Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Latar Belakang. Menurut SDKI tahun 2007, AKI 228 per 100.000KH dan AKB 34 per 1000KH sementara target MDG‟s AKI 102 per 100.000 KH dan AKB 23 per 1000KH. Untuk mempercepat pencapaian target MDG‟s maka diluncurkan program Jampersal sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Menteri Kesehatan nomor TU/Menkes/E/391/11/2011 tentang Jaminan Persalinan, tanggal 22 Februari 2011. Kabupaten Lebak mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 5.470.545.000,- untuk 16.870 ibu bersalin. Namun dana program tersebut hanya terserap Rp. 3,9 milyar atau sekitar 71,2 % dengan cakupan sebesar 11.137 ibu bersalin atau 68,3%. Metode. Jenis Penelitian ini adalah desain kualitatif. Arah penelitian ini mengenai Implementasi Kebijakan Program Jampersal di Kabupaten Lebak Propinsi Banten Tahun 2011. Metode analisa yang digunakan adalah content analysis berdasarkan triangulasi metode, triangulasi sumber dan triangulasi data. Hasil. Hasil analisa yang didapat menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dilakukan sudah berjalan dengan baik, hanya saja masih ada hambatan terkait Kendala seperti terhambatnya laporan ke Dinas Kesehatan Propinsi, rendahnya tarif, ketersediaan fasilitas, sebagian bidan desa yang tidak berada di tempat dan geografis.

---

Background. According IHDS in 2007, Maternal Mortality Rate is 228/ 100.000 life birth and Infant Mortality Rate is 34/1000 life birth, while MDG's target is Maternal Mortality Rate is 102/100.000 life birth and Infant Mortality Rate is 23/1000 life birth. To achieve MDG's target therefore Jampersal had been launched. According to circular issued by Ministry of Health No. TU/Menkes/E/391/II/2011 about Jampersal, on February 22nd 2011. In Lebak Regency had fund allocation 5.470.545.000,- for 16.870 maternal but that fund only absorb for 3,9 billion or about 71,2 % of 11.137 maternal or 68,3%. Methods. This research is qualitative design research. It about the Implementation of Jampersal Policy in Lebak regency, Banten Province in 2011. Analysis method that being used is content analysis with triangulation method, source and data. Result. Analysis results obtained showed that the implementation of the policy has been running very well, but there are any constraints such as delays in reporting to the Provincial Health Office, the low rates, availability of facilities, many midwives who are not stay in her and geography.

Abstrak :
ABSTRAK
Biro FLtsat Statistik dan Badan Ferencanaan Pembanqunan Nasional sebaqai instansi yang berenang menetapkan lokasi desa tertingcal teiah menetapkan baha Kabupaten Lebak ada lah yang terbanyak desa tertinggalnya untuk propinsi. Jawa }3arat Di. kabupaten Lebak itu send in q Kearnatan Maja merupakan yang tenbanyak desa tertingcialnya untuk tingkat kecama tan Sehubungan dengan itu penelitian mi akan membahas status desa ten tingga 1 tensebut herdasankan pendeka tan sembi lan bahan pokok yang merupakan kebutuhan hidup minimum penduduk yang dinyatakan da lam rupiah perkapita per tahun (disebut Bar is Kerniskinan) Se lain itu akan didesknipsikan keadaan penggunaan tanah dan kependudukari di desa-des4 tertinqgal tersebut Masalah yang dibahas dalam penelitian mi adalah 1 Bagaimana Status desa-desa di Kecamatan Ma ja Kabupaten Lebak berdasarkan pendekatan sembilan bahan pokok 7 2. Bagaimana Fenqgunaan tanah dan kependudLtkan di desa-desa tersebut 7 M e to d e P e n e litia n yang digunakan adalah metode deskriptif dengan ban than peta dan tabel DariBasil Penelitiandapatdiketahuibaha 1 Status desa-desa di Kecamatan MaJa Kabupaten Lebak adalah miskin kecuali desa Sekanangi berstatus miskin sekali 2 Jenis penggunaan tanah di desa yang berstatus miskin pensen tase ter luasnya ada lah kebun camptran Untuk kependudukan baik di desa yang berstatus miskin atau misl

