Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Fenomena gerakan tanda pagar #MeToo & #BalanceTonPorc menjadi sorotan di berbagai belahan dunia pada tahun 2017 yang dipopulerkan pertama kali oleh Alyssa Milano di akun Twitter nya menjadi tanda pagar #MeToo, kemudian diikuti oleh Sandra Muller dengan #BalanceTonPorc di Prancis. Gerakan feminisme di media sosial menginspirasi banyak seniman dan musisi salah satunya Angèle penyanyi asal Belgia dengan lagu dan video musiknya berjudul Balance Ton Quoi (2019). Angèle menyatakan bahwa jiwa aktivis feminisme di dalam dirinya bergerak hingga lagunya menjadi himne feminisme. Penyampaian pesan di dalam video musiknya kerap dibalut dengan sentuhan humor subversif. Penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana humor subversif di dalam korpus video musik Balance Ton Quoi dapat menjadi bentuk resistensi terhadap seksisme. Metode penelitian kualitatif oleh Creswell & Poth (2016) dengan korpus penelitian video musik Angèle berjudul Balance Ton Quoi. Teori penelitian yang digunakan antara lain, semiotika Barthes (1957) dalam buku berjudul Mythologies, humor subversif Kramer (2015), dan resistensi Scott (1992) mengenai resistensi terbuka dan resistensi tertutup. Penelitian ini menggunakan lima adegan humor subversif yang dipilih. Hasilnya menunjukkan bahwa perbandingan penggunaan resistensi terbuka dan tertutup adalah 2:4. Selain untuk mengedukasi, resistensi terbuka lebih digunakan demi menciptakan perubahan sosial yang lebih luas, mengungkapkan ketidakadilan, dan membangun solidaritas di antara korban dan pendukung agar menarik massa lebih banyak. Terlebih, pesan ini harus sampai terlebih dahulu kepada objek yang menjadi bahan lelucon sarkas dalam adegan video musik yaitu, para penganut ideologi patriarki, pria, dan pelaku pelecehan seksual. ......The phenomenon of the #MeToo and #BalanceTonPorc hashtags became the focus of attention in various parts of the world in 2017. It was first popularized by Alyssa Milano on her Twitter account using the #MeToo hashtag, and later followed by Sandra Muller with #BalanceTonPorc in France. The feminist movement on social media inspired many artists and musicians, including Angèle, a singer from Belgium. She released a song and music video titled "Balance Ton Quoi" (2019), in which she expressed that the activist spirit of feminism resides within her, turning her song into a feminist anthem. The messages conveyed in her music video are often wrapped in subversive humor. This research aims to demonstrate how subversive humor in the "Balance Ton Quoi" music video can be a form of resistance against sexism. The qualitative research method by Creswell & Poth (2016) is used, focusing on the corpus of Angèle's music video "Balance Ton Quoi." The research draws upon various theories, including Barthes' semiotics (1957) from the book "Mythologies," Kramer's subversive humor (2015), and Scott's notions of public and hidden transcript (1992). Five selected scenes of subversive humor are analyzed, and the results show that the ratio of public to hidden transcript is 2:4. Public transcript is predominantly used not only for educational purposes but also to bring about broader social change, expose injustices, and build solidarity among victims and supporters to attract a larger audience. Moreover, the message must first reach the objects of sarcastic mockery in the music video, namely, adherents of patriarchal ideology, men, and sexual harassers.

Abstrak :

Tesis ini meneliti bagaimana BEKRAF sebagai Lembaga Pemerintahan Non Kementerian membantu UMKM yang bergerak di bidang ekonomi kreatif dalam hal pendanaan modal usaha. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai dua pihak dengan tiga narasumber berbeda yang mana kemudian hasil wawancara tersebut dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan  yang berlaku sejak tahun 1961 hingga bulan Oktober 2018. Dewasa ini, crowdfunding sudah dikenal sebagai salah satu metode alternatif untuk mendapatkan dana tambahan untuk membiayai proyek suatu individu atau suatu badan. Hingga bulan Oktober tahun 2018, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai crowdfunding. Namun ternyata penggunaan crowdfunding di Indonesia masih mungkin dilakukan dengan berdasarkan pada beberapa ketentuan dari beberapa peraturan perundang-undangan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meneliti apakah instansi publik di Indonesia, khususnya Badan Ekonomi Kreatif, dapat menggunakan crowdfunding untuk mendapatkan dana tambahan guna membantu para pelaku ekonomi kreatif.

