaha Perminyakan dan Gas Bumi. Dari beberapa bagian setingkat Direktorat salah satunya adalah BPPKA (Badan Pembinaan dan Pengusahaan Kontraktor Asing) yang berkedudukan di Jakarta dan bertugas mengelola Kontraktor-kontraktor Production Sharing yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Kontraktor Production Sharing disamping melakukan pencarian juga memproduksikan minyak dan gas bumi dari bawah tanah, sehingga untuk operasinya diperlukan biaya maupun teknologi yang tinggi. Pada operasinya peralatan-peralatan yang digunakan sangatlah beragam dan dalam jumlah yang besar, sehingga pada saat tertentu dan operasi lapangan oleh beberapa KPS muncul sejumlah material surplus. Material-material surplus pada dasarnya merupakan bagian yang akan diganti oleh Pemerintah Cost Recovery sesuai dengan perjanjian Kontrak Production Sharing. Oleh BPPKA sebelum di setujui untuk dlakukan Write Off terhadap Material Surplus maka ditawarkan terlebih dahulu kepada KPS-KPS, JOB-JOB maupun Direktorat Pertamina lainnya untuk dijual. Permasalahan utama yang dihadapi oleh manajemen BPPKA saat ini terjadi pada distribusi informasi material surplus kepada KPS-KPS, JOB-JOB, TAC-TAC maupun Direktorat Pertamina lainnya yang tidak online, tidak real time dan tidak mempunyai format dokumentasi yang seragam. Dalam upaya membantu penyelesaian permasalahan diatas, penulis berusaha untuk merancang sistim informasi berbasis komputer yang akan banyak membantu kelancaran dalam penyebaran informasi material surplus secara akurat, online, real time dan mudah di edit oleh yang berkepentingan. Pembuatan sistim informasi ini didasarkan kepada hasil pengamatan yang menyatakan ketidak cocokan/ketidakakuratan terhadap status maupun tingkat kesulitan dalam mencari suatu material surplus dalam waktu yang singkat.

Abstrak :
Penelitian ini membahas manajemen risiko dalam pengembangan proyek keretaapi dengan skema kerjasama pemerintah dan swasta di Kalimantan Tengah.Dengan tujuan untuk mengidentifikasi risiko yang potensial dari tiap tahapanproyek yang terbagi ke dalam lima tahapan, mulai dari tahap FS (FeasibilityStudy) / studi kelayakan, tahap transaksi kerjasama (pengadaan), tahap DED(Detil Engineering Design), tahap konstruksi serta tahap operasional dan pemeliharaan kemudian akan coba dilihat pengaruh dampak risiko dan penyebabnya dengan metode penelitian AHP (analytical Hierarchi Process) makadidapatkan hasil bahwa yang paling bepengaruh terhadap investasi dan waktu proyek adalah pada tahap konstruksi yaitu Proyek terlambat terkait dengan pembebasan lahan dengan mitigasi bahwa pembebasan lahan perlu dilakukan dengan baik sebelum proyek dilaksanakan dengan mengacu kepada peraturan peraturan yang berlaku. ...... The content of this study is about risk management in the development of PPP (Public Private Partnership) schemes railway project in Central Kalimantan. The purpose of this study is to identify potential risks of each stage of the project, which is divided into five phases, beginning from the FS (Feasibility Study) / Feasibility Study, Phase transactions cooperation (procurement), phase DED (Detailed Engineering Design), and construction phase and operations and maintenance phase will then try to see the effect caused by the impact of risk and return on investment, with the research method the AHP (analytical Hierarchi Process) analysis showed that the most risk to investment and the time the project is the construction phase of projects related to land acquisition delayed with the assesment that land acquisition should do before the project time with base the regulation.

