Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menurut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1984, pola pembinaan dan pengembangan koperasi secara implisit menganut dua pola yaitu pola KUD dan Non KUD; di satu pihak pembinaan KUD diarahkan untuk menjadi suatu lembaga ekonomi yang otonom, efektif dan efisien, dimiliki dan diatur oleh warga desa sendiri serta dijadikan sebagai alat Pemerintah dalam melaksanakan program-program Pembangunan Nasional. Ini menunjukkan bahwa adanya keinginan Pemerintah agar sektor koperasi diharapkan dapat secara seimbang dengan sektor-sektor lain memberikan peranan dalam Perekonomian Nasional sebagai konsekuensi dari salah satu pelaku ekonomi di Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.Untuk tujuan itu tentunya, efisiensi usaha koperasi merupakan titik sentral yang perlu dijadikan ukuran agar koperasi dapat tumbuh dan berkembang serta dapat bersaing secara sehat dengan sektor-sektor lain. Pada prinsipnya efisiensi usaha koperasi merupakan suatu kemampuan koperasi dengan seluruh kekayaan yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan Sisa Hasil Usaha.Sisa Hasil Usaha yang besar saja belumlah merupakan ukuran bahwa koperasi itu telah dapat bekerja dengan efisien. Efisiensi baru dapat diketahui dengan membandingkan Sisa Hasil Usaha yang diperoleh itu dengan kekayaan atau modal yang digunakan untuk menghasilkan Sisa Hasil Usaha tersebut atau menghitung rentabilitas ekonomisnya.Berdasarkan hasil perhitungan trend dan penggunaan rata-rata hitung terhadap 24 KUD sebagai sample yang terdiri dari 12 KUD Mandiri dan 12 KUD Non Mandiri yang penulis teliti, pada periode tahun 1987 - 1991, baik secara keseluruhan maupun per kelompok masing-masing 12 KUD Non Mandiri dan 12 KUD Non Mandiri ternyata pertumbuhan Rentabilitas Ekonomisnya tidak efisien.Berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah rentabilitas ekonomi baik yang berasal dari aspek finansial maupun non finansial digali dalam studi ini untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu faktor-faktor manakah yang menyebabkan menurunnya tingkat rentabilitas ekonomis di tiga kelompok penelitian KUD di Lampung Selatan ini; faktor apakah yang menyebabkan KUD Mandiri lebih efisien dibandingkan KUD Non Mandiri.Untuk menjawab persoalan di atas telah dilakukan survey dengan menggunakan daftar pertanyaan penelitian kepada 24 KUD yang terpilih menjadi sampel yang tersebar di daerah tingkat II Lampung Selatan dan lembaga-lembaga pemerintah yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini.Hasil studi ini dapat diringkas sebagai berikut: Rendahnya rentabilitas ekonomis KUD-KUD Lampung Selatan baik secara keseluruhan maupun per kelompok yaitu KUD Mandiri dan KUD Non Mandiri ternyata disebabkan tingkat pertumbuhan SHU lebih kecil dibandingkan pertumbuhan Total Aktiva, dan karena lebih tingginya tingkat perputaran aktiva KUD Mandiri dibandingkan KUD Non Mandiri yang menyebabkan KUD Mandiri lebih efisien."

"Tujuan penelitian ini untuk menelaah permasalahan yang terjadi dalam pemasaran ubi kayu di Lampung dan mencari alternatif pemecahan masalah.untuk mengatasi permasalahan ubi kayu dalam jangka panjang sangat penting dipertimbangkan menarik partisipasi petani melalui wadah keorganisasiaan ekonomi desa KUD."