 

---

This paper provides insights mechanism on how one of Indonesian public body called Badan Ekonomi Kreatif helps Indonesian SMEs who operate in creative industry by funding their project or business. This research is done by interviewing three persons from two different entitites, then the results will be compared to Indonesian regulation which are still relevant until October 2018. Crowdfunding nowadays is worldly known as an alternative for individuals or firms to gain extra cash to fund their project or to increase SMEs cash inflow. In the past, scholars already figured out that Indonesia didn’t have any specific regulation on crowdfunding, but they figured out that there are hopes in Indonesian regulations that allowed the usage of crowdfunding in Indonesia for individuals and firms. This research has a sole purpose to figure out if one of Indonesia’s state body can utilize crowdfunding to gain extra cash to fund Indonesian SMEs

 

Abstrak :
Penelitian ini memiliki pembahasan tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap akta jual beli yang bertentangan dengan kehendak para pihak untuk membuat hibah, dimana sehagursnya Notaris/PPAT dapat mengkonstantir kemauan kehendak para pihak agara tidak menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat Akta Notaris/PPAT yang tidak sesuai dengan keterangan para pihak yang kenyataannya tanpa diketahui oleh Notaris/PPAT dan mengenai pemberian sanksi terhadap Notaris/PPAT yang tidak menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta autentik. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ini dapat diketahui mengenai akta notaris bisa kehilangan keotentisitasannya jika tidak memenuhi segala syarat yang ditentukan undang-undang. Notaris walaupun sebagai seorang Pejabat Umum yang diatur menurut Undang-Undang dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang sudah ditentukan sebagai tindak pidana.

---

This thesis has a discussion of the responsibility of the Notary/PPAT against the sale and purchase deed that is contrary to the wishes of the parties to make a grant, where in the Notary/PPAT can constrict the willingness of the parties to cause harm to one party. The problem in this research is how it is due to the Notary/PPAT making the deed not in accordance with the statements of the parties without being known by the Notary/PPAT and regarding sanctions against Notaries/PPAT that do not uphold the principle of prudence in making authentic deeds. This research is a normative juridical research which is descriptive analysis. This research is a normative juridical research which is descriptive analysis. The results of this study can be known about the notary deed or authentic deed can lose its authenticity if it does not meet all the requirements specified by the law. Notary, even though as a General Officer who is regulated according to the Law can be subject to criminal sanctions if he fulfills the elements of the violation that have been determined as a criminal offense.

Abstrak :
Community-acquired pneumonia (CAP) adalah suatu peradangan akut pada parenkim paru yang disebabkan oleh mikroorganisme dan didapat dari masyarakat. Terapi optimal antibiotik extended empiric sering diperdebatkan sehingga penatalaksanaan CAP merupakan tantangan besar bagi para klinisi. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan luaran terapi, efektivitas biaya dan pilihan terapi antibiotik yang baik serta hubungan ketepatan penggunaan dengan biaya antibiotik extended empiric monoterapi dan dualterapi CAP. Desain penelitian ini adalah kohort prospektif dengan waktu pengambilan sampel Juni-September 2018 di ruang boarding IGD RSUP Fatmawati Jakarta. Diperoleh hasil dualterapi tertinggi diberikan pada komorbid gangguan kesadaran. Nilai P=0,643 untuk perbaikan klinis setelah hari ke-5 pemberian antibiotik extended empiric monoterapi dengan dualterapi. Nilai ACER monoterapi lebih rendah (Rp.256.896,36) dibandingkan dualterapi (Rp.609.505,56) dengan antibiotik terbaik yaitu seftriakson serta kombinasi siprofloksasin dan seftriakson. Terdapat hubungan antara ketepatan penggunaan dengan biaya antibiotik extended empiric (r=0,282;P=0,005). Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa antara penggunaan antibiotik monoterapi dengan dualterapi tidak berbeda signifikan dalam luaran klinis setelah hari ke-5 pemberian antibiotik extended empiric, efektivitas biaya monoterapi lebih baik dibandingkan dualterapi dengan pilihan monoterapi terbaik adalah seftriakson dan dapat dipertimbangkan pemberian kombinasi siprofloksasin dan seftriakson pada komorbid gangguan kesadaran serta terdapat kekuatan hubungan sedang antara ketepatan penggunaan dengan biaya antibiotik extended empiric.

