Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Ketentuan tentang penyelenggaraan simpan pinjam yang saat ini berlaku berdasar pada PP no 9 tahun 1995 dimana pengawasan koperasi simpan pinjam dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan sesuai dengan UU no 34 tahun 2004 tentang pemerintah daerah PP no 38/2007 bahwa pembinaan dan pengawasan koperasi merupakan urusan wajib yang harus dilakukan pemerintah daerah. Di sisi lain, pembinaan dan pengawasan koperasi merupakan urusan yang ditugasperbantukan oleh Menteri Koperasi kepada pemda. KSP/USP merupakan lembaga perantara keuangan yang memiliki penyebaran yang lebih meluas daripada lembaga keuangan lainnya. Dengan aset pada tahun 2013 sekitar Rp 80,5 T atau dengan pangsa 1,3% dari total aset lembaga keuangan Indonesia. Namun realisasi pengawasan masih rendah yaitu pada tingkat kabupaten/kota pelaporan hanya dilakukan oleh 30%-65% populasi KSP dan pengawasan pejabat hanya terhadap 20%-58% populasi. Tantangan utamanya adalah bagaimana menjangkau pengawasan terhadap seluruh KSP/USP dan memastikan bahwa mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pengawasan KSP/USP memerlukan peningkatan status unit organisasi pengawasan tingkat pusat, dan mendayagunakan tugas perbantuan kepada pemerintah daerah dengan menetapkan standar perangkat, sertifikasi SDM pengawas serta pengelolaan dan pelayanan minimum pengawasan KSP/USP.

Abstrak :
Sejak krisis ekonomi Juli 1997 dan masa yang akan datang peran koperasi Indonesia diperkirakan akan tetap diperlukan, bahkan semakin panting terutama dalam kaitannya untuk menjadi wahana pengembangan ekonomi rakyat. Tantangan pengembangan usaha ini akan menjadi kunci keberhasilan, keberadaan dan perkembangan koperasi. Untuk ttu koperasi dituntut memiliki kemampuan dalam meningkatkan daya saing usaha anggotanya serta mampu tetap memberikan dukungan bagi pemenuhan kebutuhan rakyat. Penelitan biaya transaksi simpan pinjam koperasi bertujuan untuk memperoleh informasi tentang faktor-faktor apa sajakah yang dikeluarkan oleh anggota-anggota koperasi , jika akan meminjam sejumlah dana pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan pada Usaha Simpan Pinjam (USP) koperasi. Terpenting dalam studi ini adalah level analisis individu yang teorinya merujuk pada Guia-Abiad. Teori teori pada level analisis individu mengupas pentingnya biaya transaksi nasabah di pasar kredit pedesaan negara-negara sedang berkembang. Biaya transaksi nasabah adalah semua biaya, di luar bunga, yang ditanggung nasabah untuk memperoleh kredit, mulai dari saat datang ke kantor bank untuk memperoleh penjelasan mengenai syarat-syarat mengajukan permohonan kredit, saat pengajuan permohonan, sampai saat mencicil dan melunasi. Biaya yang dikeluarkan terdiri biaya tunai (actual cash outlay) dan ekuivalen rupiah dari kerugian waktu pada seluruh proses kredit (opportunity cost of time). Kajian toritis, dapat dihipotesiskan bahwa tinggi rendahnya biaya transaksi dipengaruhi oleh jumlah kredit diterima, tingkat suku bunga, frekuensi pinjaman, jangka waktu pinjaman, jarak rumah responden ke kantor koperasi, jenis jaminan, dan jenis koperasi. Hasil analisis menunjukkan, bahwa enam variabel yaitu jumlah kredit, tingkat suku bunga, jarak rumah ke kantor koperasi, frekuensi peminjaman, jangka waktu peminjaman, dan jenis koperasi terbukti mempengaruhi tinggi rendahnya biaya transaksi. Satu variabel tidak terbukti mempengaruhi tinggi rendahnya biaya transaksi, yaitu jenis jaminan. Selain itu, dari analisis tersebut variabel jumlah kredit yang diterima responden berkorelasi positif. Analisis lainnya adalah ko-efisien variasi, Analisis perbandingan. Analisis evaluasi kinerja keuangan dengan rasio likuiditas, ratio rentabilitas dan rasio sovabilitas.