"ABSTRAKIdealnya, tujuan akhir dari negara Indonesia adalah terciptanya suatu masyarakat yang makmur, dengan kesejahteraan umum yang adil dan merata. Penegasan ini adalah merupakan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa negara bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Guna mewujudkan tujuan tersebut, maka perlu dilakukan usaha-usaha pembangunan pada berbagai bidang, terutama pembangunan dibidang ekonomi, yang berlandaskan pada pasal 33 UUD 1945 antara lain ; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, berdasarkan azas kekeluargaan. Cabang-cabang yang panting bagi negara dan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 33 UUD 1945 ini adalah merupakan dasar demokrasi dalam usaha-usaha pembangunan ekonomi, guna mewujudkan tujuan dan cita-cita negara sebagaimana yang dikemukakan diatas. Dalam gerak langkahnya untuk menjalankan pembangunan tersebut diperlukan berbagai lembaga dan badan usaha sebagai pelaku ekonomi, Salah satu bentuk Lembaga (badan usaha) tersebut yang sesuai dengan semangat dan jiwa pasal 33 UUD 1945 adalah koperasi, hal ini disebabkan karena koperasi merupakan suatu badan usaha yang mempunyai karakteristik yang selaras dengan pasal 33 tersebut, baik konsep, struktur, tujuan maupun pengelolaannya, dengan demikian pada prinsipnya koperasi ini berbeda dengan bentuk-bentuk badan usaha lainnya (BUMN, Badan usaha swasta). Diantara ciri khas tersebut yang menonjol adalah orientasi (tujuan) dari koperasi, koperasi berorientasi kepada anggota dan masyarakat umum, dengan kata lain koperasi berusaha untuk tujuan mengembangkan dan meningkatkan kesejahtraan anggota dan masyarakat umum, hal ini secara prinsip berbeda dengan badan usaha lainnya, yang lebih berorientasi kepada kepentingan pemilik / perseorangan dan keuntungan. Ciri khas lainnya adalah pada kekuasaan dan wewenang, kekuasaan tertinggi pada koperasi terletak pada rapat anggota, hal ini merupakan pencerminan dari bentuk demokrasi dalam badan usaha ini. Dalam wadah rapat anggota tersebut setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama, yaitu didasarkan kepada hak perseorangan anggota, dan tidak didasarkan kepada besarnya modal yang disetorkan."

"Untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia FISIP-UI, penulis melakukan penelitian dengan judul tersebut diatas dengan tujuan untuk mengetahui mengapa KUD Sungai Pua kurang berhasil dalam mengembangkan industri konveksi rakyat di Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dan hambatannya, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang diperlukan dalam meningkatkan upaya KUD Sungai Pua dalam mengembangkan industri konveksi rakyat di Nagari Sungai Pua.Koperasi Unit Desa Sungai Pua ini telah berdiri sejak tahun 1973 di Nagari Sungai Pua ini, namun dalam perkembangannya selama ini KUD Sungai Pua ternyata belum mampu untuk dapat lebih meningkatkan dan mengembangkan usaha konveksi yang dibuat oleh para anggota KUD Sungai Pua itu sendiri. Terdapat beberapa hal yang didugaldiasumsikan sebagai penghambat dari KUD Sungai Pua dalam pengembangan industri konveksi, yaitu : masih serba terbatasnya sumber daya yang dimiliki dari KUD Sungai Pua yang meliputi masih rendahnya profesionalisme untuk mengembangkan kreatifitas, masih rendahnya tingkat pendidikan pengurus baik formal maupun non formal, keterbatasan modal dalam usaha pengembangan dan pembinaan serta terbatasnya sarana dan prasarana administrasi dan teknis dan juga masih kurangnya bantuan dari pemerintah dan pihak lain dalam pembinaan, kerjasama maupun pengembangan dalam bantuan dana tambahan dana baik itu kepada koperasi sendiri maupun yang langsung kepada pengusaha konveksi.Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, dalam studi ini dilakukan kajian dengan konsep bahwasanya agar koperasi dapat mengembangkan suatu industri kecil maka upaya yang dilakukan hendaknya adalah dengan penanaman jiwa wirausaha, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pola kemitraan yang saling menguntungkan, perluasan jaringan informasi dan komunikasi serta peningkatan kualitas produk.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan analisis pads data primer dan salt-under juga melalui pengkajian literatur, observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan para informan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, dengan lingkup informan mencakup 1 (satu) orang pengurus koperasi yaitu ketua KUD Sungai Pua, 3 (tiga) orang anggota koperasi yang sekaligus sebagai pengusaha konveksi dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat yang juga sebagai Wali Nagari di Nagari Sungai Pua. Dengan dernikian dari keseluruhan studi ini, didapat suatu data deskriptif yang menjelaskan tentang penyebab masih kurang berkembangnya industri konveksi yang ada di Nagari Sungai Pua melalui KUD Sungai Pua.Dari hasil penelitian, diketahui bahwa penyebab dari kurang berkembangnya industri konveksi yang ada di Nagari Sungai Pua disebabkan karena KUD Sungai Pua masih belum ada melakukan upaya- upaya yang optimal untuk kemajuan dan berkembangnya industri konveksi rakyat tersebut sebab yang selama ini upaya yang dilakukan KUD Sungai Pua dalam membantu mengembangkan industri konveksi itu hanya dengan memberikan simpan pinjam, pelatihan membuat pola dan menjahit serta membawa basil produksi konveksi pada waktu ada pameran raja.Untuk mengatasi berbagai masalah agar industri konveksi rakyat di Nagari Sungai Pua dapat berkembang, maka KUD Sungai Pua hendaknya dapat melakukan upaya-upaya sebagai berikut :1. Melakukan pembinaan dalam menanamkan prinsip-prisip wirausaha kepada pengusaha konveksi agar dapat memiliki falsafah wirausaha (berfikir kreatif dan berwawasan kompetitif}, sikap wirausaha (penghargaan kualitas dan pemanfaatan peluang usaha), kiat wirausaha (strategi bisnis, pendekatan relasi dan kepercayaan yang berkelanjutan).2. Mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia para pengusaha konveksi yaitu dengan menambah pelatihan pada manajemen usaha, keuangan dan permodalan serta pemasaran.3. Melakukan upaya pola kemitraan yang saling menguntungkan dengan membantu mendapatkan pola kerjasama modal usaha antara intern anggota, dengan lembaga lain maupun dengan pemerintah serta juga ikut mempromosikan, mempublikasikan ataupun mensosialisasikan dari hasil produksi konveksi yang ada di Nagari Sungai Pua tersebut.4. Membuat suatu upaya agar dapat memperluas jaringan informasi dan komunikasi usaha, sehingga para pengusaha konveksi menjadi mempunyai jangkauan informasi dan komunikasi yangluas dalarn mengembangkan hasil usaha konveksinya.5. Mengupayakan dapat membuat penentuan pads kualitas produk layanan atau barang, seperti dalam penentuan standarisasi produk balk itu kualitas, kuantitas maupun kemasannya dan juga dalam menentukan ketepatan penyediaan produk mulai dari promosi, distribusi ataupun purna layan."

