Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kawasan Perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah negara, maka diperlukan pengelolaan secara khusus. Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dapat dilakukan dengan pendekatan keamanan, peningkatan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan serta pengembangan budaya lokal. permasalahan di wilayah dan kawasan perbatasan mulai dari ancaman dengan kekuatan militer sampai pada ancaman ideologi. Penting untuk memahami kewenangan dan bentuk pengelolaan wilayah dan kawasan perbatasan. Khusus penelitian pada kawasan perbatasan Indonesia ini merupakan suatu upaya mengedepankan pendekatan non-militeristik melalui pemanfaatan kerjasama internasional dalam mengelola kawasan perbatasan. Penelitaian ini membahas berbagai macam permsalahan, mecermati kerjsama internsional dan implementasinya. Khsususnya dalam praktek kerjasama internasional Indonesia

---

ABSTRACT
The border region is a strategic region in safeguarding the territorial integrity of a state, therefore it would require a special management. The state territory and border region management can be done by a security approach, by increasing prosperity and environmental sustainability and by local culture development, problems in the territory and the border region from the threat of military force until the threat of ideology. It is important to understand the territory and border areas management authority. Specifically this studies in the border region in Indonesia is an effort to promote a non-militaristic approach through the use of international cooperation in managing the border region. This research discusses various problems, specifically the international cooperation and the implementation. Especially the practice of the international cooperation by Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Kecamatan Entikong adalah salah satu wilayah yang telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang akan menjalankan fungsi sebagai pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan selain fungsi penjagaan pertahanan dan keamanan karena posisinya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia. Sebagai pusat pertumbuhan, Entikong diharapkan dapat dijadikan pilot project pembangunan kawasan perbatasan yang kemudian menjadi rujukan bagi wilayah PKSN yang lain. Namun sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan di kawasan perbatasan, wilayah yang memiliki Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) resmi pertama di Indonesia ini masih jauh tertinggal dari Malaysia. Artinya pembangunan yang dilakukan belum mampu mewujudkan semangat pertumbuhan dan pemerataan, bahkan patut disayangkan bahwa masih ada desa-desa yang terisolir di wilayah Entikong.

Untuk menemukenali permasalahan yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan di Entikong dan kawasan sekitarnya, penelitian dengan pendekatan kualitatif dan sarana wawancara, dilakukan dengan mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang digagas oleh Mazmanian dan Sabatier. Melalui analisa kondisi faktual variabel-variabel tersebut, diharapkan dapat dianalisa permasalahan mendasar yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan pembangunan di Entikong,.

Hasil studi menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan terganjal pada kebijakan yang saling berbenturan, ketiadaan pedoman baku untuk penataan program-program pembangunan di lapangan, pelaksanaan program pembangunan yang parsial, kurang terpadu dan belum berkesinambungan akibat alokasi anggaran yang tersebar dan keragaman kebijakan antar instansi. Maka perlu ada pembenahan di banyak lini, mulai dari penetapan peraturan yang menjadi landasan hukum yang mengikat seluruh stakeholder di kawasan perbatasan, hingga pembenahan pola interaksi antar instansi dan teknis penganggaran.

---

ABSTRACT
Sub district of Entikong is a region which had been decided as Center for National Strategic Activity (PKSN) has functions as growth center of border area and security and defense keeping because, directly, it is bordered with Malaysia, neighboring country. Then, as growth center, Entikong is wished to be development pilot projec of area, subsequently, it may become reference for other PKSN. Unfortunately, as benchmarks of successful development at border area, in which there is first and formal Cross Border Inspection Post (PPLB) in Indonesia, so far it is still leaven from Malaysia. It means that development having been implemented there it had not be able to manifest growth and equality spirit, and even there are some isolated villages.

To find out problem resulting in the delay growth at Entikong and surrounding, it had been conducted research with qualitative and interview approach by identifying variable influencing policy implementation process by both Mazmanian and Sabatier. By analyzing condition of those factual variables, wishfully, it may be able to analyze basic problems as barriers of development policy implementation at Entikong, as well as solution of them.

Study results had indicated that process of policy implementation is hampered with cross collision policy, no standard guidance for arranging developmental program in site, partial developmental program implementation, less integration and inconsistency as result of spread budged allocation and varied-inter institution policy. However, it is necessary to manage numerous lines, from regulations passage as basic and law and binding all stakeholders at border area through both inter institution interaction model and budgeting technique.