---

Community-acquired pneumonia (CAP) is an acute inflammation of the pulmonary parenchyme caused by microorganisms and obtained from community. Optimal therapy for extended empirical antibiotics is debated so CAP management is still a major challenge. This study aims to analyze the comparison of therapeutic outcomes, cost effectiveness and the best choice of antibiotic therapy also the correlation between the accuracy of use and cost of monotherapy and dualtherapy extended empirical antibiotics in prospective cohort. The sampling time was June-September 2018 in the ED boarding room Fatmawati Hospital, Jakarta. Highest dualtherapy results for unconsciousness comorbid. P value=0,643 for clinical improvement after the 5th day of extended empiric monotherapy and dualtherapy. Monotherapy ACER is lower (Rp 256.896,36) than dualtherapy (Rp.609.505,56), the best antibiotics are ceftriaxone and ciprofloxacin-ceftriaxone. There is a relationship between the accuracy of use and cost of extended empiric antibiotics (r=0,282;P=0,005). It can be concluded that between the use of monotherapy and dualtherapy did not differ significantly in clinical outcomes after the 5th day, cost effectiveness of monotherapy was better than dualtherapy with the best choice was ceftriaxone and consideration of ciprofloxacin-ceftriaxone for unconsciousness comorbid, there is a moderate relationship between the accuracy of use and cost of extended empirical antibiotics.

Abstrak :
ABSTRAK
DIVESTASI SAHAM PT. FREEPORT INDONESIA MELALUI MEKANISME PENAWARAN UMUM PERDANA TERBATAS PUPT Kewajiban divestasi saham sebagaimana perintah Pasal 112 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, merupakan kewajiban yang tidak terelakkan bagi badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing. Untuk melaksanakan perintahundang-undang Minerba ini dibuat aturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam pelaksanaannya hingga saat ini ketentuan divestasi sebagaimana pasal 112 menghendaki belum terlaksana sebagaimana seharusnya. Dalam beberapa kali proses negosiasi pelaksanaan divestasi saham PT. Freeport Indonesia masih belum menemukan kesepakatan. Dalam penelitian ini dianalisis secara kritis dan preskriptif terkait mekanisme divestasi yang efektif untuk saham PT. Freeport Indonesia, dan kendala mengapa belum terksananya divestasi saham sebagaimana peraturan perundang-undangan dan kontrak karya menghendaki, serta risiko hukum divestasi saham melalui mekanisme penawaran umum perdana terbatas. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam yaitu metode penelitian yuridis normatif. Dengan pendekatan penelitian hukum yang bersifat kualitatif. Dari hasil penelitian ini bahwa divestasi saham melalui direct divestment/strategic partner tidak menemukan kesepakatan, maka dibutuhkan terobosan divestasi dengan mekanisme penawaran umum perdana terbatas di pasar modal Indonesia. Maka dibutuhkan peraturan khusus dari Otoritas Jasa Keuangan OJK terkait mekanisme, pembatasan para pihak yang berhak membeli saham, serta peran serta pemerintah. Kata Kunci : Divestasi Saham, PT. Freeport Indonesia, Penawaran Umum Perdana, Terbatas.

---

ABSTRACT
SHARE DIVESTMENT OF PT. FREEPORT INDONESIA THROUGH LIMITED INITIAL PUBLIC OFFERING IPO The obligation of share divestment as stipulated in Article 112 of Law Number No. 4 in 2009 concerning Mineral and Coal Mining is an inevitable obligation for business entities holding IUP and IUPK whose shares are owned by foreigners. To execute the Minerba Act, the regulation is made through the Government Regulation No. 1 in 2017 concerning Fourth Amendment of Government Regulation No. 23 in 2010 regarding Mineral and Coal Mining Business Activities.In its implementation until now, the divestment provisions as intended in Article 112 have not been implemented as it should. In several times the process of negotiating the implementation of share divestment at PT. Freeport Indonesia still has not found an agreement.In this study, it is analyzed critically and prescriptively related to effective alternative divestment mechanism for PT Freeport Indonesia, and the obstacles on why the divestment shares have not been granted as legislation and working contracts require, as well as the legal risk of shares divestment through limited Initial Public Offering IPO mechanism. The research method used in this study was normative juridical, with a qualitative approach to legal research. The result revealed that shares divestment through direct divestment strategic partner did not find an agreement, then it was needed divestment breakthrough with limited Initial Public Offering IPO mechanism in Indonesia capital market. The mechanism of Services Authority OJK is required, along with the restrictions on the parties which are entitled to purchase shares and also the government participation. Keywords Divestment of Shares, PT. Freeport Indonesia, Initial Public Offering, Limited