"ABSTRAKPeran koperasi dalam pembangunan, sebagai salah satu dari usaha nasional mempunyai kesempatan untuk mengembangkan usahanya dan mampu bersaing sehat dengan usaha negara dan swasta. Kekuatan pada koperasi yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain, sebenarnya merupakan alat mempersatukan kepentingan, tujuan dan aktivitas yang sama, serta mempunyai fungsi sebagai pemilik, penuntut keuntungan rnaupun sebagai customer. Inilah sebuah prinsip yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain (Hetherington,1991). Salah satu bagian koperasi yaitu Koperasi Unit Desa (KUD), kini sering muncul sebagai topik pembahasan; terutama dikaitkan dengan semakin meningkatnya warga desa yang menjadi anggota serta partisipasi mereka di dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan KUD. Tulisan ini secara umum ingin melihat dan menggambarkan beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap partisipasi anggota di dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan KUD. Dengan mengambil KUD Tani Mukti di Kecamatan Ciomas dan KUD Sumber Alam di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor sebagai unit analisis, maka deskripsi yang diuraikan dalam tulisan ini mencoba untuk melihat seberapa besar pengaruh beberapa faktor tersebut terhadap partisipasi anggota KUD Tani Mukti dan KUD Sumber Alam. Sebab diakui pula bahwa partisipasi merupakan suatu aspek yang perlu mendapat perhatian. Maksud penulis mengambil dua KUD adalah untuk membuktikan faktor-faktor tersebut seberapa jauh berpengaruh terhadap tiap KUD. Perolehan data untuk mendukung pembahasan adalah dilakukan dengan menggunakan studi pustaka dan metode penelitian lapangan, dengan mengambil beberapa pihak seperti anggota, anggota pengurus serta ketua kedua KUD, aparat kantor Kecamatan Ciomas dan Dramaga serta Kantor Koperasi Kabupaten Bogor sebagai informan. Hasil penelitian ini telah memberikan kejetasan bahwa beberapa faktor yang berpengaruh seperti sosial ekonomi, pengetahuan serta penilaian, memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap partisipasi anggota di dalam kegiatan kegiatan yang diselenggarakan oleh KUD Tani Mukti dan KUD Sumber Alam. Dalam arti, ketiga faktor tersebut mempunyai pengaruh yang berbeda-beda bagi kehadiran anggota dalam RAT(Rapat Anggota Tahunan), pengajuan usul dalam RAT, kegiatan simpanan sukarela maupun kegiatan usaha KUD, ada yang berpengaruh secara kuat dan ada pula yang tidak berpengaruh. Akhirnya, partisipasi anggota diharapkan kelak dapat lebih mendukung usaha KUD dalam rangka penyelenggaraan, kegiatan-kegiatan yang lebih sempurna.