Abstrak :
Tesis ini membahas dasar ditetapkannya kawasan perbatasan negara sebagai Kawasan Strategis Nasional, implikasi kedudukan kawasan perbatasan negara sebagai Kawasan Strategis Nasional terhadap penataan ruang daerah di kawasan perbatasan negara, serta kedudukan dan pelaksanaan penataan ruang kawasan perbatasan negara yang ideal dikaitkan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kawasan perbatasan negara ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional karena memiliki peran yang sangat penting dan strategis bagi negara, khususnya dari aspek pertahanan dan keamanan, dan di dalamnya terdapat kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang wilayah di sekitarnya dan kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya. Implikasi kedudukan kawasan perbatasan negara sebagai Kawasan Strategis Nasional terhadap penataan ruang daerah di kawasan perbatasan negara, yaitu: terbatasnya kemandirian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun dan menetapkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang dalam RTRW-nya, terbatasnya kemandirian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun dan menetapkan indikasi program utama pemanfaatan ruang dalam RTRW-nya, serta terbatasnya kemandirian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun dan menetapkan arahan pengendalian pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang dalam RTRW-nya. Sementara itu, dikaitkan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedudukan kawasan perbatasan negara yang ideal adalah sebagai Kawasan Otorita Perbatasan Negara yang pengelolaannya termasuk pelaksanaan penataan ruangnya menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.

---

This research discusses about the basis for the establishment of the state border area as a National Strategic Area, the implication of the status of the state border area as a National Strategic Area on the regional spatial planning in the state border area, and the ideal status of the state border area and the ideal implementation of the state border area rsquo s spatial planning associated with the principle of the Unitary State of the Republic of Indonesia NKRI . The research method used is normative juridical by reviewing the legislation and related literatures. The result of the research concludes that the state border area is designated as a National Strategic Areas because it has a very important and strategic role for the state, especially from the aspects of defense and security, and there are activities that have great influence on the surrounding spatial planning and other activities in the field the like and activities in other fields. The implication of the status of the state border area as a National Strategic Area on the regional spatial planning in the state border area, namely the limited independence of provincial and district municipal governments in compiling and stipulating spatial structure plan and spatial pattern plan in its local regulation of spatial planning, the limited independence of provincial and district municipal governments in compiling and stipulating indication of the main program of spatial use in its local regulation of spatial planning, as well as the limited independence of provincial and district municipal governments in compiling and stipulating the direction of control of spatial utilization and the provision of spatial control in its local regulation of spatial planning. Meanwhile, in relation to the principle of the Unitary State of the Republic of Indonesia NKRI , the ideal status of the state border area is as the State Border Authority Area whose management including the implementation of spatial planning becomes the full authority of the central government.

Abstrak :
Setelah Pulau Sipadan dan Ligitan lepas dari kekuasaan Indonesia, pemerintah mulai memberikan perhatian yang lebih besar terhadap Kawasan perbatasan. Dalam rumusan RPJPN tahun 2005-2025, misalnya, arah kebijakan pembangunan perbatasan yang sebelumnya berorientasi ?inward looking?, yang hanya memandang Perbatasan sebagai halaman belakang, kini orientasinya diubah menjadi ?outward looking?. Kemudian, pada tahun 2008, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang di dalamnya terdapat aturan mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan perbatasan. Di dalam undang-Undang ini, terdapat pula perintah untuk membentuk Badan Pengelola Perbatasan yang berkedudukan di Tingkat Pusat dan Daerah. Akhirnya, Badan Pengelola perbatasan tersebut terbentuk pada akhir tahun 2010 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. ......After losing the souvereign authority of Sipadan and Ligitan, the government of Indonesia began to give more attention to its border. We can find, for instance, that in the RPJPN 2005-2025, the old orientation of Indonesia's border development, "inward looking", was improved to the new one, "outward looking". In the late of 2008, the government also issued Law No. 43 regarding to the division of authority between central and local government on border and boundaries management. Based on this law, the government formed National Board of Border Management called Badan Nasional Pengelola Perbatasan by Issuing Presidents Rule No. 12 year 2010.

Abstrak :
The development of many in most regencies/minicipalities in cross-border area is left behind,compare with the development archieve in other regions in Indonesia......

Abstrak :
Abstrak
Timur tengah utara (TTU) provinsi nusa tenggara timur merupakan salah satu kawasan perbatasan darat dengan timor leste. kawasan perbatasan umumnya identik dengan permasalahan tingginya angka kemiskinan, yang dapat dilihat dari tingginya jumlah keluarga prasejahtera yang bermukim. penelitian berjenis deskriptif ini bertujuan mengetahui karakteristik masyarakt perbatasan dalam upaya mempertahankan kehidupan dan merupakan kajian mengetahui karakteristik masyarakt perbatasan dalam upaya mempertahankan dan merupakan kajian masyrakat di TTU, NTT. Sumber data adalah keluarga yang bertempat tinggal di Bikomi Utara, TTU, NTT sebagai lokasi penelitian. pengumpulan data menggunakan kuisnoner, wawancara (fgd), obserbasi dan telaah dokumen. data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat kawasan perbatasan antar negara dalam kategori terbatas secara sosial ekonomi danidentik dengan kemiskinan yang disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam setempat. direkokmendasikan kepada kementerian sosial dan instansi terkait lain agar berkolaborasi dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan melalui program pendampingan. hal ini untuk mengantisipasi agar program layanan sosial yang masuk dapat dinikmati dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kawasan perbatasan