Abstrak :
Embargo Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir terhadap Qatar pada 5 Juni 2017 telah merugikan pihak Qatar dan memecah stabilitas GCC'. 'Terlibatnya Iran dan Turki di sisi Qatar membuat perpecahan GCC tidak dapat dihindari. Krisis ini sejatinya dipicu oleh anggapan Arab Saudi bahwa Qatar telah mendukung gerakan teroris yang membuat Arab Saudi mengundang seluruh negara GCC untuk memblokade Qatar, namun diantara negara-negara Teluk, Kuwait adalah satu-satunya negara yang menolak embargo tersebut dan memilih netral, bahkan memediasi krisis. Alasan penolakan Kuwait atas embargo Arab Saudi dan kepentingan Kuwait atas krisis akan dianalisis menggunakan teori neorealisme dan konsep hedging. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif-analitis. Menurut neorealist, netralitas dan mediasi Kuwait dalam krisis Teluk 2017 karena Kuwait ingin “survive” di GCC dan kawasan, mengingat ketrelibatkan Iran di sisi Qatar sedangkan Kuwait tidak ingin berkonflik dengan Iran. Berdasarkan strategi 'hedging', Kuwait melakukan 'indirect balancing' terhadap Arab Saudi seperti menolak pakta keamanan GCC 1981, menolak mengirim pasukan ke Bahrain 2011, dan menantang Saudi mengembangkan zona ekonomi di lima pulau yang melibatkan kehadiran Iran. Kuwait juga melakukan 'engagement' terhadap Qatar dengan memediasi krisis di Qatar pada 2014 dan 2017. ...... The Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain and Egypt embargoes against Qatar on June 5, 2017 have harmed the Qatari side and have broken the stability of the GCC. The involvement of Iran and Turkey on the Qatari side has made GCC fragments unavoidable. This crisis was actually triggered by Saudi Arabia's perception that Qatar had supported a terrorist movement that made Saudi Arabia invite all GCC countries to blockade Qatar, but among the Gulf countries, Kuwait is the only country that rejects the embargo and chooses neutral, even mediating the crisis.The reasons for Kuwait's rejection of the Saudi Arabian embargo and Kuwait's interest in the crisis will be analyzed using the theory of neorealism and hedging concepts. This writing uses a qualitative approach with descriptive-analytical analysis. The neorealist, neutrality and mediation of Kuwait in the 2017 Gulf crisis because Kuwait wants to "survive" in the GCC and the region, given Iran's involvement on the Qatar side while Kuwait does not want to conflict with Iran. Based on the hedging strategy, Kuwait undertakes indirect balancing of Saudi Arabia such as rejecting a security pact GCC 1981, refused send troops to Bahrain 2011, and challenge the Saudis to develop economic zones on five islands involving Iran's presence. Kuwait also engaged Qatar with mediating the crisis in Qatar in 2014 and 2017.

Abstrak :
Selama bertahun – tahun, perempuan terus berusaha menghilangkan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki – laki dalam setiap aspek kehidupan. Salah satunya dalam pekerjaan. Fenomena kesenjangan upah antar gender bukanlah sebuah fenomena yang asing ditelinga masyarakat. Menggali fenomena kesenjangan upah antar gender, terdapat pula didalamnya kesenjangan upah antar tenaga kerja perempuan yang sudah memiliki anak dan yang belum. Isu ini disebut sebagai motherhood penalty. Dengan data dari IFLS gelombang empat (2007) dan lima (2014), serta metode difference in differences dan propensity score matching, penulis menggali lebih dalam eksistensi motherhood penalty di Indonesia beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya. Faktor – faktor sosio demografi digunakan dalam melihat pengaruhnya dalam eksistensi motherhood penalty di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan balita merupakan pemicu utama adanya penalti upah yang diberikan pada tenaga Penelitian ini menemukan bahwa terdapat motherhood penalty dalam lingkup pekerjaan di Indonesia. kerja perempuan yang juga merupakan ibu......For years, women have tried to close the gap between women and men in every aspects of life, among which is in work. The gender pay gap phenomenon is not an odd issue in the society. Aside from the gap between genders, there is also a gap between female labors, namely the “motherhood penalty”. With data from the fourth (2007) and fifth (2014) wave of IFLS, the writer used difference in differences and propensity score matching methods to dig further information on the existence of Indonesia’s motherhood penalty and its supporting factors. Socio demographic factors are also used to see the phenomenon further. This study found that confirm that motherhood penalty exists in Indonesia

