Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang akibat hukum dan kedudukan suami istri yang telahbercerai, kemudian satu sama lain melakukan perkawinan ulang berdasarkan Pasal232a KUHPerdata. Pasal 232a KUHPerdata mengatur bahwa, apabila suami danistri yang telah dicerai, satu sama lain melakukan perkawinan ulang, maka demihukum hiduplah kembali segala akibat perkawinan seolah-olah tak pernah adaperceraian, namun hal itu tidak boleh mengurangi akan terus berlakunyaperbuatan-perbuatan perdata terhadap pihak ketiga yang telah dilakukan kiranyadalam tenggang antara perceraian dan perkawinan ulang. Kemudian caramenghitung pembagian harta peninggalan suami/istri (pewaris) dalam perkawinanulang. Serta akibat hukum terhadap harta benda perkawinan dalam perkawinanulang.

---

ABSTRACTThis thesis study about the legal consequences and status of divorced spouses,who remarried to each other based on Indonesian Civil Code Verse 232a.Indonesian Civil Code Verse 232a states that, if the divorced spouses, whoremaried to each other, then by virtue of the law all results of the marriage will berevived as if there had been no divorce, but such cannot withstand the validity ofthe civil actions on the third party that has been performed between the period ofthe divorce and the remarry. Furthermore, it also encompasses the method ofcalculating the division of material possessions as well as calculating theinheritance from the remarried husband/wife (heir). Moreover, the legalconsequences towards marital material possessions in remarriage"

"Perbankan sebagai salah satu bidang ekonomi telah memberikan jasanya kepada masyarakat dengan mengeluarkan suatu alat pembayaran yang praktis yaitu Credit Card, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa perbankan. Pemberian credit card juga merupakan salah satu cara penyediaan fasilitas kredit yang mana merupakan pemupukan modal dari masyarakat, sehingga perlu sarana ditingkatkanagar dapat turut serta menunjang pembangunan yang sekarang sedang giat-giatnya dilaksanakan oleh Pemerintah.Penyediaan fasilitas kredit untuk nasabah didasari oleh suatu perjanjian kredit, di mana aspek hukum sangat berperanan dalam perjanjian kredit yang dimaksud. PerjanJian kredit merupakan inti dan dasar hukum diterimanya dana fasilitas kredit oleh nasabah dari bank, karenanya perjanjian kredit juga sebagai wadah titik tolak terciptanya hubungan hukum antara kedua belah .pihak. "

"ABSTRACTThis thesis discussed about the lawsuit filed by the Minister ofEnvironment of Republic of Indonesia to PT Kalista Alam, which in the lawsuitcontained the principle of strict liability as part of a lawsuit filed by the plaintiff inUnlawful Act (PMH). The theory used in this thesis is about absolute liability inArticle 88 and article 1365 in Indonesian Civil Code. Article 88 UUPLH is thespecification or lex specialists from article 1365 in Indonesian Civil Coderegulating the Unlawful Act. It?s called lex specialist because perpetrators underarticle 88 different UUPLH with responsibility under article 1365 in IndonesianCivil Code.

---

ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai gugatan yang diajukan oleh MenteriLingkungan Hidup Republik Indonesia kepada PT. Kalista Alam, dimana dalamgugatannya terdapat asas tanggung jawab mutlak (strict liability) sebagai bagiangugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH).Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah mengenai tanggung jawab mutlakyang ada di dalam Pasal 88 UUPLH dan Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal 88UUPLH merupakan kekhususan atau lex specialis dari Pasal 1365 KUHPerdatayang mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Dikatakan lex specialistkarena pertanggungjawaban pelaku berdasarkan pasal 88 UUPLH berbeda denganpertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata."