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara psychological well-being dan identitas nasional pada remaja yang tinggal di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia. Sebagai tambahan, penelitian ini juga dilakukan untuk melihat gambaran tingkat psychological well-being dan identitas nasional pada remaja di kedua negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Psychological well-being diukur menggunakan Ryff?s Scale of Psychological Wellbeing yang diadaptasi dari penelitian sebelumnya oleh Sapto Ashardianto dkk di tahun 2012 sedangkan identitas nasional diukur menggunakan Collective Self- Esteem. Responden penelitian ini berjumlah 298 orang yang terdiri dari 149 orang Malaysia dan 149 orang Indonesia. Hasil utama penelitian ini menunjukkan bahwa psychological well-being berkorelasi secara signifikan dengan identitas nasional (r = 0.624; p = 0.000, signifikansi pada L.o.S 0.01) untuk responden Indonesia sedangkan pada Malaysia (r = 0.607; p = 0.000, signifikansi pada L.o.S 0.01). Hal ini berarti, semakin tinggi tingkat psychological well-being seseorang maka menunjukkan semakin tinggi pula identitas nasionalnya.

---

This study was conducted to find the correlation between psychological well-being and national identity in adolescence that lives in the border area of Indonesia and Malaysia. In addition, this research also aimed to depict psychological well-being and national identity among adolescence in these countries. This research used quantitative approach. Psychological well-being was measured using the Ryff 's Scale of Psychological Well-being adopted from previous research by Sapto Ashardianto et al. in 2012, and national identity was measured using the Collective Self-Esteem. The participant of this research are 298 people consist of 149 people of Malaysia and Indonesia 149 people. The main result of this research showed that psychological well-being correlated significantly with national identity (r = 0.624; p = 0.000, significant at L.o.S 0.01) for the Indonesia participant and in Malaysia (r = 0.607; p = 0.000, significant at L.o.S 0.01) , That is, the higher psychological wellbeing of one?s own, the higher his/her national identity.

Abstrak :
International boundary between two state is an important place where the local resident's activities are executed.......

Abstrak :
Posisi kawasan perbatasan Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara yang secara geografis berbatasan langsung dengan Malaysia mengharuskan kawasan ini melakukan hubungan lintas batas Negara. Dalam konteks globalisasi, hubungan sosial antara dua negara atau lebih, baik secara ekonomi maupun politik menjadi sebuah kebutuhan Namun di sisi lain, globalisasi yang tidak tersaring akan menjadi ancaman secara transnasional bagi sebuah negara, khususnya di kawasan perbatasan negara. Pembentukan kader bela Negara yang telah dilaksanakan oleh kementerian pertahanan di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali di kawasan perbatasan perlu dinantikan perannya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran dari Forum Bela Negara Sebatik di kawasan perbatasan dalam menghadapi dinamika lintas batas Negara dengan menggunakan analisis utama konsepsi Bela Negara yang dikaitkan dengan dinamika lintas batas kawasan perbatasan. Studi ini menggunakan metode kualitatif melalui pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil studi menunjukkan peran forum bela negara sebatik dilihat dari berbagai aspek yakni organisasi, perencanaan program, pelaksanaan dan hasil, semangat dan pengerahan SDM dan mitra dengan unsur lain.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang pengembangan Pasar Tradisional di Entikong yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa tidak berkembanganya Pasar Tradisional di Entikong disebabkan oleh implementasi kebijakan pengembangan Pasar Tradisional yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Daerah tidak berjalan optimal serta lemahnya manajemen pengelolaan pasar yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan dan pengelola pasar. Terdapat beberapa faktor yang membuat pasar menjadi tidak berkembang, seperti kurangnya kunjungan pembeli di pasar, minimnya keuntungan yang diperoleh pedagang, besarnya kenaikan tarif retribusi penyewaan kios, kondisi lingkungan pasar yang tidak kondusif dan banyaknya sarana fisik pasar yang rusak.

---

This thesis discuss about the development of Traditional Market in Entikong by local government Sanggau regency. The research used a qualitative approach to the type of descriptive study research. The result of this study show that the undeveloped of traditional market in Entikong caused by the implementation of development traditional market policy by local government employer doesn?t run optimally and weak managing that applied by department of trade and market organizer. There are several factor that make market become undeveloped, such as the less of buyers come to the market, the less of profit that merchant can get, the increase of retribution shop rent fee, the condition of market area that unsupported and a lot of market facility that out of order.