Abstrak :
ABSTRAK
Wilayah Karst memiliki karakteristik alam yang sangat unik dan alami, dengan bentuk dan pola yang sangat beragam antar wilayah karst satu dengan yang lainya. Bentuk-bentuk dan pola yang ada di wilayah karst memang sulit untuk dimengerti namun dengan analisis lineament, bentuk-bentuk dari Karst tersebut dapat di sederhanakan menjadi lebih mudah dimengerti. Data pokok yang digunakan adalah Citra Landsat 8 OLI yang di kombinasikan GDEM ASTER 30 meter. Penggunaan tanah di gunakan untuk melihat bagaimana hubungan antara pola Lineament dengan Pola penggunaan tanah di wilayah Karst Sawarna. Software Arc Map 10.1 digunakan untuk metode Box Counting untuk menghitung kerapatan pola lineament pada tiap kotak grid yang sudah dibuat. Wilayah Karst Sawarna memiliki pola persebaran yang cukup acak dan menyebar dengan pola-pola sesuai dengan wilayah kelerengan. Untuk kaitanya dengan penggunaan tanah dapat dikatakan bahwa Pola Lineament Karst dengan kerapatan yang tinggi lebih besar intensitas pembukaan lahan-nya.

---

ABSTRACT
Karst has a very unique natural characteristics and natural, with shapes and patterns that vary between kawsan karst with each other. The forms and patterns that exist in the karst region is difficult to understand but with a lineament analysis, the shape of the Karst-shape can be simplified to be more easily understood. Basic data used is Landsat 8 OLI in the combined GDEM ASTER 30 meters. The use of land in use to see how the relationship between the lineament patterns with patterns of land use in the Karst region Sawarna. Arc Map 10.1 software is used to Box Counting method for calculating the density of a lineament pattern in each grid box that has been created. Karst region Sawarna has a distribution pattern that is fairly random and spread with patterns according to the slope region. For relation to the use of the land can be said that the Karst Lineament Pattern at high density is greater intensity of his clearance.

Abstrak :
Kabupaten Lebak yang terletak di provinsi Banten merupakan daerah yang masih mengalami aktivitas geologi akibat pergerakan dua lempeng tektonik. Kejadian-kejadian gempabumi di daerah ini merupakan manifestasi dari keadaan geologi tersebut. Sangat penting untuk memiliki pemahaman yang lebih mengenai keberadaan struktur di bawah permukaan untuk kewaspadaan terhadap bencana gempabumi dan meningkatkan usaha mitigasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode tomografi seismik waktu tempuh double-difference sebagai metode untuk menghasilkan citra di bawah permukaan provinsi Banten, khususnya Kabupaten Lebak, dan sekitarnya. Inversi yang dilakukan menggunakan algoritma TomoDD untuk mencitrakan model kecepatan seismik dengan variasi vertikal dan horizontal dari Provinsi Banten dan dari Jawa Barat. Data yang digunakan merupakan data rekaman 290 kejadian gempabumi yang memiliki total 2.895 fase berupa 2.072 fase gelombang P dan 823 fase gelombang S. Hasil akhir penelitian ini berupa beberapa citra yang diantaranya menunjukkan adanya sesar lokal serta fitur geologi lain seperti Sesar Cimandiri dan zona magmatik.

---

Lebak Regency, located in Banten province, is an area that is still experiencing geological activity due to the movement of two tectonic plates. Earthquake events in this area are manifestations of these geological conditions. It is important to have a deeper understanding of the existence of subsurface structures for alertness to earthquake disasters and to improve mitigation efforts in Indonesia. This study used the double-difference travel time seismic tomography method as a method to produce images below the surface of Banten, especially Lebak Regency, and its vicinity. Inversions were performed using the TomoDD algorithm to image seismic speed models with vertical and horizontal variations from Banten Province and from West Java. The data used are record data of 290 earthquake events which have a total of 2,895 phases in the form of 2,072 P-wave phases and 823 S-wave phases. The final results of this study are in the form of several images which shows the existence of local faults and also another geological features such as Cimandiri Fault and magmatic zone.