"Masalah perkawinan beda agama memang tidak banyak muncul kepermukaan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP). Setelah ditetapkannya UUP yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum dan tatacara agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Menurut negara sah apabila menurut agamanya sah. UUP tidak mengatur perkawinan beda agama. Pada kenyataannya ada terjadi perkawinan beda agama. Sebelum berlakunya UUP perkawinan beda agama diatur dengan Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken, St. 1898 No. 158) selanjutnya disingkat GHR dan Ordonansi Perkawinan Orang-orang Indonesia-Kristen di Jawa, Minahasa dan Ambon (Huwelijksordonnantie Christen-Indonesiers Java, Minahasa en Amboina, St. 1933 No. 74) atau disingkat HOCI. Perkawinan beda agama dengan cara penundukan diri pada aturan hukum pihak perempuan. Penundukan diri pada hukum perempuan ini dibuat dengan suatu akta otentik. Akta otentik harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Yang dimaksud dengan pejabat umum dalam pasal tersebut adalah notaris. Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta. Hal ini diatur dalam Pasal 1 juncto Pasal 15 ayat 1 UUJN. Metode penelitian yang dipakai adalah kepustakaan penelitian hukum (legal research) yang bersifat yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, dan analisis data dengan pendekatan kualitatif. Adapun tujuan penulisan ini untuk mengetahui sejauh mana perkawinan beda agama yang teijadi di Indonesia dikaitkan dengan pembuatan akta pernyataan tunduk ke KUHperdata pada perkawinan beda agama dan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan perkawinan beda agama tersebut. Hasil penelitian ternyata perkawinan beda agama teijadi dan dimungkinkan dilakukan mengacu pada aturan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945, Pasal 66 UUP, Pasal 35 huruf a berserta penjelasannya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan yurisprudensi MA No. 1400 K/Pdt/1986.......The problem is the difference between religious marriage is not much appear before the introduction of Law Number 1 Year 1974 on Marriage (hereinafter abbreviated UUP). After UUP which States that marriage is considered legitimate when carried out according to legal procedure religious of each. According to the valid State when the legitimate reiigion. UUP does not set the different religious marriage. In fact, there occurred the marriage is religious. Before the introduction of UUP religious marriage is regulated by intermarriage (Regeling op de Gemengde Huwelijken St. No. 1898. 158) and then truncated GHR ordinance Perkawinan The Indonesian Christians in Java, Minahasa and Ambon (Huwelijksordonnantie Christen-Indonesiers Java, Minahasa en Amboina, St. No. 1933. 74) or abbreviated HOCI. Marriage is religious in a way bending the rules of law on women. Bending the law on women is made with an authentic letter. Authentic letter must meet the conditions stipulated in article 1868 KUHPerdata. The definition of public official in the notary clause. Notary is a public official who has the authority to make of authentic letter. Notary is a public official who has the authority to make of authentic letter. This is stipulated in Article 1 juncto Article 15 paragraph 1 UUJN. Research method used is literature study law (legal research) of juridical normative, a descriptive analytical, and data analysis with a qualitative approach. The purpose of writing is to know the extent to which marriage is a religious place in Indonesia is associated with the making of a statement of authentic letter to KUHperdata on the subject of marriage is religious and regulations related to marriage are different religions. Results of research that religious marriage is going on and made possible to the rules Switching Rules Article I of the 1945 Constitution, Article 66 UUP, Article 35 letter a with explanation of Law No. 23 Year 2006 about administration of residence and jurisprudence of MA No. 1400 K/Pdt/1986."

"ABSTRAKMasalah perkawinan beda agama memang tidak banyak muncul kepermukaansebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(selanjutnya disingkat UUP). Setelah ditetapkannya UUP yang menyatakan bahwaperkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum dan tatacara agamanyadan kepercayaannya masing-masing. Menurut negara sah apabila menurut agamanyasah. UUP tidak mengatur perkawinan beda agama. Pada kenyataannya ada teijadiperkawinan beda agama. Sebelum berlakunya UUP perkawinan beda agama diaturdengan Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken, St.1898 No. 158) selanjutnya disingkat GHR dan Ordonansi Perkawinan Orang-orangIndonesia-Kristen di Jawa, Minahasa dan Ambon (Huwelijksordonnantie Christen-Indonesiers Java, Minahasa en Amboina, St. 1933 No. 74) atau disingkat HOCI.Perkawinan beda agama dengan cara penundukan diri pada aturan hukum pihakperempuan. Penundukan diri pada hukum perempuan ini dibuat dengan suatu aktaotentik. Akta otentik harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1868KUHPerdata. Yang dimaksud dengan pejabat umum dalam pasal tersebut adalahnotaris. Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta.Hal ini diatur dalam Pasal 1 juncto Pasal 15 ayat 1 UUJN. Metode penelitian yangdipakai adalah kepustakaan penelitian hukum (legal research) yang bersifat yuridisnormatif, yang bersifat deskriptif analitis, dan analisis data dengan pendekatankualitatif. Adapun tujuan penulisan ini untuk mengetahui sejauh mana perkawinanbeda agama yang teijadi di Indonesia dikaitkan dengan pembuatan akta pernyataantunduk ke KUHperdata pada perkawinan beda agama dan peraturan perundangundanganyang terkait dengan perkawinan beda agama tersebut. Hasil penelitianternyata perkawinan beda agama teijadi dan dimungkinkan dilakukan mengacu padaaturan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945, Pasal 66 UUP, Pasal 35 huruf a bersertapenjelasannya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan danyurisprudensi MA No. 1400 K/Pdt/1986.