Abstrak :
Berbagai faktor dapat dihubungkan dengan ketidakmampuan pemerintah Indonesia dalam memastikan keakuratan dan kebenaran penerimaan negara dari Pajak Penghasilan (PPh) Migas (dan lebih jauh lagi keakuratan dan kebenaran dari porsi bagi hasil yang diterima pemerintah dari operasi Kontrak Produksi Sharing (KPS) di Indonesia). Faktor-faktor tersebut antara lain adalah proses pengadministrasian yang terpisah antara penerimaan dalam bentuk pajak dan penerimaan bukan pajak dari sektor migas di Indonesia dan tidak adanya koordinasi di antara institusi-institusi pemerintah yang terlibat dalam pengadministrasian dan pengumpulan penerimaan-penerimaan negara dari sektor migas ini. Kondisi ini diperparah dengan tidak terlibatnya Kementerian Keuangan dalam proses penandatanganan kontrak-kontrak KPS di Indonesia. Ketidakterlibatan Kemenkeu dalam penandatanganan kontrak telah menyebabkan timbulnya ketidakpastian dalam porsi bagi hasil yang diterima oleh Pemerintah Indonesia dari operasi KPS-KPS migas. Potensi kerugian yang timbul di sektor migas akan semakin bertambah apabila pemerintah tidak segera mengambil tindakan nyata dalam pengamanan penerimaan negara. Thesis ini menganalisa masalah-masalah dalam kebijakan pemerintah saat ini dan merekomendasikan kemungkinan solusi-solusi penyelesaian yang terbaik dalam pengamanan penerimaan negara dari sektor migas, terutama PPh Migas, dengan tidak mengesampingkan pengamanan penerimaan negara bukan pajak dari sektor ini. ......Numerous causes can be attributed to the inability of the Government of Indonesia to assure the accuracy and completeness of income tax revenue (and furthermore, the government profit share revenue) from the Production Sharing Contract operations in Indonesia. Such causes include separate administrations between Income Tax Revenue and Non-Tax Revenue from the oil and gas sector in Indonesia and a lack of coordination between government institutions that are involved in the administration and collections of these revenues. These conditions coupled with current conditions where the Ministry of Finance does not become involved in the process of PSCs (Production Sharing Contracts) signing process have led to the uncertainty. Contract operations in Indonesia cannot be assured. The potential loss from this sector will continue to occur if government of Indonesia doesn?t immediately take remedial measures. This Masters Project analyses the policy problem and recommends feasible solutions.

Abstrak :
BPPKA (Badan Pembinaan Pengusahaan Kontraktor Asing) merupakan salah satu fungsi di PERTAMINA yang bertugas mengawasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan Eksplorasi dan Produksi oleh Perusahaan Minyak Asing. Kecepatan dan ketepatan dalam mengelola, mengevaluasi informasi oleh BPPKA untuk pengambilan keputusan, akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi pencarian MIGAS oleh perusahaan asing. Penerapan teknologi Web berupa Internet, Intranet dan Ekstranet merupakan salah satu cara untuk mentransfer informasi yang relatif tidak membutuhkan usaha yang besar dalam pelaksanaan transfer informasi. Dengan Intranet dan Internet diharapkan Pertamina BPPKA menjadi pusat informasi bagi kegiatan operasi Perusahaan Minyak Asing, sehingga tim manajemen PERTAMINA BPPKA dapat lebih cepat dan mudah mengevaluasi untuk pengambilan keputusan terhadap operasi Perusahaan Minyak Asing. Sistem dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna di BPPKA dan Perusahaan Minyak Asing, yang selanjutnya membahas sistem (Infrastruktur jaringan) PERTAMINA BPPKA yang akan digunakan sebagai media untuk menerapkan sistem informasi perminyakan sebagai pusat informasi. Berdasarkan hal tersebut kemudian dibahas bagaimana mengelola dokumen yang akan dishare, beserta rancangan infrastruktur Intranet dan Internet. Keamanan sistem dan data merupakan masalah yang kritis dalam pengoperasian Internet dan Intranet juga akan disinggung. Pada akhirnya, strategi implementasi pengelolaan Informasi yang merupakan komponen Bari aspek bisnis menjadi hal yang menentukan dalam penerapan sistem tersebut.