---

"

"Rice should be treated as quasi-public good, hence the government should subsidize rice farmers directly such as setting floor price. Floor price of is still an important instrument for protecting paddy farmers from low price in peak harvesting season. Levels of subsidy depend on level of floor price set and market clearing price of GKP (dry paddy) during the seasons. The seasons are divided into three semesters according to harvesting period not three semesters used by CBS (Central Bureau of Statistics). The forecasting market clearing price and level of floor price set, is used to calculate government subsidy. When the floor price set is too high, it will be difficult to be implemented for a year round and costly. It is suggested that Dolog/sub-Dolog and KUD (cooperatives) have to be involved directly to buy paddy (GKP) from the farmers. In the short run, they have to improve local personals to handle paddy rather than rice. Local cooperatives and sub-Dologs should have dryers to improve rice quality and reduce lost. This policy has to be hand in hand for an effective implementation of import tariff of rice."

"ABSTRAKPenghuni di hunian vertikal perkotaan lebih rentan mengalami Building Related Illness karena sistem tata udara Air Conditioning (AC) yang mengalami penyusutan mutu. Ini menyebabkan Kualitas Udara Dalam Ruang (KUDR) di unit hunian perkotaan cenderung lebih buruk daripada hunian horisontal di Jakarta. Tujuan penelitian ini menyusun model dimensi manusia penghuni dan pengelola dengan pengetahuan, persepsi, dan partisipasi untuk mencapai hunian vertikal perkotaan yang sehat dan berkelanjutan dengan KUDR. Metode riset yang digunakan ialah korelasional multivariat dengan analisis PLS-SEM (Partial Least Square-Structural Equation Model) dan mengaplikasikan model dengan ANN-SOM (Artificial Neural Network-Self Organizing Map). Hasil penelitian menunjukkan kesatuan dimensi penghuni dan dimensi pengelola yang efektif untuk KUDR adalah dengan konstruk dimensi pengelola sebagai variabel penekan kepada dimensi penghuni yang mempengaruhi KUDR. Kompetensi pengelola sangat mempengaruhi penghuni untuk mengupayakan KUDR dan mendorong perubahan perilaku sehat di hunian vertikal perkotaan. Keselarasan dalam pengetahuan, persepsi, dan partisipasi. Pemenuhan kenyamanan fisik dan psikis penghuni oleh pengelola mempengaruhi perilaku partisipasi dalam kesehatan dan menggerakkan keberlanjutan hunian perkotaan.

---

ABSTRACT

Residents in urban vertical housing are more susceptible to Building Related Illness due to the depreciation of air conditioning (AC) systems, causing Indoor Air Quality (IAQ) in urban residential units is worse than in horizontal housing in Jakarta. The purpose of this study is to develop a model of the human dimensions of the residents and the managers with knowledge, perception, and participation to achieve the healthy and sustainable urban vertical housing with the IAQ. The research method is a multivariate correlation, analyze with Partial Least Square-Structural Equation model (PLS-SEM) and application to the model with Artificial Neural Network-Self Organizing Map(ANN-SOM). The result of the study shows the unity of the resident and manager dimensions is effective with the construct of the manager dimensions as the suppressing variable of the resident dimensions that influence IAQ. The manager competency significantly affects the residents to strive for IAQ and encourage healthy behavioral changes in urban vertical housing. The conformity of knowledge, perception, and participation then the fulfillment of the physical and psychological comfort for the residents by the managers influences the behavior of participants in health and drives the sustainability of urban housings."