---

ABSTRACTThe problem is the difference between religious marriage is not much appearbefore the introduction of Law Number 1 Year 1974 on Marriage (hereinafterabbreviated UUP). After UUP which states that marriage is considered legitimatewhen carried out according to legal procedure religious of each. According to thevalid state when the legitimate religion. UUP does not set the different religiousmarriage. In fact, there occurred the marriage is religious. Before the introduction ofUUP religious marriage is regulated by intermarriage (Regeling op de GemengdeHuwelijken St. No. 1898. 158) and then truncated GHR ordinance Perkawinan TheIndonesian Christians in Java, Minahasa and Ambon (HuwelijksordonnantieChristen-Indonesiers Java, Minahasa en Amboina, St. No. 1933. 74) or abbreviatedHOCI. Marriage is religious in a way bending the rules of law on women. Bendingthe law on women is made with an authentic letter. Authentic letter must meet theconditions stipulated in article 1868 KUHPerdata. The definition of public official inthe notary clause. Notary is a public official who has the authority to make ofauthentic letter. Notary is a public official who has the authority to make of authenticletter. This is stipulated in Article 1 juncto Article 15 paragraph 1 UUJN. Researchmethod used is literature study law (legal research) of juridical normative, adescriptive analytical, and data analysis with a qualitative approach. The purpose ofwriting is to know the extent to which marriage is a religious place in Indonesia isassociated with the making of a statement of authentic letter to KUHperdata on thesubject of marriage is religious and regulations related to marriage are differentreligions. Results of research that religious marriage is going on and made possible tothe rules Switching Rules Article I of the 1945 Constitution, Article 66 UUP, Article35 letter a with explanation of Law No. 23 Year 2006 about administration ofresidence and jurisprudence of MA No. 1400 K/Pdt/1986."

"Pembatalan perjanjian secara sepihak terjadi karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Pasal 1266 KUHPerdata mengatur bahwa kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya, tidak otomatis batal melainkan pihak lainnya harus mengajukan pembatalan kepada hakim melalui pengadilan. Pencantuman klausul pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata dalam sebuah perjanjian menimbulkan perbedaan penafsiran dan pandangan oleh para ahli hukum. Pada dasarnya pengaturan mengenai hal itu tidak terdapat penjelasannya dalam KUHPerdata, sehingga pokok permasalahan dari penelitian ini adalah mengenai pendapat para ahli hukum di Indonesia terhadap pembatalan perjanjian secara sepihak akibat wanprestasi, dan membandingkannya dengan pengaturan yang terdapat di Negara-Negara Civil law. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan data-data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini bahwa terdapat perbedaan pandangan di kalangan ahli hukum mengenai dapat atau tidaknya mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdata dalam suatu perjanjian. Sehingga ahli hukum di Indonesia dapat mengacu pada pengaturan hukum perjanjian di Negara-Negara Civil Law, yakni Prancis, Jerman, Belanda, dan Italia, yang lebih spesifik mengatur pembatalan perjanjian secara sepihak akibat wanprestasi. Sebagian ahli hukum dan hakim di Indonesia berpandangan bahwa pembatalan perjanjian secara sepihak tidak dapat dilakukan, karena ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata mengatur pembatalan harus dimintakan kepada hakim (dwingend), sebagiannya berpandangan bahwa ketentuan tersebut hanya melengkapi (aanvullend), artinya Pasal 1266 KUHPerdata dapat untuk dikesampingkan. Sedangkan dalam pengaturan Negara Prancis, Jerman, Belanda, dan Italia, pembatalan perjanjian secara sepihak dapat dilakukan dengan menilai beberapa faktor, seperti mengklasifikasikan kesalahan yang dilakukan salah satu pihak tersebut sehingga ia wanprestasi, mengklasifikasikan besarnya kerugian akibat wanprestasi, dan faktor-faktor lainnya, di mana setiap negara masing-masing memiliki klasifikasi terendiri.......Unilateral termination of contract occurs due to default by one of the parties. Article 1266 of the Indonesian Civil Code stipulates that the failure of one party to perform its obligations does not automatically terminate the contract, but the other party must legal claim termination to the judge through the court. The inclusion of the override clause of Article 1266 of the Indonesian Civil Code in contract raises differences in interpretation and views by legal experts. Basically, there is no explanation regarding this matter in the Indonesian Civil Code, so the main issues discussed in this research are the opinions of legal experts in Indonesia regarding the unilateral termination of contract due to default, and comparing it with the arrangements found in Civil Law Countries. This research is a normative juridical research with data collected through library research. The result of this research is that there are different views among legal experts regarding whether or not Article 1266 of the Indonesian Civil Code can be overridden in a contract. Therefore, Indonesian lawyers can refer to the regulation of contract law in Civil Law Countries, such as France, Germany, the Netherlands and Italy, which more specifically stipulates the unilateral termination of contract due to default. Some jurists and judges in Indonesia are of the view that unilateral termination of the contract cannot be done, because the provisions of Article 1266 of the Indonesian Civil Code stipulates that the termination must be requested to the judge (dwingend), some are of the view that these provisions only complement (aanvullend), meaning that Article 1266 of the Indonesian Civil Code can be overridden. Whereas in the regulation of France, Germany, the Netherlands, and Italy, unilateral termination of the contract can be done by assessing several factors, such as classifying the mistakes made by one of the parties so that he defaults, classifying the amount of loss due to default, and other factors, where each country has its own classification."