---

BPPKA (Badan Pembinaan Pengusahaan Kontraktor Asing/Foreign Contractors Management Body) is one of the organization in PERTAMINA that is monitoring and controlling the operation of Exploration and Production by Foreign Oil Company. Taking a decision in managing, evaluating the information by BPPKA quickly and accurately, will enhance efficiency and effectiveness of operation at searching for oil and gas by foreign company. Web technology application as Internet, Intranet and Extranet is one of the way to transfer the information does not need a great effort in implementation of information transfer. PERTAMINA BPPKA with Intranet and Internet expected to be centre of information for foreign oil company operational activity, until the management team of PERTAMINA BPPKA can evaluate faster and easier to take a decission for foreign oil company operation. Design of system is pased on the necessity of the user in BPPKA and foreign oil company, and then describe network infrastructure of PERTAMINA BPPKA, that will be used as media to apply Petroleum Information system as centre of information. Refer to the thing then will be discussed how to manage the document that will be shared, along with design of Internet and Intranet infrastructure. Data and system security is critical problem in Intranet and Internet operation will be discussed later on. At last, implementation strategy information management that is componenet of aspect of bussines becomes the thing that determine in implementation of the system.

Abstrak :
Minyak dan gas bumi memegang peranan penting dalam menyumbangkan penerimaan pada pendapatan pemerintah. Dengan terjadinya krisis ekonomi yang dialami Indonesia sejak Juli 1997 pendapatan pemerintah kembali bertumpu pada sektor minyak dan gas bumi sebagai sumber penerimaan yang dominan. Pertamina, sebagai pemegang monopoli dalam pengelolaan kedua sumber daya alam tersebut, bekerja sama dengan beberapa perusahaan baik asing maupun dalam negeri. Diantara berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan Pertamina, Production Sharing Contract (PSC) atau bisa juga di sebut Kontrak Bagi Hasil adaiah yang terbanyak yang dilakukan. Perusahaan yang melakukan kerjasama dengan Pertamina ini disebut Kontraktor Production Sharing atau KPS. Perusahaan KPS 'X' adaiah KPS kedua terbesar dalam menghasilkan minyak di Indonesia setelah Caltex dan yang pertama terbesar untuk yang beroperasi di lepas pantai (Offshore). Dengan tingkat produksi rata-rata sekitar 145.000 barrel per nan, sedangkan total tingkat produksi Indonesia adaiah 1,5 juta barrel per hari. Karya tulis ini dimaksudkan untuk menganalisa kinerja keuangan KPS 'X'. Analisa dilakukan pada laporan keuangan yang dihasilkannya. Laporan Keuangan yang dihasilkan KPS 'X' ada 2 (dua), satu untuk Pertamina yang mengikuti prinsip pelaporan yang sesuai dengan kontrak, sedangkan satu Eagi untuk kantor pusat KPS 'X' di Argentina yang mengikuti General Accepted Accounting Principle (GAAP) atau Prinsip Akuntansi yang berlaku di Argentina. Analisa dilakukan pada kedua laporan tersebut. Juga dianalisa dampak dari perbedaan tersebut. Dalam menganalisa atas laporan untuk Pertamina, juga diperbandingkan dengan dua perusahaan sejenis yang beroperasi di Indonesia. Sedangkan untuk analisa terhadap laporan pada kantor pusat digunakan analisa rasio yang beriaku pada umumnya. Hasil analisa dengan membandingkan dengan dua perusahaan sejenis, ternyata KPS 'X' beroperasi tidak lebih efisien, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensinya. Tetapi apabila dibandingkan dengan rata-rata industri yang dikeluarkan secara tidak resmi (Unofficial) oleh Pertamina, KPS 'X' masih lebih efisien. Dari hasil analisa rasio pada faporan keuangan untuk kantor pusat, keadaan keuangan KPS 'X' adalah sehat. Dari hasil analisa dengan membandingkan kedua laporan tersebut ternyata mempunyai dampak yang amat besar, perbedaan prinsip akuntansi yang diterapkan mengakibatkan kerugian bagi Pertamina. Adanya kebijaksanaan Cosf Recovery yaitu biaya operasi yang dapat mintakan kembali (reimbursement) dari hasil produksi mengakibatkan KPS membebankan biaya sebanyak-banyaknya. Biaya yang berlebihan ini mengakibatkan pengurangan pada penerimaan negara, baik dari pembagian hasil produksi maupun dari pajak penghasilan. Pertamina harus lebih meningkatkan profesionalisme dalam mengelola sumber daya alam yang dimaksudkan untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan negara, agar tidak malah hanya untuk kepentingan KPS asing.

Abstrak :
Latar Belakang Tumor otak adalah neoplasma intrakranial di dalam otak atau di kanal tulang belakang pusat. Tumor otak ganas primer mempengaruhi sekitar 200.000 orang di seluruh dunia setiap tahun. Tumor otak disebabkan oleh pembelahan sel yang abnormal dan tidak terkontrol. Penanganan tumor otak di Indonesia masih belum terintegrasi baik dari segi promotif, preventif, maupun kuratif. Tumor otak sendiri dapat menyebabkan berbagai komplikasi sampai kematian. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini dilakukan studi mengenai keterkaitan jenis, letak, dan ukuran tumor dengan skor fungsional berupa skor KPS yang didapatkan pasien pre dan post tindakan serta hubungannya dengan tingkat resektabilitas tumor pasien saat dilakukan operasi. Skor KPS dapat berfungsi sebagai salah satu faktor prognosis kualitas hidup pasien. Metode Penelitian ini akan menggunakan metode kohort retrospektif dengan melihat rekam medis pasien tumor otak dari tahun 2021 sampai 2022 yang ditatalaksana di RSCM. Rekam medis akan diambil secara consecutive sampling. Hasil Terdapat hubungan antara jenis tumor dengan skor KPS pre operasi dimana nilai median untuk semua jenis adalah 80 namun, adenoma mendapatkan mean skor KPS tertinggi (84,59) dan jenis tumor lain mendapatkan mean skor KPS terendah (73,73). Ukuran tumor dan skor KPS pre operasi tidak didapatkan hubungan korelasi yang kuat yaitu hanya sebesar -0,194 (CI 95% -0,313 - -0,069). Letak tumor dengan skor KPS pre operasi didapatkan ada hubungannya dengan hasil tumor supratentorium memiliki median skor KPS pre operasi lebih tinggi dibandingkan tumor infratentorium. Hasil ini berbeda dengan studi-studi lainnya sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Demikian juga dengan tingkat resektabilitas dengan skor KPS post operasi dimana didapatkan hasil signifikansi sebesar p=0,107 sehingga hubungannya tidak signifikan. Namun jika dilihat mediannya, (Gross Total Resection) GTR memiliki skor KPS post operasi yang lebih baik dibandingkan dengan (SubTotal Resection) STR yaitu 85 dan 80 secara berurut. Kesimpulan Perbedaan jenis tumor mempengaruhi skor KPS pre operasi. Semakin besar ukuran tumor yang dialami pasien, maka semakin rendah skor KPS pre operasi yang didapatkan. Selain itu, skor KPS pre operasi juga berhubungan dengan letak tumor yang dialami pasien. Sedangkan, skor KPS post operasi pada penelitian ini tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan tingkat resektabilitas tumor pada pasien yang dioperasi. ......Introduction Brain tumors are intracranial neoplasms within the brain or in the central spinal canal. Primary malignant brain tumors affect around 200,000 people worldwide each year. Brain tumors are caused by abnormal and uncontrolled cell division. Management of brain tumors in Indonesia is still not integrated in terms of promotive, preventive and curative. Brain tumors themselves can cause various complications up to death. Therefore, In this study, an investigation was carried out to explore the correlation between the type, location, and size of the tumor and its impact on the functional score, measured by the KPS score, obtained from patients before and after surgery. Additionally, the study examined the association between the level of resectability and the type of tumor. KPS score can be used as one prognostic factor for patient quality of life. Method This study will use a retrospective cohort method by looking at the medical records of brain tumor patients from 2021 to 2022 who were treated at RSCM. Medical records will be taken by consecutive sampling. Results A correlation exists between tumor types and preoperative KPS scores, with a median value of 80 for all types. Adenomas achieve the highest mean KPS score (84.59), while other tumor types have the lowest mean KPS score (73.73). A weak correlation is observed between tumor size and preoperative KPS scores, with a coefficient of only - 0.194 (95% CI -0.313 to -0.069). There is a relationship between tumor location and preoperative KPS scores, as supratentorial tumors have a higher median preoperative KPS score compared to infratentorial tumors. These findings differ from other studies, suggesting the need for further research. Similarly, the level of resectability and postoperative KPS scores show a non-significant relationship with a p-value of 0.107. However, when looking at the medians, Gross Total Resection (GTR) is associated with a higher postoperative KPS score compared to Subtotal Resection (STR), namely 85 and 80, respectively. Conclusion The type of tumor affects preoperative KPS scores. The larger the tumor size, the lower the preoperative KPS score. Additionally, preoperative KPS scores are also associated with tumor location. However, postoperative KPS scores in this study do not show a significant relationship with the resectability of tumors in operated patients.