Abstrak :
Tulisan ini menyajikan penelitian secara doktrinal terhadap pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dana Desa Adat Baduy Kanekes. Persoalan yang muncul berupa ketika Desa Adat Baduy Kanekes menolak pemberian dana desa oleh pemerintah pusat, sehingga dana yang sudah diberikan mengendap dalam Rekening Kas Daerah Kabupaten Lebak yang kemudian dimanfaatkan untuk dikelola. Pengelolaan tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah, dimana desa merupakan satuan pemerintahan di bawah daerah. Namun sejatinya desa pun memiliki otonominya sendiri yang berdasarkan hak asal usul dan istiadatnya terlebih lagi desa adat. Oleh karenanya, desa mempunyai kewenangan atas pengelolaan keuangannya termasuk dana desa, sehingga pola pertanggungjawaban atas keuangan desa berbeda dengan keuangan daerah secara yuridis maupun administratif. Kendati pun belum ada aspek yuridis untuk memayungi pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Meskipun demikian, aspek pengelolaan dana desa harus dipertanggungjawabkan berdasarkan tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah agar tidak terjadi penyimpangan terhadap keuangan negara dengan mempertimbangkan kewenangan pemerintah itu sendiri. Langkah yang ditempuh dalam pengelolaan tersebut dapat diwadahi diskresi dalam administrasi pemerintahan ataupun beranggapan bahwa pemerintahan desa masih sebagai sub pemerintahan daerah selama belum ada pengakuan secara administratif dari pemerintah pusat. ......This paper presents doctrinal research on the management of village funds carried out by regional governments such as the Baduy Kanekes Traditional Village funds. The problem that arose was when the Baduy Kanekes Traditional Village refused to provide village funds from the central government, so that the funds that have been given are deposited in the Lebak Regency Regional Cash Account which is then used to be managed. This management is the authority of the regional government based on regional autonomy, where the village is a government unit under the region. However, in reality villages also have their own autonomy based on their rights of origin and tribes, especially traditional villages. Therefore, villages have authority over the management of their finances, including village funds, so that the pattern of accountability for village finances is different from regional finances, both juridically and administratively. Although there is no juridical aspect to cover the management of village funds carried out by the regional government. However, aspects of village fund management must be accounted for based on actions taken by the regional government so that there are no irregularities in state finances by considering the authority of the government itself. The steps taken in management can be accommodated by discretion in government administration or assume that the village government is still a regional sub-government as long as there is no administrative recognition from the central government.

Abstrak :
Dalam tesis ini, penulis memfokuskan penelitian pada usaha pertambangan di Kabupaten Lebak melalui kajian terhadap implementasi kebijakannya. Dalam penelitian ini juga dibahas berbagai aspek terkait yakni peran serta masyarakat / lembaga swadaya masyarakat dan tingkat peran serta lembaga keuangan dan investasi dalam usaha pertambangan di Kabupaten Lebak. Penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif dan empirik terhadap usaha pertambangan di Kabupaten Lebak yang hingga sekarang masih mengacu pada UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan yang juga dterapkan pada masa sebelum era otonomi daerah. Kajian terhadap kebijakan tersebut dilakukan dengan metode analisis kualitatif dengan studi kasus di Kabupaten Lebak. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan pengantar usaha pertambangan di Kabupaten Lebak Serta wawancara kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lebak dan pejabat dan Dinas Pertambangan Kabupaten Lebak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha pertambangan di Kabupaten Lebak belum dilakukan secara maksimal sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap laju pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Sementara potensi sektor ini di Kabupaten tersebut cukup besar dan dapat dikelola melalui peran serta lembaga keuangan dan kegiatan investasi sehingga usaha pertambangan dapat dilakukan secara professional. Berdasarkan potensi pertambangan di daerah Kabupaten Lebak, sektor ini seharusnya dapat menjadi potensi unggulan wilayah yang dapat memberi kontribusi besar terhadap penerimaan PAD. Namun karena beberapa faktor kelemahan, sektor ini belum dapat diberdayakan secara maksimal. Adanya kebijakan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah membuka mata perangkat daerah dan stakeholder lainnya di Kabupaten Lebak untuk memberdayakan potensi pertambangannya secara maksimal. Upaya tersebut tergambar dari rencana kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Lebak untuk memacu peran lembaga keuangan dan investasi bagi usaha pertambangan di samping peran Serta masyarakatnya. Agar dapat mempercepat pemberdayaan sektor pertambangan di Kabupaten Lebak maka perlu dilakukan berbagai kegiatan promosi potensi sektor pertambangan untuk dikembangkan investasinya. Upaya tersebut harus didukung dengan produk kebijakan daerah di sektor pertambangan yang mampu menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif. Pembentukan kebijakan tersebut harus dilakukan dengan melibatkan stake holder di Kabupaten Lebak (good governance) serta memperhatikan prinsip organisasi pembelajaran sehingga dapat berdampak pada peningkatan kualitas SDM setempat. Berbagai upaya dan kebijakan tersebut dilakukan atas dasar ketetapan pasal 10 (1), Bab IV, UU No. 22 / 1999 yang memberi kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya nasional (sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia) yang tersedia diwilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarìannya. Sejalan dengan amanat ini, diperlukan political will pemerintah pusat untuk merubah dan menyesuaikan kebijakan pertambangan yang termaktub dalam UU No. 11/1967.

