Hasil Pencarian

Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query

Pengetahuan petani kawasan hutan baluran dalam memanfaatkan lahan di desa wonorejo kec. banyuputih, kab. situbondo, Jawa Timur

PATRA 13 (1-2) 2012

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Keron A. Petrus, author

Konflik penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan dan mekanisme penyelesaiannya : kasus masyarakat perkampungan Talang Mulya, Gunung Betung-Lampung

ABSTRAK
Konflik penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan antara masyarakat yang bermukim di dalam dan sekitar hutan dengan berbagai pihak yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap keberadaan suatu kawasan hutan masih terus berlangsung sebagai akibat dari implementasi berbagai kebijakan pengelolaan hutan nasional yang cenderung meminggirkan keberadaan dan peran masyarakat di dalam dan sekitar hutan....

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000

T5460

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Andre Abrianto Manalu, author

Pinjam pakai kawasan hutan produksi untuk pengusahaan pertambangan ditinjau dari asas umum pemerintahan yang baik: studi kasus tumpang tindih kawasan izin pertambangan dan budidaya kehutanan di Provinsi Kalimantan Utara = Lease-to-use of production forest areas for mining exploitation analyzed using the general principle of good governance: case study for overlapping location of mining permits and forestry cultivation in North Kalimantan Province

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan diakomodir berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sebagai penelitian yuridis normatif, artikel ini membahas mengenai tumpang tindih kawasan yang terjadi antara usaha pertambangan dan kegiatan budidaya kehutanan yang berdampak pada terhambatnya kegiatan usaha pertambangan di kawasan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Pardede, Chandra Nico, author

Ketentuan pelaksanaan penertiban tanah terlantar menurut peraturan pemerintah no. 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar studi putusan kasasi tata usaha negara nomor 21/g/2013/ptun.jkt = Implementation procedures of neglected land arrangement according to government regulation no. 11 year 2010 on the control and utilization of abandoned land study of decision of state administrative court number 21/g/2013/ptun.jkt

ABSTRAK
Pemberian Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kakan serta Kepala Badan Pertanahan Nasional yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar PP Tanah Terlantar secara regulasi dan kebijakan dapat dibenarkan, karena secara aspek hukum formil dapat dianggap telah memenuhi seluruh unsur yang...

2018

T50864

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Akhmad Yani, author

Penilaian Ekonomi Kawasan Hutan Di Indonesia: Pendekatan Dalam Penentuan Kelayakan Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit ( Studi Kasus di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat),

ABSTRAK
Untuk mempertahankan manfaat ekosistem hutan dengan berbagai fungsinya, diperlukan suatu valuasi yang bersifat komprehensif dan terintegratif. Disamping itu, valuasi terhadap manfaat dari fungsi ekosistem hutan harus menganut prinsip nilai asuransi (insurance value). Tujuan penelitian ini (1) Menghitung total nilai Manfaat bersih sekarang (NPV) kelayakan kegiatan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten. (2)...

Depok: 2011

D1293

UI - Disertasi Open Universitas Indonesia Library

The Rainforest Standard Protected Area Credits (RFS PAC) at Bali Barat National Park : The Socio-cultural Aspects

2015

LP-pdf

UI - Laporan Penelitian Universitas Indonesia Library

Raden Muhammad Ali Fathoni, author

Kekuatan hukum dari alat bukti kohir/petok d sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah di daerah kawasan hutan studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1888k pdt 2014 = Legal force of evidence kohir petok d as proof of land entitlement rights in forest areas case study of supreme court verdict of the Republic of Indonesia number 1888k pdt 2014

ABSTRAK Kasus sengketa tanah dapat terjadi antara institusi dengan masyarakat baik institusi swasta maupun pemerintah. Pada tesis ini dilaporkan kasus sengketa tanah antara Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perhutani) dengan masyarakat di Kabupaten Sumenep. Tujuan studi ini adalah mengkaji kekuatan hukum dari alat bukti kohir/petok D sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dan...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T45511

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Wilson Wijaya, author

Tata cara perizinan pinjam pakai hutan berdasarkan permenhut no 14 kpts ii 2013 studi kasus pertambangan galena dan emas oleh pt bcmg tani berkah = Licence procedure of forest using based on permenhut no 14 kpts ii 2013 case studies on gold and galena mining by pt bcmg tani berkah

ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai tata cara dan mekanisme perizinan pinjam pakai kawasan hutan oleh perusahaan yang hendak melakukan kegiatan pertambangan yang diatur secara rinci berdasarkan Permenhut No. 14/KPTS-II/2013. Adapun contoh studi kasus yang digunakan adalah pengajuan perizinan yang dilakukan oleh PT. BCMG Tani Berkah. Hutan merupakan modal pembangunan nasional yang...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T44891

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Agnes Permata Sari, author

Tinjauan yuridis terhadap pembatalan sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan di areal izin pemanfaatan hasil hutan (putusan Mahkamah Agung Nomor 336K/TUN/2013) = Juridical overview against cancellation of certificate of land rights which published in the area of forest utilization permit supreme court decision No.336K/TUN/2013

Pendaftaran tanah di Indonesia bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dengan memberikan sertipikat sebagai tanda bukti haknya. Namun dalam penerbitannya seringkali membawa akibat hukum bagi para pihak. Salah satu contohnya terdapat penerbitan sertipikat oleh Kantor Pertanahan yang secara yuridis kawasan tersebut adalah kawasan hutan dan belum mendapat keputusan pelepasan kawasan hutan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46444

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Cerli Febri Ramadani, author

Alih Fungsi Lahan Tanpa Izin Di Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau (Analisis Peraturan Kehutanan Berdasarkan Teori Green Constitution) = The Functional shift of unlicensed forest land for oil palm plantations in Indragiri Hulu District, Riau Province (analysis forest regulation based on green constitution Theory)

Riau memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Sebanyak 1,2 juta hektar perkebunan kelapa sawit berada di kawasan hutan dan tidak memiliki izin. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yuridis. Penelitian ini mengindetifikasi penyebab terjadinya alih fungsi kawasan hutan yang tidak memiliki izin khususnya untuk perkebunan kelapa sawit. Dampak yang terjadi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T55477

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian