Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas konflik India-Pakistan dengan memfokuskan pada sengketa wilayah Kashmir tahun 1972-1998. Periode tersebut dipilih karena konflik Kashmir memasuki babak baru setelah ditandatangani Perjanjian Simla pada tahun 1972 dan tahun 1998 kedua negara melakukan uji coba nuklir sehingga membuat konflik Kashmir menjadi Iebih kompleks. Pada awalnya konflik tersebut muncul ketika Inggris memutuskan untuk meninggalkan subkontinen pada tahun 1947, sekaligus membagi subkontinen tersebut menjadi dua negara yaitu India dan Pakistan sehingga kedua negara tersebut merdeka. Faktor utama penyebab dari konflik tersebut adalah faktor primordial yaitu faktor agama yang rekomendasikan oleh Inggris dalam pembagian subkontinen. Yang kemudian diperburuk dengan keterlibatan aktor internasional. Sengketa ,,,tersebut telah menyebabkan kedua negara terlibat dua kali peperangan pada tahun 1947 dan 1955. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah apa yang memicu kedua negara tersebut bersengketa dalam masalah Kashmir ?. Kedua, mengapa konflik tersebut cenderung terus berlarut ?. Ketiga, apa peranan aktor internasional dalam hal ini AS, Rusia dan China dalam konflik tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan konflik Kashmir dan meneliti mengapa masalah Kashmir sulit untuk diselesaikan meskipun kedua negara telah terlibat dua kali peperangan. Kerangka pemikiran yang digunakan untuk menelaah konflik ini adalah pemikiran yang diberikan oleh Clifford Geertz mengenai primordial, dan pemikiran K.J. Holsti dan Werner Levi yang berkaitan dengan konflik. Metode penelitian tesis ini bersifat deskriptif analistis dengan menggunakah metode penelitian kepustakaan. Berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan namun sangat sulit mencari penyelesaian konflik karena begitu kompleksnya permasalahan. Faktor primordial menyebabkan masing-masing pihak cendrung bersikap irasional, apalagi konflik tersebut diperburuk dengan campur tangan negara-negara besar seperti AS, China dan Rusia yang kepentingannya bertolak belakang bagi penyelesaian konflik tersebut. Meskipun demikian, beberapa proporsal yang bersifat kompromistis yang mungkin. -dapat dipakai dalam penyelesaian konflik tersebut antara lain referendum, partisi, kemerdekaan, kondominium, trusteeship, dan statusquo. Yang paling realitis dan pragmatis diantaranya adalah kondominium karena melibatkan semua pihak yang bertikai. Namun demikian yang terpenting dalam konflik tersebut adalah adanya political will dari masing-masing pihak dengan mengenyampingkan sikap kebencian dan permusuhan."

"Hubungan India dan Pakistan telah diwarnai dengan dinamika yang fluktuatif selama hampir 80 tahun lamanya. Kehadiran identitas seakan-akan bersifat integral dalam dinamika ini. Hal ini pun dapat ditilik dari peristiwa Partisi 1947 yang merupakan titik puncak dari perpecahan antara komunitas Hindu dan Muslim sebagai awal kelahiran India dan Pakistan sebagai entitas berbeda. Kedua entitas terus menaruh imajinya terhadap Kashmir melalui simbolisme identitas. Kontestasi antara entitas ini juga termanifestasi dalam perbatasan kedua negara tersebut. Perbatasan sendiri memiliki dimensi yang kompleks dalam konteks kontestasi identitas antara India dan Pakistan. Tinjauan literatur ini mengulas 36 literatur mengenai identitas dalam hubungan India-Pakistan dengan menggunakan pengorganisasian metode Taxonomi. Secara garis besar topik ini memiliki empat tema, 1).Tinjauan Historis Pertautan Identitas India dan Pakistan, 2). Signifikansi Partisi 1947 dalam Dinamika Hubungan India–Pakistan, 3). Kompleksitas Isu Kashmir dalam Hubungan India-Pakistan, dan 4). Dinamika Identitas dalam Isu Perbatasan India-Pakistan. Dalam tinjauannya, penulis menemukan bahwa tercipta relasi antara identitas yang bersifat predatorik dalam konteks dinamika India-Pakistan. Komunalisme komunitas identitas telah menjadi salah faktor dalam melanggengkan relasi ini. Hal ini pun juga tecermin dalam kasus Kashmir dan Perbatasan yang turut menjadi wahana terjadinya konstruksi dan marginalisasi identitas.

---

India-Pakistan relations have been volatile for nearly 80 years, heavily influenced by identity dynamics. The 1947 Partition, marking the division between Hindu and Muslim communities, led to the formation of India and Pakistan. This event set the stage for ongoing conflicts, particularly over the disputed Kashmir region, where both countries project their identities. The border itself is a site of complex identity contestation, impacting both state policies and border communities. This literature review examines 36 sources on identity in India-Pakistan relations using a taxonomy method, categorizing the findings into four themes: 1). Historical Review of the Identity Linkage of India and Pakistan, 2). The Significance of the 1947 Partition in the Dynamics of India–Pakistan Relations, 3). The Complexity of the Kashmir Issue in India-Pakistan Relations, and 4). Identity Dynamics in the India-Pakistan Border Issue. The review reveals a relationship of predatory identities between the two nations, sustained by communitarian identity politics. This dynamic is evident in both the Kashmir issue and border interactions, where identity construction and marginalization are ongoing."

"ABSTRAKDengan metode deskriptif, penelitian ini mengkaji permasalahan bagaimanan kebijakan luar negeri Pakistan terhadap India dalam upaya penyelesaian sengketa wilayah Kashmir. Kecuali dalam konteks pernbicaraan sejarah konflik Kashmir, penelitian ini mengambil periode mulai dari tahun 1998 sampai tahun 2003. Pembahasan politik luar negeri Pakistan di kawasan Asia Selatan pada era pasca Perang Dingin sangat berhubungan dengan konflik India-Pakistan karena konflik tersebut merupakan isu paling dominan dalam masalah kemanan regional Asia Selatan. Konstelasi/struktur kekuatan sub-kontinen Asia Selatan adalah didominasi oleh India sebagai negara Core, kemudian Pakistan sebagai negara Bargainer dan negara-negara Asia Selatan lainnya sebagai Periphery Powers. Karena dominasi atau hegemoni India di kawasan ini sangat menentukan keamanan regional Asia Selatan, maka faktor lndia menyita perhatian yang cukup besar dalam pelaksanaan politik luar negeri Pakistan. Dikaitkan dengan keamanan regional Asia Selatan dan dominasi India, Pakistan antara lain memprioritaskan dua isu dalam pelaksanaan politik luar negerinya, yaitu pertahanan yang memadai dalam menghadapi negara tetangga (India) yang relatif jauh lebih kuat dan prioritas pada peningkatan bargaining position juga terhadap India dalam masalah Kashmir. Karena itulah yang menjadi prioritas utama dalam politik luar negeri Pakistan adalah bagaimana Pakistan dapat meningkatkan kemampuan pertahanannya. Dua hal yang terkait langsung dengan masalah kcamanan ini adalah, seperti telah disebutkan diatas, masalah Kashmir, masalah program nuklir India dan ancaman yang ditimbulkan oleh peningkatan kemampuan rudal-rudal jarak menengah India yang terus dikembangkan yang tentu saja dengan mudah dapat menjangkau wilayah Pakistan. Masalah Kashmir dan program nuklir India adalah masalah yang sating berkaitan. Untuk menghadapi permasalahan tersebutbut, Pakistan menggunakan strategi akomodasi. Hal ini didasarkan pada pcrtimhangan kapabilitas militer Pakistan yang lebih inferior dibandingkan dengan India. Pakistan Lebih cenderung menggunakan upaya-upaya damai dalam menyelesaikan dua masalah tersebut meskipun Pakistan tetap berusaha mengembangkan kemampuan militernya. Hal ini dilakukan untuk menghadapi ancaman militer India dikemudian hari. Dalam masalah Kashmir, pakistan menggunakan kebijakan internasionalisasi isu Kashmir. Pakistan mengupayakan penyelesaian sengketa wilayah Kashmir melalui jalur internasional disamping upaya bilateral. Berbeda dengan kebijakan internasionalisasi isu Kashmir, maka Kebijakan luar negeri Pakistan terhadap masalah nuklir India adalah regionalisasi isu nuklir. Bagi Pakistan, program nuklir yang dijalankan india lebih terasa dampaknya terhadap keamanan regional. Salah satu usulan Pakistan dalarn menanggulangi rnasalah nuklir Asia Selatan ini adalah pembentukan Nuclear Free Zone di kawasan Asia Selatan.
"

"Since 1989, Jammu and Kashmir has been affected by conflict between the Indian state and a movement demanding independence. This book explores the effect of that conflict on the Hindu Pandit minority of the Kashmir Valley. The displacement of the Kashmir Pandits has been drastic with the majority having fled Kashmir within the first year of the conflict and relocating to Jammu and elsewhere. They are one of the most prominent internally displaced persons (IDPs) in the region. Kashmiri Pandits are historically associated with state bureaucracies from the precolonial to postcolonial regimes and having been prominent landowners in Kashmir. While Kashmiri nationalism declares independence from the Indian state, the Pandits are located in the union between India and Kashmir. This book attempts to explore their experiences by looking at their relationship to Kashmir and the place they have relocated to, where they have rebuilt their lives. Focusing on camp colonies and the lives of Pandits across the city, the book reveals a tension between the recovery of ordinary life after loss and the inability to feel truly settled and to finds ones place in the world. This book explores how they seek recognition as victims through engagements with political parties, organizations, and organs of the Indian welfare state. But this process is caught in a struggle between the uniqueness of victimhood and the universality of violence and suffering. Thus, this book attempts to understand experiences of dispossession among people who occupy a politically ambivalent location."

"Konsep disaster diplomacy pertama kali digunakan untuk melihat pengaruh bencana gempa bumi 1999 terhadap proses perdamaian konflik Turki-Yunani. Kashmir sebagai wilayah sengketa, medan perang, sekaligus daerah rawan bencana di India-Pakistan telah banyak diteliti untuk melihat keterkaitan antara konflik dan bencana. Kemunculan virus SARS-CoV-2 menjadi momentum kembalinya disaster diplomacy India-Pakistan setelah bencana-bencana terdahulu. Namun, penolakan India terhadap bantuan COVID-19 dari Pakistan dan produksi vaksin COVID-19 oleh India untuk para negara tetangga, kecuali Pakistan, merupakan bukti kegagalan disaster diplomacy di antara keduanya. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya disaster diplomacy India-Pakistan pada bencana pandemi COVID-19. Melalui konsep Complex Adaptive Systems (CAS) yang dikembangkan oleh Louise K. Comfort, penelitian ini menemukan bahwa penolakan India terhadap bantuan dari Pakistan salah satunya disebabkan oleh hambatan birokrasi pada tingkat pemerintah pusat dan banyaknya bantuan serupa oleh komunitas internasional yang menempatkan pertolongan dari Pakistan sebagai prioritas terakhir. Selain itu, berdasarkan konsep pengambilan keputusan, kegagalan disaster diplomacy India-Pakistan tidak dapat dipisahkan dari faktor non-kebencanaan seperti politik domestik, internasionalisasi konflik Kashmir, dan hubungan India-Pakistan yang kian terpuruk akibat konflik bersenjata dan berbagai serangan terorisme.

---

The concept of disaster diplomacy was first used to analyze the impact of the 1999 earthquake on the peace process of Greek-Turkey conflict. Kashmir as a disputed area, battlefield, as well as a disaster-prone area in India-Pakistan has been widely studied to see the nexus between disaster and conflict. The emergence of the SARS-CoV-2 virus has become a momentum for the return of India-Pakistan’s disaster diplomacy after previous disasters. However, India's refusal of Pakistan's COVID-19 aid and India's production of COVID-19 vaccines for neighboring countries, except for Pakistan, is an evidance of the failure of disaster diplomacy between the two sides. This undergraduate thesis aims to analyze the factors that led to the failure of the India-Pakistan’s disaster diplomacy during the COVID-19 pandemic. By using the concept of Complex Adaptive Systems (CAS) developed by Louise K. Comfort, this thesis found that India’s refusal of Pakistan’s aid was partly caused by bureaucratic obstacles at the central government level and the large amount of similar aids by the international communities which placed the help from Pakistan at its last priority. In addition, based on the decision-making concept, the failure of disaster diplomacy between India-Pakistan cannot be separated from non-disaster factors such as domestic politics, internationalization of the Kashmir conflict, and India-Pakistan relations which are lately deterirorating due to armed conflicts and various terrorist attacks."