Abstrak :
ABSTRAK
Ketersediaan air semakin sulit karena penduduk terus bertambah sedangkan sumber daya air tetap. Kabupaten Lebak merupakan wilayah dengan rezim hujan barat yang memiliki iklim lebih basah dari pantai timur di Pulau Jawa, serta potensi sumber daya air yang cukup banyak. Sulit air terjadi pada musim kemarau panjang. Awal musim kemarau dan awal musim hujan ditentukan dengan metode De Boer. Digunakan data curah hujan periode 30 tahun (1986 – 2015) dengan 13 titik stasiun. Pola spasial wilayah sulit air didapat dari overlay antara interpolasi durasi musim kemarau rata-rata dan tingkat kekeringan rata-rata. Variabel jenis batuan, jenis tanah, ketinggian, dan lereng digunakan untuk mengetahui dominasi karakter fisik dari wilayah sulit air. Pola spasial wilayah sulit air rata-rata tahunan dibandingkan dengan pola tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan pola spasial wilayah sulit air di Kabupaten Lebak semakin ke utara dan selatan semakin tinggi. Wilayah ini didominasi oleh jenis batuan endapan tersier, jenis tanah latosol, wilayah ketinggian 0 – 100 mdpl, dan kelerengan landai (< 8%). Durasi musim kemarau dan tingkat kekeringan tahun 2015 dari rata-rata tahunan menunjukkan pola yang berbeda. Desa-desa yang mengalami sulit air tahun 2015 cenderung akibat penyimpangan tingkat kekeringan yang tinggi.

---

ABSTRACT
Water availability becomes more difficult due to the population growth while the source of water remains constant. Lebak is a region with western rain regime that has a wetter climate of the east coast of Java, as well as the potential of water resources is quite a lot. Water scarcity occurs during the dry season. The beginning of the dry season and the beginning of rainy season is determined by the method of De Boer. Rainfall data used a period of 30 years (1986 – 2015) with 13 stations. Spatial pattern of water scarcity area is obtained by performing overlay between the interpolation of dry season duration average and the interpolation of dryness level average. Rock types, soil types, elevation, and slope are used to determine the dominance of the physical character of water scarcity area. The spatial pattern of water scarcity area annual average is compared to the pattern in 2015. The results showed the spatial pattern of water scarcity area in Lebak more to the north and the south is getting higher. The area is dominated by tertiary sedimentary rocks, latosol soil type, elevation area of 0 – 100 meters above sea level, and slope ramps (< 8%). The duration of the dry season and dryness level in 2015 showed different pattern compared to the annual average. The villages that were affected by water scarcity in 2015 are likely due to high irregularities of dryness level.