Abstrak :
Latar Belakang. Epidermal Growth Factor Receptor mengatur beberapa proses selular penting. Overekspresi EGFR merupakan penanda negatif prognosis pada glioma. Metode. Tujuh belas pasien astrositoma dilakukan pemeriksaan imunohistokimia untuk mengevaluasi overekspresi EGFR. Seluruh pasien dievaluasi Karnofsky Performance Score 1 tahun pasca operasi. Hasil. Sembilan pasien high-grade glioma, 67 memiliki overekspresi EGFR yang positif dan hanya 1 pasien yang hidup dengan KPS 70. Empat pasien low-grade glioma dengan overekspresi EGFR yang positif, memiliki KPS 0. Kesimpulan. Low-grade glioma dengan overekspresi EGFR yang positif memiliki KPS yang rendah pada 1 tahun pasca operasi. ...... Background. Epidermal Growth Factor Receptor regulate several important cellular process. EGFR overexpression is one of negative prognostic marker in glioma. Method. Seventeen patients with astrocytoma were performed immunohistochemistry to evaluate EGFR overexpression. All of this patient evaluate for Karnofsky Performance Score at 1 year after surgery. Hasil. Nine patients with high grade glioma, 67 have positive EGFR overexpression, and only 1 patient still alive with KPS 70. Four patient in low grade glioma with positive EGFR overexpression have KPS 0. Conclusion. Low grade glioma with positive EGFR overexpression have a poor KPS at 1 year after surgery.

Abstrak :
As it is stated at article 12 Law number 8 year 1971 about National Petroleum Company, Pertamina as the stockholder for mining oil and natural gas, then being changed by BP Migas as government authorized to sign and control management operation of mainstream business activity based on Law of Indonesian Republic about Petroleum & Gas number 22 year 2001, can cooperate with third party in the form of Production Sharing Contract, or other Contracts. Business activity in mainstream industry that is carried out by foreign companies cause expatriates mobilization according to the expertise and need of related companies to support their activities in Indonesia. Apart from high salary, they are also given various allowances to fulfill the expatriate's and their family?s need during their duties period in Indonesia, so that these expatriates can become very potential tax subject for the state revenue. This research aimed to get clearer description about imposing cost recovery and treating expatriates tax income in KPS according to the existing law. One of the dominant aspects in KPS is cost recovery spent first by contractor financed by government when contractor has successfully found petroleum reserve popularly known as cost recovery. Expatriates tax income treatment by doing gross-up and putting that tax allowance into cost recovery causes reduction to government share in Production Sharing Contract as much as these expatriates tax that should become the state revenue. From the result of research concluded that the treatment above is deviated from normative determination, but suitable with the prevailing determination of positive law, in this case contract and supporting rule. It is suggested that in KPS agreement contains more detail explanation about imposition of cost recovery components, and imposition of Income Tax Law for KPS can be more detailed and assertive so that it can give law certainty and reach agreement of Production Sharing Contract in Indonesia. Research methodology used in this research is descriptive analysis by using data collection such as field study through interview with PSG expert, VP finance, Tax advisor and HRD Manager, documentary data as well as library study. Biography : 50 Books (Tahun 1967 - 2001)

Abstrak :
mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Walaupun begitu, dana yang dibutuhkan untuk rnembangun jalan tol tidaklah sedikit, sehingga pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengusahaan jalan tol. Kerjasama antara pemerintah dan swasta, atau yang biasa dikenal dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), di dalam bidang pembangunan jalan tol menghasilkan suatu Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT). PPJT yang terjalin antara pihak pemerintah dan pihak swasta ini dibuat dengan menggunakan sistem Build Operate ana' Transfer (BOD, dengan nama lain Bangun Guna Serah. Setelah ditelaah lebih dalam, terdapat perbedaan status kepemilikan atas Jalan Tol yang terdapat di dalam PPJT dengan yang dianut oleh konsep BOT. Padahal. status kepemilikan sangat menentukan pihak yang bertanggung jawab atas resiko-resiko yang timbul pada saat force majeure.Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan Lmtuk memahami status kepemilikan jalan tol beserta segala aset didalamnya. Skripsi ini juga membahas mengenai pertanggung jawaban atas resiko-resiko yang timbul terkait dengan kepemilikan jalan tol. Skripsi ini menggunakan studi kasus, yang menjelaskan perj anjian antara PT. X, sebagai pihak swasta dan Badan Pengatur Jalan Tol mewakili pihak pemerintah, dimana penjelasannya berdasarkan hukmn perdata di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sebagai hasil dari analisa ini, penulis menemukan bahwa status kepemilikan atas Jalan Tol baru dimiliki oleh pemerintah, pada saat kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan dimulai. Hal ini disebabkan, pada fase tersebut, jalan tol sudah mempunyai fungsi sosial dan menyanglcut kepentingan umum, sehingga sudah selayaknya dimiliki oleh pemerintah. Hal ini didukung oleh peraturan perundang undangan yang berlalcu, yaitu pada UUD 1945. Oleh karena itu, baru pada saat masa pengoperasian dan pemeliharaan, seluruh resiko yang berkaitan dengan jalan tol pada saat force majeure ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.

---

The development of tollway is aimed to support national economic growth. However, as the costs in building tollway keeps increasing, Indonesian government starts to build a partnership with private sectors to accomodate its financial needs. The partnership between the government and the private, named Public Private Partnership (PPP), in developing the tollway results in a contract between both parties. The contract is named PPJT (The agreement on financing, planning, building, operating and maintaining tollway). This agreement is based on Building, Operate and Transfer (BOT) concept. After ftuther investigation, it is found that there is a difference in ownership status between PPJ T and BOT. Yet, the ownership status is critical in terms of detennining which party is held liable for the risks occured during force majeure.Therefore, the aim of this thesis is to acquire a thorough understanding about the ownership status of the tollway including its assets. This thesis also discusses about responsibilities on the risks, in relation to the ownership status of the tollway. Furthermore, this thesis is based on a case study that describe an agreement between PT. X, that represent the private party, and BPJT (The Toll Regulatory Body) that represent the govemment, in which the analysis on the case is in accordance with the civil law in Indonesia. In addition, the research in this thesis is using juridical normative approach.As a result of this analysis, it is found that the tollway is owned by the govemment, starting at the operational and maintainance period. This is because on that period, the tollway starts to gain its social ftmction as it involves public interests in its use. Hence, government has to have significant control over it. This is supported by the contitustional law (UUD 1945). Therefore, in the operating and maintaining phase, the risks occured in force majeure that relates to the tollway is borne by government as its owner.