Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam praktik pembuatan akta autentik, Notaris tidak terlepas dari ancaman pemalsuan data menggunakan KTP palsu. Untuk pembuatan akta, Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan memastikan bahwa segala dokumen termasuk identitas para pihak yang diberikan kepadanya adalah asli dan terhindar dari pemalsuan data. Penelitian ini ditulis untuk memaparkan tentang pertumbuhan dan kemajuan teknologi digital yang melahirkan inovasi baru, yang dapat memberikan jaminan kebenaran terkait kebenaran identitas para pihak serta memenuhi Pasal 16 Undang Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini juga akan menyoroti mengenai kecocokan dari penggunaan teknologi untuk dapat mengoptimalkan pekerjaan Notaris, yaitu dengan aplikasi bernama Identitas Kependudukan Digital yang baru diluncurkan pada tahun 2022 untuk dapat membantu Notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Aplikasi berisi KTP digital dan digitalisasi sendiri telah digunakan di beberapa negara seperti Belanda, Belgia dan juga Jerman. Metode penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian doktrinal dengan sumber data yang didapatkan dari studi pustaka. Penggunaan teknologi terkini yang digunakan oleh Notaris untuk memverifikasi KTP adalah card reader yang pemanfaatannya juga belum maksimal karena tidak seluruh Notaris di Indonesia telah memiliki card reader. Identitas Kependudukan Digital sebagai sebuah aplikasi memiliki nilai jual yang lebih terjangkau dan mudah digunakan serta menjawab permasalahan terkait pemalsuan data. ......In the practice of making authentic deeds, Notaries are inseparable from the threat of data falsification using fake KTPs. To make a deed, the Notary must apply the principle of caution and ensure that all documents including the identities of the parties given to him are genuine and avoid falsification of data. This research was written to explain the growth and progress of digital technology which has given birth to new innovations, which can provide guarantees of truth regarding the correct identity of the parties and fulfill Article 16 of the Law on the Position of Notaries. This research will also highlight the suitability of using technology to optimize the work of Notaries, namely an application called Digital Population Identity which was just launched in 2022 to help Notaries apply the precautionary principle. Applications containing digital KTPs and digitization themselves have been used in several countries such as the Netherlands, Belgium and also Germany. The research method used in this case is doctrinal research with data sources obtained from literature studies. The latest technology used by Notaries to verify KTPs is a card reader, the use of which is not optimal because not all Notaries in Indonesia have a card reader. Digital Population Identity as an application has the selling point of being more affordable and easy to use and answering problems related to data falsification.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi program nasional KTP elektronik (e-KTP) di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini merupakan penelitian positivisme dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam faktor yang memengaruhi, empat faktor diantaranya memengaruhi implementasi program nasional e-KTP di Kelurahan Ancol. Keempat faktor tersebut adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, serta lingkungan sosial. ...... This study discusses are factors that influence implementation of a national program of electronic identity card (e-KTP) in Ancol village, Pademangan subdistrict, North Jakarta by using a model of policy implementation from Van Meter and Van Horn. This study is a descriptive research design with positivism. The results show that there are four factors that influence implementation of a national program of electronic identity card (e-KTP) in the Ancol village. The factors are the size and purpose of the policy, resource policy, communication between the organization and implementation activities, and the social environment.

Abstrak :
Abstrak
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor (Disdukcapil) bertugas menjalankan sistem kependudukan elektronik kartu identitas (e-KTP). Metodologi yang digunakan berdasarkan kerangka kerja Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) 4.1. COBIT merupakan framework yang menjembatani kesenjangan antara risiko dan masalah bisnis dengan teknis sehingga sistem informasi teknologi e-KTP berjalan sangat. Hasil analisis yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor (Disdukcapil) menghasilkan nilai 2,48 yang berarti pada tingkat 2 (dapat diulang). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor telah memiliki pola untuk mengelola proses terkait berdasarkan keberhasilan pengalaman yang berulang yang pernah dilakukan sebelumnya tetapi pola yang dilakukan belum berstandar. Hasil tersebut menjadi dasar penentuan analisis gap serta rekomendasi yang diperlukan berdasarkan standar COBIT untuk Disdukcapil.

Abstrak :
Tesis ini membahas tiga permasalahan utama. Pertama, bagaimana pandangan KPPU mengenai tender pengadaan e-KTP berdasarkan Hukum Persaingan Usaha? Kedua, mengapa putusan KPPU dibatalkan di tingkat Pengadilan Negeri? Dan ketiga, bagaimana kendala membuktikan perkara Persekongkolan Tender dalam Hukum Persaingan Usaha? Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan KPPU mengenai tender pengadaan e-KTP berdasarkan Hukum Persaingan Usaha, mengapa putusan KPPU dibatalkan di tingkat Pengadilan Negeri, dan bagaimana kendala membuktikan perkara Persekongkolan Tender dalam Hukum Persaingan Usaha. KPPU menilai telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha dalam bentuk persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan persekongkolan (horizontal dan vertikal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU masih memiliki kendala dalam membuktikan persekongkolan tender diantaranya adalah ketersediaan menjadi pelapor dan saksi, mendapatkan bukti tertulis, faktor internal dan eksternal KPPU serta kewenangan untuk menggeledah yang tidak dimiliki KPPU. ......This thesis is deal with three major problems. First, views on how KPPU considering the tender of procurement of E-KTP based on competition law? Second, why the decision of KPPU being annulled in district court? And third, how to prove a tender conspiracy in Competition Law? The research is conducted by method of juridical normative, with the aim of this research is to find out how KPPU considering the tender of procurement of E-KTP based on competition law, why the decision of KPPU being annulled ins district court, and to prove a tender conspiracy in Competition Law. KPPU considering that there has been violation of article 22 Law Number 5 Year 1999 of Competition Law specifically the horizontal conspiracies, vertical conspiracies, and the combination (horizontal and vertical). The result showed that KPPU still has constraint in proving a tender conspiracy, which is the availability of a rapporteur and witnesses, obtain the written evidence, internal and external factors of KPPU and the authority to investigate that KPPU has not owned.

Abstrak :
Tesis ini membahas kepatuhan masyarakat dalam mendapatkan e KTP dengan studi kasus pada penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur. Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis dengan observasi, wawancara mendalam, survey dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program e KTP di Kota Administrasi Jakarta Timur, meliputi: sosialisasi ke masyarakat, memberikan undangan ke masyarakat, perekaman data diri masyarakat, pencetakan dan pendistribusian e KTP. Penduduk Jakarta Timur yang sudah melakukan perekaman e KTP 1.806.998 jiwa atau 85,68%, sedangkan masih terdapat 301.902 jiwa atau 14,32% yang belum melakukan rekam e KTP. Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur patuh dalam mendapatkan e KTP karena harapan akan suatu imbalan yaitu manfaat dari e KTP dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukum yang mungkin dijalankan, meskipun tidak ada sangsi bagi penduduk yang tidak melakukan perekaman e KTP. Pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam mendapatkan e KTP di Jakarta Timur melalui: 1)Surat Edaran terkait percepatan perekaman e KTP, 2)E KTP mobile, 3)Pelayanan malam hari pada jam 19.00 s.d. 22.00 WIB. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program E KTP meliputi kendala internal dan eksternal. Keterkaitan kepatuhan masyarakat dalam mendapatkan E- KTP dilihat dari perspektif ketahanan wilayah di Jakarta Timur yaitu apabila seluruh penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur wajib e KTP melakukan perekaman data e KTP maka data e KTP dapat dimanfaatkan oleh Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur didalam meningkatkan keamanan wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang dapat mendukung ketahanan wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang akan mendukung ketahanan nasional. ...... The thesis will discuss the case study regarding the compliance of society in acquiring e-KTP in East Jakarta. The research uses analysis descriptive method through observation, depth interview, survey, and literature study. The result of this research shows that the e-KTP Program in East Jakarta includes: socializing, inviting, data recording, issuing, and distributing e-KTP to the society. There are 1.806.998 people or 85.68% of the population in East Jakarta have already undertaken e-KTP recording. On the other hand, there are 301.902 people or 14.32% of population have not yet done it. The inhabitant recording themselves in hope that there will be a reward for them, such as the benefit of e-KTP and to elude them from the possible penalty, even though there are no legal punishment for it yet. The Government has attempted to increase the society's compliance in issuing their e-KTP through certain effort, such as: 1) form letter regarding the acceleration of e-KTP recording, 2) mobile e-KTP, 3) night services, from 19.00 to 22.00 WIB. However, there are internal and external obstacles within this program. The relationship of the society's compliance in e-KTP in regional resilience perception is when the inhabitant of East Jakarta has issued their e-KTP where the data will be able to be used by Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur in increasing the regional resilience. This will indirectly support the national resilience.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Pemilihan umum menggunakan suatu metode baru yaitu dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan media computer layar sentuh yaitu electronic voting. Di beberapa Negara metode ini sudah diterapkan dan berhasil. Dengan metode ini pemilih tidak perlu lagi mencoblos ataupun mencontreng tapi cukup menyentuh dengan jari pilihan mereka. Di Indonesia Teknologi ini sedang dipersiapkan oleh BPPT dan kemungkinan akan digunakan untuk Pemilu tahun 2014. Sebelum proyek e-voting itu selesai dengan sempurna, terlebih dahulu sudah dipersiapkan electronic KTP (e-ktp) oleh kemendagri. KTP elektronik adalah langkah awal untuk pemilihan dengan sistem e-voting . Pada saat tesis ini disusun direncanakan akan mulai diterapkan pada agustus 2011 di 197 kabupaten kota dan pada tahun 2012 di 300 kabupaten kota. E-KTP ini memuat data pribadi dan memiliki satu nomor identitas tunggal (Nomor Induk Kependudukan/NIK) yang berlaku seumur hidup sejak kelahiran. Diharapkan agar ada regulasi yang jelas disamping Putusan MK 147/PUU-VII/2009 mengenai pemilu dengan e-voting tersebut agar pemilu (pilkades, pilkada, pemilu eksekutif dan l egislatif) bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan konsep luber dan jurdil. Tesis ini menggunakan penelitian kualitatif dengan studi literatur/penelusuran literatur dari buku, studi dokumen dan artikel yang dikutip dari berbagai macam sumber dan melakukan penelitian langsung untuk mendapatkan informasi ke Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Kementerian dalam Negeri Direktorat Jenderal Administrasi dan catatan sipil di Jakarta. ......This thesis discusses the general election using a new method that is utilizing technological sophistication with a touch screen computer media is electronic voting. In some countries this method has been applied and managed. With this method no longer need the voters to vote or tick but quite touched with the fingers of their choice. In Indonesia The technology is being prepared by The agency for the assessment and application of technology (BPPT) and will likely be used for election in 2014. Before the e-voting project is finished to perfection, first prepared electronic ID card (ektp) by kemendagri. Electronic ID card is the first step for the selection of the e-voting systems. At the time of this thesis is planned to be developed was implemented in August 2011 in 197 districts and cities in 2012 in 300 districts of the city. E-ID card contains personal data and have a single identity number (Identification Number of Population / NIK) is valid for life since birth. It is expected that there are clear regulations in addition to the Constitutional Court verdict on the election 147/PUU-VII/2009 with e-voting is that elections (Pilkades, elections, executive and legislative elections) can run properly and in accordance with the concept of direct, general, free, confidential, honest, fair and square. This thesis uses qualitative research to the study of literature / literature search of books, studies and articles that cited documents from various sources and do research directly to get information to the Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT) and the Ministry of Home Affairs Directorate General of Administration and civil records in Jakarta.