"Koperasi Unit Desa (KUD) dalam perjalanannya banyak tersendat dan banyak kalangan akademis memandang bahwa lembaga ekonomi ini kurang mampu dalam meningkatkan harkat dan martabat rakyat banyak. Studi-studi yang pernah dilakukan oleh para ahli lebih banyak menunjuk pada lemahnya permodalan (economic capital) dan sumbernya manusia (human capital) sebagai faktor penghambat perkembangan lembaga ekonomi ini. Pandangan ini telah menjadi "conventional wisdom" kalangan perencana dan pengambilan keputusan dalam membangun dan mengembangkan koperasi di Indonesia. Namun hingga kini koperasi tetap menjadi aktor pinggiran di arena ekonomi nasional. Studi ini mencoba menggunakan konsep modal sosial (social capital) dalam mempelajari perkembangan lembaga ekonomi ini. Modal sosial semakin banyak diperbincangkan, khususnya oleh para ahli ilmu sosial. Modal sosial dianggap sebagai hal yang penting untuk mengembangkan ekonomi suatu masyarakat. Pada tataran perkembangan pedesaan keberadaan jaringan yang kuat dari organisasi tingkat bawah (grassroots) masyarakat sama pentingnya sebagaimana layaknya perkembangan industri fisik dan teknologi. Elemen modal sosial seperti kepercayaan, norma dan jaringan dapat berkembang di suatu komunitas. Demikian juga, keberhasilan kolaborasi dalam suatu usaha akan membangun hubungan-hubungan dan kepercayaan yang pada gilirannya akan memfasilitasi ikatan-ikatan pada masa depan di bidang lain. Dengan kaitan tersebut masalah yang mendasar yang diteliti adalah bagaimana keberadaan modal sosial di masyarakat Banyuresmi bisa diterapkan di Koperasi Unit Desa (KUD) Banyuresmi. Kemudian, bagaimana peran anggota dalam roda perjalanan organisasi. Selain itu, bagaimana peran Pemerintah dalam mendorong perkembangan KUD sehingga kemandirian dan nilai-nilai otonomi dari sebuah lembaga sosial yang bergerak dalam bidang ekonomi menjadi tidak nampak. Penulisan tesis ini didahului dengan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan ilmiah yang bersifat kualitatif dengan memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang berlangsung baik di KUD Banyuresmi maupun lingkungannya. Kemudian dianalisis dengan menggunakan kerangka acuan sosial ekonomi masyarakat yang dikonsentrasikan pada modal sosial. Hasil tersebut dianalisis kembali dengan menggunakan seperangkat teori yang berlaku. Dengan pendekatan kualitatif ini akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pimpinan/lembaga yang bersangkutan dan terkait, orang-orang atau informan dan pelaku yang diamati. Hasil penelitian membuktikan bahwa di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Banyuresmi, interaksi antar sesamanya ada sikap dan nilai-nilai kerukunan, hidup gotong royong, saling bantu, ingin membangun lebih baik tolong menolong, tidak menutup diri dan ingin maju serta kerja keras untuk menghidupi keluarga secara mandiri. Hal tersebut selaras dengan norma-norma koperasi. Sayangnya, sosialisasi kehidupan masyarakat yang bermuatan modal sosial tersebut tidak bisa memberi warna dalam jalannya kehidupan KUD Banyuresmi. Hal ini antara lain disebabkan oleh faktor internal dan eksternal terutama yang berkait dengan ketidakberdayaan para pengurus KUD dalam menciptakan lingkungan kondusif yang mengundang modal sosial sebagai wahana yang menjembatani kemunduran organisasi. Pada tataran empirik di Koperasi Unit Desa (KUD) Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut terjadi suatu krisis, dimana masyarakat, khususnya para tokoh masyarakatnya kurang tertarik untuk turut serta membina dan membangun KUD sebagai jalan dalam penciptaan peningkatan kesejahteraan masyarakat lingkungannya. Walaupun dalam batas-batas tertentu para tokoh-tokoh tersebut masih juga memberikan kritik dan saran-sarannya. Sementara pada tingkat anggota keikutsertaan dalam menentukan kebijaksanaan dan program operasional masih menampakkan sikap yang lebih mementingkan dirinya masing-masing. Pada akhirnya studi ini hanya berusaha menterjemahkan pentingnya modal sosial di satu sisi dan jalannya KUD Kecamatan Banyuresmi di sisi lain. Kalau dalam realitasnya ada ketimpangan, harapannya mampu menawarkan konsep perbaikan seperti perlunya penataan ulang semua perangkat kebijaksanaan, perlu dialog jujur, memperhatikan potensi yang tersedia seperti alam, masyarakat dan kemampuan-kemampuan lainnya."