Abstrak :
ABSTRAK
Paduan aluminum telah dikenal sebagai material utama untuk berbagai aplikasi yang membutuhkan kombinasi antara kekuatan dan massa jenis yang rendah. Paduan aluminium yang sering diaplikasikan yaitu paduan seri 7xxx. Kebanyakan paduan ini digunakan untuk aplikasi pesawat terbang yang membutuhkan kekuatan yang tinggi dan keuletan. Dalam industri penerbangan, paduan Al-Zn-Mg mengalami proses pembentukan untuk menghasilkan produk struktural. Salah satu masalah yang sering muncul dari produk hasil pembentukan adalah peripheral coarse grain PCG dan hot tearing yang dapat mengurangi sifat mekanik dan ketahanan korosi paduan. Penambahan paduan mikro dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini. Penambahan kromium Cr pada paduan Al-Zn-Mg dapat menekan pertumbuhan butir dan mengontrol ukuran butir dengan mencegah rekristalisasi lanjutan. Tujuan dari studi ini yaitu untuk mengetahui pengaruh deformasi melalui proses canai dingin pada paduan Al-4.5Zn-1.5Mg-0.9Cr berat dan untuk mengetahui pengaruh kromium terhadap struktur mikro dan sifat mekanik selama rekristalisasi melalui proses anil.Dalam studi ini, paduan dihasilkan melalui squeeze casting. Kemudian, paduan dilakukan homogenisasi selama 4 jam dengan temperatur 400 C. Paduan kemudian dicanai dingin dengan persen deformasi 5, 10 dan 20 . Proses anil dilakukan pada sampel deformasi 20 dengan variasi temperatur 300, 400 dan 500 C selama 2 jam. Karakterisasi yang dilakukan terdiri dari analisis struktur mikro oleh mikroskop optik dan Scanning Electron Microscope SEM - Energy Dispersive Spectroscopy EDS dan pengujian sifat mekanik dengan uji keras Microvickers. Hasilnya, terjadi pemipihan struktur diikuti dengan peningkatan reduksi ketebalan 5, 10 dan 20 dengan nilai rasio butir terdeformasi berturut-turut yaitu, 1.6, 2.84 dan 2.99. Struktur yang semakin pipih ini efektif untuk meningkatkan kekerasan. Selain itu, proses anil hasil canai dingin 20 pada temperatur 300 C dan 400 C belum menunjukkan adanya proses rekristalisasi. Proses rekristalisasi baru terjadi pada proses anil dengan temperatur 500 C. Sementara, pada paduan tanpa Cr, rekristalisasi baru terjadi pada temperatur 400 C. Hal ini dikarenakan adanya dispersoid Cr dalam bentuk Al, Zn 7Cr dengan ukuran kurang dari 1 m menghambat pergerakan dislokasi dan proses rekristalisasi. Hal ini ditandai dengan pembentukan butir baru berawal dari intermetalik Al, Zn 7Cr dengan ukuran lebih dari 1 m yang telah terdeformasi melalui mekanisme particle stimulated nucleation PSN .

---

ABSTRACT Aluminum alloys have been known as the main material for various application which requires the combination of strength and low density. One of the alloys that widely used is 7xxx series aluminum alloy. Most of the alloys are commonly used in aircraft industries for their high strength and ductility. In aircraft industries, Al Zn Mg alloys undergo many kinds of forming processes to create structural product. Problems that are usually found in the forming process include peripheral coarse grain PCG and hot tearing which decrease mechanical properties and corrosion resistance of the alloys. Microalloying element can be used to overcome these problems. The addition of chromium Cr in Al Zn Mg alloys can supress the grain growth and control the grain size by preventing excess recrystallization. The aim of this study is to understand the effect of deformation by cold rolling and Cr addition on the microstructure and mechanical properties of Al 4.5Zn 1.5Mg 0.9Cr wt. during recrystallization by annealing process.The Al 4Zn 1.5Mg 1Cr wt. alloy was fabricated by squeeze casting process and was subsequently homogenized at 400 oC for 4 hours. The samples were cold rolled for 5, 10 and 20 . The 20 deformed samples were then annealed at 300, 400 and 500 oC for 2 hours. The material characterization consisted of microstructure analysis by optical microscope and Scanning Electron Microscope SEM Energy Dispersive Spectroscopy EDS and also mechanical testing by Microvickers hardness test. The results showed that the deformed grain ratio was found to be 1.6, 2.84 dan 2.99 in the 5, 10 and 20 deformed samples, rexspectively. The elongated dendrites were effective to increase the hardness of the alloy. No recrystallization was detected during annealing at 300 oC and 400 oC. Recrystallization was observed in the annealing process at 500 oC. Whereas, for the samples without Cr addition, recrystallization occurred at 400 oC. It means the addition of Cr was found to increase the recrystallization temperature of the alloy. It occurred because Cr dispersoid in Al, Zn 7Cr with size less than 1 m impedes the dislocation motion. However, the presence of Al, Zn 7Cr intermetalics with size more than 1 m promote the formation of new grains around them by particle stimulated nucleation PSN mechanism.